Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.docx

PENYELESAIAN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dalam pelaksanaan undang - undang perpajakan dimungkinkan juga adanya upaya hukum dengan nama banding apabila wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh dirjen pajak seperti dijelaskan pada uraian diatas yang dapat diajukan kepada peradilan pajak dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Sejak berlakunya undang – undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak, selain upaya hukum banding yang dapat dilakukan wajib pajak atas keputusan keberatan yang dikeluarkan dirjen pajak kepada BPSP, wajib pajak juga dapat mengajukan upaya hukum dengan nama gugatan yaitu gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak seperti pelaksanaan surat paksa, penyitaan dan lelang dilakukan berdasarkan undang undang penagihan pajak. Dalam sejarahnya peradilan pajak dengan nama BPSP merupakan lembaga pengganti dari lembaga yang sebelumnya sudah pernah ada yaitu majelis pertimbangan pajak yang diatur dalam staatsblad nomor 29 tahun 927 tentang peraturan pertimbangan pajak. Keberadaan lembaga BPSP merupakan amanat dari pasal 27 UU KUP yang putusannya bersifat akhir dan berkekuatan hukum tetap sertya bukan merupakan tata usaha Negara. Menurut pasal 1 UU BPSP yang dimaksud dengan banding adalah upaya hukum terhadap keputusan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan perundang undangan perpajakan.