Perbandingan Hukum Perdata (kelompok).docx

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

Perbedaan Dan Persamaan Sistim Hukum Dan Sistim Peradilan Inggris, Jerman Dan Indonesia

Nama Kelompok: Fredericka Stevanie - 1640050024 Amanda Depi Untari - 1640050026 Pingkan Laras Pertiwi - 1640050029

KELAS A

Sebutkan perbedaan dan persamaan sistem hukum dan sistem peradilan Inggris, Jerman, dan Indonesia? Pembahasan: A. Perkembangan dan Sistem Hukum Inggris Sistem hukum Inggris diesebut juga dengan system Anglo Saxon yang kemudian dikenal dengan system Anglo Saxon Amerika. Sistem ini mulai berkembang pada abad XI yang sering disebut sebagai Common Law atau Unwritten Law yang dibuat oleh Parlemen (Statute Law). Dalam perkembangannya system hukum Inggris melandasi hukum di Amerika Utara dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara pesemakmuran Inggris dan Australia (R Soeroso, 2007). Struktur keluarga hukum Common Law tidak mengenal perbedaan norma hukum dalam hukum privat dan norma hukum publik, melainkan mengenal pengelompokkan norma hukum menjadi Common Law dan Equity. Pengelompokan norma hukum demikian itu terjadi berdasarkan pada praktek badan peradilan di Inggris. Common Law Court menghasilkan Common Law, sedangkan Court of Equity menghasilkan Equity (Prof. Wahyono Darmabrata SH., 2012). Subjek hukum atau orang yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam sistem hukum Inggris, tidak hanya antara individu dengan individu lain tapi dapat juga antara orang dengan korporasi, pemerintah daerah maupun organisasi (Dr. H. Salim HS., 2014). MindyChen-Wishart membagi subjek hukum, menjadi dua golongan, yang meliputi: a. Natural persons; dan b. Non-natural persons such as companies and public authorities is the protection of those on whose behalf the bodies. Natural persons merupakan subjek hukum yang berupa manusia atau perorangan. Disamping itu, subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu: 1. Companies (perusahaan); dan 2. Public Authorities (otoritas publik).

A.1. Sumber Hukum Inggris (Anglo Saxon/ Common Law), yaitu : 1) Yurisprudensi (judicial decisions) 





Yaitu, putusan–putusan hakim/putusan pengadilan. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu prinsipprinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Baik bagi hukum Common Law maupun Equity hukum terbentuk berdasarkan yurisprudensi. Jadi yurisprudensi di Inggris merupakan sumber hukum yang paling penting sebagai bahan pembentukan hukum. Yurisprudensi di Inggris terkait kepada asas share decisis ialah suatu asas bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang membuat keputusan kemudian (R Soeroso, 2007).

2) Statute Law / Peraturan tertulis (UU) Peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris, jadi dapat disamakan dengan peraturanperaturan yang berbentuk undang-undang dan merupakan sumber hukum kedua dalam hukum Inggris. Untuk melaksanakan Statute Law dibuatkan peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan. 3) Custom / Kebiasaan-kebiasaan 







Custom atau kebiasaan merupakan sumber hukum yang ketiga dalam hukum inggris. Harus diingat bahwa hukum inggris ini bukan hukum custom, melainkan inggris judge made law. (R Soeroso, 2007) Custom ini adalah kebiasaan yang sudah berlaku berabad-abad di inggris dan sudah merupakan sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai inilah, hakim menggali serta membentuk norma-norma hukumnya. Setelah custom ini dituangkan dalam peraturan peradilan maka custom ini menjadi common law. Jadi terbentuknya hukum di Inggris itu adalah karena telah dituangkannya custom oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Kebiasaan itu ada 2 macam - Local custom (hukum kebiasaan setempat) - Commercial custom (hukum kebiasaan yang meyangkut perdagangan) Juri dalam pengadilan Inggris adalah suatu badan yang berkewajiban untuk membuktikan salah tidaknya seseorang yang dituduh telah melakukan tindak pidana. Jadi juri itu membantu pengadilan didalam menangani perkara-perkara pidana. Hakim bersifat pasif saja.



Juri menggunakan feeling. Anggota juri diambil dari anggota masyarakat yang terkemuka. Juri bekerja berdasarkan feeling. Keluarga hukum Romawi-Germania bila dibandingkan dengan Common Law, maka hukum Romawi-Germania memberikan kepastian hukum, sedangkan Common Law mendasarkan kebiasaan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. 4) Reason (akal sehat)  Reason atau akal sehat adalah sumber hukum yang keempat dalam hukum Inggris. Reason berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim, artinya tidak didapatkan norma hukum yang mampu memberi penyelesaian mengenai perkara yang sedang diperiksa (R Soeroso, 2007).  Jadi reason fungsinya melengkapi sumber-sumber hukum yang lain dalam hal sumber hukum yang lain itu tidak dapat menyelesaikan suatu masalah hukum. Reason sebagai sumber hukum pada asasnya mempunyai fungsi sama dengan reason dalam keluarga hukum Romawi German yang fungsinya juga melengkapi.

