Pengertian Good Governance.docx

A. Pengertian Good Governance Istilah “Kepemerintahan” (Governance) berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Atau bisa juga diartikan: “suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa Governance berarti serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Istilah Governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance, dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance). Secara sederhana, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

Sebagian

kalangan

mengartikan

good

governance

sebagai

penerjemahan yang konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas demokrasi itu sendiri. World Bank mendefinisikan good governance sebagai “suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsipprinsip didalamnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak

1

ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance, yaitu: Pertisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dam efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis, yang secara gamblang akan dijelaskan pada penerapan prinsip good governance pada bahasan berikut.1 Pembicaraan tentang good governance dan cleant goverment identik dengan membicarakan desentralisasi dan sentralisasi bahkan adalah juga sama dengan membicarakan demokrasi dan nasionalisme, dan begitu juga dengan membicarakan pelayanan dan kekuasaan.2 B. Prinsip-prinsip Good Governance United Nation Development Program (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : 1. Partisipasi (participation). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan asprasinya masing-masing. 2. Aturan hukum (rule of law). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. 3. Transparansi (transparency). Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

1 2

Idris arief, Birokrasi Pemerintahan, (Bandung : Alvabeta,cv, 2014) hlm. 185-186. Inu kecana syafiie, Ilmu pemerintahan, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2013) hlm. 162.

2

4. Daya tanggap (responsiveness). Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 5. Berorientasi konsensus (consensus orientation). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 6. Berkeadilan (equity) Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap lakilaki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 7. Efektivitas dan Efisiensi (effectiveness and efficiency) Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas (accountability) Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders). 9. Visi strategis (strategic vision) Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

3

Keseluruhan prinsip good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. 3 Seperti dalam konsep-konsep paradigma “new publik management”, konsep “good govermance” juga menawarkan jaminan terhadap pencapaian tujuan pemerintah yang efisien dan efektif jika melaksanakan prinsip-prinsip tersebut.4 C. Unsur-unsur Good Governance Bank dunia mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Berikut ini dikemukan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut : 1. Akuntabilitas Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari governance yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan. 2. Keterbukaan Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan biasa meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan. 3. Transparansi Dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan

3 4

Idris arief, Op.cit, hlm. 190-191. Bambang Istianto, Demokratisasi Birokrasi, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013) hlm.

232.

4

kebijaksanaan pemerintah baik dipusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum. 4. Aturan hukum Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga dalam social economic transaction (transaksi sosial ekonomi). Conflict resolution berdasarkan hukum (termasuk arbitrase). Instuisi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat.5 D. Pilar-pilar Good Governance Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut : 1. Negara : a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. c. Menyediakan pelayan publik yang efektif dan bertanggung jawab. d. Menegakkan HAM. e. Melindungi lingkungan hidup. f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 2. Sektor swasta : a. Menjalankan industri. b. Menciptakan lapangan kerja. c. Menyediakan insentif bagi karyawan. d. Meningkatkan standar hidup masyarakat. e. Memelihara lingkungan hidup. f. Menaati peraturan. g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. h. Menyediakan kredit bagi pembangunan UKM. 5

Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Yogyakarta : Penerbit Ombak) hlm. 173-

174.

5

3. Masyarakat madani : a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. b. Mempengaruhi kebijakan politik. c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah. d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. e. Mengembangkan sumber daya manusia. f. Sarana berkomunikasi antara anggota masyarakat. 6

E. Asas-asas Good Governance Asas-asas di sini adalah padanan kata principles (Inggris) atau beginsel (Belanda) diartikan sebagai “an accepted or professed rule of action or conduct” atau “a basic law, axiom, or doctrine” atau basic knowledge or conceptual foundation”. Asasasas kepemerintahan yang baik dapat diibaratkan rambu lalu lintas, marka jalan, peta jalan, dan pedoman perjalanan. Asas-asas diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas urusan pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Jika dianalogikan dengan traffic management, diperlukan rambu-rambu, marka jalan dan sebagai pedoman perjalanan yang wajib ditaati oleh pengguna jalan, dengan segala enforcement-nya, agar setiap orang tiba tepat waktu ditujuan dengan selamat sentosa. Menurut Rewansyah, asas-asas pemerintahan bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan penyelenggara dalam menjalankan pemerintahan. Dalam wacana good governance, banyak pihak yang mempertukarkan antara asas dengan prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Indikator good governance menurut World Bank, UNDP, GTZ, dan Negara pemberi pinjaman antara lain : 1. Demokratis, desentralisasi, dan peningkatan kemampuan pemerintah. 2. Hormat terhadap hak manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

6

Ibid, hlm. 175-174.

