Pengaruh Sistem Ekonomi Dunia Terhadap Bisnis Di Indonesia

SISTEM EKONOMI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PENGARUHNYA TERHADAP BISNIS

Disusun Oleh: Karina Miraceti 107082003302 Ruriana Ulfa 107082003607 Clarissa Pramartha 107082003385 Ibnu Fahmi 107082003365 Al-maidzar Burhan 107082003549

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Sosial Akuntansi 1-C Jalan Ir. H Juanda no 95 Ciputat 15412 Telp : (021) 7401925

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem ekonomi dunia akan selalu menjadi isu hangat untuk dibahas dan ditilik perkembangannya. Dari berbagai macam jenis system ekonomi yang timbul seperti, ekonomi terpimpin, ekonomi pasar dan ekonomi pasar campuran. Hal-hal lainnya yang berkaitan adalah seperti factor produksi yang mencakup tenaga kerja, modal, wirausahawan, sumber daya fisik dan sumber daya informasi. Keterkaitan system ekonomi juga dapat dikesinambungkan dengan bisnis. Oleh sebab itu, permasalahan akan selalu muncul dan menjadi latar belakang penulis untuk membahasnya dalam makalah kali ini. 1.2 Rumusan Masalah Sistem perekonomian di dunia terdiri dari beragam jenis yang dipakai oleh berbagai Negara. Misalnya, Negara RRC yang menggunakan system ekonomi terpimpin, dimana perekonomiannya terpusat pada pemerintahan. Indonesia sebagai suatu Negara tentunya harus memiliki system ekonomi. Oleh sebab itu timbullah suatu rumusan masalah yang berhubungan dengan system ekonomi dunia dan bisnis, dimana, system apakah yang paling baik yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam usahanya menghadapi persaingan bisnis dunia? 1.3 Hipotesis Menurut penulis system ekonomi yang paling baik untuk digunakan oleh Indonesia saat ini adalah system ekonomi kerakyatan dimana system ini mengedepankan kesejahteraan rakyat. Pada system ekonomi kerakyatan partisipasi rakyat dalam perekonomian harus menjadi andalan bagi kemajuan bisnis dan perekonomian sehingga tidak terjadi kesenjangan social.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Ekonomi Dunia Sistem ekonomi merupakan system Negara untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai warga negaranya, baik individu maupun organisasi. Sistem ekonomi berbeda berdasarkan cara memiliki dan mengendalikan lima factor produksi (sumber daya dasar yang digunakan dunia bisnis Negara tertentu untuk memproduksi barang dan jasa) , yakni : a. Tenaga Kerja atau Sumber Daya Manusia Kemampuan fisik dan mental banyak orang sewaktu mereka berkontribusi pada produksi yang ada pada perekonomian. Sumber daya manusia juga sering didefinisikan sebagai orang-orang yang bekerja untuk bisnis dengan memberikan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. a)

Modal Adalah dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis dan

menjaganya agar tetap beroperasi dan tumbuh dengan baik. Modal juga dapat mencakup suatu nilai pasar atau nilai saham suatu perusahaan. Penerimaan dari penjualan produk juga merupakan sumber modal yang penting. b)

Wirausahawan Adalah suatu individu yang menanggung resiko dan peluang termasuk

menciptakan dan mengoperasikan suatu bisnis yang baru. Kebanyakan system perekonomian selalu mendorong dan membing para wirausahawan untuk memulai bisnis baru sekaligus mengambil keputusan yang mengubah bisnis kecil menjadi bisnis besar sehingga berkapabilitas untuk berubah menjadi suatu pasar yang baru. c)

Sumber Daya Fisik Adalah hal-hal berwujud yang dapat digunakan oleh organisasi dalam

melaksanakan suatu bisnis mereka. Sumber-sumber daya fisik meliputi, sumber daya alam, fasilitas, suku cadang dan perlengkapan serta peralatanperalatan lain .

d)

