PENGELOLAAN OBAT DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan FKTP atau FKRTL pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui e Purchasing berdasarkan katalog elektronik.
FKTP dan FKRTL swasta yang bekerja sama dengan BPJS dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik
PENGATURAN PENGADAAN OBAT JKN
Permenkes No. 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)
PELAYANAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK Pelayanan
obat program rujuk balik diberikan untuk penyakit kronis meliputi diabetes melitus,hipertensi,penyakit jantung,asma,Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK),epilepsi,gangguan kesehatan jiwa kronik,stroke dan Sindroma Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis lain
OBAT PROGRAM YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH 100 % 1.
2. 3.
Vaksin Reguler - Vaksin Hepatitis B - vaksin BCG - Vaksin Polio 10 ds - Vaksin DT - Vaksin Td - Vaksin IPV - Vaksin DPT-HB-Hib - Vaksin MR/CAMPAK OBat Antiretroviral / obat ARV Untuk HIV / Aids Obat Anti Tuberkulosis
PENGADAAN OBAT JKN Obat FKTP Pemda : Dinkes kab/Kota dan Dinkes Prov untuk Puskesmas Puskesmas BLUD Klinik Apotik Jejaring
Obat FKRTL RS
Pemerintah maupun swasta
Obat Program Pemerintah daerah atau Pemda
PENGELOLAAN OBAT RASIONAL DAN MANAJEMEN KEFARMASIAN
DEFINISI POR MENURUT WHO
Penggunaan Obat dikatakan rasional bila Pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis Dalam dosis yang memenuhi kebutuhan
Untuk
jangka waktu yang cukup
Pada biaya yang terjangkau individu dan masyarakat
KRITERIA PENGGUNAAN OBAT RASIONAL Tepat diagnosis Tepat indikasi penyakit Tepat pemilihan obat Tepat cara pemberian Tepat dosis
Tepat pasien Tepat informasi Waspada terhadap efek samping kode penyakit bedasarkan ICD 10, nomor urut, jumlah obat, aturan pakai, dan para pemeriksa
Diagnosis tunggal % AB pada ISPA Non Pneumoni Batas toleransi 20 % % AB pada Diare Non Spesifik Batas toleransi 8 % % INJEKSI pada Myalgia Batas toleransi 1 %
Rerata jumlah item obat/ resep Batas toeransi 2,6
INDIKATOR KINERJA POR NASIONAL
INDIKATOR POR DI PUSKESMAS SEBAGAI INDIKATOR KINERJA POR NASIONAL
GUDANG OBAT PUSKESMAS HARUS DILENGKAPI kartu
stock Buku keluar masuk Obat pengatur suhu ruangan AC
Berventilasi
berteralis penerangan yang cukup Palet
KAMAR OBAT AC
Wastafel Dispenser lemari narkotik dan psikotropik yang memenuhi peraturan yang berlaku. kulkas khusus obat Kartu stock
Catatan harian penggunaan Obat melaksanakan kegiatan pio kepada pasien secara face to face. Buku Rekapitulasi Harian Obat Pengarsipan Resep Rekap Kunjungan
SUB UNIT
Setiap sub unit harus meminta obat ke gudang obat puskesmas harus membuat lplpo dan diketahui oleh kepala puskemas sub unit harus memiliki kartu stock Buku Bantu Harian
Bendahara barang puskesmas memeriksa obat dan BMHP serta menandatangani berita acara penerimaan obat dan BMHP dari gudang farmasi kabupaten diketahui oleh kepala puskesmas