Peraturan Perusahaan 2018.docx

PERATURAN PERUSAHAAN

JOKER CORPORATION Jl. Raya Tajem No 20 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

2018

1

PERATURAN PERUSAHAAN JOKER CORPORATION Jl. Raya Tajem No 20 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya ketenangan kerja dan ketenangan usaha merupakan syarat utama terciptanya Hubungan Industrial Pancasila (H.I.P.) yang serasi, selaras dan seimbang. Kondisi demikian adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan proses produksi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan tujuan pembangunan.

Bertitik tolak dari tujuan bersama yang mencerminkan persatuan dan kesatuan serta sifat kegotong-royongan, toleransi, tenggang rasa, keterbukaan, bantu-membantu dan mampu mengendalikan diri dalam suatu peraturan yang merupakan manifestasi dari sikap memanusiakan manusia dan Tri Dharma :

1. Merasa ikut memiliki (Rumongso melu handarbeni) 2. Merasa ikut memelihara dan mempertahankan (Melu hangrungkebi) 3. Dan terus-menerus mawas diri (Mulat sariro hangrosowani)

Maka pengusaha di samping memacu pertumbuhan perusahaan, perlu pula memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, sedangkan pekerja harus pula menyadari bahwa untuk meningkatkan kesejahteraannya harus bekerja lebih baik sehingga mampu meningkatkan mutu dan produktivitas perusahaan.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan : Adalah Joker Corporation, yang didirikan pada tahun 2010 dan disahkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor SIUP 503/010693/Mkr/VIII/2016 pada tanggal 29 Agustus 2016 2. Direksi : Terdiri dari Direktur Utama yang juga berstatus sebagai pemilik perusahaan. 3. Karyawan : Adalah tenaga kerja yang diterima dan dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap Perusahaan ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3 Cakupan Peraturan Perusahaan 1. Peraturan Perusahaan ini pada umumnya mengatur hal-hal yang bersifat intern, di samping itu perusahaan dan karyawan tetap mempunyai hak-hak dan kewajiban lainnya. 2. Perusahaan dan karyawan menyetujui bahwa Peraturan Perusahaan ini berlaku mengikat bagi Perusahaan dan seluruh karyawan. 3. Di samping Peraturan Perusahaan ini, masih dimungkinkan adanya peraturan tambahan yang memuat aturan lain di luar Peraturan Perusahaan, maka dapat diadakan

3

berdasarkan

musyawarah

antara perusahaan dan karyawan

sepanjang tidak

bertentangan dengan isi Peraturan Perusahaan. 4. Apabila terdapat hal-hal atau fasilitas yang sudah biasa diberikan perusahaan kepada karyawan secara kontinyu baik berdasarkan aturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, tetapi belum tercantum di dalam Peraturan Perusahaan, maka pemberian tersebut tetap berlaku dan tetap diberikan pada yang berhak.

4

BAB II HUBUNGAN KERJA Pasal 1 Penerimaan Karyawan 1.

Penerimaan karyawan disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan penambahan tenaga kerja.

2.

Penerimaan karyawan dilakukan melalui prosedur rekrutmen yang ditetapkan oleh perusahaan.

3.

Calon karyawan yang diterima adalah yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, keahlian dan spesifikasi lain yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan.

4.

Calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan / kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan diterima menjadi karyawan dengan dibuatkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (untuk pekerja training) dan Surat Keputusan pengangkatan untuk waktu tidak tertentu (untuk pekerja tetap)

5.

Selama dalam jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (masa training) belum berakhir, pihak karyawan tidak diperbolehkan memutus hubungan kerja kepada pihak pengusaha, apabila pihak karyawan melanggar kesepakatan maka ada kompensasi imbalan uang yang harus diberikan kepada pihak pengusaha.

6.

Untuk pihak pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja meskipun waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (masa training) belum berakhir, apabila pihak karyawan dianggap kurang kompeten dalam pekerjaannya atau melakukan pelanggaran yang dianggap merugikan perusahaan, maka tidak ada biaya kompensasi yang diberikan kepada pihak karyawan.

7.

Selama dalam jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (masa training) telah berakhir, pihak pengusaha dapat mengangkat karyawan sebagai karyawan tetap ataupun dapat memutuskan hubungan kerja atau tidak memperpanjang masa kerja karyawan tanpa syarat apapun atau meminta imbalan uang serta jasa-jasa lainnya.

5

Pasal 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 1.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (masa training) dapat diperpanjang atau diperbaharui.

2.

Masa perjanjian kerja waktu tertentu (masa training) adalah selama 2 (dua) bulan

3.

Selama karyawan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (masa training) tidak dihitung sebagai masa kerja karyawan.