B. Perkembangan dan Sistem Hukum Jerman ( Romawi-Jerman) Hukum Romawi-Jerman adalah hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yakni di negara-negara yang mengikuti hukum Romawi (semula negara-negara Jerman dan Perancis, kemudian negeri Belanda karena dijajah Perancis). Sistem hukum Eropa Kontinental sering disebut juga dengan system hukum Romawi Jerman/Civil Law. Asal mulanya system ini adalah dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad V sebelum masehi. Kumpulan peraturan-peraturan tersebut kemuadian disebuut Corpus Juris Civilis. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa Kontinental seperti, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, serta Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda) (R Soeroso, 2007). Berbeda dengan keluarga hukum Romawi Jermania, yang mempunyai struktur hukum dan konsepsi hukum berbeda dengan keluarga hukum Common Law. Struktur hukumnya mengenal 2 pembedaan kelompok norma hukum, yaitu kelompok norma hukum privat dan kelompok norma hukum publik (Prof. Wahyono Darmabrata SH.,

2012). Konsepsi hukumnya dari pada hukum Romawi-Germania ialah dibaginya hukum ini dalam dua kelompok hukum ialah: a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan hokum. b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan orang. Pembagian kelompok hukum tersebut hasil pemikiran ahli hukum Ulpanus. Menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Prinsip utama atau prinsip dasar : 1) Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. 2) Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya UU. 3) Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu adagium yang berbunyi ”tidak ada hukum selain undang-undang”. 4) Dengan kata lain hukum selalu diidentifikasikan dengan undang-undang (hukum adalah undang-undang) (Ade Maman Suherman S.H., 2008). Subjek hukum diatur didalam titel 1 dan titel 2 KUHPerdata Jerman. Ada dua macam subjek hukum yang meliputi: 1. Natural person 2. Legal person Natural persons merupakan subjek hukum yang berupa orang perorangan. Ada dau pasal yang mengatur tentang kapasitas dari natural persons, yaitu: a. Pasal 1 KUHPerdata Jerman; dan b. Pasal 2 KUHPPerdata Jerman. Pasal 1 KUHPerdata Jerman mengatur tentang momentum dimulainya kapasitas dari natural persons. Kapasitas dari natural persons dimulai sejak lahir. Sedangkan Pasal 2 KUHPerdata Jerman mengatur tentang kedewasaan. Seseorang dikatakan dewasa yaitu berumur 18 tahun (Dr. H. Salim HS., 2014).

B.1. Sumber Hukum Sistem Romawi-Jerman (Eropa Kontinental / Civil Law), yaitu: A. Perundang-undangan 1. Pada umumnya negara-negara yang menganut sistem hukum Romawi Jerman dalam usahanya untuk mendapatkan hukum yang adil dan tepat ialah pertama-tama mendasrkan pada undang-undang lebih-lebih dalam abad 19 yakni saat berkuasanya aliran hukum positif. 2. Undang-undang dalam bentuk kodifikasi dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Pada waktu itu berkembang teknik pembuatan hukum konstitusi tertulis, sehingga negara-negara tersebut untuk pengaturan orginasi kenegaraannya membuat konstitusi tertulis. 3. Jadi jelaslah bahwa pada saat itu, peranan badan pembentuk undangundang adalah sangat penting dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Keadaan yang demikian itu dianggap wajar karena berbagai alasan diantaranya bahwa badan pembentuk undang-undang menempati kedudukan yang sentral dan paling baik guna mengatur masyarakat yang beraneka ragam kebutuhan dan kepentingannya.ada bermacam-macam bentuk perundang-undangan yang dapat dibuat, dan diantara bentuk perundang-undangan itu terdapat semacam hierarki. - Pertama-tama yang disebut perundang-undangan yang berbentuk konstitusi tertulis. - Kedua adalah perundang-undangan yang berbentuk kodifikasi. - Peraturan-peraturan dari instansi pemerintahan bukan badan legislatif - Peraturan tertulis B. Hukum kebiasaan 1. mengenai peranan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum maka dalam ilmu hukum terdapat berbagai-bagai pandangan. 2. Levy bruhl dalam bukunya sosiologi du droit mengatakan bahwa hukum kebiasaan mempunyai peranan yang menentukan dalam proses penemuan hukum, dalam arti merupakan pegangan bagi pembentuk undang-undang, maupun para hakim dalam usaha menemukan hukum yang tepat dan adil. Menurut aliran ini hukum kebiasaan dalam semua sistem hukum memegang peranan dominan (R Soeroso, 2007). C. Yurisprudensi 1. Yurisprudensi Belanda digunakan oleh ilmu hukum serta yurisprudensi indonesia. Hal itu disebabkan karena terdapat kesamaan antara sistem hukum dalam lingkungan keluarga hukum Romawi

2.

