Perencanaan Sdm Dan Personalia Pendidikan

PERENCANAAN SDM DAN PERSONALIA PENDIDIKAN ISLAM (SEBUAH PEMIKIRAN PEMBERDAYAAN1) A. Pendahuluan Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dinamis. Sifat dinamis itu berhubungan dengan perubahan dan perkembangan teknologi serta pola perilaku kehidupan suatu masyarakat yang dinamis. Kebutuhan manusia sebagai pelanggan yang haus akan pengetahuan, maka dari itu pendidikan dituntut untuk terus berusaha dalam meningkatkan produk pendidikan serta peningkatan kualitas para pendidiknya. Kondisi semacam ini mengharuskan lembaga pendidikan selalu tersedia Sumber daya manusia dan personalia dalam pendidikan yang mampu menghasilkan produk-produk yang digemari oleh pelanggannya (peningkatan pelayanan). Maka lembaga pendidikan yang menginginkan maju/tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang bonafit tidak boleh mengabaikan perencanaan sdm dan personalianya Dari uraian di atas SDM dan personalia pendidikan mempunyai peran strategis untuk menentukan kesuksesan ataupun kehancuran lembaga pendidikan, betapa pun besar sumber dana dan peralatan teknologi dan media pembelajaran serba mutakhir tidak akan ada gunanya ketika tidak ada sumber daya manusia yang mampu menjalankannya. Untuk membentuk sumber daya munusia dan personalia pendidikan di negara kita masih dihadapkan persolan yang sangat pelik mulai dari permasalahan konflik antarlembaga penyelenggara pendidikan dari tingkat pusat, provinsi, daerah kabupatan/kota, pemerintah pusat setengah hati melepas pendidikan dikelola sepenuhya oleh daerah. Logis karena pusat khawatir pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan tergantung dengan kepala daerah yang mengurusinya, sedangkan dengan otonomi daerah secara otomatis membrikan wewenang kepada daerah untuk mengurusi pendidikan secara mandiri. Hal ini mengindikasikan adanya tarik ulur kepentingan, sekaligus cermin ketidaksiapan struktural daerah. Akar permasalahan sebetulnya adalah dari adanya konflik pembagian kewenangan yang tidak jelas, baik di tingkat provinsi maupun 1

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti proses mendatangkan hasil atau manfaat atau proses menjadi berdaya (berkekuatan). Atau proses/cara/perbuatan memberdayakan/membuat jadi berdaya. KBBI hal: 242

1

kabupaten/kota. Permasalahan ini berimplikasi terhadap pembangunan SDM secara umum, karena untuk mencapai kualitas SDM yang baik diperlukan tatanan kelembagaan serta birokrasi yang sehat. Pada aspek lain pemberdayaan pendidikan dihadapkan pada pemasalahan guru yang menumpuk di perkotaan dan pulau jawa yang kalau diakui mereka akan kesulitan akan memperolah sertifikasi, karena jam mengajar mereka kurang dari ketentuan yang ditentukan bila tidak dimanipulasi, kurangnya pelatihan (diklat) yang berkala (bahkan ada indikasi hanya untuk menghabiskan anggaran yang ada sehingga secara logis berakibat kepada mutu guru dipulau jawa apalagi diluar jawa banyak yang tidak berkualitas untuk memenuhi mutu pendidik. Yang lebih parah adalah tutor (widyaiswara) sendiri tidak berkualitas, dengan beberapa indikasi: kurang perencanaan, kurang mnguasai kurikulum dan metode mengajar, penguasaan pengetahuan yang out of date dan disiplin kaku serta tidak dapat menghargai perbedaan yang ada, tentu hal ini disebabkan perekrutan widyaisawara yang tekesan KKN, dan tertutup. Sisi lain lagi dalam rekrutmen tenaga pendidikan. Dalam hal ini pemerintah nampaknya sangat sembrono dalam melakukan rekrutment pegawai, hal itu dapat dilihat menumpuknya guru mata pelajaran yang sama dalam satu sekolah, pemerintah dalam hal ini tidak melakukan perencanaan dan analisis akan kebutuhan tenaga guru yang seolaolah hanya “menghidupi” orang disekitarnya dan kerabatnya, untuk itulah pemerintah perlu menaikkan kompensasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang tinggi sehingga profesi ini menjadi impian setiap lulusan sekolah atas yang cerdas cendekia untuk masuk kefakultas ilmu pendidikan, kemudian pemerintah melakukan penyeleksian yang ketat untuk masuk fakulta keguruan, kemudian yang lulusan terbaik peringkat 1-5 dari tiap FIP diangkat pegawai negeri secara otomatis dan langsung memperoleh sertifikasi. Inilah side effect ketika institusi pendidikan tidak diurusi oleh orang-orang yang berkompeten dibidangya, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya,

‫ادا وسد المر الي نمراهله فا نتظرالساعة‬ “Jika suatu urusan tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”

