Peran Good Governance Dalam Akuntansi Pemerintah

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM AKUNTANSI PEMERINTAH Rily Pilomonu 921416053 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Abstrak Governance merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Merespon hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai landasan legal formal, mulai dari Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sampai dengan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam rangka mencapai good governance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good governance: akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan partisipasi (participation) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktekpraktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal. Kata kunci : Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi

Latar belakang Konsep Good Governances, proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignement” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan citacita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Lukow (2013). Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan

penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36). Dalam Kharisma (2014). Governance merupakan kerangka konsep ‘filosofis’, ‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemenkepemerintahan (manajemen publik). Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global. Duadji (2012) Istilah "good governance" terus mengalami pasang surut dalam maknanya. Mulai tahun 1980an dan 1990-an, negara-negara dan lembaga donor cenderung terus untuk melakukan redefinisi dan reformasi mengenai ketentuan serta persyaratan bantuan di negara penerima bantuan. Selama ini negara dan lembaga donor-donor seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Amerika Serikat semakin bersikeras menuntut atas kinerja dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai prasyarat bantuan yang disebut dengan "selektivitas”, yaitu komitmen dari negara penerima bantuan untuk menunjukkan keseriusannya terhadap reformasi di bidang ekonomi dan sosial termasuk beberapa aspek lainnya, yaitu adanya reformasi yang substansial dalam kepemerintahan, administrasi dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neo-liberalisme, market- driven dan penerapan prinsip-prinsip neo-managerial.(kharisma, 2014). Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai unit-unit yang mengelola dan melaporkan keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Zeyn (2011) Dalam upaya penerapan good governance yang baik, maka haruslah diimbangi dengan good government pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus ditekankan. Namun, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. Maka penerapan prinsip-

prinsip dari good governance tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi dengan good government yang baik pula. Ristanti dkk. (2014). Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara atau Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni 2008). Kondisi ini semakin memburuk, sebagaimana di ungkapkan dalam siaran pers BPK RI pada tanggal 15 Oktober 2008 yaitu, dilihat dari persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004–2007 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19%. Zeyn (2011) Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana peranan good governance dalam akuntansi pemerintahan?

Kajian Teori Konsep Good Governance Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaran pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitan ini, Bagir Manan menjelaskan bahwa di negara Belanda yang kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal adanya prinsip – prinsip atau asas – asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (algemene beginselven van behoorlijkbestuur general princiles of good administration), yang berisi pedoman yang harus dipergunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum (rechtshandelingen) administrasi negara. Lukow (2013) Asas-asas ini antara lain mencakup: motivasi yang jelas , tujuan yang jelas, tidak sewenang – wenang (willekeur), kehati- hatian ( zorgvuldigheid), kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak

menggunakan wewenang yang menyimpang dari tujuan (detournement de pouvoir, fairness) dan lainlain.6 Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai good and clean government di Indonesia baru dimulai pada tahun – tahun terakhir ini. Tetepai sebenranya menurut Saldi Isra, dilihat dari perkembangan peraturan perundang – undangan pembicaraan ke arah pemerintahan yang baik dan benar sudah dimulai seiring dengan kuatnya keinginan untuk membuat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, pembicaraan good and clean government , paling tidak sudah dimulai sejak awal tahun 1970 –an, yaitu dengan penerbitan buku Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara pada tahun 1978 (Lukow ,2013). Kemudian secara kelembagaan , upaya itu dapat dilihat dari adanya “Proyek Penelitian tentang AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1989. Buku dan hasil penelitian tersebut berhasil menjadi doctrine penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.7 Meskipun upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih telah dimulai sejak tahun 1970-an, tetapi tidak mampu membawa perubahan dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal ini karena menurut Saldi Isra AAUPB tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Oleh karena itu pelanggarnya tidak adapat dikenakan sanksi. Keinginan menjadaikan good and clear government ke dalam norma hukum baru dimulai setelah Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997 yang diikuti dengan jatuhnya rezim orde baru pada bulan Mei 1998. Upaya ini dapat dilihat dengan adanya Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian diikuti dengan diterbitkanya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Lukow, 2013) Secara teori good governance dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut

keperluan

masing-masing.

