Peranan Partai Politik Dalam Pendidikan Politik

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi. Partai politik merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis. Sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh partai politik mengingat masih banyaknya masyarakat yang pendidikan politiknya masih sangat minim atau rendah.1 Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Tetapi kegiatan pendidikan politik ini juga harus berlangsung secara terus-menerus dan kenyataannya, partai politik justru memberikan contoh yang buruk. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masayarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita–cita bangsa. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik 1 Alamudi Abdullah, 2001, Jurnal Apakah demokrasi itu, Departemen Luar Negeri AS.

1

bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu, pada prakteknya kampanye terbuka hanya bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga negara secara politik ini. Hal tersebut disertai dengan kecenderungan pasif dan mudahnya dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari para elite politik. Berakhirnya kemeriahan kampanye terbuka atau rapat umum partai politik, meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan pada pesta demokrasi kali ini yaitu proses pendidikan politik bagi warga negara. Kampanye rapat umum harusnya menjadi sarana kontrak politik melalui tatap muka, bukan jadi pesta hiburan musik atau goyang erotis lima tahunan. Dapat dikatakan dengan berakhirnya rangkaian pemilu 2009, maka berakhir pula penetrasi warga negara dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka selama lima tahun kedepan. Sebuah proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Perikehidupan manusia Indonesia hari ini menjadi semakin liar, contohnya perilaku kekerasan dalam konflik pilkada (maluku utara). Hal tersebut

mencerminkan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berada dalam keterpurukan dan keputusasaan. Kekhawatiran akan terulangnya kekerasan dalam pemilu legislatif dan presiden nanti adalah suatu kewajaran, mengingat proses demokratisasi di Indonesia bergerak dari pembusukan sebuah rezim otoriter Suharto,

menuju

pematangan

melalui

masa

transisi

dan

konsolidasi.

Kekhawatiran tersebut juga didasari oleh partai politik yang belum menjalankan tugasnya melakukan pendidikan politik melalui rapat akbar atau kampanye terbuka karena pesta dengan dana besar tersebut hanya habis untuk hiburan. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk, Untuk mencegah hal–hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan kabupaten/kota

di

Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan pendidikan politik Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di provinsi Sulawesi Selatan yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar 3

demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Dalam kultur masyarakat Sulawesi Selatan yang masih agraris, pilihan-pilihan politik memang akan banyak dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Figur tokoh yang dimaksud di sini baik itu seorang bangsawan maupun para pemilik lahan (tuan tanah) yang memberi penghidupan kepada orang banyak. Masyarakat Sulawesi Selatan akan menganut pahampaham dari orang yang menjadi panutannya. Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya.2 Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik Sulawesi Selatan menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara khususnya Sulawesi Selatan. Dengan demikian pendidikan politik yang diterapkan di Sulawesi Selatan merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak Masyarakat bangsa, hal yang sama juga dilakukan di kabupaten Sinjai. Pelaksanaan pendidikan politik bagi Masyarakat kabupaten Sinjai dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat 2 www.google.com, PILKADA SULSEL: Ajang Pendidikan Politik Rakyat Oleh: Muhammad Aswar. Tgl. 10 Maret 2009 Pkl. 01.15.

kebudayaan, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai keberhasilan dan dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya. Watak dan karakter Masyarakat Kabupaten Sinjai tercermin dari sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni Sipakatau (saling menghormati), serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep Sirui Menre Tessirui No (saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah), Mallilu Sipakainge (bila khilaf saling mengingatkan).3 Dengan demikian pendidikan politik bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang dan berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi Masyarakat Kabupaten Sinjai dilakukan melalui penahanan secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui organisasi yang ada atau golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih besar di bawahnya. Yang semata-mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan 3 Situs resmi Pemerintah Kab. Sinjai, www.sinjai.com. Sejarah Kab. Sinjai Tgl 11 Maret 2009 Pkl. 01.30

5

politik kabupaten Sinjai dilaksanakan secara terus-menerus dan harmonis, sebagai suatu proses pematangan Masyarakat seutuhnya yang makin maju dan berkembang. Pendidikan politik bagi Masyarakat di kabupaten Sinjai menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebanggaan berbangsa dan bernegara, menyegarkan kembali jiwa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan dalam menjunjung tinggi ideologi negara dan menghormati pemerintah nasional dan daerah disertai tawakkal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan politik kabupaten Sinjai diharapkan terbentuk generasi

yang

berkepribadian

utuh,

berketerampilan, sekaligus

juga

berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh beberapa partai di kabupaten Sinjai yang diantaranya adalah Partai Golongan Karya. Pendidikan politik dilakukan oleh pemerintah, lembaga politik, dan partai politik di kabupaten Sinjai. Dengan melihat fenomena yang telah diuraikan diatas maka pendidikan politik Partai Golongan Karya di kabupaten Sinjai menarik untuk diteliti karena, mengingat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah :

1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan. 2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa. 4. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis. 5. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa. Partai politik memegang tanggung jawab yang sangat besar untuk memberi informasi–informasi atau nilai–nilai politik atau pendidikan politik kepada masyarakat. Hal itu berlangsung melalui hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan elite politik. Pendidikan politik kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat, hal itu akan mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu. Dari pemaparan diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENDIDIKAN POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILU 2009 DI KABUPATEN SINJAI” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Partai Golongan Karya melakukan pendidikan politik terhadap Kadernya di kabupaten Sinjai? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan 7

Pendidikan Politik Partai Golongan Karya di kabupaten Sinjai? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pendidikan politik yang dilaksanakan Partai Golongan Karya di kabupaten Sinjai. 2. Untuk

menggambarkan

dan

menganalisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golongan Karya kepada kader partai. D. Kegunaan Penelitian a. Manfaat Akademik 1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitipeneliti yang ingin melihat tingkat pendidikan politik masyarakat tertentu. 2. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.

b. Manfaat Praktis 1. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat, terutama dalam membentuk sikap dan tingkah laku politik mereka.

2. Input bagi Partai Golongan Karya untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan membuat terobosan baru dalam merumuskan dan menjabarkan program kerjanya yang berkaitan dengan pemberian Pendidikan Politik kepada masyarakat kabupaten Sinjai.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lima aspek, yang pertama yaitu partai politik, kedua bentuk sosialisasi politik, ketiga factor-faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan politik, keempat adalah kerangka pemikiran, dan yang kelima adalah skema kerangka piker. A. Partai Politik Negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (publik policy). Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik adalah alat yang baik untuk melakukan hal tersebut. Pada permulaan perkembangannya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompokkelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitist dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutantuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh

karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian maka terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan mempunyai kepentingan yang sama, dan lahirlah partai politik. Partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat patronage party (partai lindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.4 1. Pengertian Partai Politik Partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Sebagai suatu partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (legitimete) dan damai (Ishlasul Amal, 1998). Menurut Carl J. F, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 4 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hal 160

11

penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota yang partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil (Miriam Budiardjo, 2008).5 Sigmun Neumann, dalam buku karyanya melihat partai politik bahwa organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembagalembaga pemerintahan yang resmi (Miriam Budiardjo, 2008).6 Menurut Roger Soltau, bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan

kekuasaannya

untuk

memilih,

bertujuan

menguasai

pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 2005).7 Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyebutkan bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang berkehendak untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu dalam rangka yang ditetapkan oleh konstitusi. Setiap partai politik adalah suatu organisasi perjuangan politik yang

berusaha supaya kemauan politiknya dilaksanakan. Karena

tujuan ini hanya mungkin dilakukan dengan kekuasaan, maka partai mencari, membentuk dan menggunakan kekuasaan bukan tujuan melainkan saran

5 Dalam buku, Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 404. 6 Ibid, 404. 7 Dalam buku, Miriam Budiardjo. op.cit .2005. Hal 161.

untuk mewujudkan kesejahteraan bersama menurut pandangan partai tersebut dalam rangka konstitusi.8 Dengan melihat beberapa pengertian Partai politik di atas maka dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu wadah yang mampu menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini mereka yang tidak sepaham dengan orang-orang yang telah duduk di Dewan, maka dengan partai politiklah mereka dapat menggantikan orang tersebut. Dengan kata lain bahwa partai politik merupakan alat politik untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kekuasaan politik. 2. Fungsi Partai Politik Dari penggambaran mengenai pengertian, partai politik dapat tersirat fungsi partai politik yaitu sebagai sarana untuk mencapai kepentingan orang-perorang, kelompok masyarakat dan kepentingan nasional suatu negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara. Namun Pada pembahasan ini hanya akan dibahas Sosialisasi Politik mengingat salah satu fungsi ini merupakan bagian dari Pendidikan Politik. (Miriam Budiardjo,1992) dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” menyebutkan fungsi partai politik.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses 8 Eksilopedia Populer Politik Pembagunan Pencasila, Jilid IV : 76. 13

dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses berjalan secara berangsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di samping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui dimana seseorang atau masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu genersi ke generasi berikutnya. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilu, partai memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasiaonal. Negara-negara baru, partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, media massa dan sebagainya.9 Berdasarkan fungsi ini akhirnya kita dapat menarik definisi bahwa partai politik merupakan suatu asosiasi yang terorganisir yang memiliki sistem nilai dan tujuan yang sama, yang mana asosisasi ini berperan sebagai media untuk mengekspresikan kepentingan anggotanya, mengelola konflik dalam kaitannya dengan upaya memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan termasuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum. 9 Miriam Budiardjo, op.cit. 2008 . hal. 407.

