Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.pdf

PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Jakarta, 29 Agustus 2017

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

OUTLINE I. II. III.

KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN KONDISI SAAT INI

I. KARAKTERISTIK PERTAMBANGAN Karakteristik Karakteristik  Padat Modal & Teknologi.  Risiko Besar dan Khusus.

Kementerian KementerianESDM ESDM  Memiliki Khusus.

Personal

 Peralatan Khusus.  Dinamis (Bahaya & Risiko

Berpindah).

PP PP19 19tahun tahun1973 1973

Menteri ESDM melakukan pengawasan atas K3 dalam bidang pertambangan kecuali untuk Ketel Uap.

Tambang Bawah Tanah

Tambang Permukaan

Kapal Keruk Kuari

Tambang Semprot 3

II. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Pengawasan Pertambangan Minerba dilakukan oleh; 1.Inspektur Tambang, untuk aspek a.teknis pertambangan; b.konservasi sumber daya mineral dan batubara; c.keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; d.keselamatan operasi penambangan; e.pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; f.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi

pertambangan;

2.Pejabat Yang Ditunjuk, untuk aspek 3.Pemasaran 4.Keuangan 5.Pengelolaan data mineral dan batubara 6.Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan 7.Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

Perusahaan Pertambangan

8.Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang

menyangkut kepentingan umum 9.Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK 10.Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

3. PPNS, untuk aspek (UU No. 4 Th. 2009 & Permen ESDM No. 31 Th. 2016)

PENGAWASAN OLEH INSPEKTUR TAMBANG Hukum & Peraturan       

UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara PP No. 55 Tahun 2010 ttg Pembinaan dan Pengawasan Pertbngan Minerba PP No.19 Tahun 1973 ttg Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan Kepmen No.555.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum Permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Permen ESDM No.38 Tahun 2014 ttg Penerapan SMKP Minerba

Pemerintah • •

Kepala Inspektur Tambang Inspektur Tambang

Perusahaan • • • • •

Kepala Teknik Tambang Organisasi dan Personil Program Anggaran & Biaya Dokumen & Laporan

PENGAWASAN OLEH PPNS 1. UU NO. 2 TAHUN 2002

Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian dibantu oleh: a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2. Permen ESDM No. 31 Tahun 2016

Melaksanakan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana dalamkegiatan usaha pertambangan.

Kewenangan : •Melakukan pemeriksaan atas laporan/keterangan, orang/badan, sarana prasarana •Memanggil saksi/tersangaka dan tenaga ahli Penangkapan •Menggeledah, menyegel dan/atau menyita sarana dan alat •Menghentikan penyidikan

III. KONDISI SAAT INI A. PERSONIL NO

KATEGORI PNS

JUMLAH

1

Inspektur Tambang

126

2

Telah Mengikuti Diklat IT (Termasuk IT)

574

3

Belum mengikuti diklat

375

Total (Telah Diklat + Belum Diklat)

949 Status per 25 Januari 2017

N O

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

KETERLIBATAN PIHAK LAIN

STATUS

1.

Berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai anggaran operasional IT di daerah.

• Telah diadakan pertemuan dengan Kemendagri, Biro SDM KESDM • Sudah terbit Permendagri No. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018

Biro SDM KESDM dan Dinas ESDM Provinsi

in progress

2.

PNS daerah yang sudah dialihkan ke KESDM namun tidak bisa memenuhi kriteria menjadi IT

• Sudah dilakukan Rapat dengan Biro SDM KESDM • Diusulkan menjadi pejabat pengawas

Biro SDM KESDM KemenPAN Kemendagri

in progress

III. KONDISI SAAT INI A. PERSONIL PPNS DITJEN MINERBA = 34 ORANG B. KENDALA : 1. 2. 3.

Belum ditunjuknya Kepala PPNS yang bertindak selaku Atasan Penyidik untuk memberikan Surat Perintah Penyidikan Belum ada sarana dan prsarana dalam menunjang kegiatan operasional Belum adanya Anggaran untuk mendukung tugas penyidikan

TERIMA KASIH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Menteri

Inspektur Tambang

PKUP; IUP, IPR, IUPK

Pemberian Pedoman & Standar Perencanaan, Penelitian, Pengembangan

PEMBINAAN

Pemantauan, & Evaluasi

Pendidikan & Pelatihan

Pemberian: Bimbingan, Supervisi, Konsultasi

PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN I.I.K3 II. K3PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN II.KESELAMATAN KESELAMATANOPERASI OPERASI(KO) (KO)

(Pasal (Pasal26 26PP PPNomor Nomor55 55Tahun Tahun2010) 2010)

 Sasaran: Menghindari Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja  a. b. c. d.