Sehingga

diadakannya

pengelolaan

keuangan

daerah

dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Suprayogi, 2010). Yang merupakan slah satu prinsip dari good governance. Ristanti dkk. (2014). Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan adanya good governance timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekan good governance.15 Good Governance telah menjadi wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di dunia yang tidak dapat dilepaskan dari tulisan David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya “Reinventing Government How the Enterpreneurial Spirit the Public Sector” pada tahun 1992 dalam Lukow, 2013. Pembahasan Penerapan Good Governance Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. (Sumodiningrat, 1999: 251) menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (Azlam dkk 2012). Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik atau amanah (good governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap.MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Zeyn, 2011) Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society) (Osborne dan Geabler, 1992; Lundqvist, 2001) dalam Zeyn (2011). Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governace (Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) adalah (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat; (3) akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi. (Zeyn ,2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Broadbent, 1999). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Zeyn (2011). Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK; 2005). Dalam Zeyn (2011). Dalam SPAP (KK, 2005), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam Zeyn (2011). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PSAP KK,2005). Dalam Zeyn (2011). Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Arja Sadjiarto, 2000). Dalam Zeyn (2011). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada rakyat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993), Mahmudi, (2005: 10), dan Syahrudin Rasul (2003), mengemukakan salah satu

akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembagalembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Zeyn (2011). Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pentanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tamosi, 1999). Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan. Zeyn (2011). Akuntabilitas

keuangan

merupakan

pertanggungjawaban

lembaga-lembaga

publik

untuk

menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21). Tahaptahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36). Dalam Zeyn (2011). Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Dengan mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan

maka

diharapkan

laporan

keuangan

pemerintahan

akan

dapat

diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PSAP, 2005) dalam, 2011). Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Rencana Kerja Anggaran (RKA) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja. Penyusunan RKA

berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (Zeyn, 2011). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik dimana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan (Permendagri no 13, 2006). (Zeyn, 2011). Kesimpulan dan Saran Dalam rangka mencapai good governance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good governance: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan (manajemen) public dengan landasan legal formal nyata. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada kemampuan menjawab (answerability) dan konsekuensi (consequences) atas penyelenggaraan kepemerintahan sebagai sebuah respon pemerintah secara periodik atas setiap pertanyaan-pertanyaan (keluhan) publik dan konsekuensi yang harus diterima oleh aparatur publik ke depan sebagai tindakan tanggung-gugat peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan program (kebijakan) serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan aspek: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dengan keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, maka akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun pelaksanaan program (kebijakan) sektor publik. Sementara prinsip terakhir adalah partisipasi. Partisipasi menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan secara aktif akan menjadi media interaksi dan kerjasama yang baik, sharing informasi dan pengalaman antara pemerintah dengan semua komponen stakeholders-nya dalam pengambilan keputusan, baik yang dilakukan secara langsung (keterlibatan individu) atau secara tidak langsung, yaitu melalui representasi kolektif seperti LMS, lembaga adat, kelompok kepentingan dan infrastruktur sosial politik yang lainnya.

Daftar Pustaka Duadji Noverman. 2012. “Good Governance dalam Pemerintah Daerah “.Vol. 28 No. 2. 201-209 Desember, 2012 Lukow Seftian. 2013. “Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado” Vol. 1 No. 5. Desember 2013 Zeyn Elvira. 2011. “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. ISSN 1411-514X. Vol 10 No 1. Juni 2011. Ristanti Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati, Edy Sujana. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance”. Vol. 2 No. 1. Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. “Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh” . ISSN 2302-0164. Vol. 1 No. 1. Agustus 2012.

Kharisma Bayu. 2014. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan”. Vol.19 No.1. Februari 2014.