3.

4.

5.

Jerman yang semuanya mempunyai satu sumber hukum yang sama yaitu hukum Romawi. Hakim dalam proses penemuan hukum harus melakukan penafsiran dan jika undang-undang tidak memuat sesuatu ketentuan atau memuat ketentuan yang tidak jelas, maka ia mengadili perkara berdasarkan ketentuan yang ia harus ciptakan seolah-olah ia menjadi pembentuk undang-undang. Hakim sebaiknya membentuk hukum yang diberlakukan terhadap suatu kasus tertentu, membentuk hukum dalam konkreto bahkan dalam sistem hukum negara dalam keluarga hukum Romawi Jerman hakim dilarang untuk membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum seperti hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Bila antara tugas hakim dan pembentuk undang-undang dalam sistem Romawi-Jerman dibandingkan dengan sistem hukum Common Law, maka terdapat dau hal yang berbeda yakni: a.) Pembentuk Undang-undang dalam keluarga hukum RomawiJerman membentuk legal frame work sedang yurisprudensi memberi isi kepada legal frame work tersebut. Maka dari itu hukum yurisprudensi memperlihatkan jangkauan berlakunya terbatas yaitu terbatas pada pihak yang bersengketa. Suatu keadaan yang kita jumpai dalam Common Law, dimana hakim sebagai satu-satunya pembentuk hukum juga berfungsi sebagai pembentuk undang-undang yaitu membuat kerangka hukum (legal frame work). b.) Dikeluarga hukum Romawi Jerman tidak diberlakukannya doktrin/asas prseden seperti yang dikenal dalam sistem hukum Common Law. Putusan badan-badan pengadilan dalam sistem hukum Romawi Jerman tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tertentu yang sejenis dengan perkara yang terdahulu. Sedangkan dalam sistem hukum Common Law sebaliknya; hakim terikat pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terlebih dahulu dalam perkaraperkara yang sejenis. Selain daripada itu peradilan dalam sitem hukum Romawi jerman dilaksanakan oleh hakim profesional yang merupakan suatu korps tersendiri yang pada asasnya tidak dapat diberhentikan begitu saja serta mempunyai kedudukan yang otonom terhadap negara maupun pemerintah. Dalam peradilan kontinental ini terdapat instansi yang

disebut penuntut umum yang menjalankan tugas penuntutan terhadap perkara-perkara pidana atas nama negara (R Soeroso, 2007). 6. Di Inggris tidak terdapat suatu instanti demikian. Peranan yurisprudensi dalam proses penemuan hukum dapat kita lihat pada adanya kumpulan-kumpulan putusan badan pengadilan baik yang diselenggarakan secara resmi oleh badan-badan pemerintah atau oleh badan-badan bukan instansi resmi. D. Ilmu hukum 1. Sejak abad 13 Ilmu Pengetahuan hukum berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Eropa Barat yang berpusat dikalangan Universitas dimana dikembangkan gagasan-gagasan baru mengenai hukum, diciptakannya pengertian-pengertian serta asas-asas hukum serta metode kerja guna melakukan penafsiran terhadap hukum yang diterapkan. 2. Hukum sebagaimana diolah dan diartikan oleh ilmu hukum kemudian diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya satu sama lain, norma-norma hukum hasil pengolahan ilmu hukum demikian menjadi hukum yang ditaati masyrakat atau hukum yang hidup bagi para anggota masyrakat. Oleh karenanya sebagian besar dari para ilmuwan hukum menganut anggapan bahwa ilmu hukum dianggap sebagai sumber hukum. E. Penggolongan Hukumnya : Berdasarkan sumber hukum diatas maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu : 1) Bidang hukum publik Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini ialah : - Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara - Hukum Pidana 2) Bidang hukum privat (Bogdan, 2010)

B.2. Sistim Peradilan Romawi-Jerman (Eropa Kontinental / Civil Law), yaitu:  Ordinary courts (peradilan umum)  Specialized courts (peradilan khusus) -

Administrative (peradilan administrasi)