Sumber Daya Informasi Merupakan suatu atau beberapa data atau informasi lain yang digunakan

oleh bisnis. Produksi barang-barang berwujud dulu pernah mendominasi kebanyakan system ekonomi, namun saat ini sumber daya inf6rmasi memainkan peran utama. Hal itu disebabkan karena bisnis saat ini sangat bergantung pada prediksi pasar, orang-orang dengan keahlian tertentu, serta berbagai data ekonomi yang digunakan untuk membantu bisnis mereka. 2.2 Jenis-Jenis Sistem Ekonomi Jenis system ekonomi yang berbeda akan mengelola factor-faktor produksi dengan cara-cara yang berbeda pula. Pada beberapa system, kepemilikannya bersifat pribadi, yang lain, factor produksi dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kebanyakan system ekonomi berada diantara kedua ektreminasi tersebut. Sistem ekonomi juga dapat dibedakan menurut cara-cara pengambilan keputusannya dalam hal produksi dan alokasi. Perekonomian terpimpin sebagai contoh, bergantung pada keputusan pemerintah, dan perekonomiannya terpusat pada pemerintah untuk mengendalikan semua produksi dan alokasi. Sedangkan dalam perekonomian pasar masing-masing pihak, dalam hal ini produsen dan konsumen, mengendalikan keputusan dalam produksi dan alokasi melalui penciptaan kombinasi penawaran dan permintaan. Berikut penjelasan lebih dalam seputar jenis-jenis system ekonomi yang ada di Dunia : a. Perekonomian Terpimpin Dalam system ekonomi ini, terdapat dua bentuk paling dasar, komunisme dan sosialisme. Komunisme, seperti yang awalnya diajukan oleh seorang ekonom Jerman abad ke-19, Karl Marx, adalah suatu system dimana pemerintah memiliki dan juga mengoperasikan seluruh factor produksi yang tersedia. Marx menggambarkan suatu masyarakat dimana setiap individu akan menyumbang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan menerima manfaat suatu perekonomian sesuai dengan yang mereka butuhkan. Marx juga mengharapkan kepemilikan pemerintah atas factor-faktor produksi hanya bersifat sementara. Setelah mesyarakat menjadi dewasa, campur tangan

pemerintah akan melemah dan para pekerja akan mendapatkan kepemilikian factor-faktor produksi secara langsung. Sama halnya dengan komunisme, sosialisme juga merupakan sebagian dari sitem perekonomian terpimpin. Pemerintah memiliki dan menjalankan industri-industri besar terpilih. Dalam system perekonomian ini, pemerintah dapat mengendalikan perbankan, komunikasi, transportasi dan industriindustri besar. Sedangkan bisnis-bisnis kecil seperti took dan restaurant merupakan milik pribadi. Jadi dapat disimpulkan, sosialisme adalah system ekonomi terpimpin dimana pemerintah ahnay dapat memiliki dan menjalankan sumber produksi utama yang terpilih. b. Perekonomian Pasar Pasar adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa tertentu antar pembeli dan penjual, seperti modal, istilah pasar dapat memiliki arti banyak. Perekonomian pasar mengandalkan kapitalisme dan perusahaan bebas untuk menciptakan lingkungan dimana para produsen dan konsumen bebas untuk menjual dan membeli apa yang mereka pilih (dalam batas tertentu). Akibatnya, barang yang diproduksi dan dibayar pada umumnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dalam perekonomian pasar, dikenal juga istilah Swastanisasi. Dasar politis dari proses pasar disebut kapitalisme, yang mendukung kepemilikan pribadi atas factor-faktor produksi dan mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentif. Proses ini sangat berlawanan dengan proses perekonomian terpimpin, yaitu perekonomian yang orangorangnya dapat disuruh dimana mereka dapat dan tidak dapat bekerja, perusahaan bisa diberitahu apa yang dapat dan tidak dapat mereka produksi, serta konsumennya hanya memiliki sedikit tentang pilihan apa yang akan mereka beli atau berapa yang harus mereka bayar. Jadi dapat disimpulkan, kapitalisme adalah perekonomian pasar yang memberikan kepemilikan produksi pribadi dan yang mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentif. Dalam perekonomian pasar juga terdapat istilah swastanisasi. Swastanisasi adalah proses perubahan perusahaan pemerintah menjadi perusahaan milik swasta pada tahun-tahun terakhir ini, praktek swastanisasi ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia, misalnya,system pos di banyak

