Pentingnya Menerapkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (fix).docx

JUDUL PAPER “ PENTINGNYA MENERAPKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK GENERASI MENDATANG”

Oleh : Wahyu Sufa Ramadhan / 3211417094

( Dibuat guna memenuhi tugas pertengahan semester mata kuliah Pengantar Lingkungan ) Dosen Pengampu : Dr. Ir. Ananto Aji, M.S

PRODI GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya, Paper Pengantar Lingkungan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai nilai tugas pertengahan semester mata kuliah Pengantar Lingkungan. Penulis mengucapakan terima kasih kepada beberapa pihak diantaranya: 1. Bapak Dr. Ir. Ananto Aji, MS selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Lingkungan 2. Orang tua kami yang telah mendukung penyusunan paper ini, baik secara moral maupun material 3. Teman-teman rombel 2 Geografi 2017 dan semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan paper ini Dalam penyusunan modul ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan secara struktur serta isi mungkin terlalu sederhana. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 27 September 2018

Penulis,

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakan upaya pembangunan baik secara fisik dan non-fisik dalam segala sektor dan aspek yang ada di indonesia. Dalam kaitannya pembangunan secara fisik dapat dilihat pada sekarang ini banyak sekali pembangunan pada sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor energi sumber daya dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk pembangunan non-fikik dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam hal peningkatan kualitas kesehatan, pemerbaikan sistem pendidikan, pengembangan potensi sumber daya manusia dan masih banyak lagi diantaranya. Selain pemerintah yang turun tangan sendiri untuk mensukseskan progam-progam pembangunan, pemerintah juga menggandeng pihak swasta dalam penglolan pembangunan. Hal itu terbukti dengan pemberian izin, pemberian kekuasaan dalam kaitan pelaksaanan, pemberian legalitas pemanfaatan suatu sumber daya dan masih banyak lagi diantaranya oleh pemerintah. Melihat peristiwa pembangunan tersebut maka akan terasosiasikan dengan pembangunan berkelanjutan. Tetapi pada kenyataan sekarang di lapangan, banyak pembangunan-pembangunan baik yang dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta masih jauh dari kata pembangunan berkelanjutan. Itu artinya pembangunan-pembangunan yang dilakukan hanya memperhatikan bagaimana pembangunan yang dilakukan bisa berguna pada sasaran yang dituju saat itu tanpa memikirkan bagaimana generasi mendatang dapat turut merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Bisa jadi, pembangunan yang dilakukan pada saat itu justu akan berdampak negatif atau membahayakan generasi mendatang dalam aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, pentingnya menerapkan paradigma pembangunan berkelajutan bagi keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang dalam hal ini adalah kelestarian lingkungan hidup perlu diperhatikan dan di representasikan oleh semua pihak. Berkaitan dengan hal tersebut maka kami dengan sadar dan paham mengangkat tema ini dengan judul “PENTINGNYA MENERAPKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK GENERASI MENDATANG”

B. Fokus Masalah Peper kami ini ingin mengajak kita semua mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah suatu hal yang sangat krusial dan urgent, yang dampaknya dikemudian hari akan menimbulkan dampak negatif atau mungkin dapat mendatangkan sebuah bencana bagi keberlangsungan generasi masa mendatang. Dalam kasus tersebut, kami akan membatasi dan menekankan fokus pembahasan yang hendak kami kupas pada keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang atau dalam istilah singkatanya tentang lingkungan hidup yang berkaitan komponen biotik dan abiotik. Berikut adalah gagasan-gagasan untuk memahami fokus paper kami : 1) Apa itu Pembangunan Berkelanjutan ? 2) Apa itu lingkungan hidup ? 3) Apa tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) ? 4) Faktor-faktor Lingkungan apa saja yang mempengaruhi Pembangunan Berkelanjutan ?

C. Fokus Analisis Dalam peper ini nantinya pada bagian klimaks akan menganalis dari tinjauan pustaka, data-data resmi, dan kenyatan di lapangan yang di compare dan menghasilkan hasil akhir dari berupa analisis. Untuk karena itu maka fokus analisis kami adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Keterkaitan Penerapan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Dengan Keberlangsungan Kelestarian Lingkungan Hidup Untuk Generasi Mendatang ? 2) Sejauh Mana Peran Yang Dilakukan Negara Indonesia Dalam Mengimplemtasikan Paradigma

Pembangunan

Lingkungan Hidup ?

