Pengaruh Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Maluku.docx

PROPOSAL MINI PERPAJAKAN

PENGARUH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MALUKU

KELOMPOK 10 : Armiaty Ardhy

(2017-30-397)

Arnetha Latumenasse

(2017-30-034)

Isminandar Pary Usemahu

(2017-30-204)

Jasman

(2017-30-215)

Moudy Angkotasan

(2017-30-126)

Richard Hursepuny

(2017-30-276)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PATTIMURA 2018

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan kuasanya kami dapat diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga saat ini kami sebagai mahasiswa mampu menyelesaikan Proposal Mini Perpajakan : Pengaruh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semoga proposal yang telah kami susun ini menjadi manfaat untuk mereka yang membacanya.

Ambon, Oktober 2018 Kelompok 10 Perpajakan

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………..

2

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………….... 3

1. PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………………………. 1.1. Latar Belakang…………………………………………………………….……………….………………….. 1.2. Rumusan Masalah.……………………………………………………………..……….…………………… 1.3. Tujuan Penelitian………………………………………………………………………………......…….….. 1.4. Manfaat Penelitia.……………………………….……………………………………….………………..... 1.5. Ruang Lingkup…………………………………………………………………………..……………………….

4 7 7 7 7

2. KAJIAN PUSTAKA……………………………………………….………………………………………………… 2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)……………………………………………..….….………………….. 2.1.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)...……………………….……………………….. 2.2. Retribusi Daerah…..…………………………………………………………………………….…………… 2.2.1. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah..……………………………………………….. 2.2.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah..……………………………………………...………………….. 2.2.3. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah..………………………….……………….…………….. 2.2.4. Masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah..……………………………………….... 2.3. Lampiran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.….…………………....….……

8 8 11 11 12 18 19 20

3. METODE PENELITIAN…………………………………………………………………………….……………. 3.1. Jenis Data dan Sumber Data……………………………………………………………….………….. 3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.…………………………………………………….. 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian………….….……………………………………………………………. 3.4. Teknik Pengumpulan Data………………………………………………………….………………..... 3.5. Ruang Lingkup………………………………………………..……………………………………………….

25 25 25 25 25

Daftar Pustaka……………………………………………………………………….………………………………….. 27

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri, baik dalam melakukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalian dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomis bagi daerah tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD yang adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping kedua hal tersebut, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber PAD sah yang lain juga dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah dan perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan PAD Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah ini memberlakukan sistem self assessment, yang berarti wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Jadi, retribusi daerah sangat beperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pemerintah. UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertamba menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

4

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal serta pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disedikan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan Pariwisata telah menjadi salah satu leading sector dalam perekonomian nasional Indonesia. Tahun 2013, ketika perekonomian nasional menghadapi krisis global, ditandai dengan penerimaan ekspor turun tajam, kontribusi pariwisata malah mengalami peningkatan dari 10 persen menjadi 17 persen terhadap total ekspor barang dan jasa Indonesia. Daya saing pariwisata Indonesia juga terus membaik terutama untuk kategori budaya (culture and heritage), sumber daya alam (rich natural resources), dan harga (value for money). Maluku merupkan salah satu dari sekian keindahan yang dimiliki Indonesia khususnya di bagian timur, memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dengan berbagai objek wisata. Hal tersebut tentu tidak luput oleh pemerintah daerah dalam mengambangkan dan mengoptimalkan potensi daerah Maluku sebaik mungkin. Selain tempat wisata, terdapat juga fasilias yang disediakan daerah dalam hal kebudayaan dan juga olahraga yang digunakan sebagai strategi daerah untuk menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan tempat-tempat yang belum terjamah dan masih penuh akan potensi, pemerintah terus mengusahakan pemberdayaan tempat-tempat tersebut sekaligus dengan pemeliharaannya. Terkait dengan pemeliharaan tempat-tempat rekreasi dan olahraga, pemerintah melakukan pemungutuan atas pemakaian tempat-tempat tersebut yang tidak lain adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga dengan golongan Retribusi Jasa Usaha. Tarif retribusi tiap tempat dan objek wisata, termasuk dalam tempat rekreasi dan olahraga daerah Maluku telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang

5

Retribusi Jasa Usaha pada Lampiran III dengan total 8 tempat yang ditetapkan sebagai tempat rekreasi dan olahraga Provinsi Maluku. Pada salah satu tempat pariwisata yang ditetapkan pemerintah dareah, dilakukan wawancara pengumpulan data secara singkat pada Gong Perdamaian pada hari Senin, 15 Oktober 2018. Diketahui bahwa pendapatan yang didapat pada minggu sebelumnya mencapai Rp. 2.500.000, dengan pendapatan tiap minggunya dapat mencapai angka dua jutaan. Hasil yang tidak disangka karena berdasarkan pengamatan, Gong Perdamaian merupakan tempa pariwisata yang paling sepi diantara delapan tempat pariwisata yang dikelola pemerintah Provinsi Maluku. Dengan banyaknya jumlah potensi pariwisata Maluku yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), proposal ini dibuat untuk mengetahui “Pengaruh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Maluku” yang dipercayai dapat mendongkrak pendapatan daerah Maluku.