Negara biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi, Belanda baru-baru ini melalui proses swastanisasi TNT Post Group N.V yang telah menjadi pengoperasian kantor pos yang paling efisien di dunia. c. Perekonomian Pasar Campuran (Mixed Market) Tidak ada perekonomian pasar 'murni; dan terpimpin 'murni'. Kebanyakan Negara mengandalkan beberapa bentuk Perekonomian Pasar Campuran yang menonjolkan sifat-sifat baik perekonomian terpimpin maupun perekonomian pasar. Bahkan perekonomian pasar yang berusaha keRas menjadi sebebas dan seterbuka mungkin. Jadi perekonomian pasar campuran adalah system ekonomi yang menonjolkan sifat-sifat perekonomian terpimpin maupun perekonomian pasar. 2.3 Kondisi Bisnis Di Indonesia Bisnis di Indonesia berkembang cukup pesat dewasa ini. Meskipun mungkin tingkat penyebarannya masih belum seratus persen tercapai namun tingkat investasi di Indonesia sudah dapat dikatakan maju. Hal ini dapat dilihat dari indeks saham yang selalu memiliki kenaikan setiap kwartalnya. Bahkan bursa saham kita, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan Malaysia. Badan Pusat Statistik mengungkapkan, indeks tendensi bisnis (ITB) pada triwulan II 2007 sebesar 110.96 yang mengindikasikan membaiknya kondisi pada periode tersebut dibandingkan triwulan sebelumnya. Deputi bidang Analisis dan Neraca Statistik BPS, Slamet Sutomo di Jakarta, Rabu 15 Agustus menyampaikan bahwa semua sector menunjukkan peningkatan bisnis. Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami peningkatan bisnis yang paling tinggi diantara sector lainnya dengan nilai indeks 134.42. Menurut survey, peningkatan kondisi bisnis dikarenakan adanya peningkatan pendapatan usaha yang disebabkan peningkatan kapasitas produksi dan jumlah jam kerja. Sedangkan untuk triwulan III 2007, Survey Tendensi Bisnis, menunjukkan ITB sebesar 111.43 yang mengindikasikan kondisi yang lebih baik dibandingkan triwulan II 2007. Kondisi bisnis Indonesia kedepannya diperkirakan akan semakin meningkat dan semua sector juga akan semakin membaik, kecuali lembaga keuangan/persewaan/jasa perusahaan.

Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa kesenjangan ekonomi yang terjadi antara penduduk di Indonesia semakin tipis. Hal itu terlihat dari semakin tipis dan mengecilnya indeks Williamson secara nasional, meski pulau Jawa tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Semakin menurunnya nilai indeks Williamson, berarti tingkat kesenjangan semakin menurun. Misalnya, disparitas ekonomi wilayah mencatat angka 0,836 pada tahun 2006. Bandingkan dengan tahun 2005 dan 2004 yang nilai indeksnya adalah 0,871 dan 0,869. Kondisi bisnis di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh system ekonomi yang berlaku dan dianut oleh Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa system ekonomi akan mempengaruhi kinerja bisnis di suatu Negara. Sistem ekonomi merupakan pengatur dari bisnis yang akan dijalankan. Misalnya, system ekonomi pasar akan mengkondisikan bisnisnya dalam lingkup liberal, dimana bisnis akan berjalan sesuai dengan pemilik modalnya. System ekonomi terpimpin, perkembangan bisnis akan lebih terkungkung dan tak dapat bergerak bebas seperti bisnis dengan system ekonomi pasar. Hal itu dikarenakan, system ekonomi terpimpin merupakan system ekonomi yang terpusat pada keputusan pemerintah. Padahal dalam kenyataannya, bisnis sangat tidak mengenal system ekonomi terpimpin karena sangat tidak mendukung perjalanan sebuah bisnis yang membutuhkan keleluasaan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH 3.1 Acuan Dasar Sistem Ekonomi Indonesia Secara politis, sebenarnya para pendiri Negara Indonesia telah meletakkan dasar bagi system perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam konstitusi, antara lain: a.

Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip

kedaulatan rakyat. b.

Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan

untuk kemakmuran seluruh rakyat. c.

Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan

berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal(liberal kapitalistik). d.

Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh Negara. Prinsip kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa wewenang memilih system perekonomian yang akan diterapkan oleh Indonesia tidak berada di bawah tangan pemerintah, melainkan ditangan rakyat. Prinsip seperti ini di katakana oleh Soekarno sebagai ekonomi demokrasi pancasila. Dimana, pemerintah bertugas mengimplementasikan system yang ditetapkan oleh rakyat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Dasar kedua dari system ekonomi ini adalah bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara. Dasar ini mengamanatkan kepada Negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam agar menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan bukan untuk kesejahteraan sekelompok atau satu golongan tertentu. Dasar yang ketiga adalah bahwa system perekonomian Indonesia tidak akan dibangun dengan paradigma liberal kapitalistik, melainkan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian sudut pandangnya tidak berawal dari kebebasan pemilik modal untuk mengelola sumber daya ekonomi, melainkan pada usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Akan tetapi tidak berarti bahwa pemilik modal tidak dapat memperoleh kesemopatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi. Hingga pada tujuan akhirnya adalah, kesejahteraan bersama.

Dasar keempat adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa swasta tidak diperbolehkan untuk mengelola dan menguasai suatu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena kedaulatan ekonomi berada ditangan rakyat, maka mandat yang akan diberikan oleh pemerintah kepada swata tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Oleh sebab itu, mandat tersebut harus berupa Undang-undang. Berdasarkan acuan system ekonomi Indonesia yang telah diuraikan diatas, maka idealnya di Indonesia akan muncul tiga pelaku utama perekonomian bangsa, yaitu: a.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan yang mewakili

Negara dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang bernilai bagi kemakmuran rakyat. BUMN juga merupakan lembaga ekonomi yang akan menangani cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. b.

Koperasi akan menangani sector usaha kecil dan menengah, terutama

sector perdagangan tradisional (pedagang eceran), pertanian, industri rumah tangga dan sejenisnya. c.

Swasta akan menangani sector usaha yang belum ditangani oleh

BUMN dan koperasi seperti industri dengan teknologi tinggi dan padat modal, termasuk sector usaha jasa yang idealnya tidak termasuk dalam wilayah bisnis BUMN dan koperasi seperti asuransi, perbankan, transportasi, telekomunikasi dan masih banyak lagi. 3.2 Sistem Ekonomi di Indonesia Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, system ekonomi pastilah dimiliki oleh suatu Negara yang akan mengatur perekonomian serta perkembangan bisnis di Negara tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia pun memiliki system ekonomi yang saat ini dinamakan sebagai system ekonomi demokrasi pancasila. Sistem ekonomi ini menitikberatkan pada ideology bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila serta mengikuti pandangan hidup bangsa yang demokratis.

Sistem ekonomi demokrasi pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia terangkum dalam undang-undang pasal 33 ayat satu sampai tiga. Berikut, petikan pasal tersebut, a.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

b.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara c.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sistem ekonomi demokrasi pancasila ini memiliki empat ciri utama dan yang paling menonjol, berikut ciri-ciri system ekonomi demokrasi pancasila: a.

Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah Negara atau

pemerintah. Contoh dari hajat hidup orang banyak itu seperti, air, bahan bakar, pertambangan, hasil bumi, dan sebagainya. b.

Peran Negara dianggap penting namun tidak mendominasi dalam

pengambilan keputusan produksi atau alokasi. Begitupun kedudukan pihak swasta yang juga dianggap penting namun tidak mendominasi. Sehingga dalam hal ini, system ekonomi demokrasi pancasila tidak menganut system liberal ataupun ekonomi terpimpin, karena pihak-pihak tersebut harus berjalan beriringan, berdampingan secara damai dan mendukung satu sama lainnya. c.

Modal atau kinerja buruh juga tak mendominasi karena perekonomian

pancasila didasari atas asas kekeluargaan antar sesame pelaku ekonomi. d.

Masyarakat adalah bagian yang penting dimana kegiatan produksi

dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, system ekonomi pancasila harus menjauhkan diri dari system liberal dan system terpimpin karena telah terbukti menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan potensial orang-orang yang kreatif. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Namun pada kenyataanya penerapan ekonomi itu tidak berjalan dengan baik sehingga berpengaruh pada bisnis yang berjalan di Indonesia. Perekonomian kita justru dikuasai oleh pihak asing dan Indonesia hanya menjadi penonton dalam

kemajuan bisnis di negaranya sendiri. Sebagai contoh , Freeport, perusahaan asing milik Amerika justru menjadi penguasa hasil tambang emas yang ada di Papua. Mereka mengeruk semua hasil tambang itu dan hanya memberikan satu persen saja kepada pemerintah. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi karena dalam undangundang disebutkan bahwa hasil tambang merupakan hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai oleh pemerintah bukan oleh perusahaan asing. Freeport hanya satu dari sekian banyak penyimpangan system ekonomi sebagai pengatur bisnis di Indonesia. System ekonomi yang seharusnya menjadi pengatur dalam bisnis di Indonesia tidak dijalankan dengan baik sehingga terkesan kini Indonesia menggunakan system ekonomi pasar yang menitikberatkan pada keliberalismean yang mana sebuah perusahaan yang memiliki modal tinggi akan menjadi penguasa bagi perekonomian. 3.3 Ekonomi Kerakyatan Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang menjadikan rakyat sebagai actor utamanya. Dimana segala kemakmuran rakyat menjadi tujuannya. Bisnis dalam pengaruhnya dengan system ekonomi, juga mengenal dan mampu menerima system ekonomi kerakyatan. Hal itu disebabkan karena bisnis tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal (share holder), melainkan juga merupakan lembaga yang merealisasikan kepentingan berbagai pihak (stake holder). Dari uraian diatas dapat dilihat, bahwa koperasi merupakan wadah terbaik yang dapat dijadikan sebagai perwujudan dari system ekonomi kerakyatan. Sejak dahulu koperasi sudah dipandang sebagai jalan terbaik untuk membangun secara berangsur-angsur suatu ekonomi rakyat yang lemah. Orang sudah membaca dan mengetahui contoh-contoh yang telah diperlihatkan oleh kaum buruh Inggris dan kaum tani di Denmark pada abad ke-19. Berhadapan dengan kekuasaan serta pengaruh kapitalisme, koperasi yang berdasarkan kekeluargaan, solidaritas dan setia kawan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki perekonomian mereka. Cita-cita koperasi di Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia

yang kolektif, berakar, pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Landasan bagi kebijakan ekonomi di masa depan harus disusun menurut perspektif menyeluruh atas kekuatan-kekuatan yang membentuk kondisi kita sekarang ini. Kondisi objektif itu dapat diringkaskan dalam pokok-pokok pikiran berikut ini: 1.