3. Tujuan Partai Politik Partai Politik merupakan sarana bagi Warga Negara untuk turut ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern. B. Bentuk Sosialisasi Politik Dari segi penyampaian pesan, Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa sosialisasi politik dibagi atas dua bagian yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pada kenyataanya yang kita lihat di Indonesia konsep pendidikan politik itu masih kurang jelas, atau kurang efektif. Bahkan mustahil ada institusi-institusi yang menggambarkan sistem politik dalam materi pendidikan politiknya. Bahkan mungkin ada yang lebih parah sampai ke sistem tersebut. Tidak adanya trasparansi politik, karena hubungan antar lembaga politik dan lembaga pemerintahan adalah salah satu media pendidikan politik yang sangat nyata. Seorang atau sekelompok orang kaya telah tersentuh program pendidikan politik, sangat membutuhkan trasparansi sebagai media evaluasi yang akan merubah sikap partisipasi politiknya apabila kurang sesuai permintaan dari sistem. Akibat yang fatal akibat tidak adanya trasparansi adalah munculnya penyakit-penyakit sosial pada masyarakat yang sudah memahami politik secara 15

umum, penyakit tersebut. Misalnya frustasi atau apatis akibatnya adalah kecendrungan masyarakat untuk bertindak deskriptif bahkan anarkis.10 Pendidikan Politik Salah satu persoalan mendasar dalam sistem politik kita saat ini yakni tidak adanya kedewasaan serta kearifan berpolitik yang dilandasi oleh sebuah idealisme politik. Para elit serta masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak dengan wilayah politik belum mampu menghadirkan nalar kritis serta rasionalitas politik untuk melahirkan kedewasaan dalam berpolitik. Momentum pemilu 2004 dan perhelatan pilkada menjadi indikuasi kuat dan sangat riil betapa pragmatisme politik masih mendarah daging dalam sistem politik bangsa Indonesia. Fenomena pragmatisme politik jelang 2009 sepertinya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pragmatisme itu mulai dibaca ketika peroses perumusan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilu. Baik UU Partai Politik, UU Pemilu maupun UU Pemilihan Presiden masih menjadi permainan oleh para elit politik di DPR dengan tujuan bersama menjaga dan melesarikan hegemoni pragmatisme berpolitik dalam bingkai oligarki partai politik yang dijalankan oleh eksekutuf dan legislatif. Sehingga tidak bisa dihindari, perhelatan demokrasi tahun 2009 yang seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan kekuasaan di atas kedaulatan rakyat hanyalah menjadi praktek rutinitas dan formalitas semata. Komposisi dan konfigurasi elit politik yang akan menjadi penguasa di negeri ini, tidak akan bergeser dari komposisi saat ini. Bahkan pendatang barupun seperti Partai Demokrat dan PKS saat ini disinyalir juga sudah dimasuki oleh kakuatan lama. 10 Ramlan Surbakti, op.cit 1992. Hal. 117

Pragmatisme elit politik mulai nampak dari ketidakmampuan partai politik melalui anggotanya di DPR mengapresiasi kebutuhan publik terhadap eksistensi partai politik. RUU partai politik yang saat ini dibahas seharusnya menjadi momentum memperkuat legitimasi partai politik di mata rakyat. Namun, menyimak materi RUU partai politik sepertinya keberadaan partai politik tidak mampu memberi nilai yang cukup positip terhadap kehidupan berdemokrasi. Salah satu alasannya adalah diabaikannya fungsi parpol untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Dalam RUU partai politik yang justru dikedepankan adalah pendidikan politik terbatas pada anggota internal partai semata. Sementara untuk masyarakat luas, agenda pendidikan politik tidak memiliki ruang yang cukup signifikan. Pasal 31 RUU Parpol berbunyi; Ayat (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bandingkan dengan ayat 2 yang berbunyi: (2) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi anggota dan pengurus partai politik bertujuan untuk: a.Meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. b. meningkatkan pemahaman tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik. c. meningkatkan kemampuan dan kinerja anggota dan pengurus partai politik. Perbedaan ayat 1 dan 2 menunjukkan adanya apresiasi yang berbeda 17

dalam pelaksanaan pendidikan politik antara anggota partai politik dan non partai politik. Selain itu, minimnya perhatian partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik juga terlihat dari tidak adanya dana alokasi khusus dari partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik. Sehingga dana publik yang secara rutin masuk ke setiap partai politik tidak memiliki nilai akuntabilitas karena publik tidak merasakan mafaat dari program partai politik. Selama ini pendidikan politik yang menjadi syarat penting dari satu partai politik tidak mampu dijalankan secara nyata oleh partai politik. Sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan suara rakyat atas nama kedaulatan rakyat di balik kepentingan pragmatisme politik para elit politik. Bahkan yang menjadi runyam adalah beberapa partai politik yang selama ini mengklaim diri didukung oleh rakyat bawah, kaum abangan, wong cilik, justru memanfaatkan kecilikan rakyat untuk melakukan pembodohan politik dengan harapn mendapat suara yang signifikan. Partai Politik sepertinya sengaja tidak maksimal melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada rakyat kecil karena mereka sadar kalau rakyat cerdas, kritis dan rasional, maka partai politik tidak mungkin dipilih, sebab rakyat pasti akan sadar dengan kebobrokan partai politik tersebut. Sementara mereka sangat menngandalkan suara rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa sebab jumlahnya cukup signifikan. Dengan orientasi politik yang demikian itu, maka perilaku elit poltik selama tahapan pemilu pun akan serba pragmatis. Kasus ijazah palsu, tanda tangan palsu, money politik untuk menjadi caleg di nomor urut jadi, mobilisasi selebriti menjadi caleg, politisasi agama di wilayah politik serta money politik

dalam tahapan kampanye menjadi fenomena dalam dinamika pemilu kita selama ini. Para elit politik yang saat ini berkuasa dan calon elit politik yang ingin berkuasa tidak memiliki komitemen untuk mengedepankan serta membumikan visi politik mereka yang sebenarnya sudah termaktub dalam plat form partai mereka. Kalimat-kalimat dalam plat form tersebut hanyalah menjadi teks suci yang tidak pernah diejawantahkan dalam kondisi riil politik masyarakat saat ini. Perilaku pragmatisme politik tersebut semakin menjadikan masyarakat dan arus bawah tidak memilki ruang untuk melakukan penyadaran serta pendidikan poltik yang sehat. Rakyat tidak dapat menikmati proses demokratisai yang sehat yakni kaduakatn yang berangkat dari kehendak serta idelaisme poltik rakyat itu sendiri bukan kehendak elit. Kondisi saat ini sudah agak sulit bagi rakyat memilih sebuah pilihan politik atas nama idealisme politik mereka. Mereka akan menentukan pilihan politik mereka berdasarkan pertimbanganpertimbanagn pragmatisme. Tidak ada lagi kelompok masyarakat yang berduyunduyun karena kampanye sebuah partai politik atas kesadaran dan pemahaman politik terhadap visi dan misi partai poltik tertentu. Akan tetapi sebagai besar merak berangkat karena sebelumnya sudah mendapat segepok uang, bebarapa lembar kaos partai, sticker dll. Bahkan sampai detik-detik pemilihan pun sebagain besar masyarakat kita masih merindukan Serangan Fajar yang mau membeli suara mereka dengan lembaran uang. TantanganTransisi Demokrasi Realitas pragmatisme politik yang sangat akut dan menjalar baik di tingkat elit mapun di grassroot saat ini, menunjukkan bahwa kita belum mampu 19

menerapkan landasan-landasan politik yang rasional di tengah transisi demokrasi saat ini. Pelaku politik bergerak dan berkompetisi tidak berlandaskan atas nilai dan teks-teks

politik yang seharusnya diselaraskan kondisi bangsa sat ini.

Transisi demokrasi yang yang saat ini menyediakan ruang partisipasi politik yang sangat terbuka, tidak dimamfaatkan untuk membangun kerangaka demokratisasi berbangsa secara sehat. Ruang kemerdekaan yang diraih saat ini setelah terbelenggu di bawah rezim otoriter tidak dimanfaatkan untuk berkompetisi secara sehat dengan landasan nialai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Trasnsisi Demokrasi saat ini hanya dipenuhi oleh perlaku saling menghujat, manipalasi, korupsi, kolusi, diskriminasi yang semuanya itu jauh dari prisnispprinsip demokrasi. Transisi demokrasi idealnya berjalan dan cepat berakhir sehingga benarbenar terwujud demoktaisasi karena didukung oleh masyarakat yang dewasa dan matang dalam berpolitik. Kematangan berpolitik hanya dapat diraih oleh adanaya proses pendidikan penguatan basis dan penyadaran kepada rakyat. Selama ini, meskipun kebebasan partisipasi semakin luas, tapi rakyat tidak mampu menikmati dan memamfaatkan secara utuh karena mengalami keterbatasan berpikir dan bertindak. Sehingga selama rakyat bodoh, tidak berdaya dan tidak memilki kekuatan berdaulat, maka transisi demokrasi akan burumur panjang oleh praktek pragmatisme elit politik. Pragmatisme politik senantiasa subur oleh karena sistem oligarki politik yang dimaknai oleh penguasa saat ini tidak membuka ruang-ruang berfikir dan betindak secara sehat kepada rakyat. Perjalanan demokratisasi bangsa ini sangat ditentukan oleh keinginan dan

keasadran politik rakyat. Selama rakyat tidak tersadarkan atas nama kedaulatannya, maka masa demokrasi masih banyak ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Dengan demikian, komitmen politik yang dikehendaki untuk para elit politik saat ini sebenarnya sangat sederhana. Yakni adanya komiteman untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan cara membuka ruang-ruang keasadaran politik bagi rakyat jusru memanipulasi mereka dan memberi kesejatraan kepada dengan prisnip kemandirian, justru mengajarkan praktekpraktek pragmatisme dan memberikan ruang-ruang partsispasi politik kepada mereka dengan senantiasa melaporkan segala kativitas dan kinerja secara tarnsparan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk tahu dan mengkritisi parilaku elit politik yang mereka amanahkan untuk menjalankan kedaualatan mereka. Pendidikan politik merupakan proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui pesan ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilainilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dan berbagai pihak dalam sistem politik seperti: sekolah, pemerintah, partai politik, dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Dalam pendidikan politik atau sosialisasi politik, selalu ditekankan bagaimana cara kita menerima dan mempelajari pemikiran atau kesadaran politik dan prilaku politik hal tersebut karena sosialisasi politik menurut Alixis merupakan proses perkembangan seorang atau individu-individu dalam 21

menerima orientasi-orientasi dan pola prilaku politik. Pendidikan politik yang akan dioperasionalkan pada penelitian ini adalah pemahaman atau tingkat pengetahuan masyarakat tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksaan, dan pembagian atau alokasi. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada BAB XIII pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan politik, menjelaskan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan dengan tujun antara lain: a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter

bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.11 Proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Dannis Kavang, itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu yang bersifat laten yakni yang berlangsung dalam institusi-institusi non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah yang berlangsung dalam lembaga politis tertentu yang memang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan prilaku masyarakat.12 Alfian, dalam kumpulan karangannya juga erat mengaitkan pengertian 11 Undang-Undang Pemilu & Partai Politik 2008. Gradien Mediatama. Hal 228. 12 Dannis Kavang. Political Culture. Armico. Bandung. 1998. Hal 45.

pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Beliau berpendapat bahwa sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata longgar adalah bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari entah itu disenangi atau tidak, dan disadari atau tidak. Hal ini dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa atau masyarakat umum, suasananya menjadi berubah kalau ada usaha untuk mengubah sosialisasi itu, umpamanya dengan memasukkan nilai-nilai politik baru yang ideal.13 Ryas Rasyid, bahwa pendidikan politik adalah proses untuk membentuk persepsi dan orientasi orang terhadap sistem politiknya, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun budaya politik yang baru. Karena kehidupan politik adalah suatu kondisi yang dinamik, maka proses pembentukan persepsi dan orientasi itu seyogyanya terus bergerak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam suatu lingkungan sistem politik. (Prof. Ryas Rasyid. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. 1999. Hal 72) Lain halnya Yang dikemukakan oleh Gabriel Almond bahwa : “....Gabriel Almond, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan orang yang dimasa kanak-kanaknya belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.....”14 Pada beberapa sumber yang lain mengatakan kalau pendidikan politik juga adalah cara yang paling efektif untuk memberikan pengetahuanpengetahuan baru tentang perkembangan teori dari sistem politik yang dianut 13 Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2000. 14 Muchtar Mas’oed dan Collin ac Andrews. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 1986. Hal 32.