Objek: Keselamatan Kerja Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Sistem Manajemen K3

PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN (Pasal (Pasal27 27PP PPNomor Nomor55 55Tahun Tahun2010) 2010)  Sasaran: Terciptanya kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat.  Objek: a. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan; b. Pengamanan Instalasi; c. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan d. Kompetensi Tenaga Teknik e. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

PENGAWASAN K3 PERTAMBANGAN (PASAL 26, PP 55 TAHUN 2010) KESELAMATAN KERJA •Manajemen

Risiko •Manajemen Keadaan darurat •Administrasi •Program •Diklat •Inspeksi •Penyelidikan

KESEHATAN KERJA •Ergonomic •Higienis & Sanitasi •Program •Pengelolaan Mkn,

Mnum, & Gizi

•Diagnosis Penyakit

LINGKUNGAN KERJA •Debu •Kebisingan •Getaran •Pencahayaan •Udara •Ventilasi •Faktor Kimia •Radiasi •Faktor Biologi •Kebersihan

SISTEM MANAJEMEN K3

PENTINGNYA ADMINISTRASI & LAPORAN KP Pengusaha baru dapat memulai usaha pertambangan setelah memberitahukan secara tertulis kepada KAPIT (Psl 4, Kepmen 555.K)

LAPORA N ADMINISTRAS I

Psl 5, Kepmen 555K: (1) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan memiliki KTT. (2) Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesahan KAPIT.

KEPALA ISNPEKTUR TAMBANG (KAIT) DAN INSPEKTUR TAMBANG (IT) Pasal 1 ayat (26) Permen ESDM No. 33 Tahun 2015 “Kepala Inspektur Tambang adalah Pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara.” Pasal 1 ayat (27) Permen ESDM No. 33 Tahun 2015 “Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.”

KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT) DAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL (PJO) Pasal 1 ayat (17) Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 “Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi di dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.”

Pasal 1 ayat (18) Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 “Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundangundangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.”

Kepala Teknik Tambang Pengawas Operasional & Pengawas Teknis Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 KTT dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawasan teknik. Pengawas operasional dan pengawasan teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Operasional a. Bertanggung jawab untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja tambang yang menjadi bawahannya. b. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan & pengujian. c. Bertanggung jawab atas keselamatan,kesehatan dan kesejahteraan semua orang yg ditugaskan kepadanya.

Pengawas Teknis a. Bertanggungjawab untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan SPIPP yang menjadi tugasnya. b. Mengawasi dan memeriksa semuan SPIPP dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya. c. Menjamin selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIPP d. Membuat dan menandatangani laporan untuk poin (c) e. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian SPIPP sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki. f. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan SPIPP yang dipergunakan.

d. Membuat dan menandatangani laporan untuk poin (b).

Terkait Dengan Administrasi & Laporan KP

Kepala Teknik Tambang

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan III, Keselamatan (KO) Pertambangan Lampiran I, Elemen Permen ESDM Operasi No. 38 Tahun 2014 Bagian K3 dan KO Pertambangan harus berada langsung di bawah KTT dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan atau berada langsung di bawah PJO dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

Bagian K3 a. Mengumpulkan dan menganaliasa data dan mencatat rincian . b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dgn maksud untuk memberikan saran. c. Memberikan penerangan dan petunjuk. d. Membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat Tambang. e. Menyusun statistik kecelakaan. f. Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian KO a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan SPIPP. b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengamanan instalasi. c. Mengumpulkan dan mengevakuasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan SPIPP. d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO Pertambangan. e. Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik. f. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan SPIPP. g. Melakukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

Terkait Dengan Administrasi & Laporan KP

Kepala Teknik Tambang

Komite Keselamatan Pertambangan Lampiran I, Elemen III, Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Pertambangan yang beranggotakan perwakilan dari bagian K3 Pertambangan, bagian KO Pertambangan, bagian operasional perusahaan, dan wakil dari pekerja tambang.

Stuktur Komite KP a. Ketua yang dijabat oleh KTT

Tugas dan Tanggung Jawab Komite KP a.Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan TSP KP.

untuk Perusahaan Pertambangan

b.Memastikan pelaksanaan dan perkembangan TSP KP.

atau PJO untuk Perusahaan Jasa

c.Memastikan diterbitkannya kebijakan, standar, dan prosedur KP.

Pertambangan. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris yang dijabat oleh Pengelola Keselamatan Pertambangan tertinggi di Perusahaan. d. Anggota.

d.Memastikan terselenggaranya audit KP secara berkala. e.Memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP. f. Membahas masalah-masalah dan membuat program pencegahan mengenai KP.