Segala bentuk korupsi yang menyebabkan biaya transaksi tinggi terjadi

sebagai akibat dari sistem yang tertutup dan protektif. Tanpa kelembagaan yang memiliki derajat accountability dan predictability yang tinggi, perekonomian akan tumbuh sebagaimana disinyalir oleh Schumpeter "Kapitalisme dalam tenda oksigen". Apa yang terjadi dibalik tenda tidak sungguh-sungguh nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari ilusi belaka. Apabila kelembagaan demokratis gagal mengendalikan keserakahan penguasa, semua mimpi pada waktunya akan sirna. 2.

Pengusaha-pengusaha yang tangguh tidak dilahirkan dari rekayasa atau

sistem preferensi. Hanya pergulatan dalam pasar yang akan memberikan kita industrialis dan pengusaha yang dapat kita banggakan. Sistem preferensi hanya akan mengukuhkan eksistensi elit dan mengekalkan sistem proteksi, yang dalam jangka panjang justru merusak sendi-sendi ekonomi dan demokrasi masyarakat kita. 3.

Kenaikan standar hidup rakyat harus dilihat sebagai bagian

pembentukan modal nasional (capital accumulation). Ini berarti tujuan pokok dan terus-menerus dari kebijaksanaan ekonomi kita adalah peningkatan purchasing power dari rakyat. Pelajaran ini sangat penting, bahwa di masa depan kekukuhan ekonomi nasional harus ditemukan di dalam potensi besar yang dimiliki masyarakat luas, yaitu usaha kecil dan menengah. 4.

Krisis Ekonomi 1997-1998 menunjuk kepada pentingnya

memperhitungkan kekuatan eksternal yang semata bekerja menurut hukum ekonomi pasar, dan indifferent terhadap dampak kepada kemanusiaan. Kekuatan modal yang menyerbu pasar uang Asia Selatan amatlah besar dan tidak pernah ada preseden sebelumnya menyangkut pengerahan dana sebanyak itu. Para fund managers yang berada dibalik pengerahan dana besar-besaran

itu berhasil mengeruk keuntungan amat besar dengan meninggalkan ribuan industri bangkrut dan jutaan pengangguran baru. 5.

Fokus kebijaksanaan ekonomi adalah usaha kecil/menengah. Kalau

kita menuntut pemerintah menaruh fokus kepada usaha kecil/menengah bukanlah karena kita ingin menciptakan sistem preferensi baru. Dengan menaruh perhatian kepada UKM tidak berarti pemerintah bertindak unfair, sehingga dikhawatirkan nantinya bakal mendistorsi pasar. Substansi pokok ilmu ekonomi adalah memperbesar manfaat (utility). Manfaat adalah value, yang dalam ilmu ekonomi adalah subjektif. Bagi seorang petani desa, pendapatan Rp.1 juta sudah cukup untuk mencetak 5 anaknya menjadi sarjana. Tetapi uang sebesar ini bagi seorang konglomerat, barangkali hanya cukup untuk sekali makan siang. 6.

Persoalan yang juga akut menyangkut pengembangan usaha kecil dan

menengah adalah terjebaknya usaha kecil dan menengah di dalam kelumpuhan sumberdaya Keadaan mereka yang miskin, ketakpastian dan resiko yang tinggi praktis telah mengasingkan mereka dari sumber-sumber modal, keahlian, informasi dan peluang bisnis. Tidak seluruh kelemahan usaha kecil/menengah berasal dari kelemahan internal mereka. Kesalahan kebijakan yang melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukan UKM. Modal, keahlian, informasi dan pasar adalah komoditi ekonomi yang senantiasa bergerak menuju lokasi dengan potensi keuntungan tertinggi. Selama kebijakan tidak memberi advantage kepada UKM, semua sumberdaya itu hanya akan bergerak ke arah usaha besar. Hanya dengan memberi advantage kepada UKM maka kesenjangan dapat dijembatani. 7.