6

3. Partisipasi rakyat. 4. Efisien, akuntabiltas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi publik. 5. Penngurangan anggaran militer. Selanjutnya menurut Rewansyah, good governance memiliki delapan karakteristik yang sangat prinsip, yaitu : participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensuss oriented, equity and in-clusiveness, effecttiveness and efficiency, accountability. Governance merupakan kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi governance, yaitu : 1. Bentuk rezim politik. 2. Proses dimana otoritas digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara. 3. Kapasitas

pemerintah

mengimplementasikan

untuk kebijakan

merancang, publik

dan

memformulasi, pelaksanaan

dan fungsi

pemerintah. Berdasarkan tiga dimensi diatas, maka secara umum ada empat kriteria yang membentuk good governance, yaitu : 1. Legitimasi pemerintah (demokratisasi). 2. Akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas). 3. Kompensasi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayan publik. 4. Respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).7

7

Idris arief, Op.cit, hlm. 193-194.

7

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu : 1. Asas kepastian hukum Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara Asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas Asas

yang

mengutamakan

keseimbangan

anatara

hak

dan

kewajiban

penyelenggaraan negara. 6. Asas profesionalitas Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas Asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 8

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 F. Karakteristik Good Governance Berdasarkan perihal tersebut diatan UNDP terus (badan PBB) untuk program pembangunan 1996) merumuskan karakteristik good governance : 1. Partisipasi, Yaitu setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, harus mempunyai hak yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. 2. Penegakan hukum, Yaitu kerangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. 3. Transparan, Yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus dibangun dengan kebebasan aliran informasi yang dimiliki oleh mereka yang membutuhkan. 4. Daya tanggap, Yaitu bahwa setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat). 5. Berorientasi konsensus , Yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapat menjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian. 6. Berkeadilan, Yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. 7. Efektivitas dan efisiensi, Yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan. 8. Akuntabilitas, Yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintah dapat memiliki pertanggung jawaban kepada publik. 9. Bervisi strategis, Yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

8

Ibid, hlm. 199.

9

10. Kesalingterikatan, Yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintah mempunyai kesalingterikatan yang saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri.9

G. Agenda Good Governance Good governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utama dapat tercapai. Untuk kasus Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini, yang meliputi : 1. Agenda politik Di antaranya adalah acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan dilapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti : a. Amandemen UUD 1945 sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan, amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan Presiden secara langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian Kejaksaan Agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. b. Perubahan UU politik dan UU keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat. c. Reformasi agraria dan perburuhan. d. Mempercepat penghapusan peran sosial-politik TNI. e. Penegakan supremasi hukum.

9

Sunarso, Op.cit, hlm. 174-175.

10

2. Agenda ekonomi Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-prioritas kebijakan. Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain : a. Agenda ekonomi teknis Pelaksanaan otonomi daerah berjalan tanpa gejolak dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program dan persiapan institusi ditingkat pusat dan daerah. Sektor keuangan dan perbankan. Permasalahan terbesar sektor terbesar keuangan saat ini adalah melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan sebagai intermediasi, serta upaya mempercepat kerja BPPN. Hal penting yang harus dilakukan antara lain : 1. Tidak adanya dikotomi antara bankir nasional dan bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah oleh bankir nasional atau bankir asing. 2. Perlu lebih mendorong dilakukannya merger atau akuisisi, baik di bank BUMN maupun swasta. 3. Pencabutan blanket guarantee perlu dipercepat, namun dilakukan secara bertahap. 4. Mendorong pasar modal dan mendorong indepedensi pengawasan (Bapepam). 5. Perlunya penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN khusunya dalam pelepasan aset dalam waktu cepat atau sebaliknya. Kemiskinan dan ekonomi rakyat. Pemulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasarat mutlak untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya merupakan bekal

11

berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia yang baru. b. Agenda pengembalian kepercayaan Hal-hal

yang

diperlukan

untuk

mengembalikan

atau

menaikkan

kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia adalah kepastian hukum, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalime birokrat, disiplin pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat. 3. Agenda hukum Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan mulus diatas sistem yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada titik nadir, karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai komoditi daripada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian ini yang membuat ketidaktaatan pada hukum oleh pada masyarakat. Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan langkah-langkah konkret dan sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah : a. Reformasi konstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaraan negara. Untuk menata kembali sistem hukum yang benar perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan.