B. SDM dan Personlia Pendidikan Berkualitas 1. Sebuah Definisi Perencanaan SDM dan Personalia Perencanaan berisi perumusan merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan2. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu diantara beberapa alternatif tentang tujuan institusi pendidikan. Kemudian memilih strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan tolok ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan menerapkan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Perencanaan merupakan inti dari manajemen, karena perencanaan akan membantu mengurangi ketidakpastian dimasa yang akan datang, sehingga akan memungkinkan pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya, serta memaksimalkan pegawai yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)3. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya4. Aset paling penting yang dimiliki organisasi (pendidikan) dan diperhatikan oleh setiap pemimpin adalah manusia dalam organisasi. Manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Mereka membuat tujuan, inovasi melaksanakan sehingga tercapai tujuan yang ingin dituju. Sumberdaya manusia membuat organisasi menjadi hidup lebih hidup. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya faktor yang dominan karena merekalah sumber daya yang memiliki akal, perasaan kebutuhan, pengetahuan ketrampilan dan lain sebagainya. Pada intinya sumber daya inilah yang mempengaruhi maju atau mundurnya suatu organisasi. mereka akan mempengaruhi secara langsung pada 2 James J. Jones & Donald Walters. Human resource management in education, Yogyakarta, Q Media, 2008. Hal 70 3 Ibid hal 72 4 Ibid hal 73

3

kesejahteraan organisasi. Berapapun besarnya sumber modal keuangan dan canggihnya teknologi yang dimiliki tidak akan mampu dimaksimalkan produktivitasnya tanpa adanya karyawan yang yang berkompeten dan memiliki dedikasi yang tinggi. Demikian pula dengan tujuan, visi dan misi yang dituliskan dengan tulisan dan kata-kata yang serta menarik, jika sdm terlupakan peranannya, untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka berbuat untuk memajukan organisasi, maka kemungkinan yang terjadi malah akan menimbulkan disintegrasi tujuan individu yang beragam dengan tujuan individu yang seragam. Jika hal itu terjadi maka akan matilah organisasi tersebut. Personalia ialah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan5. Organisasi pendidikan mencakup “stake holder” pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan sampai pelaksana pada tingkat bawah (Menteri Pendidikan atau Menteri Agama beserta jajarannya, guru, alumni, siswa, orang tua siswa). Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bernafaskan islam yang berada dibawah Departemen Pendidikan maupun Departemen Agama, baik negeri atau swasta, dari tingkat madrasah Ibtidayah sampai perguruan tinggi, pendidikan islam sampai saat ini masih menjadi pilihan nomer sekian dari penduduk muslim Indonesia, inilah pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan ditingkat pusat untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan islam supaya menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, memang tidaklah pantas kita menafikan ada beberapa pendidikan islam yang berkualitas. Perencanaan SDM adalah proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfatkan, mengembangkan dan mempertahankan

tenaga

kerja

sesuai

dengan

kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya dimasa mendatang untuk peningkatan kualitas dan kemajuan pendidikan islam.

5 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan, Renika Cipta. 2004. Jakarta.

2. Manfaat Perencanaan SDM dan Personalia Perencanaan merupakan suatu hal krusial dalam sebuah organisasi, karena setiap organisasi mempunyai masalah yang tidak dapat diprediksi dimasa akan datang. Baik sumber dana, ataupun sumber daya manusia ketika dapat dimaksimalkan dengan baik akan mempunyai manfaat sebagai berikut: pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sdm, pendayagunaaan sdm akan dapat berjalan efektif dan efisien, karena pengaturan dan penempatan sdm dan personalia yang ada, supaya sdm yang dimiliki dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kedua setiap sdm dan personlia berpeluang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dalam bekerja, karena setiap masalah yang berada dalam lingkungan kerja akan dapat terselesaikan dengan baik. Ketiga menghemat pembiayaan dan tenaga dalam melaksankan rekrutmen dan seleksi. Serta dapat meningkatkan koordinasi antar institusi6. 3. Kualifikasi SDM dan Personalia Pendidikan a. Guru Guru merupakan unsur terpenting dalam proses belajar mengajar. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini sekaligus mengangkat harkat dan martabat guru yang sungguh luar biasa bila dibandingkan dengan profesi lainnya di kalangan pegawai negeri sipil. Namun demikian, untuk menjadi guru mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah (SM) persyaratannya cukup kompleks, yaitu: (a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma empat, (b) memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, (c) memiliki sertifikasi pendidik; (d) sehat jasmani dan rohani, serta (e) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8, UU Nomor: 14/2005). Dengan demikian, keberadaan UU Guru dan Dosen pada prinsipnya memiliki dua komponen pokok, yaitu: pertama meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik profesional dan kedua meningkatkan kesejahteraan guru sebagai konsekuensi logis dari 6 Hadari Nawawi Perencanaan Sdm hal : 37

5

keprofesionalannya. Kita semua sepakat tentang hal itu, tetapi ketika hal itu juga tidak diimbangi dengan pengawasan serta evaluasi,yang dilakukan oleh siswa, teman sejawat, kepala sekola, pengawas, serta masyarakat dimana guru itu tinggal yang sesuai dengan prosedur dan jujur (tidak terjadi manipulasi data seperti saat ini). Disamping evaluasi langkah yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pelatihan yang rutin, terutama penguasaan akan bahasa internasional serta penguasaan akan teknologi yang berupa computer, karena zaman sudah mengalami perubahan dengan namanya dunia cyber media dan perubahan dari era industri menuju era informasi (mungkin kedepan pelaksanaan unas dan tes masuk perguruan tinggi secara online), serta tantangan persingan pendidikan secara global dengan menjamurnya sekolah dari luar negeri masuk ke-Indonesia, ketika hal ini terlupakan nampaknya juga akan menimbulkan masalah baru. Tentu ketika guru telah mendapatkan pelatihan langkah selanjutnya dievaluasi oleh berbagai pihak tersebut diatas. Ketika guru tidak menunjukkan kinerja yang bagus sesuai dengan undang-undang yang ada maka konsekuensinya, mendapatkan hukuman yang tegas, mulai dari peringatan sampai pemutusan hubungan kerja (mungkin akan telaksana ketika uu bhp diterapkan) dan ketika menunjukkan kinerja yang bagus tentu akan memperolah reward, dengan kenaikan pangkat dan gaji secara jelas, tidak seperti saat ini kerja bagus dengan tidak menunjukkan kinerja yang baik sama saja gajinya. b. Kepala Sekolah Kepala sekolah merupakan jabatan personalia tertinggi dalam satuan institusi pendidikan. Untuk menjadi kepala sekolah seorang guru harus memenuhi persayaratan seabagaimana diatur oleh permendiknas 13 tahun 27 sebagai berikut: 1) memiliki komptensi kepribadian 2) kompetensi manajerial 3) kompetensi kewirausahaan 4) kompetensi supervise 5) kompetensi sosial. Tentu dengan persyaratan harus memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat sekolah, serta menjadi guru dalam satuan pendidikan tertentu7. Namun sayang pemilihan kepala sekolah dalam era otonomi daerah berdasarkan 7 www.diknas.go.id diakses tanggal 24 Mei 2009