Fokus kebijaksanaan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah

merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia seperti tercermin dalam data berikut. Data BPS Desember 1998 menunjukkan bahwa terdapat 39,8 juta pengusaha di Indonesia, dimana 99,8% adalah pengusaha kecil dan hanya 0,2% pengusaha besar dan menengah. Dari jumlah 39,8 juta diatas, komposisi sektoral adalah pertanian 62,7%, perdagangan, perhotelan dan restauran 22,67%, Industri 5,7% dan Jasa sebesar 3,9%. Dari komposisi volume usaha sejumlah 99,85% volumeusahanya dibawah 1 miliar, 0,14% diantara 1-50 miliar, dan 0,01% yang diatas 50 miliar. Dari komposisi penyerapan tenaga

kerja, kelompok pertama tersebut menyerap 88,66%, kelompok kedua menyerap 10,78% dan yang ketiga menyerap 0,56% 8.

Apakah kebijaksanaan serupa itu akan mendistorsi pasar? Distorsi

adalah keadaan ketika pelaku ekonomi keliru menafsirkan sinyal pasar. Ketika seharusnya ia membeli, malah menjual. Sebaliknya, saat seharusnya ia menjual malah membeli. Distorsi tidak disebabkan oleh policy, betapa pun buruknya policy itu. Distorsi ditimbulkan oleh ketidak-terbukaan. Kebijakan apapun kalau dibuat dan dijalankan secara tertutup akan menyebabkan distorsi. Keadaan ini terjadi akibat ada informasi yang asymmetric, sebagian orang tahu sementara yang lain tidak tahu. Akibatnya sebagian pelaku akan bertindak optimal sementara yang lain tidak. Jadi, masalahnya bukankah kebijaksanaan apa, tetapi apakah semua orang punya informasi yang sama?

3.4 Ekonomi Jaringan sebagai dasar Ekonomi Rakyat Ekonomi Jaringan adalah antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism, dan sekaligus sintesa dari ketiga faktor yang telah dijelaskan diatas, yaitu realitas bangsa yang mayoritas pelaku usahanya adalah usaha kecil menengah, faktor pendorong global dan pasar bebas, serta dorongan revolusi teknologi informasi. Memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal seperti dijelaskan sebelumnya, maka ekonomi kerakyatan perlu dipahami secara komprehensif, tidak sepotongsepotong, dalam sebuah kerangka "close-circuit economy" yang sesuai dengan perkembangan paradigma baru masyarakat yang holistik. Secara singkat, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan sebagai: •

ekonomi jaringan yang menghubung-hubungkan sentra-sentra

inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jaringan pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat,

•

suatu jaringan yang diusahakan untuk siap bersaing dalam era

globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga bisnis internasional, dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. •

Jaringan tersebut menerapkan sistem open consumer society

cooperatives (koperasi masyarakat konsumen terbuka), dimana para konsumen adalah sekaligus pemilik dari berbagai usaha dan layanan yang dinikmatinya, sehingga terjadi suatu siklus kinerja usaha yang paling efisien karena pembeli adalah juga pemilik sebagaimana iklan di banyak negara yang menganut sistem kesejahteraan sosial masyarakat (welfare state) dengan motto: "belanja kebutuhan sehari-hari di toko milik sendiri". •

Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi,

jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling-ajar, serta jaringan sumberdaya lainnya seperti hasil riset dan teknologi, berbagai inovasi baru, informasi pasar, kebijaksanaan dan intelejen usaha, yang adil dan merata bagi setiap warga-negara, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang disudutkan sebagai beban pembangunan seperti yang terjadi selama Orde Baru. •

Pada akhirnya, Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang

menghimpun para pelaku ekonomi, baik itu produsen, konsumen, services provider, equipment provider, cargo, dsb di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis.