Terkait Dengan Administrasi & Laporan KP

ORGANISASI MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN External & Internal Audit

Komite KP

KEPALA TEKNIK TAMBANG

Pengawas Operasional

Pengawas Teknis

Program KP NO

TARGET KP

Manager KP YES

Terkait Dengan Administrasi & Laporan KP

PERMEN ESDMO NO. 38 TAHUN 2014 DEFINISI DAN RUANG TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUP SMKP KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Continual Bagian dari sistem manajemen Improvement perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 dan KO Pertambangan. (PERMEN 38/ 2014, Pasal 1 angka 1)

SIKLU S SMKP

PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF B. PENGAWASAN OPERASIONAL

A. PENGAWASAN ADMINISTRASI

Sertifikasi Peralatan, Instalasi, Sarana & Prasarana

Pengesahan • Kepala Teknik Tambang • Wakil Kepala Teknik Tambang Media Komunikasi, Informasi & Laporan • • •

Buku Tambang Buku Daftar Kecelakaan Buku Derek, Buku Kawat. Ventilasi & Penyanggaan, Pemeriksaan Sumuran • Buku Peraturan Kerja Kapal Jurnal Teknik • Laporan Rutin dan Non Rutin

Buku Catatan Buku Catatan Keruk & Buku

Pengkajian & Persetujuan • Tinggi jenjang, kestabilan lereng • Ventilasi, penyanggaan, • Perubahan kostruksi alat pemindah tanah, dll

Sertifikasi Personil • Juru Ledak • Juru Ukur • Pengawas Operasional (POP; POM; POU) • Juru Las (dengan pihak ke-3) • Operator Alat Angkat dan Angkut (dengan pihak ke-3) Rekomendasi • Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak

B. PENGAWASAN Kebijakan OPERASIONAL Pertemuan KP Peraturan KP Organisasi KTT/PJO Program IBPR Training APD Kelistrikan & Permesinan

Kampanye KP Kesehatan Kerja Inspeksi Investigasi Kec. Kesiapsiagaan Darurat Audit Kondisi Lapangan

TAHUN NO.

2016

NO. SURAT

TANGGAL SURAT

PERIHAL

1

135/37.04/dbt/2016

14 Januari 2016

Edaran Tentang tindak Lanjut Hasil Investigasi dan Hasil Inspeksi pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

2

1211/30/DJB/2015

28 Juli 2015

Pengelolaan Lingkungan Kerja Pertambangan

3

906/04/DJB/2015

22 Juni 2015

Himbauan Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Upaya Terhadap Pencegahan Kecelakaan Tambang

4

1103/37.04/DBT/2015

6 April 2015

Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

5

1271/37.04/DBT/2015

24 April 2015

Edaran Tentang Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan Tambang

6

1137/37.04/DBT/2015

10 April 2015

Pengelolaan Kesehatan Kerja Pertambangan

3 februari 2015

Edaran Tentang Penunjukkan Lokasi Dalam Rangka Pembangunan Baru Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC) dan Gudang Bahan Peledak

2015

7

135/37.04/DBT/2015

Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016

NO. SURAT

TANGGAL SURAT

8

580/37.04/DBT/2014

7 Maret 2014

9

1388/37.04/DBT/2014

16 Juni 2014

10

426/37.04/DBT/2013

6 Februari 2013

11

848/37.04/DBT/2013

28 Maret 2013

12

1093/37.04/DBT/2013

29 April 2013

Data Hasil Evaluasi Kecelakaan Tambang Tahun 2008 s.d 2012.

28 Juni 2013

Peningkatan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan pada Area dan Fasilitas yang memiliki Konsentrasi Jumlah Pekerja.

1 November 2013

Administrasi Perizinan, Rekomendasi, Sertifikasi, dan Pengesahan Aspek Keselamatan Pertambangan.

TAHUN NO.

2014

2013

13

14

1575/37.04/DBT/2013

2457/37.04/DBT/2013

Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016

PERIHAL Data Hasil Evaluasi Kecelakaan Tambang Tahun 2009 s.d 2013. Peningkatan Intensitas Pengawasan dan Upaya Menekan/Mengurangi Kelelahan di bulan suci Ramadhan dan Piala Dunia 2014. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Pertambangan. Peningkatan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Pada Kegiatan Pengangkutan.

NO. SURAT

TANGGAL SURAT

PERIHAL

15

602/37.04/DBT/2012

5 Maret 2012

Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis Kepala Teknik Tambang Tahun 2011.

16

701/37.04/DBT/2012

21 Maret 2012

Kewajiban Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

17

1364/37.04/DBT/2012

14 Juni 2012

Penentuan Hari Kerja Hilang.