Pasal 3 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu disebut juga sebagai karyawan tetap setelah melewati perjanjian kerja waktu tertentu (masa training) selama 2 bulan

6

BAB III JABATAN Pasal 1 Penetapan Jabatan 1.

Direksi menetapkan jabatan-jabatan yang perlu ada, sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan Perusahaan yang dituangkan ke dalam struktur organisasi.

2.

Persyaratan dan ruang lingkup setiap jabatan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan usulan atasan bagian terkait.

3.

Direksi menempatkan karyawan dalam suatu jabatan tertentu sesuai kualifikasinya agar karyawan dapat bekerja sesuai bidang dan kemampuannya.

Pasal 2 Perubahan Jabatan 1.

Direksi dapat mengalih-tugaskan karyawan setelah berkonsultasi dengan atasan yang bersangkutan dan Bagian Sumber Daya Manusia ke jabatan lain, sesuai dengan prestasi kerjanya dan tersedianya posisi dalam perusahaan.

2.

Ada 4 (empat) jenis perubahan jabatan, yaitu : a. Promosi Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan prestasi yang baik dan posisi yang ada. b. Mutasi/ Rotasi Perubahan jabatan pada jenjang yang setara, berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kelancaran pekerjaan. c. Relokasi Perubahan lokasi atau wilayah kerja, berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kelancaran pekerjaan. d. Demosi Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan turunnya prestasi dan kondite kerja karyawan yang bersangkutan.

7

Pasal 3 Ketentuan Perubahan Jabatan 1.

Promosi, mutasi/ rotasi, relokasi dan demosi diusulkan oleh atasan karyawan yang bersangkutan dan disetujui Direksi.

2.

Dalam usulan dicantumkan dasar pertimbangan mengenai prestasi dan kondite karyawan maupun kebutuhan dari bagian terkait.

3.

Apabila usulan disetujui Direksi maka Bagian Sumber Daya Manusia akan menyiapkan administrasi dan menuangkan keputusan tersebut dalam Surat Keputusan.

4.

Surat Keputusan akan diberikan kepada atasan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada karyawan.

5.

Karyawan yang akan dipromosikan harus menjalani masa orientasi selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan waktu orientasi keseluruhan paling lama 4 (empat) bulan.

6.

Apabila karyawan gagal dalam menjalani masa orientasi, maka tidak jadi dipromosikan dan secara otomatis akan tetap berada pada tingkat jabatan semula dan menempati posisi semula atau posisi yang lain.

7.

Karyawan yang akan dipromosikan selama orientasi mendapatkan gaji yang sama dengan sebelumnya namun apabila ada tunjangan akan disesuaikan dengan jabatan yang baru. Penyesuaian gaji dilakukan setelah karyawan yang bersangkutan berhasil menjalani masa orientasi.

8

BAB IV WAKTU KERJA DAN JAM KERJA Pasal 1 Hari Kerja dan Jam Kerja 1.

Dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan, waktu kerja di perusahaan ini untuk non sales marketing dan sales marketing adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 42 (empat puluh dua) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, hari kerja untuk karyawan non sales marketing terhitung dari hari Senin – Sabtu, untuk karyawan sales marketing hari libur bisa Sabtu atau Minggu tergantung jadwal shift kerjanya. Apabila terdapat tanggal merah di hari Sabtu atau Minggu maka untuk marketing tetap masuk sesuai dengan jadwal shiftnya, untuk karyawan non marketing libur

2.

Pengaturan jam kerja karyawan di perusahaan ini adalah sebagai berikut : a. Karyawan non sales marketing hari Senin s/d Sabtu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. b. Karyawan sales marketing shift I Senin s/d Sabtu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, untuk shift II Senin s/d Jumat pukul 14.00 s/d 22.00 WIB dan Minggu I Shift dari pukul 10.00 s/d 18.00. Tidak diperkenankan kosong dalam waktu tersebut, apabila terjadi kekosongan maka akan diperlakukan pemotongan gaji tim bukan gaji individual.

3.

Waktu istirahat karyawan non sales marketing dan sales marketing shift I diberikan selama 1 jam setiap harinya pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Untuk marketing shift II diberikan selama 1 jam setiap harinya pukul 18.00 s/d 19.00 WIB, untuk hari Minggu pukul 14.00 s/d 15.00

4.

Khusus bagi karyawan yang karena sifat kerjanya terlibat dalam kerja shift yaitu sales marketing, hari kerja bagi tiap kelompok shift kerja diatur menurut kebutuhan atau bisa tukaran shift seminggu sekali, dengan sepengetahuan atasan yang berwenang, Direksi dan Bagian Sumber Daya Manusia.

5.

Hari dan jam kerja yang bersifat khusus ditentukan tersendiri oleh atasan berwenang dengan sepengetahuan Direksi dan Bagian Sumber Daya Manusia.