23

atau mungkin memberi pengetahuan atau pemahaman mengenai sistem politik yang baru apabila suatu negara menginginkan merubah sistem politiknya dengan cara yang terencana. Dengan melihat beberapa pandangan para ahli tentang pendidikan politik maka dapat disimpulkan kalau pendidikan politik itu adalah (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibagun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. C. Pemilu (Pemilihan Umum) Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pimpinan rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (repsentative goverment) yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.15 Pemilu merupakan salah satu sarana utama menegakkan tatanan politik yang

demokratis.

Fungsinya

adalah

sebagai

alat

menyehatkan

dan

menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana demokrasi untuk 15 Syamsuddin Haris,Menggugat Pemilu Orde Baru. Hal.

membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.16 Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hakhak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam formulasi lain dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pemilu adalah suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan politik 1. Faktor pendukung a. Suasana demokratis, kondisi masyarakat yang makin demokratis. b. Partai politik yang begitu banyak di masyarakat. c. Pemerintah yang ingin demokratis. d. Rasa ingin tahu masyarakat tentang nilai-nilai demokratis. 16 Mardimin. J, 2002. Demokrasi Indonesia dan Dinamika Politik Arus Bawah. Forsa Pustaka Salatiga, Blotongan.

25

e. Kemauan dari internal partai untuk tetap melakukan pendidikan politik. 2. Faktor penghambat a. Tingkat partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. b. Masyarakat tidak lagi meminati pendidikan yang bersifat formal. c. Kurangnya

Perhatian

Pemerintah

Setempat

tentang

pentingnya

pendidikan politik. d. Masyarakat tidak menyadari tentang pentingnya pendidikan E. Kerangka Pemikiran Partai politik adalah yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, di samping infrastruktur dan suprastruktur politik yang lain. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitist dan aristokratis. Hal inilah yang biasanya membuat pendidikan politik tidak berjalan dengan baik karena para elit tidak memperhitungkan rakyat sebagai sesuatu yang hal penting. Padahal partai politik itu terbentuk karena mengingat fungsi partai politik yang salah satunya adalah pendidikan politik. Sedangkan yang marak dilakukan sekarang adalah indoktrinasi politik dimana proses ini adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh

Pendidikan politik

Pemilu

ng berpengaruh : endukung disi masyarakat yang makin demokratis. ai politik yang begitu banyak di masyarakat. erintah yang ingin demokratis. paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai politik dalam sistem a ingin tahu masyarakat tentang nilai-nilai demokratis. auan dari internal partai untuk tetap melakukan pendidikan politik. politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik bukan pendidikan politik enghambat kat partisipasi masyarakat yang kurangdan maksimal. yang sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat buruk.17 Melihat yarakat tidak lagi meminati pendidikan yang bersifat formal. fenomena-fenomena yangpentingnya telah diuraikan di atas makapolitik. dengan ini Partai angnya Perhatian Pemerintah Setempatpolitik tentang pendidikan yarakat tidak menyadari tentang pentingnya pendidikan politik. Golongan Karya hadir untuk selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik khususnya yang dilakukan Partai Golongan Karya di kabupaten Sinjai adalah kurang mengertinya masyarakat tentang apa sebenarnya yang dimaksud pendidikan politik, atau dengan kata lain masyarakat kurang mampu membedakan yang mana proses indoktrinasi dan yang mana pendidikan politik.

Hal ini

disebabkan mungkin karena pada saat ada kegiatan tertentu, simbol untuk partai tertentu tidak pernah lepas. Entah itu atribut partai atau apa saja yang menyangkut dengan partai.

F. Skema Kerangka Pikir Pada bagian ini akan dijelaskan skema dari pendidikan politik khususnya di Kabupaten Sinjai.

17 Ramlan Surbakti, op.cit. 1992. Hal. 117-118.

27

BAB III METODE PENELITIAN Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lima aspek, yang pertama yaitu lokasi penelitian, kedua tipe dan dasar penelitian, ketiga jenis data, keempat teknik pengumpulan data, kelima adalah teknik analisis data. A. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa tingkat pluralitas yang ada serta cukup reprensentatif untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, tingkat pendidikan politik yang dilakukan partai-partai cukup representatif. Objek penelitian ini yaitu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya kabupaten Sinjai yang dapat menunjang hasil penelitian. B. Tipe dan Dasar Penelitian Tipe penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan tentang pendidikan politik yang dilakukan Partai Golongan Karya pada Pemilu 2009 di kabupaten Sinjai. Selain itu digambarkan dan dianalisis fakta yang telah terjadi di lapangan, adapun faktor yang berpengaruh sehingga pendidikan politik biasanya berjalan dengan lambat bahwa masyarakat sangat sulit membedakan yang mana pendidikan politik dan yang mana kampanye. Itu terbukti dengan banyaknya anggapan masyarakat bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh partai politik merupakan bagian dari proses kempanye. Penelitian ini diupayakan untuk dapat memberi gambaran tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi 29

dalam melaksanakan pendidikan politik di kabupaten Sinjai. Sehingga dapat dilihat hal-hal yang menghambat dan mendukung terlaksananya pendidikan politik ini. Alasan menggunakan penelitian ini adalah untuk melihat sebuah konsep dan sebuah teori yang terlaksana dalam realitanya dilapangan. penelitian khusus di internal DPD Partai Golongan Karya kabupaten Sinjai. Dasar penelitian ini adalah Study Kasus yaitu dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian. Dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti. C. Jenis Data 1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini. D. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut : 1. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada tentang pendidikan politik. 2. Observasi adalah pengamatan secara langsung di lapangan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. 3. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.18 Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang akan diteliti. Informan terpilih ada 7 (lima) orang yaitu sebagai berikut: (1) ketua Partai Golongan Karya, (2) Wakil Ketua Partai Golongan Karya, (3) sekretaris partai, (4) Ketua Bappilu dan Wanita, (5) Wakabid UU HAM dan Pemuda, (6) Ketua AMPG Partai Golongan Karya, dan (7) Ketua KPPG Partai Golongan Karya. E. Teknik Analisis Data Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan melihat bentuk-bentuk Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Partai Golongan Karya, dan faktor-faktor yang 1822Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal.186.

31

mempengaruhi proses pendidikan politik. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat di kaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada pembahasan ini akan di bahas dua aspek, yang pertama yaitu gambaran umum Kabupaten Sinjai, dan yang kedua adalah gambaran umum Partai Golongan Karya. Kesemua aspek ini akan dibahas lebih lanjut. A. Gambaran umum Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai terletak pada posisi 5o19’30” sampai 5o36’47” Lintang Selatan dan antara 119o48’30 sampai 120o20’0” Bujur Timur, dengan luas total wilayah sekitar 819,96 km2 yang terdiri dari 9 kecamatan definitif dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 80 buah. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah Timur dengan Teluk Bone, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa. Secara morfologi, daerah ini lebih dari 85% terdiri dari medan berbukit, bergelombang sampai bergunung. Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. Secara ekonomi daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan jalur laut digunakan hubungan antar daerah di luar provinsi Sulawesi Selatan.

33

1. Kependudukan dan Tenaga Kerja 1.1. Penduduk Penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2006 adalah 207.257 jiwa terdiri dari lakilaki 99.629 jiwa dan perempuan 107.628 jiwa. Penduduk tersebar di 61 desa dan 14 kelurahan dengan 9 kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga Kabupaten Sinjai, 2006. No

Jenis Kelamin

Kecamatan

Laki-laki 1.

SINJAI BARAT

2.

Jumlah

Jumlah KK

Perempuan

10.314

10.602

SINJAI BORONG

7.732

7.884

15.616 3.403

3.

SINJAI SELATAN

15.831

17.734

33.565 7.436

4.

TELLU LIMPOE

13.450

14.857

28.307 6.568

5.

SINJAI TIMUR

12.212

13.692

25.904 5.874

6.

SINJAI TENGAH

11.510

12.167

23.677 5.383

7.

SINJAI UTARA

17.688

18.973

36.661 7.356

8.

BULUPODDO

7.466

7.960

15.426 3.837

9.

PULAU SEMBILAN

3.426

3.759

7.185 1.679

99.629

107.628

Jumlah

Sumber: Sinjai Dalam Angka, 2007

20.916

207.257

4.974

46.510

1.2. Pertumbuhan Penduduk Laju pertambahan penduduk Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 2001 – 2006 sebesar 0,78 persen pertahun. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sinjai Utara (3,53%/tahun), sedangkan terendah adalah pada kecamatan Sinjai Timur (-0,69%/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Sinjai, 2006. No

Tahun

Kecamatan

Laki-laki

Laju Pertumbuhan

Perempuan

1.

SINJAI BARAT

20.310

20.916

2.

SINJAI BORONG

15.107

15.616 0.83

3.

SINJAI SELATAN

32.474

33.565 0.83

4.

TELLU LIMPOE

28.547

28.307 -0.21

5.

SINJAI TIMUR

26.592

25.904 -0.65

6.

SINJAI TENGAH

24.345

23.677 -0.69

7.

SINJAI UTARA

35.564

36.661 3.53

8.

BULUPODDO

15.358

15.426 0.09

9.