Berkelanjutan

Untuk

Keberlangsungan

Kelestarian

ISI A. Penguraian Fokus Masalah Pembangunan Berkelanjutan Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkanalkan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) sebagaimana tertuang dalam Our Common Future atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) dalam world conservation strategy mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Sementara itu Food and Agriculture Organization (1995) melalui komisi perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan pengelolaan sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi seperti tanah, air, tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan, menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah segala hal yang berada pada sekitar kita dan mempunyai perilaku yang berpengaruh baik terhadap kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak langsung ataupun berpengaruh terhadap makhluk hidup lain. Semua unsur yang ada memerlukan keseimbangan dalam pelaksanaannya. Karena jika tidak, unsur tersebut akan menjadi sebuah bencana bagi keberlangsungan lingkungan hidup suatu lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG,s) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium

atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara. Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:  Tujuan 1 Tanpa kemiskinan – Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.  Tujuan 2 Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

 Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.  Tujuan 4 Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.  Tujuan 5 Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.  Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.  Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.  Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Memproosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.  Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.  Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.  Tujuan 11 Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.  Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.  Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.  Tujuan 14 Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.  Tujuan 15 Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.  Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.  Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Faktor-Faktor Lingkungan Apa Saja Yang Mempengaruhi Pembangunan Berkelanjutan Faktor-faktor lingungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan mencakup sebagai berikut: 

Faktor Tersedianya Sumber Daya yang Cukup Ketersediaan sumber daya menjadi faktor terpenting dalalm pembangunan,

karena bisa dikatakan bahwa sumber daya merupakan bahan utama. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman sumber daya terancam mengalami kelangkaan sehingga dalam pengelolaannya harus dilaukan secara efeisien yaitu dengan melakukan daur ulang. Usaha untuk menaikkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sangatlah penting dilakukan terutama untuk sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya.Oleh karena itu dalam pengelolaan sumber daya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1.

Penggunaan secara berlebihan terhadap sumber daya yang dapat

diperbaharui dapat mempercepat penyusutan sumber daya bahkan akan cepat habis. 2.

Penggunaan sumber daya dalam jumlah yang besar akan meningkatkan

tingkat pencemaran yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. 

Mencari sumber daya alternative

Kualitas lingkungan Kualitas lingkungan hidup yang baik mempunyai potensi dalam perkembangan

kualitas hidup yang tinggi. Dengan demikian semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mana mampu menopang keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. 

Faktor Kependudukan Faktor kependudukan merupakan salah satu unsur yang bisa menjadi beban

sekaligus berpotensi untuk menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Penduduk atau masyarakat menjadi titik pusat dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sebenarnya adalah sebagai subjek dan juga objek pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah justru akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan

kualitas penduduk dengandaya dukung alam dan dan daya tampung lingkunganyang semakin terbatas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara diperlukan penduduk yang memiliki kemampuan yang tinggi dan berkualitas. Dengan begitu pengelolaan segala potensi sumber daya alam yang ada dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran, efisien, maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Apabila hal ini terwujud diharapkan terbentuk keseimbangan dan keserasian lingkungan.

B. Penguraian Fokus Analisis Keterkaitan Penerapan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Dengan Keberlangsungan Kelestarian Lingkungan Hidup Untuk Generasi Mendatang Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama. Kemudian Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhannya sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, paradigma pembangunan berkelanjutan dapat didipahami dengan artian bahwa sebuah konsep cara pandang dan berfikir bahwa melakukan sebuah pembangunan harus tidak hanya memikirkan ketercukupan generasi saat ini tetapi harus juga memikirkan untuk generasi mendatang agar tetap dapan merasakan dari sebuah apa yang dirasakan saat ini terkhusus masalah lingkungan hidup Sedangakan Pelestarian Lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup semua mahluk hidup. Jika paradigma tersebut dikaitkan dengan keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang, maka sangat berkaitan. Karena secara harafiah paradigma ini akan turut serta dan berperan besar tentang bagaimana mewujutkan sebuah lingkungan hidup tetap lestari demi kepentingan saat ini dan masa mendatang. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa tujuan dari sebuah pembangunan berkelanjutan itu apa dan seperti apa yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya. Kita semua tahu bahwa penting bagi kita semua untuk tut serta dalam memerhatikan kelestarian lingkungan, tetapi itu sajatidak cukup jika tidak dibarengi dengan penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan bagi kita semua.

Sejauh

Mana

Peran

Yang

Dilakukan

Negara

Indonesia

Dalam

Mengimplemtasikan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Untuk Keberlangsungan Kelestarian Lingkungan Hidup Sejauh ini peran indonesia dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menggapi SDG’s atau Subtinable Devolopment Goals. Dimana pemerintah indonesia fokus pada beberapa tujuan itu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sudar tercermin dari Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah diatur sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ketentuan pokok tentang sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 UUD NKRI 1945. Selain peraturan tersebut, ada seperangkat peraturan yang lain yaitu Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-undang No.5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok Kehutanan yang kemudian digantikan dengan Undang-undang No.41 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-undang No.11 tentang Pengairan, TAP MPR No/IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 UUD NKRI 1945 memberikan penegasan terhadap 2 hal yang meliputi: a. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terakandung didalamnya. Hal ini berarti negara mempunyai “hak menguasai”. Hak ini berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia. b. Memberikan