9

Pasal 2 Hari Libur 1.

Hari libur perusahaan adalah hari libur resmi yang ditentukan pemerintah dan hari lain yang dinyatakan libur oleh perusahaan. Kecuali untuk sales marketing dengan system seperti pada aturan yang tertera pada Bab IV Pasal 1

2.

Pada hari libur perusahaan karyawan dibebaskan untuk tidak bekerja dengan mendapat gaji penuh.

Pasal 3 Kerja Lembur 1.

Karyawan berkewajiban untuk bekerja lembur atas perintah dari perusahaan atau dalam hal sebagai berikut : a. Untuk memenuhi rencana kerja perusahaan. b. Dalam waktu darurat atau mendesak ada pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan harus segera diselesaikan.

2.

Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 42 jam seminggu adalah kerja lembur.

3.

Ada karyawan yang tidak mendapat upah lembur karena lembur untuk karyawan tersebut dianggap telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen gaji yang diterimanya, yaitu : a. Karyawan yang sedang dalam perjalanan dinas b. Karyawan yang dari sifat pekerjaan sedemikian rupa sehingga tidak terikat oleh peraturan jam kerja. c. Karyawan dengan golongan gaji tertentu yang diatur secara terpisah dan atau sesuai ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerja. d. Karyawan yang melakukan lembur atas kemauan sendiri atau sukarela tanpa perintah dari atasan.

4.

Bagi jabatan Team Leader ke atas tidak mendapatkan uang lembur.

10

Pasal 4 Tidak Hadir Karena Sakit 1.

Apabila karyawan tidak hadir kerja pada jam kerjanya karena sakit, maka secepatnya yang bersangkutan/ keluarganya wajib memberitahukan kepada atasan langsung dan Bagian Sumber Daya Manusia secara lisan atau secara tertulis.

2.

Karyawan wajib melampirkan surat keterangan dokter maksimum 2 (dua) hari kerja setelah masuk dari izin sakit dan menyerahkan ke Bagian Sumber Daya Manusia.

3.

Apabila karyawan tidak masuk kerja melebihi jumlah hari yang ditentukan oleh Dokter/ Rumah Sakit sesuai yang tercantum dalam surat keterangan sakit, maka untuk kelebihan hari tersebut karyawan dinyatakan mangkir.

4.

Apabila karyawan tidak menyerahkan surat keterangan sakit dari Dokter/ Rumah Sakit ke Bagian Sumber Daya Manusia melebihi 2 (dua) hari kerja, maka karyawan dinyatakan mangkir.

5.

Karyawan yang setelah diangkat menjadi karyawan tetap, perusahaan memberikan toleransi izin selama 2 hari yang tidak dipotong gaji, selebihnya ada pemotongan gaji sesuai prosedur pemotongan perusahaan walaupun ada surat keterangan dari dokter (kecuali perawatan opname), sedangkan untuk karyawan training ada pemotongan upah gaji sesuai jumlah hari dia tidak masuk kerja.

6.

Karyawan yang setelah diangkat menjadi karyawan tetap harus menjalani perawatan opname, perusahaan memberikan toleransi ijin selama 2 minggu yang tidak dipotong gaji, selebihnya ada pemotongan gaji sesuai prosedur pemotongan perusahaan dan wajib melampirkan surat keterangan opname dari Rumah Sakit maksimum 2 (dua) hari kerja setelah masuk dari sakit dan menyerahkan ke Bagian Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk karyawan training ada pemotongan upah gaji sesuai jumlah hari dia tidak masuk kerja.

7.

Apabila karyawan tidak masuk kerja melebihi jumlah hari yang ditentukan oleh Dokter/ Rumah Sakit sesuai yang tercantum dalam surat keterangan opname, maka untuk kelebihan hari tersebut karyawan dinyatakan mangkir (kecuali ada surat tambahan/ surat keterangan isitirahat setelah opname dari Dokter/ Rumah Sakit).

8.

Apabila karyawan tidak menyerahkan surat keterangan opname dari Dokter/ Rumah Sakit ke Bagian Sumber Daya Manusia melebihi 2 (dua) hari kerja, maka karyawan dinyatakan mangkir.

11

Pasal 5 Tidak Hadir Tanpa Izin/ Mangkir Karyawan yang tidak hadir pada hari kerjanya tanpa izin atau tanpa memberitahukan atasannya dan atau Bagian Sumber Daya Manusia, dianggap tidak hadir tanpa izin/ mangkir dan dapat diberi surat peringatan.

12

BAB V HAK KARYAWAN DAN KEWAJIBAN KARYAWAN Pasal 1 Hak Karyawan 1.

Setiap Karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi

2.

Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

3.

Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 2 Kewajiban Melaksanakan Tugas 1.

Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sampai pekerjaan tersebut selesai menurut tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada setiap karyawan.

2.

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.

3.

Menciptakan dan memelihara kondisi kerja yang baik.

4.

Menggunakan dan memelihara barang-barang/ inventaris milik perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5.

Mengarahkan dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.

6.

Menjadi dan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya.

7.

Memberikan dorongan kepada bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

8.

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya.

9.

Wajib mematuhi dan menjalankan perintah yang layak dari atasan/ perusahaan.

10. Wajib mentaati dan menjalankan tata tertib perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.

13

Pasal 3 Rahasia Jabatan 1.

Karyawan diwajibkan menyimpan semua rahasia yang bersangkutan dengan Perusahaan maupun rekanan Perusahaan.

2.

Karyawan tidak dibenarkan menyimpan di luar kantor, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia baik dalam bentuk fisik maupun elektronik tanpa izin khusus dari Direksi.

3.

Pada waktu Pemutusan Hubungan Kerja, semua surat, dokumen, dan catatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan harus diserahkan kepada atasan bidang terkait.

14

BAB VI TATA TERTIB PERUSAHAAN Pasal 1 Tata Tertib Kerja 1.

Setiap karyawan wajib memeriksa peralatan kerja masing-masing sebelum memulai pekerjaan atau akan meninggalkan pekerjaan sehinga dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan.

2.

Setiap karyawan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris yang berada di bawah tanggung jawabnya.

3.

Setiap karyawan wajib bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan sesuai dengan aturan perusahaan, yaitu : a. Atasan mengenakan kemeja atau sekurang-kurangnya kaos berkerah. b. Bawahan mengenakan celana panjang bahan kain/ jeans dengan kondisi layak dan tidak sobek-sobek. c. Bagi karyawan perempuan yang mengenakan rok diwajibkan mengenakan rok di bawah lutut atau rok panjang. d. Sepatu yang digunakan adalah sepatu tertutup/sepatu sandal, high heels dan wedges dan dilarang menggunakan sandal jepit kecuali saat sebelum dan sesudah ibadah.

4.

Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan dan atau Perusahaan maka harus segera melaporkan kepada atasan atau bidang lain yang terkait.

5.

Dalam melakukan pekerjaan, karyawan selalu menjunjung tinggi peraturan dan kode etik yang berlaku di perusahaan.

Pasal 2 Absensi Kehadiran 1.

Setiap karyawan wajib melakukan absensi finger setiap hari kerja pada saat akan memulai kerja dan mengakhiri kerja.

2.

Absensi finger wajib dilakukan sebelum jam kerja dimulai pada saat akan mulai bekerja dan setelah jam kerja berakhir pada saat mengakhiri kerja pada hari itu.

15

3.

Waktu pelaksanaan finger sesuai butir (2) di atas disesuaikan dengan pengaturan jam kerja di setiap bagian.

4.

Toleransi keterlambatan untuk absensi finger saat akan mulai pekerjaan adalah 5 (lima) menit dari jam mulai yang sudah ditentukan di setiap bagian unit kerja.

5.

Setiap karyawan dilarang meninggalkan pekerjaan dan melakukan absensi mengakhiri kerja sebelum jam kerja yang ditentukan habis tanpa seizin atasan terkait.

6.

Setiap keterlambatan melebihi batas toleransi dan absensi finger mendahului jam kerja berakhir tanpa seizin atasan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau bahkan diberi surat peringatan.

7.

Dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi karyawan yang menyebabkan karyawan datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja berakhir dalam waktu 1 (satu) bulan diberikan maksimum 2 (dua) kali dengan mengisi Form Absensi yang disediakan Bagian Sumber Daya Manusia. Selebihnya apabila lebih dari 2 (dua kali) diberikan sanksi berupa pemotongan sesuai dengan prosedur yang berlaku

8.

Apabila terjadi kerusakan alat finger dan atau karyawan tidak dapat melakukan absensi finger ataupun lupa melakukan absensi finger, wajib memberitahukan kepada atasan dan melapor ke Bagian Sumber Daya Manusia dengan mengisi Form Absensi. Terhadap klausul ini, apabila karyawan tidak melapor ke atasan dan atau Bagian Sumber Daya Manusia maka karyawan tersebut dinyatakan mangkir.

Pasal 3 Larangan Bagi Karyawan 1. Setiap

karyawan

dilarang

memasuki

ruang

kerja

bidang

lain

yang

bukan

tugasnya/bagiannya kecuali atas ijin perusahaan. 2. Setiap karyawan dilarang menjual, memperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan poster/daftar sokongan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. 3. Setiap karyawan dilarang minum-minuman keras, mabuk di tempat kerja, membawa dan menyimpan serta menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan segala macam perjudian dan bertengkar atau berkelahi dengan pimpinan atau sesama karaywan di dalam lingkungan perusahaan. Pelanggaran terhadap klausul ini terancam sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dan akibat hukum yang berlaku.