PULAU SEMBILAN

7.101

7.185 0.12

Jumlah

200.905

207.257

0.72

0.78

Sumber: Sinjai Dalam Angka, 2007

1.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 35

Tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah dapat dihitung dari hasil perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Indikator ini dapat mengambarkan sebagian besar daya dukung wilayah terhadap jumlah penduduk. Di Kabupaten Sinjai luas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, tercatat kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi di Kabupaten Sinjai adalah Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 1.238 jiwa/km2, sedangkan terendah adalah Kecamatan Sinjai Barat sebesar 154 jiwa/km2. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Sinjai, 2006. No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas Wilayah (Km2)

Kepadatan (Jiwa/Km2)

1

SINJAI BARAT

20.916

2

SINJAI BORONG

15.616

66,97 233

3

SINJAI SELATAN

33.565

131,99 254

4

TELLU LIMPOE

28.307

147,30 193

5

SINJAI TIMUR

25.904

71,88 360

6

SINJAI TENGAH

23.677

129,70 182

7

SINJAI UTARA

36.661

29,59 1.238

8

BULUPODDO

15.426

99,47 155

9

PULAU SEMBILAN

7.185

7,53 954

Jumlah

207.257

135,53

819,96

154

3.496

Sumber: Sinjai Dalam Angka, 2007 1.4. Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sinjai pada tahun 2006 sebanyak

118.254 atau 96,33% dari total penduduk Usia Kerja (PUK atau Penduduk Usia 15 – 59 tahun yang berjumlah 122.757 jiwa). Hal ini berarti bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Kabupaten Sinjai adalah angkatan kerja. Dari aspek gender terlihat bahwa persentase angkatan kerja perempuan jumlahnya lebih banyak dibanding lakilaki. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 5. Persentase Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin tahun 2006 Uraian

Jenis Kelamin Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Persentase

Bekerja

40.764

49.825

90.593

Belum Bekerja

12.464

15.197

27.661 23.40

Jumlah

53.228

65.022

76.60

118.254 100

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, 2007 1.5. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tenaga kerja yang berkualitas antara lain dapat dikur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Kabupaten Sinjai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja masih tergolong rendah. Hal ini tampak dari besarnya jumlah penduduk usia kerja yang berpendidikan rendah (hanya berijazah SD atau belum berijazah) yaitu 64,39%, terdiri dari 28,97% Laki-Laki dan 35,42% Perempuan. Sementara penduduk usia kerja yang berpendidikan menengah (tamat SLTP dan SMU/SMAK) pada tahun 2006, jumlahnya mencapai sekitar 33,59%. TPAK menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa TPAK berkaitan secara positif dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi TPAK37

nya. Hal ini berlaku pada penduduk yang berijazah SLTP ke atas, dimana TPAK terendah adalah mereka yang tidak tamat SLTP dan yang tertinggi adalah mereka yang menamatkan Universitas. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6. Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin tahun 2006 No

Tingkat Pendidikan tertinggi Yang Ditamatkan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Persentase

1.

Tamat SD Ke bawah

34.255

41.886

76.141

2.

SLTP, SLTA/SMAK

17.870

21.855

39.725 33,59

3.

Perguruan Tinggi

1.070

1.378

23.888 2,02

35.195

65.119

118.254 100

Jumlah

64,39

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, 2007 2. Kondisi Pemerintahan Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada tahun 2006 berbagai bentuk koordinasi perencanaan telah dilaksanakan antara lain Pengkoordinasian Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Fasilitasi Participatory Irrigation Sector Project (PISP), koordinasi perencanaan EIRTP, Program Peningkatan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal, Perencanaan Swash Care, Perencanaan DAK non Dana Reboisasi dan Perencanaan BBE Life Skill. Kegiatan fasilitasi untuk menyukseskan perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanan Bersama Masyarakat dan Perencanaan Desa /Kelurahan, serta fasilitas kerjasama antar daerah. Sedangkan dokumen-dokumen perencanaan penting yang telah dihasilkan meliputi: perencanaan makro, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas APBD, sistem informasi profil

daerah, dan Strategi Daerah dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PDT) dan lain-lain. Pada urusan bidang perumahan, Pemerintah Kabupaten Sinjai tetap konsisten untuk meningkatkan fasilitas dan sarana permukiman seperti pembangunan jalan lingkungan dan drainase. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Sinjai telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan setapak/lingkungan sepanjang 280 meter, pengecoran beton 1.644 meter, pengerasan jalan 163 meter. Pemerintah Kabupaten Sinjai pun menyelesaikan Pembangunan drainase pada 16 lokasi dengan total panjang 5.894 meter dan Pembangunan Talud 331 meter. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan maupun sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mulai membangun Wisma Daerah dan Gedung Pertemuan yang respresentatif dan akan rampung pada akhir tahun 2007, merehabilitasi 3 rumah jabatan perangkat daerah, serta membangun 3 pos jaga pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Rumah Adat Sinjai di Somba Opu. Untuk memenuhi kebutuhan Gedung Tempat Kerja sebagai sarana pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menyelesaikan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi 8 kantor SKPD, melaksanakan penataan dan pembangunan panggung upacara Lapangan Sinjai Bersatu, Rehabilitasi Gedung Kesenian/Gedung Pemuda, Pembangunan Gedung Pengelohan Rami dan Gedung Pengolahan Kopi, Pembangunan Baruga Pemerintah Daerah, Pembangunan Gedung Penyulingan air 39

bersih menjadi air tawar, Pembangunan pasar, rehabilitasi pasar sentral, serta pembangunan sarana MCK. Khusus untuk pembangunan sarana air bersih, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menyelesaikan pembangunan jaringan air bersih perpipaan 6000 meter di Kelurahan Sangiangsseri – Sinjai Selatan dan 8700 meter di Kelurahan Tassililu Sinjai Barat serta penyulingan air bersih di Desa Pasimarannu Sinjai Timur. Pada bidang pemerintahan, kemajuan penting yang dicapai ialah keberhasilan Pemda Kab Sinjai menetapkan 10 Perda di bidang Pemerintahan Desa yang memiliki arti penting bagi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah desa di masa datang. Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sinjai diperkuat dengan meningkatkan kapasitas pengendalian dan administrasi pembangunan, termasuk meningkatkan kapasitas dan keahlian aparat Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang dan jasa, memberikan pembinaan dan usaha jasa konstruksi, pembentukan Tim Ekonomi Daerah, perumusan kebijakan ekonomi makro serta monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. Guna memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan umum, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah batas daerah dengan melibatkan pihak Topografi KODAM VII Wiarabuana namun hasilnya belum maksimal karena masih adanya perbedaan penafsiran tapal batas di beberapa lokasi dengan Pemkab Bulukumba, Workshop Pemerintahan Desa, Rapat Koordinasi Terpadu Tingkat Kabupaten, menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk tennis Pemerintahan. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan peran dan fungsi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sinjai tetap konsisten untuk melaksanakan Rapat Kordinasi Monitoring

dan

Evaluasi

(Kormonev),

mengaktifkan

Forum

Percepatan

Pemberantasan KKN, Pemeriksaan di lingkaungan SKPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Diseminasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, serta Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan Fungsional. Khusus untuk tahun 2006, berhasil ditindaklanjuti 80 % dari temuan pemeriksa dan aparat pengawasan fungsional pemerintah, dan telah dikembalikan ke kas negara/kas daerah uang sebesar Rp. 796 juta lebih. Dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, telah dilaksanakn fasilitasi Rapat kerja/Konsultasi DPRD dengan mitra kerjanya di eksekutif, Penyusunan LKPJ, LPPD, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka penataan legislasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sinjai menyiapkan buku dan dokumen perundang-undangan, melaksanakan evaluasi dan pengkajian Perda yang telah berlaku, Sosialisasi Produk Hukum Daerah serta Penyusunan Rancangan Perda yang dilaksanakan Sekretariat Daerah. Selain itu dilaksanakan fasilitasi Rapat-rapat DPRD, fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD, dan Fasilitasi Penyusunan Perda Inisiatif oleh Sekretariat DPRD Sinjai. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian 41

pemerintah daerah. Untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas prima, dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan publik, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Public, serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah yang telah dilimpahkan kepada Camat. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan public dibanding tahun sebelumnya yakni dari rata-rata 72,51 pada tahun 2005 menjadi 73,31 pada tahun 2006. Pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sinjai titikberatkan pada peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan`akuntabel, mulai dari proses penyusunan Anggaran, Pembahasan APBD, Penelitian DASK, Penerbitan SKO, Verifikasi SPJ dan aktivitas penausahaan keuangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Sinjai selalu berupaya agar pengelolaan keuangan daerah yang Pemerintah Kabupaten Sinjai lakukan memegang prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi dan kerugian keuangan daerah. Guna memantapkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap dan berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Sinjai meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, penyusunan Standar Kompetensi, pemberian beasiswa dan biaya pendidikan bagi pegawai. Dalam rangka optimalisasi manajemen SDM aparatur, dilakukan pembenahan dan peremajaan data pegawai, mengupayakan kenaikan pangkat tepat waktu serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi tinggi.

3. Pembangunan Sosial dan Keagamaan Pembangunan keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, dilaksanakan dengan memberikan bantuan pembangunan sarana ibadah kepada 136 masjid, pemberian tunjangan tetap kepada 90 guru mengaji, dan 426 Imam Desa, serta pembinaan kesadaran beragama. Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada peningkatan kapasitas swadaya masyarakat,

penanggulangan

kemiskinan,

penguatan

ekonomi

masyarakat,

pengembangan desa terpadu. Khusus untuk pembinaan desa dan kelurahan, pada Tahun 2006 prestasi kembali kita raih dimana Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat berhasil menjadi Juara I Lomba Pembangunan Desa Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Sosial Pemerintah Kabupaten Sinjai laksanakan kegiatan pembinaan karang taruna, pembinaan dan bimbingan keluarga mandiri pembinaan kesejahteraan social. Pembinaan kesejahteraan social meliputi pendampingan, pelayanan bantuan korban bencana alam, pembinaan panti asuhan, pembinaan lanjut usia serta anak terlantar. 4. Implementasi Pembangunan yang Berkelanjutan Pembangunan lingkungan hidup memiliki arti yang penting untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan. Pada bidang lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan sejumlah kegiatan penting antara lain pengadaan dan pemasangan papan peringatan dan himbauan, penilaian dokumen kelayakan lingkungan, pembuatan neraca status lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan 43

hukum lingkungan, sosilalisasi pengendalian dampak lingkungan, inventarisasi dan pemetaan tingkat kerusakan lingkungan, seminar lingkungan hidup, serta penanaman bibit untuk kegiatan penghijauan. Penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2006, ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan megaproject dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran pembangunan perekonomian daerah atara lain pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jalan dan jembatan maupun pembangunan dan pemeliharaan saluran Irigasi. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Sinjai berhasil melakukan peningkatan dan pengaspalan jalan lapen sepanjang 47,05 km, Pembangunan Jalan Telfrod / Sirtu untuk jalan perkerasan sebanyak 1000 meter, peningkatan jalan aspal hotmix sepanjang 47,36 km , pemeliharaan jalan hotmix 79 km, pelebaran bahu jalan 8,7 km, pembangunan bangunan atas jembatan 12 buah, pembuatan talud sungai 200 meter, pembangunan jaringan irigasi 1062 meter, serta pengadaan bak sampah fiber portable sebanyak 100 buah. Dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sinjai membangun dan meningkatkan status jalan di Kabupaten Sinjai, berarti sejak 2003 sampai akhir tahun 2006 di Kabupaten Sinjai Pemerintah Kabupaten Sinjai telah membangun 109,39 jalan hotmix, 94, 20 km lapen, dan 75,75 km perkerasan serta 30 buah jembatan. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai berhasil mencapai target indikator kinerja Renstra Kabupaten Sinjai 2003-2008 pada tahun 2006.