kedekatan dengan kepala Dinas atau Bupati, bukan berdasrkan profesionalisme dan peraturan yang sudah ada, itupun penunjukan langsung yang notabene akan menimbulakan kecuriagaan berbagai pihak. Apakah tidak mungkin pemilihan kepala sekolah menggunakan asas demokrasi, sehingga kepala sekolah menawakarkan programprogramnya untuk disampaikan kepada guru dan siswa disekolah yang bersangakutan dengan demikian guru dan siswa tau kemana arah sekolah ketika dipimpin kepala sekolah yang baru tersebut. Kalau hal ini dilakukan dengan jujur Nampaknya akan menghindarkan dari yang namanya manipulasi. Kepala sekolah pada era informasi dituntut untuk memiliki pandangan visioner dengan pengembangan teknologi dengan pembelajaran yang lebih menggunakan teknologi yang serba canggih, disamping itu kepala sekolah dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan sehingga tidak tergantung kepada pemerintah dalam pendanaan bagi eksistensi sekolahnya apalagi dalam alam menajemen bebasis sekolah dimana era ini sekolah harus mampu menghidupi sekolahnya secara mandiri. Namun yang masih dirasakan bawahan adalah kepala sekolah cenderung otoriter dalam memecahkan segala persoalan yang ada mereka nampaknya tidak mengedepankan kecerdasan emeosional dalam berhubungan dengan bawahannya. c. Pustakawan Sekolah-sekolah yang ada pada saat ini masih mengesampingkan perpustakaan dan pustakawannya. Hal ini dapat diamati sekolah hanya mengalokasikan gedung sisa untuk perpustakaannya, itupun dengan kondisi yang kumuh, buku yang ketinggalan zaman, tidak terawat dengan baik, pengelolaan yang tidak memenuhi persyaratan yang standar, Pustakawannya pun tidak jauh berbeda, biasanya sekolah tidak memiliki pustakawan yang khusus, hanya menugaskan seorang guru untuk mengelola perpustakaan. Tentu guru tersebut tidak banyak tau bagaimana cara mengelola perpustakaan yang bagus, sehingga menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa, dalam membaca, berdiskusi, dengan penataan yang memudahkan bagi pembaca untuk mengambil dan mencarinya. Apalagi dalam era informasi seorang pustakawan tidak hanya ditutut untuk memberikan pelayanan yang prima dalam bentuk hard buku tetapai bagaimana seorang pustakawan 7

mampu membuat dan menyajikan buku dalam bentuk sofcopy yang dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang. Pemerintah nampaknya sangat jarang mengangkat pegawai dari pustakawan untuk sekolah, padahal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pembelajaran berbasis pada siswa (student centered). Itulah pentingnya pemerintah mulai mengalokasikan pengangkatan tenaga pustakawan untuk mengelola perpustakan, apalagi dengan munculnya sekolah berstandar nasional dan internasional diperlukan pustakawan yang berkualitas untuk mengelolanya. d. Kementrian Alangkah lebih tepatnya jika untuk menciptakan menteri dan jajaran dibawahnya yang profesional perlu juga ada produk hukum berupa UU atau Perpu serta perda yang mengatur tentang kementrian serta pejabat dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga akan dapat menciptakan menteri-menteri dan pejabat-pejabat daerah yang berkualitas demi perbaikan bangsa dan Negara (termasuk didalamnya pendidikan) memang kita jangan menutup sebelah mata bahwa menteri merupakan jabatan politik dan wewenang presiden atau pejabat daerah yang merupakan wewenang dari gubernur, bupati atau walikota untuk memilihnya, apakah kita sebagai rakyat tidak dapat menekan presiden gubernur, bupati dan walikota untuk memilih pembantu yang memang berkompeten dibidangnya (khususnya pendidikan), begitu juga kita harus mununtut wakil kita supaya mereka untuk segera mengundangkan UU/PERPU tentang kementrian dan pejabat daerah yang jauh dari pretensi politik, Supaya negara ini segera bangkit dari keterpurukan multidemensi mulai dari agama, ekonomi, serta pendidikan (sebagai tonggak perbaikan bangsa) sebagai salah satu alternatifnya, disini penulis mempunyai gagasan untuk menjadi menteri atau pejabat daerah (khususnya bidang pendidikan) harus memenuhi criteria sebagai berikut: pertama, criteria akademis minimal berpendidikan Doktor (S3) sesuai dengan pendidikan serumpun dengan jabat yang akan diembannya, kedua sehat jasmani dan rohani, karena dalam hal ini merekalah para pengambil kebijakan dalam menentukan arah bangsa

