Pentingnya Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Negeri.docx

PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI Pentingnya Pendidikan Pancasila di Fakultas Kedokteran BAB I PENDAHULUAN a.

Latar Belakang

Semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebabkan tuntutan-tuntutan hidup terus bertambah. Persaingan-persaingan dalam kehidupan tak dapat dihindari, terutama di dunia kerja. Arus globalisasipun turut andil dalam memperkeruh suasana ini, budaya dan gaya hidup asing mulai menyusup dalam sendi-sendi kehidupan bangsa, sehingga masalah menjadi sangat kompleks karena nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila juga mulai ditinggalkan. Masa depan bangsa kini bergantung pada bibit-bibit unggul generasi muda. Dalam upaya mempersiapkan bibit-bibit unggul penerus bangsa yang nantinya diharapkan dapat memimpin dan mengarahkan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik, pemerintah menyisipkan kembali semangat Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, pancasila menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan, tujuannya agar nilai-nilai Pancasila ini dapat diresapi dan dihayati oleh pesarta didik sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada era sekarang, dimana rasa nasionalisme sudah banyak ditinggalkan, pelajaran Pendidikan Pancasila yang ditanamkan sejak bangku Sekolah Dasar tak dapat diandalkan.

Banyak mahasiswa,

yang berperan

sebagai

motor

pergerakan

mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, sehingga terkesan seperti kaum terdidik dengan moral yang kurang baik. Hal ini tercermin dari aksi demonstrasi di jalan yang terkadang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila harus tetap diberikan pada jenjang universitas untuk membantu mahasiswa memahami perannya dalam masyarakat dan sebagai warga negara yang baik. b.

Rumusan Masalah: 1. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila dan Pendidikan Pancasila? Apa sajakah tujuan dan kompetensi yang diharapkan? 2. Apa sajakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?

3. Perlukah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi? 4. Bagaimana aplikasi Pendidikan Pnacasila didunia Perguruan Tinggi? 5. Apakah manfaat Pendidikan pancasila setelah lulus / sarjana? c.

Tujuan: 1. Mensosialisasikan

pentingnya

Pendidikan

Pancasila

di

Fakultas

Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2012. 2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran mahasiswa akan peran dan posisinya dalam masyarakat dan sebagai warga negara.

BAB II PEMBAHASAN A. DEFINISI PENDIDIKAN PANCASILA Definisi Pancasila Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Menurut berbagai sumber, pancasila memiliki banyak pengertian, diantaranya: Menurut Ir. Soekarno, pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Panitia Lima, Pancasila didefinisikan sebagai lima asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asa erat sekali, berangkaian, dan tidak berdiri sendiri. Menurut Prof. Drs. MR Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Selain itu, pada lambang negara RI ‘Garuda Pancasila’, definisi Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Definisi Pendidikan Pancasila Pendidikan pancasila merupakan pendidikan dasar dengan pancasila dan undangundang dasar 1945 yang melandasi pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk mengarahkan perhatian pada moral bangsa yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Pendidikan Pancasila Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku

yang mendukung

kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku: Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya.

2.

Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.

3.

Mengenali

perubahan-perubahan

dan

perkembangan

ilmu

pengetahuan,

teknologi dan seni. 4.

Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan

mampu memahami, menganilisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kompetensi Yang Diharapkan Dari Kuliah Pendidikan Pancasila Dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan,

perilaku

yang

mendukung

kerakyatan

yang

mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kompetensi

yang

diharapkan

dari

pendidikan

pancasila

diartikan

sebagai

seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran

yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sdangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun kepatutan agama serta budaya. B. NILAI-NILAI PANCASILA Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1.

Nilai dasar, yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikt banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.

2.

Nilai instrumental, yaitu nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nilai ini dapat berupa Tap MPR, UU, PP, dan peraturan perundangan yang ada untuk menjadi tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.

Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam

Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai dasar ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. 1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang tak bertuhan. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan

perbuatan

untuk

taat

pada

perintah

Tuhan

dan

menjauhi

laranganNya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai

ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Manusia

perlu

diperlakukan

sesuai

dengan

harkat

dan

martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. 3. Nilai persatuan Indonesia, mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sesanti ”Bhinneka Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan

adalah

nilai

yang

amat

mendasar

yang

diharapkan

oleh

seluruhbangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam UUD 1945 dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 dan peraturan perundangundangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara. C. PERLUNYA PENDIDIKAN PANCASILA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI NON SOSIAL Mahasiswa juga penting mempelajari pendidikan pancasila, karena pendidikan pancasila, khususnya untuk mahasiswa di perguruan tinggi mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan,

perilaku

yang

mendukung

kerakyatan

yang

mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun manfaat pendidikan pancasila untuk mahasiswa antara lain: 

Agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.



Agar

mahasiswa

mampu

berpartisipasi

dalam

upaya

mencegah

dan

menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. 

Agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal.



Agar mahasiwa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi.



Agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.



Agar

mahasiswa

(berkeadaban).

mampu

meletakkan

nilai-nilai

dasar

secara

bijak

D. BENTUK APLIKASI PENDIDIKAN PANCASILA PADA MAHASISWA Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan kepada warga negara Indonesia sejak duduk di bangku SD, SMP, SMA bahkan di bangku perkuliahan. Materi yang diberikan bertahap dari materi ringan hingga yang kompleks berdasarkan tingkatannya. Pemberian materi Pendidikan Kewarganegaraan ini sangat penting karena sebagai warga negara Indonesia harus mengenal negara sendiri untuk bekal ikut serta dalam pembelaan dan pertahanan keamanan negara sesuai dengan UUD 1945. Sebenarnya materi Pendidikan Kewarganegaraan tidak harus dipelajari di sekolah formal akan tetapi sekarang banyak sekali media-media seperti media cetak, TV, radio terutama media online yang menyampaikan informasi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan,

Undang-undang

dan

hal

lain

yang

berkaitan

dengan

kewarganegaraan. Belajar di sekolah maupun belajar sendiri dengan media-media yang ada tentang kewarganegaraan dan kebangsaan memang baik akan tetapi yang lebih efektif adalah dengan mempraktikannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata nya adalah ketika di bangku sekolah, siswanya sudah mengikuti kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara, para siswa akan mengenal bendera negara Sang Merah Putih, diperdengarkan UUD 1945, diperdengarkan lagu-lagu nasional dan yang paling penting adalah ditanamkan jiwa nasionalisme dalam diri siswa. Semakin tinggi tingkatan pendidikan seseorang maka pengaplikasian pendidikan kewarganegaraannya pun semakin kompleks dan meluas seperti permasalahan yang dibahas ini tentang organisasi di Fakultas Kedokteran. Banyak yang berasumsi bahwa mahasiswa tidak perlu lagi belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan lebih-lebih di jurusan-jurusan eksakta seperti kedokteran. Akan tetapi pada kenyataannya, sadar atau tidak para mahasiswa itu dengan sendirinya belajar tentang kewarganegaraan melalui kegiatan organisasi mereka. Atau mungkin lebih tepat sebagai hasi pembelajaran mereka tentang pendidikan kewarganegaraan di bangku sekolah. Organisasi adalah sebuah wadah sekumpulan orang-orang yang memiliki visi, tujuan dan misi yang sama untuk kepentingan bersama. Organisasi memiliki unsure-unsur seperti ketua dan jabatan structural di bawah ketua, anggota, tempat atau kantor organisasi, simbol atau lambang, hymne atau mars organisasi, dasar ideologi dan