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Sistem perekonomian merupakan system yang digunakan sebagai pengatur dalam tata jalan perekonomian suatu Negara, termasuk didalamnya bisnis. Suatu wilayah Negara pasti memiliki system ekonomi yang berbeda sehingga berjalannya bisnis di Negara-negara pun menjadi berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Sistem ekonomi di Indonesia yaitu ekonomi pancasila, sebenarnya merupakan system ekonomi yang sangat baik digunakan pada era globalisasi seperti saat ini. Hal itu disebabkan karena system ekonomi pancasila menitikberatkan pada kesemua sila pancasila yang sudah menjadi ideology bangsa selama berpuluh-puluh tahun. Ekonomi pancasila mampu meredam arus globalisasi dan kapitalisme dengan caranya yang lebih mementingkan kesejahteraan ketimbang laba semata. Ekonomi pancasila menunjukkan ekonomi yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan, serta mengharuskan penghargaan atas keberagaman, karena keberagaman itu sendiri membutuhkan desentralisasi dan otonomi. Sedangkan, otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Namun, fenomena yang terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya. Pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsure yang terkandung dalam ketiga komponen tersebut. Kesimpulannya adalah, Indonesia harus kembali mengambil alternative perekonomian kerakyatan. Dimana, kesejahteraan rakyat adalah hal yang utama dan mengabaikan intervensi dari pemodal asing yang justru memasukkan bangsa ini kedalam perekonomian pasar. Koperasi dapat menjadi symbol kegiatan ekonomi yang ditonjolkan Karena koperasi merupakan perwujudan sempurna dari ekonomi kerakyatan, yang dapat membawa bangsa ini ke dalam perekonomian yang lebih baik lagi. Koperasi merupakan perekonomian yang telah disebutkan di pasal 33 undang-

undang dasar 1945 sebagai sebuah lembaga perekonomian yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan tak mementingkan kelebihan dari share holder.

4.2 Saran dan Implikasi Dari kesimpulan yang telah dibentuk sebelumnya, maka jelas bahwa Indonesia harus segera menerapkan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan perekonomian sekaligus melepaskan kesengsaraan rakyat. Dengan system ekonomi tersebut, rakyat kecil pun akan mampu ikut berbisnis dengan berbagai cara yang berasaskan kepada kekeluargaan. Selanjutnya Negara juga mempunyai tugas untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi Negara dan seluruh rakyatnya, misalnya dalam sector industri pengolahaan sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, listrik dan sebagainya. Industri yang demikian harus menjadi milik BUMN sepenuhnya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa BUMN yang bersangkutan harus menerapkan system kinerja yang efisien, professional serta transparan agar benar-benar dapat menjadi agen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. Implikasi yang dapat terjadi, jika hal itu tidak direalisasikan adalah akan timbul monopoli oleh BUMN yang akan menjadi penghianatan terhadap amanat dari konstitusi. Selanjutnya, untuk mengembangkan sector-sektor usaha kecil atau industri rumah tangga serta perdagangan eceran perlu diadakan suatu peraturan untuk melindungi mereka dari ancaman swasta yang mempunyai modal dan tekhnologi. Demikian pula halnya pada sector usaha pertanian dan perkebunan, baik dalam skala kecil ataupun besar, diperlukan adanya suatu pengaturan yang memungkinkan keterlibatan rakyat kecil atau bahkan petani. Misalnya dalam usaha perkebunan besar atau HPH atau mungkin juga usaha penambangan bahan-bahan galian yang dikelola oleh perusahaan swasta, baik asing maupun nasional, perlu melibatkan penduduk sekitar untuk ikut berpartisipasi, entah sebagai petani pengolah lahan maupun sebagai pemasok bahan mentah berupa hasil-hasil perkebunan itu sendiri,atau sebagai tenaga pengolah yang secara fisik harus dilibatkan. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantara keduabelah pihak. Apabila tidak segera direalisasikan, ketakutan akan semakin terpuruknya perekonomian bangsa bisa saja terjadi. Dimana pada akhirnya pereonomian kita akan

semakin dikuasai oleh pihak asing dan segala sumber daya yang ada dikuras hingga sampai batas terakhir dan pada akhirnya, bangsa ini akan hancur total tanpa memiliki apapun yang dapat dijadikan solusi kesejahteraan.