6

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan gambaran latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Maluku”.

1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga terhadap pendapatan asli daerah Maluku, serta untuk membandingkannya dengan pendapatan retribusi daerah Maluku lainnya yang berpotensi untuk mendongkrak pendapatan Maluku secara signifikan.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa : i.

Bagi kelompok penulis, menjadi media latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan mata kuliah yang bersangkutan, sekaligus sebagai tugas Mata Kuliah Perpajakan

ii.

Bagi pembaca khususnya mahasiswa, sebagai data dasar dan tolak ukur bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang diharapkan berguna untuk pengermbangan ilmu pengetahuan dan teknologi

iii.

Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan

1.5. Ruang Lingkup Ruang lingkup penelitian ini adalah objek serta tempat wisata, juga tempat olah raga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan tarif dan dampak yang didapat dari pemerintah terhadap pengambilan retribusi pada tempat rekreasi dan olahraga tersebut. Dilihat juga mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi lainnya yang dapat membantu mendongkrak PAD untuk dibandingkan dengan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 menyebutkan pendapatan asli daerah yaitu : “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan aerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupan cerminan dari pendapatan asli daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesjahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumbersumber pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas

pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat secara adil dan makmur. 2.1.1.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu : i.

Hasil Pajak Daerah Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau

8

pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah : 

Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah



Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang



Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya



Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik

ii.

Hasil Retribusi Daerah Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung. Ciri-ciri yang menyertai retribusi daerah adalah : 

Retribusi dipungut oleh daerah



Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk

9



Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

iii.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran

belanja

daerah

dan

dimaksudkan

untuk

dikuasai

dan

dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi,

yang

kesemua

kegiatan

usahanya

dititkberatkan

kearah

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962) Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkmnkan perusahaan daerah dapat

10

memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

iv.

Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan



Jasa giro



Pendapatan bunga



Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

2.2. Retribusi Daerah 2.2.1.

Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutas daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.” Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Fungsi retribusi dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi juga.

11

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi daerah memiliki fungsi sebagai berikut : i.

Sumber Pendapatan Daerah Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah. Selanjutnya melalui pendapatan retribusi dari tempat rekreasi dan olahraga,

pemerintah

juga

menggunakannya

untuk

merawat

dan

mengoptimalkan tempat-tempat tersebut. ii.

Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

iii.

Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomi daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

iv.

Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

2.2.2.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis

retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertamba menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012.

12

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. i.

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum: 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah



Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.



Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian). Retribusi Penggantia Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil sudah tidak dapat dipungut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

13



Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.



Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.



Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.



Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyakarat.



Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yangd ibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).



Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

14



Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.



Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.



Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang

dikenakan

atas

pemanfaatan

ruang

untuk

menara

telekomunikasi. 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertetentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

ii.

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi; pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disedikan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha : 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan,

pemakaian

ruangan

untuk

pesta,

pemakaian

kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

15



Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.



Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelalangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelalangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelalngan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnnya di lingkungan teminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.



Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi

tempat

penginapan/pesanggrahan/villa

adalah

yang

disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

16



Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.



Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola ole Pemerintah Daeah



Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.



Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.



Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

iii.

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah jenis –jenis Retribusi Perizinan Tertentu : 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.



Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

17



Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,

kerugian

atau

gangguan,

tidak

termasuk

tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. 

Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.



Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin utnuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan



Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA jepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi

daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

2.2.3.

Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan

retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah: i.

Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal

ii.

Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang

18

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; iii.

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.2.4. i.

Masalah-Masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah Perda bermasalah Masih terdapat beberapa daerah yang mengenakan tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum.

ii.

Masih lemahnya pengawasan terhadap Perda PDRD Kewenangan pemerintah pusat (Mendagri) dalam pembatalan Perda Provinsi dan kewenangan Provinsi dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota akan semakin memperlemah pengawasan Perda. Mekanisme pengawasan Perda PDRD yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran atas mekanisme pengawasan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa penundaan atau pemotongan dana perimabangan. Tata cara penundaan atau pemotongannya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

iii.

Kurangnya kapasitas daerah dalam penetapan besarnya taris retribusi daerah.

iv.

Pengenaan pajak dan retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah.

19

2.3. Lampiran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berikut adalah daftar tarif retribusi pada tempat-tempat rekreasi dan olah raga yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha. Tarif tersebut terdapat pada Lampiran ke 3 :

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1.