16

4. Setiap karyawan dilarang membawa/menggunakan barang/alat milik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan di luar jam kerja tanpa ijin dari perusahaan. 5. Setiap karyawan dilarang membawa senjata api/tajam ke dalam lingkungan perusahaan. Pelanggaran terhadap klausul ini terancam sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dan akibat hukum yang berlaku. 6. Setiap karyawan dilarang melakukan tindak asusila di lingkungan kerja. 7. Setiap karyawan dilarang merokok di lingkungan kerja, khususnya di dalam gedung dan atau area yang telah diberi tanda larangan merokok. 8. Setiap karyawan dilarang untuk memperjual belikan barang yang menjadi hak milik perusahaan. Misal: karton bekas,plastik melamin,barang hadiah produk,dll. 9. Setiap karyawan dilarang memberikan keterangan/penjelasan tentang rahasia perusahaan kepada pihak luar. 10. Setiap karyawan dilarang memiliki usaha sejenis, menjadi Direksi, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada kaitan dengan bidang usaha Perusahaan dan atau bidang usaha yang dapat menimbulkan conflict of interest, kecuali mendapat izin tertulis dari Direksi. 11. Setiap karyawan dilarang bekerja rangkap di Instansi/Perusahaan lain.

17

BAB VII PENGUPAHAN Pasal 1 Sistem Pengupahan 1.

Sistem pengupahan karyawan diatur menurut kelompok, bidang atau status karyawan. Status karyawan dibagi menjadi karyawan kontrak dan karyawan tetap.

2.

Penetapan besarnya upah pada dasarnya disesuaikan dengan keahlian, kecakapan, dan prestasi kerja serta kondite pekerjan.

3.

Perusahaan dalam keadaan tertentu dapat memberikan kenaikan upah seorang karyawan atau lebih, setelah memperhatikan prestasi/kemampuan/kecakapan/kerajinan yang ditunjukan karyawan.

4.

Dasar komponen upah yang dipergunakan untuk menghitung upah adalah : a. Upah pokok (semua karyawan) b. Tunjangan jabatan (karyawan tertentu) c. Tabungan THR (waktu tertentu) d. Catu/barang yang dibrikan tanpa dipengaruhi absensi

5.

Pajak atas upah ditanggung oleh karyawan.

6.

Sistem pembayaran upah dilakukan lewat bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Pasal 2 Pembayaran Upah 1. Upah karyawan dibayarkan pada tanggal 2 bulan berikutnya mengikuti bulan berjalan,. Apabila tanggal 2 jatuh pada hari libur, maka pembayaran upah dilakukan selambatnya pada hari kerja berikutnya. 2. Upah yang dibayarkan adalah sebagai upah periode tanggal 01 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 31 di bulan saat ini sesuai hitungan bulan berjalan. Contoh : Upah tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2017.

18

Pasal 3 Upah Selama Sakit

1. Apabila karyawan sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya tetap dibayar penuh apabila tidak melebihi waktu yang ditetapkan perusahaan yaitu selama 2 (dua) hari dan berlaku bagi karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap 2. Apabila karyawan diharuskan opname dengan surat keterangan dokter, perusahaan memberikan toleransi ijin selama 2 minggu maka upah akan tetap dibayarkan penuh, selebihnya jika ada kelebihan hari maka akan ada pemotongan gaji sesuai prosedur pemotongan perusahaan, dan berlaku bagi karyawan yang telah diangkat menjadi karyawan tetap 3. Bila ternyata setelah lewat 1 (satu) bulan dalam keadaan sakit, karyawan yang bersangkutan tetap belum dapat melaksanakan tugasnya untuk bekerja kembali, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerjanya. 4. Akumulasi jumlah hari opname selama 1 (satu) tahun tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari. Jika melebihi maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk pemutusan hubungan kerja

Pasal 4 Upah Lembur 1. Kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa : a. Waktu (menit) x upah per menit b. Waktu (jam) x upah per jam 2.

Realisasi pembayaran upah lembur dilakukan tanggal gajian bulan berikutnya.

3. Pelaksanaan kerja lembur dilakukan berdasarkan perintah kepala bagian masing-masing pekerja, disesuaikan kebutuhan perusahaan. Penyimpangan dari ketentuan persyaratan ini, kerja lembur dinyatakan tidak berlaku/tidak sah oleh karenanya tidak dibayar.