12

b. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak pemulihan kepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegak hukum. Reformasi di bidang penegakan hukum yang bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah : 1) Reformasi

MA

dengan

memperbaiki

sistem

rekruitmen

(pengangkatan), pemberhentian, pengawasan yang lebih menekan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. 2) Reformasi kejaksaan, untuk memulihkan kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalam menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM, perlu dilakukan fit and propertest terhadap jaksa agung dan pembantunya sampai eselon II untuk menjamin integritas pribadi yang bersngkutan. c. Pemberantasan KKN KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN perlu setidaknya dua cara : 1) Dengan cara mencegah (preventif). 2) Upaya penanggulangan (represif). d. Sumbangan hukum dalam mencegah dan menanggulangi disintegrasi bangsa, pengakuan identitas terhadap nilai-nilai lokal, pemberian keuangan

dan

representasi

yang

lebih

luas

kepada

daerah,

pemberdayaan kemampuan masyarakat dan akses pengelolaan terhadap sumber daya alam lokal menjadi isu penting yang sangat strategis di dalam menciptakan integritas sosial, karena selama lebih dari tiga dekade masyarakat selalu ditempatkan sebagai objek, tidak diakui berbagai eksistensinya dan diberlakukan tidak adil. Akumulasi dari permasalahan tersebut akhirnya menciptakan potensi yang sangat yang signifikan bagi proses disintegrasi. e. Pengakuan terhadap hukum adat dan hak ekonomi masyarakat untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat, maka diperlukan proses percepatan didalam menentukan wilayah hak ulayat secara partisipasif.

13

f. Pemberdayaan eksekutif, legislatif dan peradilan untuk lebih meningkatkan representasi kepentingan daerah di tingkat nasional, perlu dilakukan

rekomposisi

keanggotaan

utusan

daerah,

dimana

keterwakilan rakyat daerah secara konkret diakomodasi melalui pemilihan anggota putusan daerah secara langsung oleh rakyat.10 H. Faktor pendorong Inovasi dalam Good Governance Penjelasan pada bagian sebelumnya tentang perubahan yang terjadi disisi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah menunjukkan bahwa reaksi pemerintah untuk melakukan perubahan tidak secara esensial membuat orang-orang yang ada didalamnya belajar untuk melakukan sesuatu yang berbeda secara radikal. Singkat kata, masih ada kesenjangan yang cukup lebar anatar retorika dan kenyataan dalam mengimplementasikan perubahan dalam proses good governance. Untuk mengurangi rasa frustasi mereka yang serius ingin mendorong reformasi sejati dalam proses good governance, pengalaman empiris yang dianggap inovatif, cukup sukses dalam implementasinya, dan terjadi di negeri sendiri menjadi sangat berharga. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus yang tersaji, dapat dikemukakan setidaknya ada tujuh faktor yang mempengaruhi suatu inovasi dalam mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Yang pertama adalah lingkungan yaitu krisis, demokrasi dan kesempatan yang politik yang lebih kondusif terhadap perubahan. Berikutnya adalah arsitek inovasi dan pemimpin bervisi serta adanya dukungan dari komunitas internasional maupun dukungan dari pemerintahan pusat. Empat faktor lain adalah faktor partisipasi warga, dukungan dan pertukaran antar rekan sejawat, struktur manajemen dan struktur insentif.11 I. Hambatan dalam mewujudkan Good Governance Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan good governance dalam rangka membentuk Indonesia baru. Harus diakui bahwa saat ini good governance masih menjadi “mimpi besar” bagi bangsa Indonesia. Menurut 10

Ibid, hlm. 176-182. Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009) hlm. 100-101. 11

