Penghulu Keraton.docx

  • Uploaded by: Dita oktaviani
  • 0
  • 0
  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Penghulu Keraton.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 890
  • Pages: 7
KEMUHAMMADIYAHAN dan KEAISYIYAHAN PENGHULU KERATON

Oleh :     

Layla Syakhila Eva Ardhani Paradifa Yunida Nabila Hidaya Dita Oktaviani Feby Ayu Herawati

(1710105131) (1710105132) (1710105133) (1710105134) (1710105141)

3A1 D3 Kebidanan

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Yogyakarta, 9 November 2018

2

DAFTAR ISI Contents KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... 2 DAFTAR ISI.......................................................................................................................................... 3 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 4 1.1

Latar Belakang ...................................................................................................................... 4

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................................................... 4 1.3 Tujuan .......................................................................................................................................... 4 BAB II .................................................................................................................................................... 5 PEMBAHASAN .................................................................................................................................... 5 2.1 Sejarah Kepenghuluan Keraton ................................................................................................ 5 2.2 Struktur Dan Tugas Kepenghuluan Keraton ........................................................................... 5 BAB III................................................................................................................................................... 6 PENUTUP.............................................................................................................................................. 6 3.1 Simpulan ...................................................................................................................................... 6 Lampiran Gambar ................................................................................................................................ 7

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penetapan temporal terbatas sejak tahun 1917 sampai 1937 dengan alasan bahwa status mengenai lembaga penghulu semakin mendapat perhatian pihak Belanda. Artinya penghulu pada saat itu menjalankan dua fungsi yaitu di landraad (pengadilan negeri) dan di raad agama (pengadilan agama) hingga terjadi pembatasan peran penghulu oleh pihak Belanda karena dikeluarkanya aturan baru. Penelitian ini juga memaparkan mengenai beberapa latar belakang prinsip- prinsip dan haluan dari kebudayaan serta politik yang telah memunculkan dikembangkanya tata aturan dalam negara sehingga melahirkan beberapa lembaga tertentu yang dalam hal ini yaitu mengarah pada lembaga penghulu. Melalui lembaga penghulu inilah yang nantinya timbul peradilan islam yang diketuai oleh seorang penghulu. Keberadaan aturan mengenai lembaga penghulu pada akhirnya juga menjurus pada kontra antara tradisi dan modernisasi. Hal tersebut tampak dalam praktek yang berada di dalam lingkup Kraton Yogyakarta, yaitu dalam bentuk antara budaya tradisi warisan nenek moyang dengan datangnya pola tradisi budaya Islam. Keadaan yang demikian memicu kontra di kalangan para ahli islam Belanda tentang penerapan hukum yang akan digunakan dalam mengeluarakan kebijaksanaan penghulu.

1.2 Rumusan Masalah 1.1.1 Bagaimana sejarah kepenghuluan keraton? 1.1.2 Bagaimana struktur dan tugas kepenghuluan keraton?

1.3 Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dan untuk menambah wawasan tentang kepenghuluan keraton.

4

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Kepenghuluan Keraton Sejarah lembaga Kepenghuluan Kraton Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdiri Masjid Gedhe. Adapun sejarah Masjid Gedhe tak bisa lepas dari sejarah berdiri Kerajaan Mataram. Pasca Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755), Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I mendirikan kerajaan di Yogyakarta (M.C. Riklefs, 2005: 98-99). Setelah kerajaan Yogyakarta didirikan, Masjid Gedhe dibangun di muka kraton, tepatnya di sebelah barat Alun-alun Utara. Masjid Gedhe didirikan pada tanggal 29 Mei 1773. Sang arsitek pembangunan Masjid Gedhe adalah Kanjeng Wirjakusuma di bawah pengawasan Penghulu Kraton, Kiai Faqih Ibrahim Dipaningrat (Ahmad Adaby Darban, 2000: 9). Pengelolaan Masjid Gedhe diserahkan kepada sekelompok ulama kraton. Mereka yang bertugas mengurusi masjid gedhe bermukim di sekitar masjid. Pemukiman para ulama yang mengurusi masjid inilah yang kemudian tumbuh menjadi sebuah komunitas sosial tertentu. Komunitas sosial yang terbentuk di sekeliling Masjid Gedhe saling terikat berdasarkan status sosial, agama (Islam), dan pertalian darah (Darban, 2000: 16-19). Pemukinan di sekitar Masjid Gedhe inilah yang kemudian dikenal dengan nama ”Kauman.” Nama “Kauman” sendiri berasal dari kata Arab, “qaum”, yang berarti sekelompok orang atau kumpulan warga. Istilah ”kaum” yang berasal dari kata Arab (qaum) memang identik dengan agama Islam. Kampung ini memang tempat pemukiman para kaum (qaum), yaitu orangorang yang taat menjalankan agama Islam dan mendapat tugas untuk mengurusi berbagai aktivitas di Masjid Gedhe Yogyakarta. Letak kampung Kauman di sebelah barat, di sekitar Masjid Gedhe. Masjid ini milik kraton yang dikelola oleh para takmir yang seluruh aktivitasnya dipusatkan di kantor Penghulu. Letak kantor Penghulu di sebelah utara Masjid Gedhe, dengan pintu menghadap ke selatan (halaman masjid). Dalam tradisi Jawa Islam, khususnya masyarakat Kauman, kantor penghulu disebut Pengulon.

2.2 Struktur Dan Tugas Kepenghuluan Keraton Setelah pulang dari haji, KH Ahmad Dahlan diangkat menjadi sekretaris ket. Kiai penghulu dulu menentang KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, tetapi setelah organisasi Muhammadiyah berdiri Kiai Penghulu sangat mendukung Muhammadiyah. Setelah Muhammadiyah berdiri kiai penghulu diberi nomer induk nomer 1 oleh KH Ahmad Dahlan. Penghulu sekarang dipilih oleh keraton dan tetap dengan keturunannya. Kiai penghulu saat ini adalah Ahmad musin kamaludiningrat. Kiai penghulu tugasnya selain ceramah juga mengurusi agama di keraton, menikahkan anak-anaknya sultan, semuanya yang berurusan dengan agama termasuk sekaten contohnya. Tugas penghulu sudah sejak keraton pertama berdiri, karena disini keraton islam harus mempunyai masjid utama. Tidak ada periode untuk penghulu keraton, seumur hidup hingga dirasa sudah tidak mampu baru digantikan oleh keturunannya.

5

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan Kawedanan Pengulon adalah lembaga khusus Keraton Yogyakarta yang membidangi kepenghuluan. Nama pengulon sen diri diambil dari nama penghulu dalam pelafalan bahasa Jawa. Secara struktural, kawedanan dipimpin dua pengageng, yakni Dipodiningrat sebagai pengageng I dan wakilnya atau pengageng II, yang kini dijabat oleh Kanjeng Raden Tumenggung Muhsin Kamaludiningrat yang terhitung masih adik ipar Dipodingrat. Tugas utama pengageng ialah menikahkan anak-anak Sultan. Pernikahan Sultan Hamengku Buwono X dengan GKR Hemas, misalnya, dipimpin oleh Wardan, ayah Kamaludiningrat.

6

Lampiran Gambar

7

Related Documents


More Documents from "egahmulia"