19

BAB VIII KESEJAHTERAAN Pasal 1 Tunjangan Hari Raya Keagamaan Yang berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bagi karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja diatas 12 (dua belas) sampai 36 (tiga puluh enam) bulan setelah melewati masa training 2 (dua) bulan, jumlah THR yang diberikan setengah dari gaji pokok. b. Bagi karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja diatas 36 (tiga puluh enam) bulan setelah masa training 2 (dua) bulan, jumlah THR yang diberikan 1 (satu) kali gaji pokok. c. Karyawan yang sudah melewati masa training 2 (dua) bulan dan yang telah bekerja dibawah 12 (dua belas) bulan, jumlah THR yang diberikan dihitung proporsional yaitu: Berapa bulan kerja(setelah masa training)/12 bulan x ½ gaji pokok d. Uang Tunjangan Hari Raya masuk dalam perhitungan gaji dan ditabung setiap bulannya oleh perusahaan, dan pemberian uang THR sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditabung oleh masing-masing karyawan tiap bulannya e. Karyawan yang telah mengajukan resign dari perusahaan tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) yang telah disimpan oleh perusahaan setiap bulannya hangus tidak bisa diuangkan f. THR dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum perayaan Idul Fitri.

20

BAB IX CUTI Pasal 1 Pengertian 1.

Yang dimaksud dengan cuti ialah istirahat kerja yang diberikan kepada karyawan setelah masa kerja tertentu dengan mendapat gaji penuh., dalah hal ini disebut Cuti Tahunan.

2.

Yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan adalah istirahat kerja yang diambil oleh karyawan di luar istirahat kerja yang menjadi hak karyawan, dengan ketentuan: a. Selama masa cutinya karyawan tidak menerima gaji serta fasilitas b. dan tunjangan kesejahteraan lainnya. c. Masa cutinya tidak dihitung sebagai masa kerja. Dalam hal ini disebut Cuti Potong Gaji.

Pasal 3 Cuti Tahunan 1.

Karyawan berhak cuti selama 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimum 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah diangkat menjadi karyawan tetap dengan mendapat gaji penuh.

2.

Hak cuti tahunan karyawan diberikan dalam batas waktu 1 (satu) tahun setelah hari jatuhnya cuti.

3.

Hak cuti sebanyak 6 (enam) hari diatur 4 (empat) hari sebagai cuti tahunan dan 2 (dua) hari sebagai cuti Hari Raya Idhul Fitri dengan aturan H-1 & H+3 Idhul Fitri.

4.

Hak cuti yang tidak diambil setelah 1 (satu) tahun dari hari jatuhnya cuti dianggap hapus (gugur).

5.

Bagi karyawan yang sakit berkepanjangan (opname) lebih dari 2 minggu maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak cuti tahunan.

21

Pasal 4 Cuti Potong Gaji 1.

Cuti Potong Gaji diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah diangkat menjadi karyawan tetap dan kepada karyawan yang sudah mendapatkan hak cuti tahunan namun sudah habis jatah cutinya.

2.

Cuti Potong Gaji diberikan maksimum 2 (dua) hari berturut-turut atas ijin atasan, atau dalam kondisi tertentu yang membutuhkan waktu lebih lama maka atasan perlu mempertimbangkan antara kebutuhan cuti karyawan dengan pekerjaan yang sedang berjalan.

3.

Apabila karyawan tidak masuk melebihi dari jumlah hari yang diizinkan atasan, maka untuk kelebihan hari tersebut karyawan dinyatakan mangkir.

Pasal 5 Cuti Melahirkan Bagi karyawan yang telah bekerja minimum 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah diangkat menjadi karyawan tetap, diberikan hak cuti melahirkan 1 (satu) bulan, yang pengambilannya disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan dengan mendapat upah penuh dari perusahaan (gaji pokok). Bagi karyawan wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti selama 7 (tujuh) hari terhitung dari hari kandungannya gugur atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Bagi karyawan yang karena kondisi kesehatannya belum dapat bekerja setelah cuti melahirkan 1 (satu) bulan dan cuti karena mengalami gugur kandungan 7 (tujuh) hari (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) maka kepada yang bersangkutan berlaku cuti potong gaji, dengan potongan sesuai dengan berapa hari setelah masa cuti dia tidak berangkat. Karyawan yang mengambil cuti melahirkan ataupun cuti karena mengalami keguguran untuk hak cuti tahunan di hapus atau tidak berlaku lagi. Bagi karyawan yang akan mengambil cuti melahirkan harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya satu minggu sebelum cuti dimulai

22

Pasal 7 Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan Upah Penuh 1.