Penyelenggaraan urusan bidang penataan ruang Pemerintah Kabupaten Sinjai fokuskan pada upaya meningkatkan keterpaduan dan sinergi serta mengurangi konflik antar aktor dan sektor pembangunan dalam pengembangan wilayah maupun pengembangan kota, serta meningkatkan kemajuan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan. Pada tahun 2006, selain Pemerintah Kabupaten Sinjai telah berhasil menyiapkan sebuah landasan legal formal Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dengan disahkannya Perda Kabupaten Sinjai Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sinjai, juga Pemerintah Kabupaten Sinjai berhasil menyiapkan dokumen-dokumen penataan ruang lain yang akan dijadikan alat pengendalian pemanfaatan ruang di masa yang akan datang. Sementara kegiatan rutin tetap dilanjutkan berupa pengawasan dan operasi kepatuhan atas pemanfaatan ruang, serta pengendalian ruang melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Tugas pembantuan yang Pemerintah Kabupaten Sinjai laksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan dari Departemen Kehutanan dengan anggaran Rp 5,6 Milyar. Tugas pembantuan dari Departemen Pertanian RI meliputi Program pengembangan Agribisnis dengan anggaran Rp 300 juta, Program Pembinaan Pasca Panen dengan anggaran Rp.331,46 juta, Peningkatan Ketahanan Pangan dengan jumlah dana Rp. 5,1 milyar, Pembinaan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasahan Peternakan senilai Rp. 556 juta Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan dana 45

sebesar Rp. 550 juta, Pengembangan Ketahanan Pangan/Pengelolaan Lahan dan Air dengan dana Rp. 720.000.000 Tugas pembantuan lain yang Pemerintah Kabupaten Sinjai peroleh ialah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk Mobil Perpustakaan Keliling dan 1500 buku, BKKBN Prpinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan Pembinaan KB dan Penguatan Kelembagaan sebesar Rp. 52 juta. Sedangkan dari Departemen Pekerjaan Umum terdapat tugas pembantuan Program rehabilitasi dan Peningkatan prasarana perdesaan dengan dana Rp. 7 Milyar, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif dengan dana Rp.3,27 Milyar lebih.

B. Gambaran umum Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya merupakan kelanjutan sekretariat bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Selama era reformasi dalam kurun waktu1998-2004 adalah periode krisis dan pemulihan Partai Golongan Karya. pada kurun waktu tersebut merupakan masa yang paling berat dalam sejarah kehidupan Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya mendapat tekanan terus menerus dari berbagai pihak berupa pembentukan opini negatif yang merugikan diberbagai tempat terjadi aksi dan demontrasi anti Partai Golongan Karya yang disertai ancaman fisik dan teror terhadap kader, pengurus dan pimpinan Partai. bahkan Partai mengalami pula perusakan sarana fisik milik Partai hingga ancaman pembubaran melalu pengadilan

dan dekrit presiden. Dalam kurun waktu tersebut Partai Golongan Karya telah mengikuti dua kali pemilihan umum legislatif pada tahun 1999 dan 2004. dalam pemilu 1999, Partai Golar tetap mendapat kepercayaan rakyat sehingga menempati posisi pemenang kedua. pada pemilu 2004 telah terjadi pemulihan Partai Golongan Karya sehingga mampu menjadi pemenang Pemilu Legislatif di DPR RI dan sebagian besar daerah daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. dengan kekuatan di Lembaga Legislatif yang dimiliki Partai Golongan Karya saat ini, diharapkan mampu menjadi modal utama bagi Partai Golongan Karya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. peran Partai Golongan Karya sebagai kekuatan penyeimbang di Legislatif dapat menjadikan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasayarakat berjalan dalam suasana demokratis menuju pemulihan dan pengakhiran masa transisi demokrasi. dengan kebangkitan Partai Golongan Karya dalam kurun waktu ini, diharapkan menjadi modal dan komponen utama bangsa dalam percepatan kebangkitan Indonesia di Bidang kehidupan politik, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya. Dengan kesadaran untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan peluang dari kondisi realitas objektif yang ada, maka disusunlah program umum 2004-2009, sebagai dasar dari penyusunan arah dan program kerja seluruh jajaran dan tingkatan Partai Golongan Karya. a) Visi dan Misi Partai Visi Partai Golongan Karya 47

Terwujudnya masyarakat indonesia baru yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan bertaqwa, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tatanan masyarakat madani. Misi Partai Golongan Karya a. Menegakkan, mengamankan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. b) Tugas Pokok Partai Golongan Karya Untuk mencapai tujuan Partai Golongan Karya, maka tugas pokok dari Partai ini adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, setia pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. c) Landasan Partai Golongan Karya Doktrin Golongan Karya berlandaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945. d) Asas- asas Partai Golongan Karya a. Asas kepemimpinan Pancasila

b. Asas Demokrasi Pancasila c. Asas keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan atau/golongan. d. Asas kekeluargaan dan gotong royong e. Asas tidak mengenal lelah dalam perjuangan e) Platform Partai Golongan Karya a. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD 1945. b. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan paham, golongan dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran dan budaya sehingga seluruh bangsa indonesia terhimpun dalam kekuatan besar. c. Mengembangkan ciri pluralisme dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. d. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. e. Berjuang

seara

konsisten

mewujudkan

kesejahteraan,

keadilan

dan

kecerdasan rakyat secara menyeluruh. f. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta meweujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional. 49

g. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatakan keimanan dan ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motifasi dan inspirasi dalam pembangunan. f) Pokok-pokok program umum Partai Golongan Karya atau biasa juga disebut dengan Tri Sukses a. Sukses konsolidasi dan pengembangan partai -

Konsolidasi Idiil

-

Konsolidasi wawasan

-

Kosolidasi organisasi

b. Sukses reformasi pembangunan -

Politik dan demokrasi

-

Hukum, HAM, pertahanan dan keamanan

-

Ekonomi dan kesejahtraan rakyat

-

Pemerintahan yang baik

c. Sukses pemilu 2005-2009 -

Pemilihan kepala daerah 2005-2009

-

Pemilu legislatif 2009

-

Pemilu presiden 2009

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan dua hal penting yaitu pertama pendidikan politik, dan kedua adalah faktor-faktor yang berpengaruh baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pendidikan politik khususnya di Kabupaten Sinjai. Motivasi pendirian Partai Golongan Karya adalah memperjuangkan peningkatan mutu hidup masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil, makmur, aman, dan sejahtra. Partai Golongan Karya harus tampil sebagai fasilitator atau mediator bagi peningkatan kualitas dan aksesbilitas individu maupun kelompok profesi dalam masyarakat terhadap sumber daya ekonomi Negara, fasilitas UMKM, dana kompensasi BBM, kemudian akses perbankan, kemitraan, dan lain-lain. pengembangan program kekaryaan kelompok profesi masyarakat tidak hanya dilakukan bagi anggota Golongan Karya, melainkan ditujukan kepada semua orang dan kelompok profesi masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan, bahkan afliasi politik. Penandatanganan program kekaryaan kelompok profesi masyarakat diorientasikan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan masyarakat sesuai jenis profesi dan bidang kerja masingmasing guna mendorong upaya peningkatan penghasilan dan kesejahtraan masyarakat.

51

A. Pendidikan politik Partai Golongan Karya Pada bagian pendidikan politik ini akan di jelaskan bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan Partai Golongan Karya Khususnya di Kabupaten Sinjai. seperti kampanye politik, seminar politik, diskusi politik, dan pendidikan dan latihan kader. Sasaran pendidikan politik partai Golongan Karya ini ditujukan kepada kelompok profesi baik yang sudah terorganisir maupun yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat termasuk pedagang kecil, pengrajin sektor informal dan lainlain. karena meliputi jumlah yang sangat besar dan terkategori dalam masyarakat luas, serta merupakan profesi mayoritas penduduk indonesia, maka kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan merupakan prioritas utama pengembangan program ini. Pengembangan program kekaryaan melalui kelompok profesi masyarakat lebih difokuskan pada praktek-praktek usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Kerjasama dalam pengembangan program kekaryaan kelompok profesi masyarakat dapat dilakukan dengan lembaga keuangan, lembaga distribusi, lambaga pemasaran, lembaga profesi dan lembaga pendidikan terkait dengan komoditas yang dikembangakan oleh kelompok profesia masyarakat. dan mengingat pengambangan kekaryaan program kelaompok profesi masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar, perlu diupayakan dukungan positif partai Golongan Karya dalam penggalangan dana yang khusus untuk maksud tersebut. sedangkan evaluasi dan monitoring dilakukan setiap tahap kegiatan pengembangan

program

kekaryaan

kelompok

profesi

masyarakat,

guna

memantapkan perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karyamembentuk badan pengembangan kelompok profesi masyarakat yang bersifat mandiri untuk pengembangan program kekaryaan kelompok profesi masyarakat (BP-KPM). BP-KPM membentuk koperasi induk di tingkat nasional, pusat koperasi di setiap provinsi dan koperasi unit di tingkat kabupaten/kota. Program ini pada dasarnya dilaksanakan oleh koperasi yang berada dibawah BP-KPM. Apabila dianggap perlu BP-KPM maka dapat bekerja sama dengan koperasi lainnya yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. struktur partai Golongan Karya pada tingkat provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat merencanakan dan melaksanakan program kekaryaan sendiri melalui koperasi yang ada pada tingkatannya masing-masing. pelaksanaan program ini sedang mungkin mendayagunakan kelompok kekaaryaan ditingkat desa/kelurahan. Program kekaryaan akan mencapai hasil yang maksimal jika menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan pihak: a. BUMN, BUMD, Koperasi, Organisasi profesi, serta perusahaan swasta. b. Lembaga pembiayaan terdiri antara lain: Perbankan, Koperasi simpan pinjam, dan lambaga keyangan lainnya. c. Pengusaha, eksportir, dan pabrik-pabrik penghasil. d. Instansi pemerintah terkait. e. Lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Pengembangan program kekaryaan melaui kelompok profesi masyarakat perlu memperhatikan karakteristik kelompok profesi yang menjadi sasaran, juga diperlukan bimbingan kekaryaan lebih lanjut dalam berbagai bidang antara lain: 53

a.

