Pengantar Ilmu Administrasi Publik Modul 10.pdf

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

PEGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Chapter 10

Hal. 1 dari 10 Untuk Kalangan Sendiri

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

Chapter 10 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Capaian Pembelajaran Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tentang prosesproses kebijakan publik A. KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan (policy) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani masalah-masalah tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Menurut Rose (dalam Hamdi, 2015:36) mengatakan bahwa kebijakan publik (policy) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lain dikemukakan oleh Friedrich (dalam Hamdi, 2015:36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Kata “policy” umumnya digunakan untuk menunjukan pilihan terpenting yang dibuat, baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. “policy” adalah bebas dari kebanyakan konotasi yang tak diinginkan yang berdekatan dengan kata politik, yang seringkali diartikan “memihak” atau “korupsi” (Harol Laswell dalam Hamdi, 2015:36) B.W Hogwood & L.A Gunn (dalam Hamdi, 2015:36) telah mengidentifikasi arti kata publik mencakup pengertian label untuk suatu bidang aktivitas, ekspesi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, output, outcome, teori atau model dan proses. Literature mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai pengertian dan definisi tentang kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun arti sempit. Dye yang dikutip dalam Young dan Quinn (dalam buku Suhartono, 2015:44) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik yaitu “whatever government choose to do or not to do” sementara itu Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn menyampaikan definisi kebijakan publik yang lebih spesifik yaitu sebagai “a purposive course of action followed by an actor in dealing with a problem or matter of concern” kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

Hal. 2 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

Sebagai suatu hasi proses penyelenggaraan pemerintah, substansi kebijakan public dapat dibedakan atas berbagai kelompok atau tipologi. Tipologi yang paling banyak diikuti oleh para ahli kebijakan public adalah tipologi yangdibuat oleh Theodore J. Lowi. Menurut Lowi (dalam Hamdi, 2015:54) kebijakan public dapat dibedakan atas tiga tipe.  Kebijakan Distributif (Alokatif) adalah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa bagi warga negara baik secara perorangan maupun dalam masyarakat. kebijakan alokatif juga berupa kebijakan yang berkaitan dengan penjatahan beban dan manfaat kepada masyarakat. ketika pemerintah menetapkasn suatu aturan perpajakan dan aturan tariff pajak dan kemudian menarik pajak tersebut maka telah melakukan tindakan penjatahan beban kepada masyarakat.  Kebijakan redistributive adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaliran barang dan sumberdaya dari satu kelompok warga negara kepada kelompok warga negara yang lainnya. Kebijakan ini bermula dari suatu pandangan bahwa suatu pemerintahan seharusnya melakukan perlakuan yang sama kepada warga negara, termasuk pemberian kesempatan berusaha. Dalam praktik, sejalan dengan kapasitas dn keberuntungan masing-mang warga negara akan akan selalu terjadi adanya warga negara yang mampu dan berhasi; dan warga negara yang tidak mampu dan kurang beruntung. Ketika kondisi ini terjadi maka kewajiban pemerintah untuk menjamin nilai-nilai keadilan selalu tercermin dalam kehidupan masyarakat. pencerminan dari kebijakan redistributive adalah pelaksanaan program yang berfokus pada pemenuhan kepentingan kelompok warga negara yang kurang beruntung, seperti program jaring pengamanan sosial dan program tindakan alternative.  Kebijakan pengaturan adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengarahan atau pembatasan perilaku warga negara dan masyarakat. dengan kebijakan ini suatu pemerintahan pada dasarnya juga melakukan enkulturasi yang dikaitkan dengan sistem secara makro maupun mikro. Secara makro, misalnya kebijakan tentang kewajiban bela negara berkaitan dengan pembentukan perilaku warga negara dalam hal membangun kebangsaan. Secara mikro antara lain kebijakan tentang merokok ditempat umum berkaitan dengan pembentukan perilaku kolektif warga negara dalam hal kesehatan lingkungan. B. SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK Menurut Mustopadidjaja AR (1992)

yang dimaksud dengan sistem kebijakan publik adalah

keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups). Sebagai suatu sistem, maka dalam sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur : Input, Process, Output. Kebijakan Hal. 3 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

publik adalah merupakan produk (output) dari suatu input, yang diproses secara politis. Adapun elemen-elemen (unsur-unsur) sistem kebijakan publik adalah : a. Input : masalah Kebijakan Publik Masalah Kebijakan Publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya “masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa tuntutantuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah ini dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik yang baru. Sebagai contoh : masalah kebijakan publik dapat timbul karena adanya dorongan dari masyarakat. Misalnya, timbulnya INPRES SD, INPRES Pasar, INPRES Puskesmas, karena adanya pandangan masyarakat (pada waktu itu) tentang kurangnya pemerataan pembangunan. Pembangunan dikatakan sudah berhasil, tetapi kurang merata. Masalah kebijakan juga dapat timbul, justru adanya kebijakan pemerintah. b. Process (proses): pembuatan Kebijakan Publik. Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam proses tersebut terlibat berbagai

kelompok

kepentingan

yang

berbeda-beda,

bahkan

ada

yang

saling

bertentangan.Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stakeholders, yaitu merekamareka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik. Policy Stakeholders bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, dan juga dari lingkungan masyarakat (bukan pemerintah), misalnya, partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, perusahaan dan sebagainya. c. Output : Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik. d. Impacts (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups). Kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut. C. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PUBLIK Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