Dalam hal-hal penting karyawan dapat diberi izin untuk tidak hadir pada hari kerjanya tanpa dipotong cuti dan tetap mendapat upah penuh, yaitu untuk keperluan-keperluan sebagai berikut : a. Pernikahan karyawan : 2 hari kerja b. Kematian suami/ istri, orang tua/ mertua, atau anak/ menantu : 2 hari kerja c. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1 hari kerja d. Istri melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari kerja

2.

Untuk keperluan-keperluan pada butir (1) di atas, kecuali untuk kematian dan kelahiran, karyawan diharuskan mengajukan permohonan izin kepada atasannya selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

3.

Atas pertimbangan-pertimbangan Perusahaan, izin meninggalkan pekerjaan di luar ketentuan-ketentuan di atas dapat diberikan tanpa upah.

Pasal 8 Prosedur Cuti 1.

Prosedur pengambilan cuti dilakukan melalui atasannya langsung.

2.

Permohonan cuti diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya dengan mengisi formulir yang tersedia di Bagian Sumber Daya Manusia, apabila kurang dari 1 (satu) minggu maka tidak bisa mengajukan cuti.

3.

Bagian Sumber Daya Manusia memberi catatan pada formulir permohonan tentang ketentuan cuti antara lain tentang hak cuti dan cuti yang telah diambil.

4.

Penundaan cuti hanya diberikan atas persetujuan Department Head.

5. Untuk kepentingan Perusahaan, Direksi dapat menunda waktu cuti karyawan.

23

BAB X SANKSI Pasal 1 Ketentuan Umum 1. Kesalahan ringan. Dalam hal karyawan melakukan kesalahan ringan, maka akan diberikan Surat Peringatan sesuai dengan tingkat kesalahannya yaitu sebagai berikut : a. Surat Peringatan Pertama a.1.) Melanggar ketentuan tata tertib kerja setelah diberikan teguran ataupun nasehat/peringatan lisan oleh atasannya. a.2.) 5 (lima) kali datang terlambat dan atau pulang sebelum jam kerja berakhir dalam 1 (satu) bulan tanpa mendapat izin dari atasan. a.3.) Sering meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasannya, meskipun telah diberikan teguran atau nasehat oleh atasannya langsung. a.4.) Bekerja sering tidak efisien. a.5.) 2 (dua) kali mangkir dalam 1 (satu) bulan. a.6.) 5 (lima) kali tidak melaksanakan pencatatan kehadirannya baik pada saat datang dan atau pulang di tempat kerja dalam 1 (satu) bulan. a.7.) 3 (tiga) kali dalam sebulan kembali ke tempat kerja nya melewati jam istirahat tanpa ada alasan yang sah dan tidak izin atasannya. a.8.) Menerima tamu pribadi di tempat kerja dalam jam kerja Perusahaan tanpa izin atasannya. a.9.) Tidak mematuhi aturan keselamatan kerja. a.10.) Tidak memelihara dengan baik perlengkapan kerja yang diserahkan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerusakan. a.11.) Berpakaian tidak pantas/senonoh. a.12.) 4 (empat) hari mangkir secara terus menerus dalam 1 (satu) bulan. a.13.) Tidak mencapai standar kinerja minimum yang telah ditetapkan perusahaan. a.14.) Pelaksanaan kerja yang gagal sehingga merugikan Perusahaaan. a.15.) Memberikan keterangan atau laporan palsu terkait pekerjaan baik pekerjaan pribadi maupun pekerjaan orang lain.

24

b. Surat Peringatan Kedua Pelanggaran ulang hal tersebut pada a.1. sampai dengan a.19 di atas dalam masa berlaku Surat Peringatan Pertama.

c. Surat Peringatan Ketiga/Terakhir c.1. Pelanggaran ulang dalam masa berlaku Peringatan Kedua. c.2. Tanpa izin Direksi melakukan kegiatan perdagangan, menyodorkan daftar sokongan dan memasang poster-poster yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Perusahaan. c.3. Dalam lingkungan Perusahaan dan tanpa izin Direksi melakukan perdagangan atau propaganda untuk Perusahaan lain atau badan-badan lain. c.4. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. c.5. Tidak cakap melakukan pekerjaan di bidang pekerjaan yang seharusnya dapat ia kuasai, walaupun telah dibina/dilatih. c.6. Bekerja untuk kepentingan pihak lain atau Perusahaan lain dengan cara dan bentuk

apapun selama karyawan tersebut bekerja pada jam kerja dan atau

selama berada di

kantor.

c.7. Menolak melaksasakan perintah yang patut dari atasannya. c.8. Pembohongan absensi finger

Pasal 2 Ketentuan Surat Peringatan 1.

Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak perlu diberikan menurut uruturutannya, tapi dinilai dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan karyawan.

2.

Tingkatan surat peringatan ditentukan oleh atasan langsung dan berkoordinasi bagian Sumber Daya Manusia dan disetujui oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan.

3.

Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan.