Manajemen usaha.

b. Proses oleh produk yang bernilai tambah. c. Akses ke lembaga pembiayaan. d. Pengelolaan keuangan. e. Kendali mutu,kontinuitas, dan delivery produk. f. Akses pasar. Bentuk kegiatan yang dilakukan Partai Golongan Karya di lapangan adalah studi lapangan/praktek dan percobaan/percontohan. keberhasilan pengembangan program kekaryaan kelompok profesi masyarakat sangan ditentukan oleh tingkat kepedulian kader partai Golongan Karya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan dan kemajuan masyarakat. oleh karena itu semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini. kemudian dalam rangka mengoptimalkan program pengembangan kekaryaan kelompok profesi masyarakat dapat dibentuk lembaga/yayasan atau instisi lain yang berfungsi sebagai fasilitator. Pendidikan politik partai Golongan Karya di fokuskan ke kader partai Golongan Karya. seperti yang dikatakan oleh A. Massalinri Latief S.sos yang juga ketua DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Sinjai bahwa: “..... Pendidikan politik partai Golongan Karya itu Di fokuskan kepada kader, karena meskipun bagaimana organisasi sayap atau kaderlah yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara organisasi kader partai Golongan Karya yang selama ini di bina adalah AMPG (Angkatan Muda Partai Golongan Karya) dan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya)...”19 Pernyataan Ketua DPD II ini diperjelas di peraturan organisasi dengan nomor 19 Hasil wawancara dengan ketua Golkar Kab. Sinjai

PO-01/DPP/GOLKAR/V/2005, tentang organisasi sayap partai golongan karya pada pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Organisasi sayap Partai Golongan Karya, adalah organisasi Partai yang dibentuk oleh Partai Golongan Karya yang merupakan bagian integral dari kelembagaan partai golongan karya. 2. Partai Golongan Karya memiliki organisasi sayap perempuan, yaitu kasatuan

perempuan partai golongan karya (KPPG), dan pemuda yaitu angkatan muda partai golongan karya (AMPG).20 AD/ART Partai Golongan Karya pada bagian kedua BAB IV pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa kader Partai Golongan Karya adalah yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) dan di saring atas dasar kriteria antara lain; Mental ideologi, penghayatan terhadap visi misi, platform partai, prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela, kepemimpinan, militansi, dan mandiri. Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan kader yang lebih efektif serta penguatan dan pemantapan pengelolaan lembaga yang modern dan profesional sehingga partai golongan karya Kabupaten Sinjai sebagaimana pokok sasaran pelaksanaan program kederisasi antara lain: a. Semakin memanfaatkan pemahaman seluruh kader dan anggota partai golongan karyatentang visi dan misi, Doktrin, serta Paradigma partai golongan karya. b. Meningkatkan dan semakin memantapkan militansi dan daya juang seluruh kader dan anggota partai golongan karya. c. Secara terus-menerus meningkatkan sumber daya partai yang handal 20 Lihat Peraturan Organisasi PO-01/DPP/GOKAR/V/2005 tentang organisasi sayap Partai Golkar

55

terpercaya. dan d. Secara terencana berusaha mambangun dan memperkuat sistem nformasi dan jaringan kerja kelembagaan partai golongan karya, utamanya secara internal. Lahirnya keputusan tersebut lebih diinisiasi oleh adanya keinginan yang kuat dari jajaran kepengurusan untuk menjadikan partai golongan karya sebagai partai politik yang kuat dan modern di masa depan. Hal ini sejalan dengan spirit zaman yang mengisyaratkan bahwa di masa depan hanya partai politik yang selain mampu mengelola manajemen organisasi secara baik juga harus mempunyai lapisan kader dan anggota yang militan dan solid yang bisa unggul atau survive.21 Tema Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kader Partai Golongan Karya Kabupaten Sinjai adalalah “ Terciptanya Kader Partai Golongan Karya Yang Memiliki Kompetensi Dan Militansi Dalam Melaksanakan Kebijakan Partai” Pendidikan dan Latihan kader Partai Golongan Karya Kabupaten Sinjai dilaksanakan di Kabupaten Sinjai bertempat di Wisma Hawai, jalan Persatuan raya Sinjai dan berlangsung sejak tanggal 20 September 2006.22 Pendidikan dan Latihan (Diklat) kader partai golongan karya menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk merebut masa depan. Dalam pendidikan dan latihan (Diklat) kader ini, kader dan anggota partai golongan karya akan dimantapkan kembali pemahamannya tentang berbagai hal yang sangat mendukung bagi upaya partai golongan karya merebut masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang materi-materi yang disajikan dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) kader, 21 Panduan Diklat Kader DPD II Golkar Kab. Sinjai, Hal 1 22 abid hal 7

diyakini akan mampu meningkatkan performa kader ataupun anggota serta kelembagaan partai golongan karya kedepan.23 Gabriel Almond, beranggapan bahwa: “.....Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan orang yang dimasa kanak-kanaknya belajar memahami sikapsikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakatnya.....”24 Pendidikan politik partai golongan karya juga telah diatur dalam AD/ART partai sebagaimana yang di tuturkan oleh Wakil Ketua DPD II Golongan karya Kab. Sinjai, Jamaluddin Asnawi: “..... Bahwa semua yang menyangkut tentang kepentingan partai dalam hal ini kita berbicara tentang pendidikan politik partai Golkar itu telah diatur dalam AD/ART partai yang kemudian dibahas dalam rencana operasional program (RENOPS) selama lima tahun.....”25 Ini merupakan pembuktian yang konkrit bahwa partai golongan karya melakukan pendidikan politik, khususnya di Kabupaten Sinjai dengan melihat beberapa hal, diantaranya adalah struktur dan komposisi kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang telah dibentuk, dan struktur dan komposisi kepengurusan organisasi sayap tingkat kabupaten/kecamatan/kelurahan/dan desa. dengan melihat pemaparan diatas, maka pada kesempatan yang lain Muh. Yusuf Yunus SH, yang juga Wakabid UU HAM dan Pemuda 1 DPD tingkat II partai Golkar berasumsi bahwa: “.....upaya-upaya yang dilakukan atau yang di tempuh partai golongan karya dalam melaksanakan pendidikan politik adalah memberdayakan kader-kader partai yang duduk eksekutif dan legislatif untuk melakukan penyuluhan23 ibid Hal 2

24 Muchtar Mas’oed dan Collin ac Andrews. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 1986. Hal 32. 25 hasil wawancara dengan Sekertaris DPD II Golkar

57

penyuluhan, maupun temu kader. Adapun tema yang biasanya diangkat dalam penyuluhan atau temu kader ini adalah pentingnya berpolitik dengan tetap mengingat bahwa jangan sampai karena unsur kepentingan sehingga partai yang satu dengan partai yang lain saling menjelek-jelekkan, dan tidak saling menghargai lagi sebagai mana yang telah diatur dalam UU.....”26 Sedangkan kampanye yang dilakukan partai golongan karya yang juga merupakan bagian dari pendidikan politik adalah penyampaian materi yang dianggap lebih mempunyai nilai nasionalisme yang tinggi. Materinyapun telah ditentukan dalam Rapat Konsoslidasi (RAKON). Adapun materi yang biasa di paparkan dalam proses kampanye yang salah satunya adalah “Bagaimana Agar Supaya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bisa Tetap Terjaga”. Sementara itu proses pendidikan politik berjalan secara berkala, tetapi nanti di sadari bahwa ini merupakan bagian dari pendidikan politik ketika menjelang pesta demokrasi. Partai Golongan Karya secara rutin melakukan pendidikan politik tetapi hanya di fokuskan ke kader saja nanti kader yang secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh ketua DPD II Golkar Kabupaten Sinjai bahwa kader adalah bentuk semu dari partai Golongan Karya. hal yang sama juga di sampaikan oleh ketua BAPPILU, Drs. Muh. Jusuf Achmad partai Golongan Karya bahwa: “.....Pendidikan politik yang dilakukan partai golongan karya tergantung situasi dan kondisi. Yang pasti pendidikan politik partai golongan karya itu terlaksana, tetapi biasanya dilakukan di tingkatan kader terlebih dahulu, nanti kader yang menyampaikan secara langsung kepada masyarat luas. dan sebelum pendidikan politik disampaikan secara langsung di masyarakat terlebih dahulu kekompakan antara kader yang satu dengan kader yang lainnya harus tetap dijaga mengingat suksesnya sesuatu yang hendak dilaksanakan.....”27 Keinginan partai Golongan Karya untuk tetap melaksanakan salah satu fungsi 26 hasil wawancara dengan wakil sekertaris DPD II Kab.Sinjai 27 hasil wawancara dengan ketua BAPPILU partai Golkar

terbentuknya partai politik adalah dengan melaksanakan pendidikan politik dan ini telah terbukti. Hasil pendidikan politik yang bisa di lihat secara kasat mata adalah bahwa partai Golongan Karya masih tetap menjadi partai kepercayaan rakyat, khususnya di Kabupaten Sinjai dengan meraih suara terbanyak pada PEMILU LEGISLATIF 2009 baru-baru ini. Selain itu satu-satunya partai yang telah mempunyai jaringan yang terluas khususnya di Kabupaten Sinjai adalah hanya partai Golongan Karya atau dengan kata lain bahwa partai Golongan Karya mempunyai tingkatan kepengurusan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan bahkan Desa. Bukankah ini merupakan cerminan bahwa partai Golongan karya betul-betul akan membawa kepentingan rakyat untuk segera di tindak lanjuti di DPRD Kabupaten Sinjai. Dunia politik realitasnya akan selalu lekat dalam dimensi kehidupan manusia. Perwujudannya akan selalu bisa ditemui dalam skala yang besar hingga skala yang terkecil. Tentu dengan tingkat variasi kajian yang berbeda antara satu dimensi dengan dimensi lain. Dalam kurun waktu tertentu kita sudah bisa rasakan begitu kuatnya resonansi politik yang hadir menuju perhelatan akbar pada pemilu. Partai-partai politik nampak sudah mulai sibuk mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Keadaan sosial ekonomi bangsa yang belum begitu banyak beranjak dari keterpurukannya nampaknya masih akan menjadi barang dagangan yang cukup menarik untuk ditawarkan. Disamping masih banyaknya potensi tema kebangsaan yang lain yang masih cukup menarik untuk diperdagangkan kepada khalayak umum. Tak ketinggalan juga sebentuk kesadaran yang semakin mengkolektif terhadap wacana 59

