Peredaran Benih Kakao Benih kakao yang akan diedarkan kepada konsumen perlu dilakukan sertifikasi terlebih dahulu. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat, benih baru boleh diedarkan. Pengertian peredaran benih kakao adalah penyaluran benih kakao dari produsen benih kepada konsumen yang didahului dengan pemesanan oleh konsumen. Produsen akan melakukan persiapan penyaluran atau pengiriman benih kakao, termasuk menyiapkan dokumen administrasi yang menyertainya. Persiapan administrasi penyaluran benih kakao terkait dengan sertifikasi benih kakao oleh BP2MB meliputi permohonan pengambilan contoh benih yang mewakili sejumlah benih yang akan dikirim, jumlah konsumen benih, jumlah benih, karantina, dan angkutan yang digunakan. Sebagai upaya melindungi konsumen maupun produsen dari pengunaan benih palsu, BP2MB mengambil contoh benih di tempat produsen, kemudian dibawa ke laboratorium dan dilakukan pengujian daya tumbuh serta kadar air benih. Pengujian benih kakao memerlukanminimal waktu dua minggu dari saat pengambilan contoh benih oleh petugas BP2MB.
Penerimaan benih kakao oleh konsumen dari produsen dapat disaksikan oleh petugas BP2MB setempat sekaligus diambil contoh benihnya apabila dipandang perlu. Dengan alasan perlu segera disemaikan di lokasi, petugas hanya menyaksikan penerimaan benih. Penerimaan benih penting diketahui oleh petugas BP2MB atau Pengawas Benih Tanaman untuk mengecek kebenaran data penerimaan benih dengan benih kakao yang diterima konsumen. Data penerimaan benih nantinya sebagai dokumen untuk melakukan sertifikasi bibit siap salur atau tanam yang akan dihasilkan. Petugas pengawas benih tanaman mencatat data penting, seperti asal sumber benih, jumlah benih, tanggal terima benih, tanggal semai, benih baik, benih rusak, benih berkecambah, dan benih berjamur. Untuk memantau mutu benih perkebunan yang ada di pasaran, pemerintah melalui Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih. Pengawasan peredaran benih perkebunan berupa kegiatan pemeriksaan secara berkala dan atau sewaktu-waktu terhadap dokumen atau benih di dalam negeri, baik diperdagangkan maupun tidak. Pemeriksaannya berupa kesesuaian mutu dan dokumennya dengan label. Apabila terdapat pelanggaran hukum, dapat dikenai sanksi sesuai UU.12/1992 dan UU 18/2004. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) yang dimiliki BBP2TP akan memulai proses penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP. Apabila dipenuhi unsur pidana, dilakukan pemberkasan kepada kepolisian. Secara skematis gambar pengawasan peredaran benih perkebunan sebagai berikut.