kedepan, serta mereka mempunyai pos anggaran yang sangat besar dan untuk kesejahteraan rakyat (uang), jika tidak sehat jasmani dan rohani apa jadinya? Ketiga, memiliki kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi professional. Namun jika hal tersebut tidak difikirkan oleh para wakil kita, maka tidak mengherankan pendidikan kita kedepan juga akan amburadul, karena tidak diurusi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya pendidikan, parahnya lagi cuma berorientasi politis untuk memenangkan salah satu partai atau calon presiden. Contoh dalam penyelenggaraan ujian nasional yang masih amburadul, ujian nasional tidak dpat dijadikan patokan untuk dapat melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi, banyaknya kecurangan dalam pelaksanaannnya “aneh orang yang berbuat curang malah diberikan keringanan ujian ulang, sedangkan yang tidak beruntung malah ikut paket C”. kalau menurut penulis siswa yang tidaka lulus atau nilai yang tidak bagus, lebih baik dijururskan saja untuk mengambil pelatihan, sedangkan yang memperolaeh nilai yang tinggi inilah yang kita siapkan menjadi ilmuwan. Lain halnya dalam menyelesaikan persoalan guru yang dipekerjakan di Malaysia untuk memberikan pengajaran untuk anak-anak TKI yang berada di Sabah masih menyisakan persoalan sampai saat ini. Pemerataan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan yang membahayakan dalam KBM tidak kunjung terselesaikan. Apalagi mengurusi peningkatan profesionalisme, pemerataan guru untuk daerah-daerah terpencil yang kompensasinya masih belum ada kejelasan sampai saat ini, tentu untuk mengurusi sumber daya manusia lebih sulit, karena mereka makhluk unik yang berperasaan, berfikir dsb. C. Sebuah Pemikiran Pemberdayaan SDM dan Personalia 1. Pemerataan Pendidikan kita dihadapkan rendahnya kompensasi dan rendahnya kualitas sdm, juga dihadapkan pada permasalahan distribusi atau pemerataan SDM dan personalia pendidakan. Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan hanya terfokus dipulau Jawa dan daerah-daerah perkotaan itupun kurang berkualitas, sehingga terjadi kondisi yang timpang. Banyak SD, SMP, SMA di kota yang kelebihan guru, namun sebaliknya 9

SD, SMP,SMA di desa atau daerah terpencil yang kekurangan guru, bahkan guru di Sekolah Dasar hanya berjumlah 1-4 orang, hal ini sangat menyedihkan, karana pada level ini siswa sangat tergantung kepada guru, guru disampng menjadi pengajar sekaligus pendidik. Lain lagi untuk SMP dan SMA, guru mengajar dengan dua mata pelajaran yang berbeda bahkan yang bukan merupakan bidangnya. Idealnya dalam satu SD diisi oleh minimal 10 guru dengan rincian 6 guru kelas, 1 guru bahasa Inggris, 1 guru Agama dan 1 guru olah raga serta 1 kepala sekolah. Disisi yang lain di perkotaan yang sudah teraliri listrik, pam, alat komunikasi serta tempat hiburan, terjadi penumpukan guru bahkan guru untuk mencari jam mengajar sebanyak 24 jam perminggu kesulitan. Mungkin ketika kita jujur guru yang akan melakukan sertifikasi, banyak guru perkotaan yang tidak lolos sertifikasi. Disamping itu kualitas keilmuwan dan penguasaan akan teknologi dan metode mengajar yang jauh dari harapan. Ketimpangan dalam distribusi/pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antara sekolah yang berada di perkotaan dengan sekolah yang berada dipelosok desa, antara jawa dan luar jawa (tidak bermaksud mengangkat sara). Banyak dijawa sekolah memiliki guru yang komplit (tapi sedikit yang berkualitas) dalam semua jenjang pendidikan, sebaliknya diluar jawa masih sangat kekurangan akan guru. Dalam otonomi daerah yang pendidikan dipegang oleh pemerintah daerah, kewenagan memutasi dan menerima pindahan adalah kepala daerah. Dalam mutasi pegawai

khususnya

guru,

dimaksudkan

untuk

menyebar

pengetahuan

guru,

pengghilangan kejenuhan dan supaya memperolah wawasan yang aru bagi guru. Banyak guru yang khawatir ditempatkan kedareah yang “kering” pada gilirannya mereka akan melakukan tindakan yang melanggar hokum yaitu dengan menyuap pejabat pendidikan, supaya tidak dipindah. Maka ketika hal ini masih berlangsung tidak mengherankan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang tidak merata, konsekuensi logisnya daerah terpencil akan sulit beranjak dari ketertingagalannya, demikian juga siswa akan mengalami ketertinggalan dengan daerah perkotaan, dengan demikian pendidikan akan sulit terrjadi pemerataan