kepemudaan yang kian mencuat kuat diinternal para elit politik di negeri ini. Cepat atau lambat pasti akan muncul tarikan-tarikan yang cukup kuat antar partai politik di negeri ini untuk menggiring generasi muda kedalam wadah politik yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kepentingan mereka saat itu maupun dalam akses jangka panjang. Tujuan-tujuan itu akan lebih banyak bersifat praksis ketimbang sesuatu yang lebih ideologis, meski tidak semua akan menunjukan perwajahan yang seperti itu. Arti penting pendidikan politik bagi pemilih voter education Dalam kajian ini lebih mengarah kepada pendidikan pemilih pemula yang sebagian masih duduk di bangku sekolah. Di sadari atau tidak hingga detik ini dunia politik masih meletakkan generasi ini sebagai objek sasar saja. Budaya ini bukanlah kebiasaan sikap yang hadir begitu saja. Politik bukan urusan pelajar, begitu kira-kira kebijakan itu bisa terbaca. Tentulah kebijakan ini syarat dengan berbagai alasan yang menguntungkan secara sepihak yakni pemerintah. Barangkali bisa kita raba secara perlahan bahwa kehadiran kebijakan ini tidak lain menginginkan terhapuskannya kekritisan generasi muda terhadap pemerintah. Romansa sejarah waktu itu yang telah memberikan cerita yang mengesankan akan peran pelajar, seperti PII. Kekritisan dan stabilitas negara selalu menjadi rival yang masih menjadi sesuatu sulit didamaikan. Pemuda yang lekat dengan karakter agent of change nampaknya di upayakan sedemikian rupa agar tidak berurusan dengan kehidupan politik. Pelajar ya tugasnya belajar titik. Tidak perlu memperdulikan urusan BBM naik, biaya sekolah naik,maraknya tindak korupsi, dsb. Seabrek kebijakan politis yang tidak populis sekali lagi bukan urusan mereka. Kekritisan yang sebenarnya melibatkan kepekaan sosial pelajar tidak

diizinkan sedemikian rupa. Kekritisan yang melibatkan kecerdasan moral pelajar juga dianggap sesuatu yang tidak wajar. Daya kritis itu dipaksakan untuk hilang, yang tetap kritis selalu akan di cap sebagai anak yang bermasalah,berstigma negatif. Bahkan tidak sedikit orang tua yang melarang anaknya untuk terlibat dalam aktivitas politik lantaran hadirnya kesan negatif bahwa politik itu kotor. Di sinilah pendidikan politik dikalangan pelajar belum mendapatkan apresasi yang cukup serta memadai dari berbagai pihak termasuk para elit partai politik. Keberadaan kalangan pemilih pemula telah menjadi objek kajian politis bagi hitungan pada pemilu. Kurang lebih 20% pemilih pemula, yang merupakan generasi muda, akan menjadi sasaran empuk bagi para partai politik yang ada. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan begitu saja, lantaran jumlahnya yang cukup signifikan. Pemilih pemula menjadi ladang emas suara bagi keseluruahan partai politik. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politk itu sendiri kedepan, meski membutuhkan maintenance cost yang tidak sedikit juga. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini tentu akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol. Namun demikian objek kajian politis ini semestinya tidak berhenti pada kerangka hitungan. Jauh lebih mendalam yakni meletakkan komponen ini pada kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan. Kini perlu ada pembenahan sudut pandang didalam menempatkan kalangan tersebut pada ruang politik yang 61

lebih luas. Yakni meletakkan pelajar sebagai subjek pendidikan politik itu sendiri, tidak melulu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum, pemuda pelajar sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan politik. Tidak bermaksud menafikkan progress perbaikan kesadaran politik yang ada, salah satu fakta yang masih bisa di temui, masih didapatinya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepahaman dan kesadaran. Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik politic education yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang hadir disetiap kenampakan partisipasi yang mereka lakukan. Hal ini tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat kejenuhan emosional karena sering di tipu oleh para elit. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya eksploitasi politik dikalangan pemilih pemula ini.Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata Habis manis sepah dibuang. Beberapa bulan terakhir telah begitu banyak partai politik yang telah menetapkan kalangan pelajar, pemilih pemula, sebagai target dukungan suara. Partai-partai politik secara terbuka mensosialisikan dirinya melalui media massa menyatakan siap merangkul kalangan ini. Fasilitasi-fasilitasi yang dikhususkan untuk kalangan pemuda disiapkan sedemikian rupa memungkinkan mereka untuk berekspresi sesuai minat dan hobi. Secara mengejutkan beberapa partai politik telah menyiapkan

serangkaian program yang cukup fantastis untuk bisa menarik minat pelajar untuk terlibat secara aktif. Terlepas begitu banyaknya program yang dibuat yang terpenting saat ini untuk diketahui apakah program-program ini telah memiliki tujuan pendidikan politik yang jelas. Apakah hasilnya bisa terukur secara kualitatif selain hitungan kuantitif pada waktu pencoblosan. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti menjadi out put dari program-program tersebut untuk diperhatikan, pertama mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. Kedua, mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang. Ketiga, memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik. Keempat, secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya. Sebenarnya ada harapan yang begitu besar terhadap generasi penerus bangsa ini untuk siap meneruskan tongkat estafet kekuasaan. Pada hakikatnya politik bukan untuk ditakuti atau dijauhi selayaknya barang haram. Politik hanya perlu dibersihkan dari hal-hal yang bersifat negatif. Politik bukan identik dengan kelicikan dan penipuan. Politik juga bukan ekspresi penindasan dan ketidakadilan. Semua citra negatif yang terbangun harus diminimalisir. Politik harus tetap membangun eksistensi moralitasnya sendiri. Politik bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari nilai-nilai kemanusiaan. Baik pemilih pemula secara khusus maupun masyarakat secara umum harus diletakkan sebagai subjek politik. Semoga bangsa ini akan menuai generasi penerus yang memiliki kesadaran berpolitik

tanpa

meninggalkan hati nurani sebagai manusia. Tetap kritis dengan sikap dan ide yang tetap konstruktif. Akhirnya bangsa ini akan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih layak. 63

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Telaksananya Pendidikan Politik Pendidikan politik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan oleh Partai Golongan Karya pasti mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Faktor Pendukung Faktor pendukung sehingga pendidikan politik Partai Golongan Karya dapat terlaksana karena Enam hal antara lain: 1. Suasana yang demokratis, kondisi masyarakat yang makin demokratis. Hal ini merupakan faktor pendukung karena mau atau tidak mau masyarakat harus terima dengan sistem yang berlaku sekarang ini. Dan ketika kondisi masyarakat yang demokratis ini mulai mengakar di dalam tubuh setiap anggota masyarakat maka disinilah pentingnya pendidikan politik karena pendidikan politik itu memberikan pemahaman tentang pentingnya sistem politik. 2. Partai politik yang begitu banyak di masyarakat. Hal ini merupakan hal pendukung karena dengan asumsi bahwa semakin banyka yang melakukan suatu kegiatan maka semakin ringan sesuatu itu di pikul. Dengan asumsi ini kita bisa menganalisa bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh partai politik apalagi menjelang pemilu pastilah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tetapi semua kegiatan partai ini belum bisa di kategorikan sebagai pendidikan politik. 3. Pemerintah yang ingin demokratis. Pemerintah yang demokratis karena dengan sistem ini maka

masyarakat bisa memberikan sumbangsih baik berupa pemikiran atau apapun. Yang pasti bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 4. Rasa ingin tahu masyarakat tentang nilai-nilai demokratis. Dalam rangka penghormatan harkat dan martabat kemanusian pula partai memandang peningkatan kesejahtraan rakyat sebagai salah satu tujuan Nasional. dalam kaitan ini partai golongan karya memandang politik sebagai instrumen dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahtraan itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kecerdasan rakyat, dengan pendidikan politik. 5. Kemauan dari Internal Partai Golongan Karya untuk tetap melaksanakan proses pendidikan politik. Dengan mengingat bahwa partai golongan karya adalah partai yang cukup tua dan telah memiliki nilai jual atau kepercayaan masyarakat terhadap partai ini sudah sangat besar maka harus betul-betul melaksanakan sesuatu yang betul-betul bersentuhan langsung dengan mayarakat, dengan mengingat bahwa partai ini besar karena masyarakat, olehnya itu maka prioritas utama adalah bagaimana membuat hidup rakyat lebih sejahtera. Dan untuk merebut masa depan yang lebih cemerlang, maka dengan dilaksanakannya pendidikan politik di masyarakat adalah untuk lebih memantapkan pemahamannya tentang berbagai hal yang menyangkut sistem politik. Pemahaman yang lebih baik tentang materi-materi yang telah 65

diberikan akan berdampak kepada partisipasi politik dalam pemilu. Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang dapat mewakili sehingga Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Khususnya di Kabupaten Sinjai dapat terlaksana. Pada kesempatan lain ketua Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) A. Sriharti Rustham mengatakan bahwa: “.....Satu-satunya Partai yang mempunyai struktur organisasi sampai pada tingkatan Kecamatan (PTK) ataupun tingkatan Desa (PTD), dan yang punya kantor tetap di Kabupaten Sinjai ini hanya Partai Golongan Karya. Khususnya di bagian Perempuan atau yang diketuai oleh saya, saya berani mengatakan bahwa Partai Golongan Karya betul-betul melaksanakan program yang lansung bersentuhan pada masyarakat. Misalnya pada kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya telah terbentuk yang namanya Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Al- Hidayah.....”28 b. Faktor Penghambat Kendala yang paling nyata yang dapat dilihat atau yang di rasakan yang merupakan kendala utama sehingga Pendidikan Politik tidak terlaksana dengan baik karena adanya tipe-tipe pemilih masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Muh. Suyuti S.sos yang juga Sekertaris DPD II Partai Golongan Karya: “.....Ada tiga tipe pemikiran dalam Masyarakat yang pertama yaitu tipe Masyarakat Emosional yang berarti bahwa dari dulu sampai sekarang masih tetap memilih partai Golkar apapun yang terjadi dan bahkan ada yang hanya memilih partai saja, kemudian tipe Masyrakat Rasional yang berarti bahwa masyarakat tetap memilih dengan akal sehat. kemudian yang terakhir adalah tipe pemilih Masyarakat yang Komersial yaitu tipe masyarakat yang lebih mementingkan pelapis tangan atau amplop.....”29 Faktor penghambat sehingga pendidikan politik Partai Golongan Karya biasanya tidak terlaksana atau tidak maksimal ini di karenakan beberapa faktor diantaranya: 1. Tingkat partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. Partisipasi masyarakat kurang maksimal pada saat pelaksanaan 28 Hasil wawancara dengan Ketua KPPG 29 Hasil wawancara dengan sekertaris Partai Golkar