-

Labor ( peradilan buruh)

-

Social security (peradilan kesejahteraan sosial )

-

Tax and Patent Law ( peradilan pajak dan hak paten )

 Peradilan konstitusi  Peradilan tingkat lokal  Peradilan tingkat regional  Peradilan tingkat banding  Peradilan federal

C. Perkembangan dan Sistem Hukum Indonesia (Mixed Law) Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dijajah beberapa negara antara lain Belanda, Inggris dan Jepang. Negara penjajah mempunyai kecenderungan untuk

menanamkan nilai serta sistem hukumnya di wilayah jajahan, sementara masyarakat yang terjajah juga mempunyai tata nilai dan hukum sendiri. Ketika Indonesia dikuasai Belanda pertama kali, yaitu oleh VOC, tidak banyak perubahan di bidang hukum. Namun ketika diambil alih oleh Pemerintah Belanda, banyak peraturan perundangan yang diberlakukan di Hindia Belanda baik itu dikodifikasi (seperti BW, WvK, WvS) maupun tidak dikodifikasi (seperti RV, HIR). Namun ternyata Belanda masih membiarkan berlakunya hukum adat dan hukum lain bagi orang asing di Indonesia. Kemudian pada tahun 1917 Pemerintah Hindia Belanda memberi kemungkinan bagi golongan non Eropa untuk tunduk pada aturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang golongan Eropa melalui apa yang dinamakan “penundukan diri”. Dengan demikian terdapat pluralisme hukum atau tidak ada unifikasi hukum saat itu, kecuali hukum pidana yaitu pada tahun 1918 dengan memberlakukan WvS (KUH Pidana) untuk semua golongan. Selain itu badan peradilan dibentuk tidak untuk semua golongan penduduk. Masing-masing golongan mempunyai badan peradilan sendiri (Bogdan, 2010). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen. Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Yang mana pada intinya, baik system hukum dan system peradilan Indonesia secara menyeluruh mengikuti sama hukum di Jerman / Eropa Kontinental / Civil Law. Subjek Hukum atau disebut juga rechtsubjek merupakan pendukung hak dan kewajiban. Didalam KUHPerdata ada dua macam subjek hukum, yang meliputi: 1. Manusia; dan 2. Badan hukum Manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lainnya). Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan/atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badanhukum tersebut (Dr. H. Salim HS., 2014).

Persamaan sistem peradilan jerman dengan indonesia ialah 1. 2. 3. 4.

Federal Court of Justice Mahkamah Agung Higher Regional Court of Appeal Regional Court Pengadilan Tinggi Local Court Pengadilan Negeri

Sumber hukum dari sistem hukum Inggris, Jerman dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu adanya Yurisprudensi dan statuta law. Namun di dalam sistem hukum Inggris, Yuriprudensi menjadi sumber hukum utamanya. Statuta law Indonesia ialah UUD 1945, Ketetapan MPR,UU/Perpu, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah.

Perbedaan

Sistem Hukum

Common Law/ Anglo Saxon

Eropa Kontinental / Civil Law & Indonesia (Mixed Law)

 Un-written law  Jurisprudence (sebagai sumber hukum yang utama)  Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat

 Written law & Terkodifikasi  (Mengenal asas nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali)  Adanya pemisahan secara tegas dan jelas hukum publik dengan hukum privat



 

Sumber Hukum   

Yurisprudensi (Judicial Decision) Statuta Law (Act of Parliament) Custom/ Kebiasaan Reason/Akal sehat

  

Undang-Undang Yurisprudensi (Judicial Decision) Kebiasaan Traktat (Treaty) Doktrin

Sistem Peradilan

1. Jury system, Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. 2. Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama 3. Menganut doktrin stare decicis/preseden 4. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent (Hakim bersifat pasif) 5. Adversial system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana.

1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. 2. Sitem peradilan bersifat inkuisitorial 3. Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. 4. Hakim tidak dengan terikat pada preseden/doktrin stare decicis, jadi undangundang hukumnya yang utama 5. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang.

1. Peranan Hakim

Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturanperaturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

2. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturanperaturan hukum dan menciptakan prinsipprinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim –hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. 3.

Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent).

4. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan

1. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturanperaturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.

metode penafsiran hukum. Sistem hukum AngloAmerika sering disebut juga dengan istilah Case Law.

Daftar Pustaka

Ade Maman Suherman S.H., M. (2008). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Bogdan, M. (2010). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Nusa Media. Dr. H. Salim HS., S. M. (2014). Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers. Prof. Wahyono Darmabrata SH., M. (2012). Hukum Perdata: Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Rizkita. R Soeroso, S. (2007). Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.