kualitas akses pendidikan. Meskipun berbagai jalan telah ditempuh terutama pemerintah pusat untuk mengurangi kekurangan jumlah guru di daerah pedesaan dan terpencil nampaknya tidak menarik (mengiurkan) bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Memang dalam hal ini Diknas dan Depag perlu berusaha keras untuk mengurai masalah pemenuhan tenaga pendidikan untuk daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan yang belum tersentuh pendidikan yang layak dimana masyarakat tersebut kebanyakan ekonomi lemah serta orang tua yang tidak melek akan sekolah, jika anaknya sekolah siapa yang akan membantu orang tua mencari nafkah. Salah satu caranya memberikan iming-iming kepada para tenaga pendidikan yang bersedia ditempatkan di daerah tersebut diberikan insentif berupa gaji tamabahan tetapi anehnya permerintah nampaknya kurang mempersiapkan dan memikirkannya dengan matang dari mana anggaran dana itu diperolehkan dan nampak kurang koordinasi dengan berbagai pihak didaerah (apakah ini dampak dari otonomi daerah) seperti yang diungkapkan Dirjen PMPTK “Pemerintah mengalokasikan tunjangan khusus untuk 20.000 guru terpencil dengan besar Rp.1,35 juta per bulan untuk setiap guru. Namun, dana dari pemerintah belum mencukupi untuk memberikan insentif bagi guru daerah terpencil. Baedhowi mencontohkan, kebutuhan insentif untuk guru daerah terpencil di Kabupaten Sangihe Talaud, Sulawesi Utara mencapai dua hingga dari tiga kali dari anggaran. Untuk itu, Baedhowi mengimbau partisipasi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi guru daerah terpencil melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”. Perumahan, kenaikan pangkat lebih cepat dan lain sebagainya. Pada saat yang sama pemerintah daerah berusaha untuk mencukupi akan tenaga pendidikan secara berkala. Di sisi lain pemerintah dengan tenaga guru yang melimpah malah mengangkat guru baru sehingga menambah beban dari anggaran Negara, sedangkan yang ada tidak mampu dioptimalkan, atau bagaimana guru akan dapat merata sampai ketingkat daerah terpencil. Menurut pulis salah satu cara yang paling efektif adalah ketika mengangkat guru baru, kemudian mereka yang diterima diberikan pelatihan selama satu bulan atau satu setengah bulan, pada tahap akhir pelatihan dibeikan test untuk penempatan dengan persayratan kelulusan yang cukup ketat. Guru baru yang memperolah rangking 1-20 ditempatkan pada daerah perkotaan dengan tantangan siswa yang sudah mahir akan teknologi dan 11

pengetahuan yang tersebar dengan cepat, demikian setetusnya sesuai dengan tingkat rangking yang ada, dari pertengahan sampai tempat terpencil. Tentu hal ini harus selalau dievaluasi secara berkala dan dengan indicator yang jelas, namun dengan tidak lupa memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. 2. Pelatihan (Job Treaning) Salah satu ciri abad millenium adalah masyarakat industri, masyarakat industri adalah masyarakat yang mendukung proses industrialisasi. Masyarakat semacam ini akan terjadi pergeseran dari masyarakat agraris menjadi industri. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing didalamnya. Pendidikan sebagai salah satu agen perubahan merupakan tumpuan untuk mampu memberikan bekal bagi mereka dalam dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Disamping itu abad ini juga ditandai dengan pergeseran dari era industi bergeser kepada era inforamasi yang serba cepat dan menguntungkan dengan segala kemudahannya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya melalui internet (dunia tanpa batas). Maka dengan ini diperlukan sumber daya manusia yang menguasai perangkat keras serta perangkat lunak dengan baik dan tidak kalah pentingnya adalah penguasaan bahasa asing. Tahun-tahun kedepan bangsa Indonesia harus menghadapi era perdagangan bebas yang dahulunya hanya untuk bidang ekonomi, tetapi dunia pendidikan toh juga terkena imbas dari apa itu perdagangan bebas, mau atau tidak mau dunia pendidikan kita jika tidak mempersiapkan dengan baik bila tidak maka akan tergilas oleh pendidikan dari luar negeri yang tumbuh bak jamur di musim hujan di Negara tercinta. Dalam menghadapi persaingan tersebut pemerintah sudah sepantasnya melakukan pelatihan atau penataran bagi para tenaga pendidikan secara berkala hal ini untuk menghindari atau mencegah penggunaan pengetahuan yang sudah usang serta dalam melaksanakan tugas yang ketinggalan zaman, pemerintah dalam hal ini kurang perencanaan dalam melakukan pelatihan atau penataran kepada pendidikan dan tenaga pendidikan kalaupun ada hanya untuk menghabiskan sisa anggaran yang ada, dan bahkan pelatihan itupun cenderung diskriminatif guru-guru swasta jarang sekali mendapatkan pelatihan dari pemerintah padahal sama-sama WNI dan guru, apakah pajak yang

membayar hanya PNS? Penulis mengindikasikan adanya diskriminsai tersebut adanya aturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau malah pengambil kebijakan yang terlalu mementingkan satu pihak tanpa melihat dan memberikan kesemapatan kepada pihak yang berbeda. Pelatihan atau diklat yang dilaksanakan pun terkesan mengahamburkan uang, dan bagi peserta dianggap sebagai tamasya gratis plus uang saku, disamping itu pelatihan semacam ini malah menjadi beban bagi sekolah, karena biasanya dilaksanakan pada waktu proses belajar mengajar, sehingga pelatihan itu berakibat menelantarkan siswa yang seharusnya juga memperoleh haknya untuk mendapat pengajaran. Maka untuk itu penulis memberikan sebuah penawaran pelatihan tersebut hendaknya dilakukan dengan perencanaan dan analisis kebutuhan, kemudian menentukan kuota serta tempat-tempat untuk pelatihan (baik perguruan tinggi/pusat-pusat pelatihan), kemudian pemerintah memberikan kebebasan dan alokasi dana secukupnya kepada pendidik dan personalia pendidikan untuk memilih konten (materi) dan tempat pelatihan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga pendidik dan personalia pendidikan akan memiliki pengetahuan yang akan beragam. Bukan seperti yang ada saat ini pelatihan yang selalu ditentukan tempat, waktunya oleh pusat dan bahkan selalu dipaksakan, sehingga pelatihan semua itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan

seharusnya

dilakukan

secara

berkala

diharapkan

nantinya

akan

mendapatkan SDM dan personalia pendidikan yang tetap muda semangatnya, pengetahuan serta ketrampilannya. Disamping itu pemerintah perlu memikirkan untuk mentraining guru tentang pengetahuan mengoperasikan computer serta pelatihan akan bahasa asing (masak siswa sudah mahir browsing, chatting dan mahir bercakap-cakap dalam bahasa inggris gurunya tidak paham). Jika hal ini terpenuhi maka pendidikan kita akan siap bersaing dengan kompetitornya dari luar negeri. Namun anehnya pemerintah memaksakan kehendaknya untuk mendiklat guru dalam satu tempat dan waktu, namun para pelatih atau widyaiswara yang dimiliki tidak memiliki kualitas di atas para audiensnya. Bagaimana mereka akan berkualitas, dalam perekrutan widyaiswara kurang berdasarkan aturan yang ketat serta masih bernuansa KKN, pengumuman penerimaan widyaiswara pun hanya diketahui oleh segelintir orang, 13

sehingga tidak terjadi kompetisi antar peserta ujian yang sehat, tentu berakibat widyaiswara kurang memiliki kompetensi dan kecakapan yang lebih. Disamping itu widyaiswara memiliki permasalahan yang substansial yang berhubungan dengan keilmuannya, seperti: Merasa paling pandai, merasa paling pandai di kelas ketika mengajar kerap kali dilakukan oleh widyaiswara. Permasalahan ini muncul kareana para peserta diklat berasal dari daerah yang jauh dari kota dan bertugas diaerah pedalaman atau sekolah/madrsah yang kurang bonafit, sehingga mereka menganggap peserta diklat tidak mengerti apa-apa alias nol dan masih menggunakan teori konvensional pendidikan, yang mana masih mengangap peserta diklat seperti gelas yang perlu diisi. Pada masa informasi ini para peserta diklat dapat belajar melaui media, baik massa, ataupun elektronik atau bahkan internet atau lainnya, yang mungkin widyaisawara belum mengetahuinya, dan mungkin peserta lebih pandai dari widyaiswara. atau bahkan pendidikan peserta diklat lebih tinggi dari widyaiswara. Maka untuk itu Widyaiswara harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa menyesuaikan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan substansial selanjutnya widyaiswara adalah kurang persiapan dan tidak kreatif dalam melakukan pembelajaran, dalam melaksanakan tugas kediklatan mereka merasa sudah dapat mengajar dengan baik dan sesuai dengan profesinya. Maka hal ini mengakibatkan widyaiswara kurang persiapan pembelajaran, perencanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pembelajarannya. Widyaiswara seharusnya menerapkan pengetahuannya bahwa mengajar tidak hanya sebatas penyampaina materi tetapi proses yang melibatkan baik pedagogik, psikologis (widyisara harus mengetahi taraf perkembangan peserta diklat yang rata-rata memilki tingkat pengtahuan yang sama) serta metodis (widyaiswara harus mampu menerapkan metode, strategi atau pendekatan dalam pembelajaran agar peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran). Profesi widyaisawra tidak hanya sebatas dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu widyaiswara bertugas mendampingi peserta diklat dengan pelbagai perbedaan, agar mampu membantu peserta diklat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam meningkatkan profesionalitas, pedagogik dan sosial. Dengan

demikian widyaiswara dituntut untuk memilki penguasaan akan kurikulumdan silabus serta berbagai model pembelajaran aktif dan efektif yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan agar dapat memfasilitasi peserta diklat secara optimal. Sudah sepantasnya widyaiswara melakukan perncanaan pembelajaran, dengan membuat persiapan mengajar agar bejalan efektif dan menarik tidak membosan sepaerti saat ini. Namun anehnya masih banyak widyaiswara yang tidak membuat perncaan persiapan mengajar yang optimal. Sehingga mengakibatkan akan merugikan widyaiswara sebagai tenaga professional dan tentunya akan menggangu dalam kegiatan pembelajaran yang tanpa arah sehingga materi pokoknya tidak dapat tersampaikan dengan baik. Sudah selayaknya pusdiklat memberikan ultimatum dan meningkatkan dana untuk memberikan pelatihan kepada widyaiswara agar mereka mampu meningkatkan profesionalisme dengan mengambil pendidikan ataupun pelatihan agar mereka tselalu memiliki pengetahuan yang terbarukan. 3. Rekrutmen8 Sistem kepegawaian kita masih kurang sehat hal ini Nampak dari pelatihan dan pendataan kepegawaian yang masih ganda. Kompleknya penerimaan cpns dianggap sebagain orang menunjukkan kekurangasiapan panitia penyelenggara. Pemerintah propinsi atau Departemen Agama (Kanwil) sebagai koordiantor penyeleksian sekaligus sebagai penentu keluluasan, nampaknya belum menunjukkan pelayanan yang memuaskan, bagaimana tahun 2004 ketika terjadi protes dari yang lolos tes seleksi kemudian diadakan revisi pengumuman kelulusan, mungkin saat ini sudah lebih baik dengan cara melamarnya lewat pos atau via internet. Pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil lebih parah, dan masih terjadi diskriminasi pengangkatan, menurut undang-undang yang akan diPNSkan hanyalah guru honorer yang mendapat gaji dari APBN/APBD dan itupun hanya diprioritaskan salah satunya kepada pendidik sedangkan untuk tenaga kepandidikan belum mendapat kejelasan nasibnya. Selain itu gejolak muncul terkait aturan usia dan 8 Sebuah usah aktif dalam mencari tenaga potensial dengan cara mempengaruhi mereka agar mau menempati posisi yang dalam lembaga sekolah (James.J.Jones & Donald. LWalters) dalam bukunya Human Resource InEducation, hal: 126