pendidikan politik karena benyaknya program kerja partai yang saling tumpang tindih. Dalam hal ini banykanya partai yang mensosialisasikan partainya dengan caranya masing-masing. dan telah banyak terlepas dari program pendidikan politik itu sendiri. 2. Masyarakat tidak lagi meminati pendidikan yang bersifat formal. Masyarakat tidak meminati pendidikan yang bersifat firmal karena mungkin mereka beranggapan bahwa tanpa masyarakat mereka bukanlah suatu organisasi yang dapat diperhitungkan kelak. Oleh karena itu partai harus pandai-pandai dalam membuat suatu kegiatan yang sifatnya mendidik, lebih khususnya tetap melaksanakan pendidikan politik hingga tidak ada perasaan tertekan yang dirasakan oleh masyarakat. 3. Kurangnya Perhatian Pemerintah Setempat tentang pentingnya pendidikan politik khususnya di Kabupaten Sinjai. Perhatian

pemerintah

terkadang

menjadi

kendala

karena

pembentukan pemahaman awal atau penekanan tentang pentingnya mengikuti proses pendidikan politik itu kurang tersosialisasikan dengan baik. 4. Masyarakat tidak menyadari tentang pentingnya pendidikan politik. kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik juga sangat kurang. Mungkin ini dikarenakan sulitnya membedakan antara yang mana proses pendidikan politik atau proses mobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu partai. mungkin dengan banyakya atribut kepartaian yang membuat mereka tidak bisa membedakan yang mana 67

proses pendidikan dan yang mana proses mobilisasi massa. Beberapa hal yang telah disebutkan diatas tentang faktor penghambat sehingga pendidikan politik biasanya tidak berjalan maksimal karena faktor masyarakat yang tidak mendukung. Seperti yang dikemukakan oleh sekertaris DPD II Partai Golongan Karya Muh. Suyuti, S.Sos bahwa: “.....Partai Golongan Karya telah melakukan beberapa model atau sistem pendidikan politik, tetapi yang menjadi kendala yang paling besar adalah kesadaran masyarakat yang kurang. Kader Partai Golongan Karya selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya program kerja partai atau kader yang telah dilaksanakan dengan jelas.....”30 Partai Golongan Karya akan terus berjuang untuk memberdayakan masyarakat di daerah disegala bidang; menghormati dan menghargai upaya-upaya pelestarian budaya lokal, mendorong otonomi daerah secara nyata, dilaksanakannya perimbangan keuangan pusat dan daerah, mengatasi segala bentuk konflik horizontal dan vertikal, dan mengatasi segala bentuk upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memantapkan wawasan kebangsaan maka Partai Golongan Karya berjuang untuk memperkokoh segenap potensi Bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mempelopori segala upaya penguatan kesatuan dan persatuan, mengembangkan rasa cinta dan tanah air dan kebangasaan, membangun citra bangsa yang positif dimata Internasional, dan mencegah berkembangnya nasionalisme yang sempit. Sebagai Partai modern Partai Golongan Karya memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merelalisasikan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok program perjuangannya. 30 Hasil wawancara dengan sekertaris DPD II Golkar.

Pertama, Potensi Historis. Partai Golongan karya telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai Golongan karya memiliki pengalaman panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik dibidang Pemerintahan, Legialatif, maupun Yudukatif. Serangkaian pengalaman panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa. Kedua, Partai Golongan karya memiliki infra struktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur Organisasi mulai dari Pusat sampai ke Desa/Kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Hubungan Partai Golongan karya dengan oarganisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikannya berjalan secara horizontal dan fungsional dan saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan yang setara. Ketiga, Partai Golongan karya memiliki sumber daya Manusia yang relatif berpengalaman, unggul, dan lengkap. Kader-kader Partai Golongan karya tersebar dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan selalu tanggap terhadap aspirasi Rakyat. Keempat, Partai Golongan karya adalah partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat. Kelima, Partai Golongan karya adalah Partai yang mengakar dan Responsif, karena merupakan Partai Politik yang didalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdesarkan asas prestasi. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Partai Golongan karya tumbuh dan berkembang dari Rakyat Dan didukung oleh Rakyat. Partai Golongan 69

karya juga Partai yang responsif, yakni senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, dan harapan Rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya sehingga menjadi keputusan politik yang bersifat publik yang menguntungkan seluruh masyarakat.31 Potensi-potensi tersebut adalah merupakan modal perjuangan yang sangat besar yang harus diaktualisasikan oleh segenap kader untuk mewujudkan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok perjuangan sebagaimana dipaparkan diatas. C. Strategi Pencapaian Program 1. Sifat program adalah berskala nasional dan daerah. Dalam skala Nasional, program yang dikembangkan merupakan gerakan Nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Dikembangkan berdasarkan ide yang kuat dan mendasar. b. Dilakukan secara serentak. c. Dilakukan secara terpadu. d. Dilakukan secara berkelanjutan. Dalam skala daerah program atau kegiatan dilakukan dengan ciri dan karakter masing-masing daerah. 2. mengembangkan

program

kemitraan

yang

diselenggarakan

secara

terkordinasi, terutama program/kegiatan yang menyentuh kepentingan Rakyat secara langsung. 3. Penguatan sistem jaringan fungsional dengan menjadikan program sebagai instrumen (orientasi pragmatis) sehingga hal tersebut dapat berfungsi untuk melekatkan, menguatkan, validitas dan medinamisasikan aktivitas partai. 31 Buku Saku Anggota Partai Golongan karya Hal 115-116

4. Penguatan militansi dukungan Masyarakat kepada Partai Golongan Karya melalui pengembangan respon terhadap kebutuhan aktual masyarakat serta penguatan citra para tokoh Partai Golongan Karya di tengah-tengah masyarakat. 5. Penyususnan

Database

kader

Partai

berdasarkan

kemampuan

dan

pengalaman untuk selanjutnya dibuat rancangan pengembangan kader-kader jangka panjang. 6. Disusun pengembangan kurikulum pendidikan kader yang programatis dan sistematis serta berkelanjutan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan individu para kader serta kebutuhan dan kesempatan penugasan dan penempatan yang tersedia. 7. Perlu dikembangkan kesadaran kepada seluruh Aktivis terhadap data kuantitatif dan dibentuk Pusat Data dan Informasi Partai Golongan Karya sesuai tingkatan yang akan mengelola data-data kuantitaif dan statistik di bidang politik, ekonomi, dan kesejahtraan Rakyat, guna menjadi dasar pengambilan keputusan strategis pimpinan partai dengantepat dan akurat. 8. Perlu dikembangkan proses penciptaan opini dan pemeliharaan citra baik di seluruh tingkatan Partai Golongan Karya secara berkesinambungan dengan menyusun strategi kehumasan yang sesuai dengan dinamika keadaan terhadap semua prestasi, kegiatan, posisi dan profil tokoh Partai Golongan Karya di tengah-tengah masyarakat. 9. Dalam pengelolaan Partai, akan menempatkan seluruh aturan sebgai dasar

pengelolaan Organisasi yang dilaksanakan secara terbuka pada semua 71

tingkatan dengan terus mengutamakan aspirasi kader, anggota, simpatisan, dan masyarakat sbegai dasar pertimbangan dalam setiap keputusan partai.32 Adapun tugas pokok dari Organisasi Sayap atau Kader Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut: 1. Membantu dan mendorong terlaksananya program pemantapan konsolidasi organisasi. 2. Membantu, mendorong, dan memprakarsai terlaksananya program perkadera Partai. 3. Membantu,

mendorong,

dan

memprakarsai

terlaksananya

program

kemasyarakatan. 4. Membantu, mendorong, dan memprakarsai terlaksananya program simpati Partai Golongan Karya. 5. Memperkuat basis dukungan pada Partai Golongan Karya. 6. membantu Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program organisasi di wilayah penugasannya. 7. Melakukan sosialisasi kebijakan umum organisasi. 8. Melakukan sosialisasi sikap Partai Golongan Karya terhadap issu-issu aktual. Partai Golongan Karya adalah Partai yang terbuka bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai Golongan Karya diwujudkan secara sejati baik dalam penerimaan Anggota maupun dalam rekruitmen Kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi politik. Keterbukaan Partai Golongan 32 Op Cit Hal 74-75 \

Karya merupakan manivestasi dari wawasan kebangsaan yang dijinjujngnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme sektarianisme, baik yang nyata maupun yang terselubung. Partai Golongan Karya mengembangkan wawasan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi yang di miliki Partai Golongan Karya senantiasa siap bersaing secara sehat.

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pendidikan Politik  Pendidikan Politik yang merupakan bagian dari fungsi partai politik yang merupakan salah satu hal yang penting dalam Partai Politik.

Dalam

hal

ini

Partai

Golongan

Karya,

telah

melaksanakan kegiatan ini. Partai Golongan Karya melakukan pendidikan politik di masyarakat dengan cara membina kader terlebih dahulu atau memberikan pelatihan-pelatihan yang 73

nantinya akan diterapkan di masyarakat. Ini terlihat dengan program-program yang dilakukan Partai Golongan Karya dalam hal ini peran kader yang lebih dipermantap.  Partai Golongan Karya selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, Khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai dalam hal ini proses pendidikan politik yang senantiasa di berikan. Harapan besar untuk hari esok ada di tangan rakyat. Ini merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh Partai Politik yang betul-betul memperjuangkan aspirasi Rakyat. Proses Pendidikan Politik yang diberikan Partai Golongan Rakyat kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk apresiasi Partai terhadap pengtingnya pemberian pengetahuanpengetahuan yang sifatnya mendasar kepada masyrakat luas khususnya tentang Pendidikan Politik.

2. sehingga pendidikan politik terlaksana  Faktor pendukung a. kondisi masyarakat yang makin demokratis. b. Partai politik yang begitu banyak di masyarakat. c. Pemerintah yang ingin demokratis. d. Rasa ingin tahu masyarakat tentang nilai-nilai demokratis. e. Kemauan dari internal partai untuk tetap melakukan pendidikan

politik.  Faktor penghambat a. Tingkat partisipasi masyarakat yang kurang maksimal. b. Masyarakat tidak lagi meminati pendidikan yang bersifat formal. c. Kurangnya Perhatian Pemerintah Setempat tentang pentingnya pendidikan politik. d. Masyarakat tidak menyadari tentang pentingnya pendidikan.

B. Saran Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, Penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan proses Pendidikan Politik Partai Golongan Karya pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tingkat II Kabupaten Sinjai. 1. Agar lebih mudah untuk menjalankan fungsi Partai Politik dalam hal ini 75

proses Pendidikan Politik, maka: a. Partai Golongan Karya harus segera melakukan restrukturisasi semua jenjang kepengurusan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan). b. Segera lakukan koordinasi pembenahan kepengurusan organisasi sayap (AMPG dan KPPG) sampai tingkat basis. c. Segera mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus sesuai bidangnya, baik pada tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, Kelurahan/Desa. d. Beri penugasan dan tanggung jawab pada Korda dan Fungsionaris sebagaimana diatur dalam Aturan internal Partai Golongan Karya.