18

2036/37.04/DBT/2012

3 September 2012

Kepemilikan SIM B II bagi Operator Alat Berat.

19

1346/37.04/DBT/2011

23 Juni 2011

Kelayakan Peralatan dan Kompetensi Tenaga Teknis.

20

1654/37.04/DBT/2011

27 Juli 2011

Data Hasil Evaluasi Kecelakaan Tambang Tahun 2008 s.d 2010.

TAHUN NO.

2012

2011 21

1935/37.04/DBT/2011

Instruksi Mengamankan Daerah-Daerah Bekas Tambang yang Menimbulkan Bahaya dengan Memasang Pagar, 6 September 2011 Rambu, dan atau Tanda Peringatan, serta Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016

NO. SURAT

TANGGAL SURAT

PERIHAL

22

2092/37.04/DBT/2011

21 September 2011

Meningkatnya Jumlah Kecelakaan Tambang Tahun 2011.

23

4436/75/DJB/2011

30 Desember 2011

Pengangkatan Inspektur Tambang.

26 Mei 2010

Larangan Menggunakan Telepon Genggam (Handphone) saat Mengemudikan atau Mengoperasikan Kendaraan / Unit Alat Berat.

TAHUN NO.

2011

24

204/37.04/DBT/2010

25

205/37.04/DBT/2010

26 Mei 2010

Kewajiban Observasi Terhadap Korban Kecelakaan yang Kepalanya Terbentur.

26

4207/37.04/DBT/2010

20 Desember 2010

Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis Kepala Teknik Tambang.

31 Desember 2010

Penyampaian Hasil Pertemuan Teknis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi / Kepala Inspektur Tambang Seluruh Indonesia.

2010

27

5369/07/DJB/2010

Sumber : Data Nasional KESDM Tahun 2010 s.d 2016

KEPATUHAN KK/PKP2B/IUP TERHADAP PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI TAHUN 2017

No.

Skema

Jumlah Perusahaan

Telah Menempatkan (Perusahaan)

Belum Menempatkan (Perusahaan)

Kepatuhan (%)

1

PKP2B

52

45

7

86,5 %

2

KK

17

12

5

70,59%

3

IUP BUMN

17

15

2

88,24 %

4

IUP PMA

20

20

0

100 %

Status: 25 Agustus 2017

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Pasal 1 & 6: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; Pasal 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

UU R I NO. 8 TAHUN 1981 …..(lanjutan) Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut; (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 3 (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kejahatan/Pelanggaran

Pidana

Denda

Pasal 158: Melakukan penambangan tanpa izin

Penjara 10 th

Rp 10 Miliar

Pasal 159: Menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu

Penjara 10 th

Rp 10 Miliar

Pasal 160 (1): Tidak memiliki IUP melakukan eksplorasi

kurungan 1 th

Rp. 200 juta

Pasal 160 (2): Tidak mempunyai IUP atau mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

penjara 5 th

Rp. 10 Miliar

Pasal 161: Membeli/menampung & memanfaatkan batubara dari hasil kegiatan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK

penjara 10 th

Rp.100 Milyar

Pasal 162: Mengganggu atau merintangi kegiatan operasi produksi pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan

kurungan 1 th

Rp. 100 juta.

Pidana Badan Hukum Pasal 163(1):  sanksi & denda ditambah 1/3  pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum Pidana Tambahan (Pasal 164) : Perampasan barang, perampasan keuntungan & membayar ganti rugi

Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 165) : Kejahatan/Pelanggaran Setiap orang yang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya

Pidana

Denda

kurungan 2 th

Rp. 200 juta

REKAPITULASI IUP NASIONAL

Status 12-Mei-2017 JUMLAH IUP

JUMLAH IUP PROVINSI 1

PUSAT ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NTB NTT

C&C

NON C&C

TOTAL

2

3

4

9 24 9 153 35 163 140 43 160 709 101 0 328 146 11 251 51 1 66 116

3 13 1 125 3 32 1 8 26 164 25 0 291 14 0 211 44 10 6 34

12 37 10 278 38 195 141 51 186 873 126 0 619 160 11 462 95 11 72 150

PROVINSI

C&C

NON C&C

TOTAL

1

5

6

7

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

371 489 438 906 91 73 228 193 293 23 16 87 181 76 18

170 171 351 275 4 54 108 188 86 12 12 9 56 57 37

541 660 789 1181 95 127 336 381 379 35 28 96 237 133 55

5.999

2.601

8.600

TOTAL

Jumlah IUP dicabut/diakhiri sebanyak 2.423 IUP diantaranya 2.187 IUP sudah diumumkan dan 236 IUP belum diumumkan