Badan PPKAD Provinsi Maluku : Sarana Olahraga a. Sport Hall

2.000.000,-/hari

1) Lapangan Bulu Tangkis · Permainan Bulu Tangkis o Siang hari

20.000,-/jam

o Malam hari

25.000,-/jam

2) Lapangan Volly · Permainan Volly

35.000,-/jam

3) Lapangan Futsall o Siang hari

75.000,-/jam

o Malam hari

100.000,-/jam

b. Stadion Mandala Remaja · Pemain Bola Kaki o Siang hari

1.000.000,-/hari

o Malam hari

1.000.000,-/hari

20

c. Wisma Atlit · Penginapan o Khusus Atlit

25.000,-/hari

o Kepentingan Umum

50.000,-/hari

§

Pakai Fan

50.000,/org/hari

§

Pakai AC

100.000,/org/hari

d. Lapangan Tenis Karang Panjang · Permainan Tenis o Siang hari

250.000,/bln/club

o Malam hari

40.000,/jam/malam

Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta : a. Sewa tempat anjungan Maluku di TMII b. Sewa kursi

3.000.000,-/hari 2.000,-/buah

c. Pakaian Pengantin Maluku

2.000.000,-/set

d. Nona Rok Kebaya Dansa

150.000,-/set

e. Alat Musik Konvensional (gitar, keyboard, gitar

500.000,-/set

bass, drum) f. Alat Musik Tradisional : - Totobuang

1.500.000,-/set

21

- Tifa

150.000,-/set

g. Sound Sistem

2.

1.500.000,-/set

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku : Tempat Rekreasi a. Pantai Namalatu 1) Masuk Lokasi Anak-anak

2.000,-/orang

Dewasa

3.000,-/orang

Penjaja Makanan

2.000,-/orang

2) Parkir Kendaraan Roda 4

5.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

Kendaraan Roda 2

3.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

Kendaraan Truck/Bus Besar

10.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

3) Kios

2.500,-/hari

4) Lokasi Penjualan

1.500,-/hari

5) Ruangan Serbaguna

150.000,-/hari

22

6) Air Bersih

1.000,-/m3

7) Atraksi Wisata dan Olahraga

10.000,-/jam

b. Pantai Hunimua 1) Masuk Lokasi Anak-anak

2.000,-/orang

Dewasa

3.000,-/orang

Penjaja Makanan

2.000,-/orang

2) Parkir Kendaraan Roda 4

5.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

Kendaraan Roda 2

3.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

Kendaraan Truck/Bus Besar

10.000,-/kendaraan termasuk pengemudi

3) Kios

2.500,-/hari

4) Lokasi Penjualan

1.500,-/hari

5) Ruangan Serbaguna

150.000,-/hari

6) Air Bersih

1.000,-/m3

7) Atraksi Wisata dan Olahraga

10.000,-/jam

c. Gong Perdamaian 1) Biaya Masuk Objek Wisata Gong Perdamaian 2) Biaya Pemukulan Gong

3.

5.000,/orang 25.000,-/orang

Museum Siwalima :

23

Tarif Masuk Museum : a. Pelajar 1) per orang

1.500,-/orang

2) rombongan

1.000,-/orang

b. Mahasiswa 1) per orang

2.000,-/orang

2) rombongan

1.500,-/orang

c. Dewasa/Umum 1) per orang

3.000,-/orang

2) rombongan

2.500,-/orang

d. Wisatawan Asing

10.000,-/orang

e. Kendaraan : 1) Bus Besar

3.000,-/kendaraan

2) Roda 4

2.000,-/kendaraan

3) Roda 2

1.000,-/kendaraan

24

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Data dan Sumber Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka sehingga dapat diolah serta dianalisis menggunakan teknikperhitungan matematika atau statistika. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam penulisan ini.

3.2. Popoulasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi daam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Maluku yang didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah dengan keterangan pendapatan retribusi daerah sebagai sampel. Sampel yang diambil menggunakan data runtun waktu (time series) Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Maluku selama 5 tahun terhitung dari 20122017. Objek yang diteliti adalah Pendapatan Retribusi Daerah Maluku khususnya pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian Objek penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Maluku dengan focus utama pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sementara subjek penelitian adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, serta Kantor Gubernur bagian aset daerah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : i.

Studi Kepustakaan

ii.

Studi Lapangan, dengan teknik untuk memproleh data : 

Observasi/Pengamatan 25



Interview/Wawancara



Dokumentasi

26

DAFTAR PUSTAKA

“Pembangunan Pariwisata untuk Maluku yang Semakin Maluku” http://www.paulinegaspersz.com/2014/11/pembangunan-pariwisata-untuk-maluku.html

Lumikis, Riri. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara.” https://media.neliti.com/media/publications/65041-ID-analisis-potensi-penerimaan-pajakdaerah.pdf

“Retribusi Daerah.” http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf

“Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha.”

“4 Fungsi Retribusi pada Pemerintah Daerah.” https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi

27