Hal. 4 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

1. Tujuan yang akan dicapai mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. 2. Prefensi Nilai Seperti Apa Yang Perlu Dipertimbangkan Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Ada lima nilai yang dapat mempengaruhi para penetap kebijakan publik yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai personal, nilai kebijakan, dan nilai ideology. 3. Sumber daya yang mendukung kebijakan Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. 4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. Menurut Howlett dan Ramesh (1995) beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain: Legislatif 1. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. 2. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusankeputusan politik secara bebas. 3. Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. 4. Di negara-negara komunis, legislatifnya hanya melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam partai komunis Eksekutif (Presiden) 1. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. 2. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapt dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Hal. 5 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

3. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompokkelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-

pejabat

yang

ditunjuk

untuk

menyelidiki

kebijakan

tertentu

dan

mengembangkan usulan-usulan kebijakan Yudikatif 1. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. (melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang) 2. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang dudah ditetapkan. Instansi Administratif 1. Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. 2. Konsep administrasi baru New Public Administration (George Frederickson:1980) tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik 3. Dalam masyarakat pacsa-industri seperti saat ini dimana keberagaman (pluralitas) menjadi hal yang lumrah, teknis dan kompleksitas masalah kebiakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada instansi administratif untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Kelompok kepentingan 1. Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tintakan kebijakan. 2. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik , yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan.

Hal. 6 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

3. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Partai politik 1. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik

yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka

memenangkan pemilihan umum. 2. Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai, hal ini menunjukan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. 3. Pada masyarakat pascamodern seperti saat ini umumnya partai politik memerankan fungsinya sebagai “kumpulan kepentingan”, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan Warga nagara (Individu) 1. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. 2. Dalam tatar normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendenganrkannya. 5. Lingkungan Kebijakan Mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi

oleh

konteks

sosial,

ekonomi,

maupun

politik

tempat

kebijakan

tersebut

diimplementasikan. 6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis D. PROSES KEBIJAKAN Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan kedalam tahap berikut:

Hal. 7 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

a. Agenda Setting Agenda setting atau penyusunan agenda adalah tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan adalah kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok ataupun golongan tertentu. Dalam menentukan prioritas kebijakan, pemerintah dapat menimbang dan melilih aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPR maupun DPRD sesuai dengan tingkatan wilayahnya agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal b. Perumusan kebijakan publik. Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. c. Implementasi kebijakan publik. Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan). Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR (1992), mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya, Ada tiga bentuk kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya : INPRES tentang SD 2) Kebijakan tidak langsung, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja. Misalnya: kebijakan pemerintah tentang Investasi Asing. 3) Kebijakan campuran, yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta). Misalnya kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang kebersihan, di mana pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau oleh swasta. d. Monitoring kebijakan publik. Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yaitu, untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).

Hal. 8 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

e. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik ini bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan. Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen (unsurunsur): input : masalah kebijakan publik, proses : pembuatan kebijakan publik, output, kebijakan publik dan dampak (impact) terhadap kelompok sasaran (target groups). Kebijakan publik dapat pula dilihat sebagai proses yang meliputi tahap-tahap: perumusan masalah, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik. Proses kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah siklus kebijakan. E. ALASAN UMUM MASYARAKAT MENOLAK KEBIJAKAN. Setiap kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan Pemerintah. Apakah yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak patent dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, pencurian malam hari, produksi pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrem hasilnya nol. Menurut Agustino dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008:160) ada beberapa faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan yaitu: 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem Nilai yang ada: Bila suatu kebijakan di pandang bertentangan secara ekstrem atau secara tajam dengan sistem nilai yang di anut oleh suatu masyarakat secara luas, atau kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak diimplementasikan akan sulit untuk terlaksana. 2. Tidak Adanya Kepastian Hukum: Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturanaturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang bertentangan isinya, atau kebijakan yang ambigu dapat menimbulkan kesalah pengertian, sehingga berkecenderungan untuk di tolak oleh warga untuk diimplementasikan. 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu Organisasi: Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat disebagiankan oleh keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Jika tujuan organisasi Hal. 9 dari 10

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

10

yang dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi seide atau segagasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka ia akan mau bahkan mengejawantahkan atau melakukan ketetapan Pemerintah itu dengan tulus. Tetapi apabila tujuan organisasi yang dimasukinya bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, maka sebagus apapun kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah akan sulit untuk terimplementasikan dengan baik. 4. Adanya Konsep Ketidakpatuhan Selektif Terhadap Hukum: Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jenis kebijakan lain. Ada orang yang patuh dalam kebijakan kriminalitas tetapi di saat yang bersamaan ia dapat tidak patuh dengan kebijakan pelarangan pedagang kaki lima. MATERI DISKUSI Sebutkan bentuk kebijakan publik sesuai pemahan anda terhadap definisi kebijakan publik yang telah disajikan dalam modul diatas

DAFTAR PUSTAKA Anderson, James. 1994. Public Policy Making: An Introduction. 7th Edition. Boston: Wadsworth Hamdi, Muchlis. 2015. Kebijakan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia Suharto. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alvabeta Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Media Presindo. Abdul Wahab, Solichin. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Rineka Cipta. Anderson, James E. (1976). Public Policy Making, New York: Holt, Rinrkart and Winston. Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, Englewood Cliff. Prentice Hall, Inc.

Hal. 10 dari 10