25

4.

Apabila karyawan melakukan pelanggaran sebelum berakhirnya masa berlaku surat peringatan pertama, maka perusahaan dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.

5.

Apabila karyawan masih melakukan pelanggaran sebelum surat peringatan kedua habis masa berlakunya, maka perusahaan dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) dan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja

6.

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sudah terlampaui, maka apabila karyawan yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka surat peringatan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah kembali sebagai peringatan pertama, kedua atau ketiga sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan karyawan.

7.

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik karyawan agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan yang bersangkutan.

26

BAB XI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 1 Ketentuan Umum Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan putus karena: a. Karyawan mengundurkan diri b. Karyawan mencapai usia pensiun umum atau sesuai dengan ketentuan Perusahaan c. Karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja d. Karyawan sakit berkepanjangan e. Karyawan meninggal dunia f. Karyawan tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena perusahaan menyalahi aturan g. Karyawan tidak hadir tanpa izin/ mangkir 5 (lima) hari berturut-turut h. Karyawan ditahan oleh pihak berwajib atau terlibat tindak kriminal i. Karyawan melakukan kesalahan berat j. Perusahaan melakukan perubahan status dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. k. Perusahaan melakukan perubahan status, perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja l. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian m. Perusahaan tutup atau pailit

Pasal 2 Karyawan Mengundurkan Diri Secara Baik 1. Karyawan yang ingin memutuskan hubungan kerjanya dengan perusahaan, wajib mengajukan permintaan berhenti secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi dan bagian Sumber Daya Manusia. 2. Sebelum berhenti karyawan tersebut harus memenuhi syarat:

27

a. Menyerahkan kembali semua milik perusahaan yang berada dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggung jawabnya, yang meliputi seluruh barang inventaris dan surat-surat serta naskah-naskah lain baik dalam bentuk asli maupun rekaman. b. Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan karyawan lain yang ditunjuk oleh atasannya tersebut. c. Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan perusahaan. d. Tidak terikat dalam ikatan dinas. e. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. f. Mengisi form keluar (exit interview).

Pasal 3 PHK Karena Mencapai Usia Pensiun 1. Seorang karyawan yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, akan diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari perusahaan. 2. Maksud dari perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia kepada karyawan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelumnya dan diulangi 11 (sebelas) bulan kemudian.

Pasal 4 PHK Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika karyawan tetap melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan ketiga (terakhir) belum habis masa berlakunya atau melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pasal 5 PHK Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang: a. Mengalami sakit berkepanjangan dan menurut keterangan dokter tidak sehat jasmani dan atau rohani untuk melanjutkan pekerjaan b. Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya 28

Pasal 6 PHK Karena Karyawan Meninggal Dunia Apabila karyawan meninggal dunia, maka hubungan kerja secara otomatis putus.

Pasal 7 PHK Karena Perusahaan Menyalahi Aturan Karyawan dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam karyawan; b. membujuk dan/atau menyuruh karyawan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada karyawan; atau e. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan karyawan sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pasal 8 PHK Karena Karyawan Mangkir Apabila karyawan mangkir/tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah atau layak diterima perusahaan selama 5 (lima) hari berturut-turut,dan sudah dilakukan panggilan oleh Perusahaan sebanyak 2 kali secara lisan dan tertulis,

maka karyawan tersebut

dikualifikasikan mengundurkan diri.

Pasal 10 PHK Karena Alasan Mendesak 1. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan dengan alasan mendesak karena karyawan telah melakukan kesalahan sebagai berikut : a. mengambil atau memindahkan barang dan/atau uang milik perusahaan atau nasabah, tanpa melalui prosedur yang sah dan karyawan harus mengganti rugi yang dialami oleh perusahaan. 29

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; c. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; d. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; e. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; f. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; g. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; h. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

PHK dengan alasan mendesak tersebut di atas diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11 PHK Karena Perusahaan Mengalami Perubahan status Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan Karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau Perusahaan tidak bersedia menerima karyawan di perusahaannya

Pasal 12 PHK Karena Perusahaan melakukan Efisiensi Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. 30

Pasal 13 PHK Karena Perusahaan Tutup/ Pailit Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dan atau perusahaan pailit.

Pasal 14 Kompensasi Uang Pesangon Perusahaan tidak memberikan uang pesangon kepada karyawan yang mengundurkan diri maupun karyawan yang diPHK oleh perusahaan

31

BAB XII PENUTUP Pasal 1 Aturan Tambahan 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jika ada persyaratan kerja di dalam perusahaan ini yang kurang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persyaratan kerja tersebut batal demi hukum, maka yang dipakai dasar hukum adalah peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Peraturan Perusahaan ini, disebarluaskan kepada setiap karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

32