14

Mardiasmo, paling tidak terdapat tiga permasalahan utama mengapa good governance masih jauh dari kenyataan : 1. Belum adanya sistem akuntansi sistem pemerintahan daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Hal tersebut dialami hampir seluruh pemerintahan di Indonesia. Jika sistem administrasi maka sudah tentu sistem pencatatan pelaporan akuntansinya kurang handal. 2. Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan permasalahan ini. Sangat sedikit sarjana akuntansi qualified yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintah daerah karena kompensasi yang rendah yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, nantinya pemerintah daerah sediri yang berwenang untuk menggaji pegawainya, sehingga jika perekonomian daerah tersebut maju dapat memberikan kompensasi yang lebih memuaskan bagi pegawainya. 3. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Standar akuntansi tersebut sangat penting bagi laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.12 Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Banyak kalangan korupsi kolektif banyak dilakukan politisi disaat mereka melakukan dan menentukan anggaran pembangunan hingga penyelenggaraan tender proyek dan pelaksanaan proyek pembangunan. Bisa dibayangkan berapa kerugian negara jika korupsi sudah dilakukan oleh penyelenggara negara sejak dari hulu hingga ke hilir pembangunan.

12

Idris arief, Op.cit, hlm. 192-193.

15

Menurut data indeks persepsi korupsi (corruption perception index) 2011 yang dilansir oleh situs resmi transparansi internasional, dalam hal persepsi publik terhadap sektor publik Indonesia masuk diurutan ke-100

dunia dengan skor

rendah.13 J. Penerapan Good Governance di Indonesia Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan Good Governance diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan Good governance pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga

13

A.Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta : Prenadamedia Group,2015) hlm. 206-207.

16

masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance. Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.14 K. Demokrasi dan Good Governance Demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos-cratein atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat.15 Demokrasi

merupakan

suatu

bentuk

pemerintahan

yang

ditata

diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan ditangan seluruh rakyat, bukan berada ditangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, didukung dengan penegakan hukum yang kuat, terbuka terhadap kritik dan kontrol terhadap rakyatnya, responsif terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat dan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, memberi jaminan adanya kesetaraan dan

14 https://humassetda.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-goodgovernance-di-indonesia-99 15 Inu kencana syafiie, Etika Pemerintahan, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2011) hlm. 160161.

17

keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam melayani masyarakat. Sebuah pemerintahan pada umumnya mempunyai sikap yang positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi, karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi, adalah sistem pemerintahan yang baik apabila dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Ada tiga asumsi yang dipegang oleh banyak orang sehingga demokrasi memiliki citra yang begitu positif : 1. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik hukum yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. 2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap akan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman yunani kuno, sehingga ia tau bandingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. 3. Demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dinegara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kesempatan untuk melakukan pilihannya. Ketiga asumsi tersebut barangkali tidak sepenuhnya benar walaupun harus segera diakui sudah tentu mengandung unsur-unsur kebenaran. Dalam kenyataan, walau hampir semua negara menguji demokrasi, tetapi praktik demokrasi itu sendiri berbeda-beda dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga tidak gampang membuat batasan atau definisi tentang demokrasi sebagai dasar hidup masyarakat, bermasyarakat bernegara, dan pemerintahan mengandung arti bahwa rakyatlah yang

memberikan

kekuatan-kekuatan

dalam

masalah-masalah

mengenai

kehidupannya termasuk memiliki kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentuka kehidupan rakyat. 16

16

Sunarso, Op.cit, hlm. 182-184.

18

L. Hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan Hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan penekanan dan keberadaan kekuasaan ditangan rakyat, baik dalam penyelengggaraan negara dan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : 1. Pemerintahan dari rakyat mengandung arti pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan rakyat pemerintah dapat memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan, kepuasan masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat itu sendiri bahwa pengelolaan pemerintah dilakukan secara baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan ini akan lebih memmberi legitimasi kepada pemerintah. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan menyalahgunakan wewenang sehingga tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan pemberian atau supernatural. 2. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginan dirinya sendiri selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilan rakyat diparlemen (DPR, DPRD). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi para penyelenggara

19

negara (pemerintahan dan DPR). Pemerintahan yang bersih dari praktikpraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat terwujud apabila rakyat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan lebih bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaataati rambu-rambu hukum yang berlaku sebagai wujud negara dalam penerapan prinsip demokrasi. Salah satu contoh dan pengalaman yang pernah dialami Indonesia sebagai negara demokrasi pada masa pemerintahan orde baru, kurang lebih tiga puluh dua tahun, penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. 3. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pemerintahan dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas pertama diatas segalanya untuk itu pemerintah harus responsif, mendengarkan, dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-progamnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah sebagai mandataris kekuasaan rakyat harus membuka saluransaluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluasluasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik dalam media pers maupun secara langsung.17

17

Ibid, hlm.184-186.

20