15

masa kerja. Pada sudut lain ternyata tidak sedikit data yang dimanipulasi. Bentuk atau cara perekrutan menurut UU tersebut disatu sisi memberikan keadilan, tetapi disatu sisi juga akan menimbulkan ketimpangan dalam kaderisasi tenaga potensial yang terhambat untuk memperbaikai birokrasi yang ada. Maka tidak mengherankan nanti kebanyakan pegawai pemerintah adalah mereka orang-orang yang sudah uzur (berumur) karena memang perencanaan pemeritah adalah unruk mengangkat tenaga honorer berdasarkan lama pengabdian dan umur. Sementara untuk tenaga muda professional hanya dialokasikan sisanya. Disamping itu pengangkatan pegawai oleh pemerintah tidak memperhatikan pertimbangan fungsi dari tenaga yang diangkat, hal ini berakibat menimbulkan penumpukan tenaga kerja disatu bidang. Pada gilirannya mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja. Gejala demikian merupakan indikasi adanya struktur kepegawaian dan perencanaan SDM yang kurang tepat atau tidak meperhatikan kebutuhan. Perencanaan yang kurang tepat dari pengambil kebijakan mengakibatkan jumlah anggaran pemerintah untuk menggaji pegawai menjadi membengkak, sehingga mengakibatkan dana untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi berkurang. Belum lagi dengan NIP ganda, orang yang meninggal masih memperolah gaji serta ketidakcocokan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemprov serta pemkab. Adapun tindakan yang dilakukan pemerintah hanya bersifat reaktif bukan menyentuh pada akar persoalannya. Maka DEPAG dan DIKNAS serta lembaga terkait perlu melakukan analisis kebutuhan kerja dimasa yang akan datang. Langkah bagus bila pemerintah menata ulang sistem penerimaan kepegawaiannya, serta perekrutan pegawai berdasarkan kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia. Disini penulis memberikan sumbangsih alternatife penerimaan khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan, menurut penulis langkah awalnya adlah menaikkan honorarium, memang saat ini mengalami kenaikan tetapi tidak setinggi pegawai yang lain, serta pemberian sertifikasi pun tersendat-sendat inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah khususnya DEPAG dan DIKNAS atau istilah gampangnya menjanjikan kesejahteraan. Tentu dengan kesejahteraan yang menjanjikan, nantinya dapat merebut hati para

putra-putri bangsa yang cerdas, yang berpengetahuan yang tinggi untuk memasuki Fakultas Keguruan, FIP memberikan standar penerimaan yang super ketat, kemudian hasil lulusan yang paling baik 1-5 atau sepuluh dari tiap FIP seluruh Indonesia diangkat menjadi pendidik. Ketika hal ini terjadi penulis yakin mutu pendidikan akan meningkat dengan baik, tentu harus diimbangai dengan peraturan dan pengambil kebijakan yang berpihak pada pendidik. Tentu dengan hal ini pemerintah akan sangat mudah untuk menata system kepegawaiannya. D. Kesimpulan Perencanaan adalah sebuah strategi bagi penentuan tindakan dimasa depan. Perencanaan memberikan cara yang luar biasa untuk mengatasi tantangan dimasa yang akan datang pula, baik dalam hal pemenuhan akan tenaga kerja, pemindahan serta pelatiahan Sumber daya manusia dan personalia merupakan elemen paling penting dalam setiap lembaga (pendidikan). Sdm dan personalia merupakan penentu mati atau majunya sebauh lembaga. Dalam hal ini sebagai penentu untuk merencanakan. Maka setiap lembaga tidak bisa meremehkan akan pentingnya perencaan. Indonesia masih mempunyai permasalahan yang cukup pelik untuk pemberdayaan sdm dan personalia pendidikan, hal tersebut disebabkan kareana pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang tepat untuk memajukan dunia pendidikanatau malah pemerintah tidak ingin pendidikan ini maju setara dengan bangsa yang lain, pendidikan hanya dijadikan komuditas untuk menarik simpati masyarakat agar memilihnya dalam pilpres, pilkadal dan lain sebagainya.sehingga pendidikan kita selalu menduduki peringkat paling wahid dari bawah antara Negara ASEAN. Permasalahan pemberdayaan sumber daya manusia dan personalia pendidikan menurut penulis yang paling krusial adlah terletak pada pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan. Dimana pendidik dan tenaga kependidikan yang ada saat ini hanya tersebar dipulau jawa, itupun mengindikasikan banyak yang tidak berkualitas, sedang dipihak lain diluar jawa masih kekurang pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan ini nampaknya belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sebetulnya pemerintah 17