kebebasan

kepada

warga

negara

untuk

memanfaatkan

dan

mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung maksud bahwa warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan sumber daya alam yang ada. Kemakmuran yang diperoleh dari penggunaan sumber daya alam tidak hanya menjadi hak dari generasi sekarang ini saja melainkan anak cucu kita sebagai generasi mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemakmuran yang ingin dicapai diwujudkan dengan sistem “transgeneratio”. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh kemakmuran harus berkesinambungan atau berkelanjutan dan sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan diuraikan secara jelas dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 33 dari Undang-undang ini menegaskan bahwasannya:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk suebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan” yang meliputi: a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasnya yang cukup dan persebaran proporsional. b. Mengoptimalkan fungsi hutan seperti fungsi komunikasi, fungsi hutan lindung, dan fungsi produksi. Hal ini bertujuan untuk menapai manfaat lingkungan sosial,budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari c. Meningkatkan daya dukung DAS d. Peningkatan kemampuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu mencitpakan ketahanan sosial dan ekonomi serta perubahan akibat eksternal e. Serta menjamin adanya distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang No 41 tahun 1999 menganut prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau “Suistainable forest management” dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan kehutanan oleh negara ataupun warga negara. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada mengingat peran sumber daya alam yang mampu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas, adil serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah memberikan wewenang kepada daerah melalui otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan. Dewasa ini pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mana ditujukan pada upaya: a. Melakukan pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Teknologi yang diapakai diamin tidak smapai merusak kemampuan sumber daya untuk pembaruannya. b. Menegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. c. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bertahap yang disesuaikan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. e. Menerpakan penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efektif. f. Memelihara kawasaan konservasi yang sudah ada serta menetapkan kawasan konservasi yang baru di wilayah tertentu. g. Mengajak masyarakat untuk turun serta dalam menanggulangi pernasalahpernasalahan lingkungan global.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa Indonesia sudah melakukan pengembangan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan nasional serta menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup meskipun sebaatasa dalam peraturan hukum. Secara umum bisa dikatan bahwa Indonesia mempunyai landasan formal yang cukup untuk melaksanakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya pembangunan nasional dalam berbagai sektor baik sektor yang berkenaan dengan sumber daya alam pada sektor umum ataupun sektor yang bersifat khusus seperti sektor kehutanan dan lainlain. Akan tetapi dalam realitanya semua kebijakan yang sudah dirumuskan dalam hukum formal belum sepenuhnya terlaksana. Pembangunan yang dilakukan di masa sekarang ini cenderung merusak alam, eksploitasi secara besar-besaran, dan kurang memperhatikan masih generasi yang akan mendatang. Generasi penerus harus diberi kesempatan untuk berekpresi menuangkan ide kreatifnya dalam mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan harus mampu mengubah perspektif jangka pendek menjadi perpektif jangka panjang. Keuda, pembangunan bekelanjutan memperlemah posisi dominan aspek pembangunan ekonomi dan menempatknnya yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Ketiga, penggunaan skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi, serta melalui metode pengalokasian sumber daya yang efisien. Keempat, mekanisme pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan tidak diperhitungkan dalalm penentuan harga pasar, kelima, pemerintah harus bisa mengoreksi kegagalan pasar melalui kebijakan yang tepat, dan untuk mewujudkan hal ini memerlukan komitmen pemerintah secara penuh dalam melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Terdapat tida domain atau daerah utama dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi (Hikmat, 2000:1). Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (social development);(2) pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development); (3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (people centered development), Ketiga paradigm tersebut akan terintegrasi sehingga terbentuklah pradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Sumber: Hikmat, 2000:15

Pembangunan bekelanjutan tampil sebagai konsep atau pendekatan baru dan juga sebagai koreksi atas kebijakan-kebijakan atau strategi pembangunan yang dianut seusai peran dunia dua sampai dasawarsa 1980-an, yang mana dinilai gagal mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat masa kini, maupun umat manusia di masa mendatang. Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks sehingga dalam perumusah pengertiannya pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Haris (dalam Fauzi:2004:7) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman:1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan dengan tujuan memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menhindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang memungkinkan untuk merusak produksi pertanian dan industri.2)Keberlanjutan lingkungan yaitu sistem keberlanjutan lingkugan yang harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi;3) keberlanjutan sosial yang diartikan

sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik  Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Di Indonesia prinsip pembangunan bekelanjutan sudah cukup kuat terutama dilakukan oleh perusahaan-perusahan yang memiliki investasi besar di Indonesia. Jika dahulu perusahaan tersebut kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, akan tetapi dengan adanya pemberlakukan

