Pepp

Prospek Penyuluhan Pertanian Pasca UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2006

Disampaikan oleh Irwan Effendi Dosen Fakultas Pertanian Unila

LATAR BELAKANG  Penyuluhan adalah pendidikan non formal bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.  Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 penyelamat bangsa ini adalah petani yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan,  Di era otonomi daerah pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mengalami kemunduran yang sangat parah, padahal kita pernah mengalami swasembada beras di era tahun 80 an.

Masalah  Lembaga legislatif dan eksekutif kurang perhatiannya terhadap kelembagaan penyuluhan.  Biaya operasional penyuluh sangat minim.  Jenjang karir penyuluh tidak jelas.  Banyak penyuluh pertanian alih profesi.  Kepercayaan petani terhadap penyuluh berkurang.  Nilai tukar produk pertanian sangat rendah.  Dan lain-lain

Ringkasa isi UU RI No. 16 tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

  

Bab I Ketentuan Umum Sistem penyuluhan pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan : pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan Bab II. Asas Tujuan dan Fungsi* Penyuluhan berasaskan demokrasi, manfaat kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumbar daya manusia dan peningkatan modal sosial Fungsi sistem penyuluhan Memfasilitasi, mengupayakan kemudahan, meningkatkan kemampuan, membantu pelaku utama dan pelaku usaha, membantu menganalisis dan memecahkan masalah, menumbuhkan kesadaran, dan melembagakan nilai-nilai budaya secara berkelanjutan

Batang Tubuh UU SP3K No 16 Tahun 2006     

Bab I. Bab II. Bab III. Bab IV. Bab V.

Ketentuan Umum Asas Tujuan dan Fungsi Sasaran Penyuluhan Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Penyuluhan (PNS, Swasta dan Swadaya)* kecuali sertifikat  Bab VI. Tenaga Penyuluh  Bab VII. Penyelenggaraan (Izin materi)  Bab VIII. Sarana dan Prasarana  Bab IX. Pembiayaan  Bab X. Pembinaan dan Pengawasan  Bab XI. Ketentuan Sanksi  Bab XII. Ketentuan Peralihan  Bab XIII. Ketentuan Penutup

PEMBAHASAN DUA MACAM PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN/ATAU PEDESAAN : • PENDIDIKAN PENYULUHAN (EXTENTION EDUCATION) • PEMBANGUNAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT).

PERBEDAAN 

PENDIDIKAN PENYULUHAN MERUPAKAN PENDEKATAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMBANTU ORANG-ORANG AGAR DAPAT MEMBANTU DIRINYA SENDIRI. PEMBANGUNAN MASYARAKAT UNTUK MEMBANTU KELOMPOK MASYARAKAT.



PENDIDIKAN PENYULUHAN: PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH INDIVIDU, PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENEKANKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KELOMPOK ATAU WAKIL KELOMPOK

UU Sistem Penyuluhan mengisyaratkan pendekatan pembangunan pertanian mengutamakan pengembangan masyarakat agar sasaran penyuluhan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di bidang pertanian PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN ADALAH KEIKUTSERTAAN PETANI DALAM PROSES

:

1. Merencanakan pembangunan, 2. Memikul beban pembangunan, 3. Melaksanakan pembangunan, 4. Mengawasi dan menilai proses & hasil pembangunan 5. Memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan

Gambar 1. Katagori Partisipatif  Manifulasi  Terapi Informasi

 Konsultasi  Penentraman

Domestikasi

Partisipasi Semu Bantuan

 Kemitraan  Delegasi Kekuasaan

Kooperasi

 Kontrol Massayarakat

Pemberdayaan

Partisipasi Asli

PENGERTIAN PEMBERDAYAAN UPAYA PEMBERDAYAAN.  Membantu petani menjadi mandiri, bukan tergantung kepada orang lain.  Membantu petani menjadi pemain utama (subjek) bukan pembantu atau penonton.  Menerima imbalan dari proses keterlibatannya. UPAYA MEMBERDAYAKAN ITU TERDIRI DARI : • •

Alam, (Tanah, Air, Iklim, Mineral, dan Lainlain). Manusia, (petani dengan Sikap, Ketrampilan dan bakatnya)

PROSPEK PASCA UU SPP Untuk Petani  Akan ada pendampingan petani yang lebih profesional  Pembangunan pertanian dan lingkungan hidup akab baik  Tingkat Produktivitas dan Pendapatan petani akan meningkat  Petani dan keluarganya akan lebih sejahtera. Dengan catatan:  Penyuluhan pertanian hanya salah satu syarat pembangunan pertanian untuk itu 4 syarat yang lain harus dipenuhi yaitu transportasi yang lancar, teknologi yang baik, tersedianya saprotan, pasar dan harga hasil pertanian mendukung serta tersedianya kredit usahatani

PROSPEK PASCA UU SPP Untuk Penyuluh

 Jenjang karir penyuluh ada kepastian dan kejelasan  Ada landasan hukum penyuluh dalam mengajukan anggaran kepada pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota  Peningkatan pendapatan penyuluh, Selain gaji ada tunjangan fungsional, profesi, dan biaya operasional  Penyuluh pertanian PNS setelah pensiun dapat menjadi penyuluh swasta ataupun swadaya Penyuluh harus profesional dituntut kerja keras, kreatif, inovatif, menguasai teknologi, informasi, ekonomi, hukum dan pelestarian lingkungan

Penyuluh Profesional 1. 2. 3.

Harus menjadi anggota organisasi profesi penyuluh Memiliki sertifikat sebagai tenaga penyuluh yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Ada uji kompetensi penyuluh dalam memperoleh sertifikat sebagai penyuluh profesional yang berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh

a

Sosialisasi UU SP3K Pertanyaan/Tanggapan Kelembagaan penyuluhan Badan koordinasi Badan Pelaksana Bagaimana menggabungkan Penyuluh di BPTP Rekomendasi panjang, siapa yang memberikan rekomendasi Sanksi yang diberikan kpd penyuluh akan membatasi ruang gerak kita, Tunjangan profesi angin segar kepada penyuluh Payung penyuluh. Pertanyaannya. Kabupaten akan buat Badan Pelaksana didaerah Rekomendasi tidak gampang diberikan bagaimana sanksi siapa yang akan menjatuhkan sanksi Harapan sbg ketua penyuluhan segera melaksanakan amanat uu sp3k UUSP3K pasal 13 Badan penyuluhan kabupaten dipimpin oleh eselon IIa