dalam hal ini depag dan diknas telah memberikan iming-iming kenaikan gaji, pangkat dan perumahan namun belum menarik. Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepandidikan masih menyisakan persoalan mulai dari diskriminasi, hanya terkesan untuk pariwisata gratis, srte menghabiskan anggaran. Serta yang menyedihkan widyaiswara pun pengetahuannya out of date, tentu hal ini akan mempengaruhi kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada audiensya. Permasalahan yang cukup krusial yang tidak kalah peliknya adlah soal perekrutan pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak berdasarkan atas kebutuhan, bagaimana akan berdasar kebutuhan kalau dalam perekrutannya tidak memperhatikan perencaan dan analisis kebutuhan tenaga kerja. Nomor induk tenaga kerja yang ganda, dll E. Saran-Saran Penulis merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan yang tidaka pernah beranjak dari posisi keterpurukannya dibanding dengan Negara yang lain, permasalahannya pun hanya persoalan klasik, yang nampaknya sampai saat ini belummenemukan titik temunya untuk memperbaikinya. Penulis mencoba memberikan beberapa penawaran dan alternative untuk sedikit mengurai permasalahan tersebut, walaupun hal ini jauh dari kesempurnaan. Saran tersebut penulis rangkum kedalam bagan dibawah ini: DAS SEIN

Pemberdayaan(perencana

DAS SOLLEN

an dan analisis) SDM 1. Banyaknya guru yang

1.penempatan guru didaerah

beredar dipula jawa dan

terpencil dengan iming-iming

perkotaan dan mereka

kenaikan 2x gaji, perumahan,

kekurangan jam

serta kenaikan pangkat.

mengajar sesuai amanat UU 2. Kemampuan daerah untuk pengadaan guru mengalami keterbatasan 3. selama ini pemerintah kurang

PEMERATAAN

2.Pemerintah daerah perlu memaksimalkan pegawai selain guru untuk menjadi guru dengan pelatihan yang berkala. 3. alangkah baiknya pemerintah secara bertahap mengankat dan menyebar pustakawan

memperhatikan pengakatan

sampai kepada lemabaga pendidikan daerah agar terjadi pemerataan dan membantu kelancaran penerapan ktsp, tentu dengan dilengkapi bukunya dan fasilitas dan ruang yang memadai

personalia pendidikan (pustakawan) sedangkan dia mempunayi funsi untuk membatu kelancaran penerapan ktsp

1.guru dalam penguasaan metode

1.pemerintah mengadakan

dan pengetahuan out of date

pelatihan kepada guru tentang

dalam proses KBM

metode pembelajaran yang baru

2.pelatihan

masih

bersifat

2.peraturan yang mengatur hal

diskriminatif antara pns dan non

tersebut perlu dirubah dengan

pns

memperhatikan perbedaan status PELATIHAN

3.pelatihan hanya dijadikan

kepegawaian yang ada. 3.pemerintah dalam hal ini

untuk ajang refresing gratis +

hanya sabagai fasilitator dengan

uang saku, serta membebani

memberikan kebebasan bagi

sekolah karena guru

guru untuk memelih materi dan

meninggalkan tugas mengajar.

tempatnya yang telah ditentukan pemerintah dengan memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas lainnya.

4.widyaiswara dengan

4. pemerintah dalam hal ini

persolannya yang kompleks

balitbang depag perlu mentraing

dari kurang perencanaan dalam

serta memberikan beasiswa

bahan ajar, pengatahuan yang

untuk menempuh pendidikan

ketinggalan jaman, penguasaan

yang lebih tinggi.

materi yang rendah, metode yang tidak atraktif dll 1.rekrutmen guru mengandalkan

1.pemerintah lebih baik

KKN terutama pegawai

mengalokasikan pengangkatan

honorer

guru muda professional, yang ditest dengan berlapis

19

2. tidak mengunakan analisis dan

2. membandingkan rasio guru-

perencanaan akan kebutuhan

murid dan mengangkat

guru

berdasarkan kebutuhan.

3.sistem kepegawaian masih

3.menata ulang system

amburadul dan minat kaum

penerimaan guru dengan

muda menjadi guru rendah

REKRUTMEN

mengangkat lulusan terbaik FIP secara langsung, menaikkan honorarium setara dengan pegawai yang lain, supaya menarik kaum muda yang pintar dan cerdas untuk menjadi guru, lambat-laun kualitas pendidikan akan meningkat

4.pengangkatan personalia

4. dalam pengangkatan kepsek

pendidikan (kepsek) tanpa

sesuai aturan yang ada ditambah

menggunakan criteria yang jelas

seluruh calaon didebatkan dihadapan guru dan siswa tentang visi dan misi,kemudian guru dan siswa memilih dengan jurdil

DAFTAR PUSTAKA Depoter, Bobbi & Hernacki Mike, Quantum Learning, Bandung, Kaifa, 1999. Dweck, Carol. S, Change Your Mindset Change Your Life, Bandung, Serambi, 2007 James. J. Jones & Donald. L.Walters, Human Resource In Education, Yogyakarta, QMedia. 2008. James. J. Jones & Donald. LWalters, Human Resource In Education, Yogyakarta, Q-

Media. 2008. Mulyono, Manajemen Administrasi Pendidikan Dan Organisasi Pendidikan, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008. Nawawi Hadari, Perencanaan SDM, Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 2005. Pidarta, Made, Manajemen Pendidikan, Jakarta, Renika Cipta, 2004. Sallis, Edward, Total Quality Management In Education (Manajemen Mutu Pendidikan), terj Ali Riyadi dkk. Yogyakarta, IRCISod, 2008. www. Kompas.com. www. Republika.com www. depag.go.id. www. diknas.go.id

21