pembangunan

bekelanjutan

perusahaan-perusahaan

sudah

mampu

menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial. Saat ini, perusahaan yang berproduksi di Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan hukum dan standar nasional yang berlaku. Hal ini juga dibarengi dengan pemberlakuan beberapa standar Internasional yang berlaku dan di dalamnya menyaratkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi kebijakan nasional. Beberapa perusahaan telah melakuan konsulitasi publik yang melibatka LSM dan pemerintah terkait aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut dapa dibuktikan dari kasus-kasus yang terjadi. Perusahaan kelapa sawit sekarang sudah mengacu pada srtandar Roundtable Sustainable Oil Palm Oil (RSPO). RSPO menjadi standar internasional dan berlaku diberbagai negara terutama di Indonesia dan Malaysia. Bahkan Indonesia sudah menetapkan sendiri standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dalam bidang kehutanan terdapat standar internasional Forest Stewardership Council (FSC) dan Program Endorsement Forest Certification (PEFC). Adapun standar nasional yang harus dipatuhi perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Kemudian dibidang pertambangan, terkhusus pertambangan batubara dan metal terdapat standar Internasional Council on Metal and Mining (ICMMM). Perkembangan yang begitu cepat dalam implementasi pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan swasta asing dan nasioanal menjadi kabar baik bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah meresponnya dengan memberlakukan sistem auditing yang dilakukan setiap tahun dan dilaksanakan oleh Kementerian Linkungan Hidup dan disebut sebagai Program Penilaian Peringkat Karja Perusahaan (PROPER). Hasil dari auditing sendiri akan dikategorikan berdasarkan tingkat ketaatan dan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang berlaku. Terdapat 5 kategori peringkat perusahaan berdasarkan penilaian PROPER, yaitu: 1. Kategori Emas, diberikan kepada perusahaan yang telah melakuakan pengelolaan lingkungan hidup melaui proses yang lebih dari apa yand disyaratkan dan telah melakukan

upaya 3 R (Reuse, Recycle, dan Recovery), telah memberlakukan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta upaya-upaya lain yang mendukung kepentingan masyarakat jangka panjang. 2. Kategori Hijau, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, mempunyai sistem pengelolaan lingkungan sendiri, terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan juga perusahaan serta telah melakukan upaya 3R. 3. Kategori Biru, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dalam kategori ini juga diberlakukan penilaian Biru Minus, artinya perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ada beberapa upaya yang belum mencapai hasil sesuai dengan persyaratan yang tercantum di Undang-undang. 4. Kategori Merah, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup tetapi baru sebagian mencapai hasil yang dipersyaratkan dalam undangundang. Sama halnya seperti kategori biru, dalam kategori Merah juga diberlakukan penilaian merah minus yang akan diberikan bagi perusahaan yang baru sebagian kecil mencapai hasil. 5. Kategori Hitam, diberikan kepada perusahaan yang belum melakuan upaya pengelolaan linkungan hidup yang artinya perusahaan tersebut berpotensi mencemari lingkungan.

Munculnya beberapa standar nasional dan internasional yang berkaitan dengan lingkugnan hidup dan sosial yang berkelanjutan menunjukan bahwa Indonesia sudah lebih menguatkan paradigma pembangunan berkelanjutan melalui implementasi dari beberapa sektor lingkungan. Bahkan sekarang ini sudah terbangun komunikasi dialogis antara perusahaan, pemerintah, dan LSM yang mana sudah sampai tahapan untuk mempertajam substansi dalam praktik-praktik pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, kita tidak boleh puasa dengan kondisi saat ini. Justru kita harus lebih memperkuat tindakan-tindakan nyata demi membangun Indonesia menjadi negara maju.

KESIMPULAN

Permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan tekonologi. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berasaskanan lingkungan hidup pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, manusia berada pada posisi sentral sahingga pelaksanaan pembangunan dan hasil dan hasilya tidak boleh mengabaikan dimensi manusianya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada segi manusia pada masa sekarang pada umumnya dan manusia masa mendatang pada khususnya. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Di lain pihak, pembangunan yang makin meningkat akan memberikan dampak negatif, berupa resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan rusaknya struktur dan Fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan baik masa sekarang atau pun masa mendatang. Oleh karena itu perlunya komitmen dari semua pihak dan kalangan bahwa penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan itu adalah hal yang wajib di ilhami dan diimplementasikan tidak hanya sekedar wacana dan rencana belaka. Apalagi yang di fokuskan adalah masalah lingkungan hidup yang notabenya adalah tempat dimana manusia hidup, berkembang, memenuhi kebutuhan dan melestarikan keterurunannya.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. 2017. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik-BPS. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. Studi Penyusunan Indeks Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : Bappenas Soemarwoto, Otto. 1983. Ekologi Lingkungan Dan Pembangunan. Djambatan : Jakarta Sugandhy, Aca Dkk. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Bumi Aksara : Jakarta UNDP Indonesia. 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Retrieved From UNDP Indonesia.