yang tidak kalah penting adalah konstitusi atau dasar hukum yang mengatur dan mengikat setiap anggota organisasi tersebut. Apabila diperhatikan maka sebenarnya organisasi adalah miniatur dari negara. Atau dengan kata lain Negara adalah suatu organisasi raksasa yang memiliki Pimpinan (Presiden), Ideologi (Pancasila bagi Indonesia), wilayah (dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau We sampai Pulau Rotee), konstitusi (UUD 1945), rakyat, lambang garuda, bendera Sang Merah Putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka apabila seseorang berorganisasi secara tidak langsung sadar atau tidak sadar

orang

tersebut

sedang

belajar

bernegara

dan

memelajari

bahkan

memraktikan teori Pendidikan Kewarganegaraan. Ada banyak sekali organisasi di suatu universitas dan organisasi itu dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu. Berdasarkan asalnya organisasi itu dibedakan menjadi organisasi ekstra universitas yang berasal dari luar universitas dan sebagian besar juga ada di universitas-universitas lain dan organisasi intra sekolah yang berasal dari dalam universitas itu sendiri. Ada juga organisasi keagamaan, organisasi sesuai dengan minat misalnya pecinta alam, olahraga, seni dan lain sebagainya. Ada juga organisasi yang bergerak di bidang jurnalis maupun akademis. Dalam berorganisasi maka mahasiswa akan belajar menempatkan diri sesuai dengan jabatan dan peran. Baik sebagai ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota. Mahasiswa akan belajar berpolitik, berkumpul dalam suatu forum tertentu dan tentunya masing-masing organisasi melaksanakan program kerja yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dari sini lah para calon pemimpin bangsa ini akan belajar menerapkan Pancasila dalam setiap melaksanakan program kerja. E. MANFAAT PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK BEKAL PROFESI Setiap insan berhak untuk sehat, hal ini sesuai dengan pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Untuk memenuhi hak tersebut, maka diperlukan sarana-sarana kesehatan yang didukung tenaga medis yang profesiona, sarana-sarana tersebut antara lain: 1. Institusi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan poliklinik, rumah bersalin, praktik dokter, praktik bidan atau perawat, dan lainnya.

2. Sumber daya manusia kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, dan lain sebagainya. 3. Sistem manajemen pelayanan kesehatan. 4. Ekonomi kesehatan. 5. Teknologi kesehatan. 6. Kebijakan atau politik kesehatan. Salah satu sarana tersebut adalah dokter, dapat dikatakan bahwa dokter adalah “Leader” dalam pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan kewajiban profesinya, dokter terikat oleh hukum kedokteran. Kajian hukum kedokteran dari kaca mata hukum normatif tersebut mengandung arti bahwa hukum kedokteran dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: 1) Aspek administrasi hukum kedokteran, 2) aspek perdata hukum kedokteran, dan 3) aspek pidana hukum kedokteran. Ketiga aspek tersebutlah yang mengikat perilaku dokter dalam menjalankan profesinya. Dokter harus melengkapi perilakunya sesuai dengan tata aturan tersebut agar tidak dikatakan melakukan “malpraktik” aspek hukum. Dokter dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada Undang-undang Praktik Kedokteran ( UU Pradok). UU Pradok ini dimaksudkan untuk melindungi pasien bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu pula dengan tenaga medis, UU ini juga berfungsi untuk mengatur paraktik kedokteran agar pasien tidak dapat semena-mena terhadap tenaga medis. Sehingga jelaslah disini bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, bahwa hukum tidak memihak salah satu pihak yang dalam hal ini adalah dokter dan atau pasien. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut mengandung maksud bahwa semua warga Negara berhak atas perlindungan hukum atas diri, pribadi, jiwa, kehormatan, dan harta bendanya.

PENUTUP Kesimpulan Mahasiswa sebagai motor pergerakan perubahan sudah seharusnya memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menempatkan diri ditengah masyarakat dan sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, pemberian mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Negeri sangat penting. Selain untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan pada mahasiswa, juga berfungsi sebagai sarana pengembangan karakter dan daya juang mahasiswa.