Pendirian Perseroan Terbatas Dan Penyelesaian Sengketa Diluar Peradilan.doc

MAKALAH HUKUM DAGANG Pendirian Perseroan Terbatas Dan Penyelesaian Senketa Di Luar Peradilan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Dosen : Siti Misnar AJ, S.H.,M.H.

Di Susun Oleh : NAMA

: ABDUR RAHMAN

STAMBUK : 216 601 005 FAKULTAS : HUKUM

UNIVERSITAS LAKIDENDE UNAAHA 2018

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan makalah Hukum Dagang dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan dalam pembuatan makalah ini untuk membahas mengenai “Pendirian PT Dan Penyelesaian Senketa Di Luar Peradilan“ Dalam penyusun makalah ini diharapakan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami tentang Hukum Internasoanal, dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kususnya mengenai masalah Pendirian Perseroan Terbatas Dan Penyelesaian Senketa Di Luar Peradilan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan pemilihan kata yang kurang tepat. Penulis mengharapkan diberikan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, agar memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wabilahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaiikum WR.WB. Konawe, 23 Maret 2018 Matahoalu

ii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii DAFTAR ISI.............................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................................1 B. Rumusan Masalah ..........................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN

A. Pendirian Perseroan Terbatas .........................................................................3 B. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.............................................9 BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan ..............................................................................................12

B.

Saran ........................................................................................................12

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................13

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia

bisnis

yang semakin pesat saat ini, para pengusaha

membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha

lainnya,

yaitu merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum, merupakan

kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertumpu pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

yang berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini yang melahirkan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menambah ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Undang-Undang (UU) ini menegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan mempunyai persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pendirian PT minimal dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih dan harus dibuat dengan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang. Untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum maka Perseroan Terbatas (Perseroan) harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, sesuai dengan Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (P.T). 1

Dalam menjalankan

Perseroan Terbatas (Perseroan) tidak selamanya berjalan

dengan baik. Maka para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Pasal 1 Angka 7). Dengan Latar Belakan Masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasan secara mendalam tentang Pendirian Perseroan Terbatas Dan Penyelesaian Senketa Di Luar Peradilan dalam bentuk makalah, yang akan dibahas dalam Bab berikutnya dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain, Bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas (Perseroan) yang diatur oleh peraturan yang diatur di indonesia dan bagaimana penyelesain sengketa yang di gunakan para pihak untuk menyelesaikan diluar peradilan.

2

BAB II PEMBAHASAAN A. Pendirian Perseroan Terbatas Pengertian Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Molengraff merumuskan pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, perusahaan adalah keseluruhan

perbuatan

yang

dilakukan

secara

terus-menerus,

bertindak

keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Molak memandang perusahaan dari sudut komersial, baru dapat

dikatakan

perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Arti lain perusahaan dikemukakan pula oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa perusahaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan

terang-terangan

untuk

memperoleh

keuntungan

(maksudnya keuntungan

ekonomi). Prosedur pendirian umum suatu PT tunduk kepada UUPT dan peraturan terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Terbatas a. Akta Pendirian Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), para pendiri perusahaan

harus membuat akta pendirian PT dengan modal

dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor dan ditempatkan dalam PT tersebut.

3

Besaran nilai modal tersebut

memang merupakan tantangan bagi para perintis

usaha, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya, sebagaiana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). Meski

demikian, secara praktek

persyaratan modal ini hanya berlaku masih

belum banyak diterima oleh Pemerintah sendiri, mengingat peraturan pelaksana atas PP 29/2016 masih belum tersedia. Dalam akta pendirian, pendiri perusahaan juga menentukan domisili dari PT, bidang usaha, nama direktur dan komisaris, serta hal teknis lain seperti ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan lain sebagainya. Akta pendirian tersebut, nantinya wajib disetujui oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar PT menjadi resmi berbentuk badan hukum. 

Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara.



Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. b. Pengesahan Oleh Menteri Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan

pengesahan

dapat

dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan

hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie. Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai

badan

hukum,

akta

pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus

diajukan oleh para pendiri secara bersama–sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

4

c. Pendaftaran Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi : a) Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan. b) Alamat lengkap Perseroan. c) Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. d) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri. e) Nomor

dan

tanggal

akta

perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan

pemberitahuan oleh Menteri. f) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. g) Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. h) Nomor

dan

tanggal

akta

pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan

pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri. i) Berakhirnya

status

badan

hukum Perseroan.

j) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

2. Dasar Hukum a. Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. 5

b. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717. c. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait d. Peraturan Pelaksanaan (PP dst)

3. Struktur Badan Perseroan Terbatas Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu: a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. b. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan

Perseroan,

sesuai

dengan maksud

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. c. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari masing - masing organ tersebut sudah diatur secara rinci dan mendetail dalam UU ini. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai pasal

6

Berikut ini kewenangan masing-masing organ menurut UU tersebut: a. Kewenangan RUPS 1) Memutuskan

penyetoran

saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk

lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak. 2) Menyetujui

dapat

tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang

mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya. 3) Mengangkat Anggota Direksi dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu - waktu dengan menyebutkan alasannya. 4) Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih. 5) Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. 6) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 7) Menyetujui

untuk

mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan

jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1)). 8) Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga. (Pasal 104). 9) Mengangkat 10) Menetapkan

anggota

Dewan Komisaris.

ketentuan

tentang besarnya gaji atau honorarium dan

tunjangan bagi anggota Dewan komisaris. 11) Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)). 12) Mengangkat komisaris independen. b. Direksi Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib: 7

1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. 2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan. 2) Menjadikan

jaminan

utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari

50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak 3) Direksi

dapat

memberi

kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan

atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. (Pasal 103). c. Dewan Komisaris Ketentuan baru dalam UU ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajeman perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

8

Dewan Komisaris wajib: 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya 2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. 3. Memberikan

laporan

tentang

tugas pengawasan yang telah dilakukan selama

tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

B. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi Istilah “Mediasi” dalam bahasa Inggris dinamakan “Mediation” yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy P. sebagai berikut : “Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian

sengketa

secara

damai yang

melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; pengikutsertaan antara

pihak

dala penyelesaian

ketiga

sengketa

dua pihak”. Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa

negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008 yang telah di jelaskan dalam latar belakang tersebut di atas,

maka mediasi merupakan bentuk penyelesaian

sengketa melalui suatu perundingan di antara

para

pihak

agar tercapai kesepakatan

bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, pada giliran akhirnya pokok persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa.

9

Dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang panting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian

sengketa

secara

mediasi pada khususnya dan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak kewarisan, dan lain-lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disebutkan dan dikutip sebelumnya.

Hal yang demikian penting sekali agar

dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum. Terdapat perbedaan mendasar antara bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah, Pertama kedua bentuk penyelesaian sengketa secara hukum tersebut merupakan aturan hukum (regelen recht). Yang berbeda, ialah tidak semua aturan hukum berisikan hukum sanksi (santie-recht). Kedua penyelesaian sengketa

melalui

pengadilan

memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom. Bentuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan tersebut di atas dikelompokkan sebagai penyelesaian sengketa secara hukum. Terlepas dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli merupakan upaya-upaya yang ditempuh berdasarkan perdamaian. Bukan menggunakan kekerasan, dan perdamaian ditempuh secara musyawarah untuk mufakat. Arti pentingnya penyelesaian sengketa secara perdamaian yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, adalah ciri khas dari perkara keperdataan, bahwa Hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa. Upaya pendamaian oleh Hakim tersebut terjadi ketika persengketaan akan dimulai dengan pemeriksaan Hakim, sehingga menjadi kewajiban Hakim mendamaikan para pihak. M. Yahya Harapan, mengemukakan, kelalaian

Hakim

mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak berperkara akan

mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Upaya perdamaian oleh Hakim adalah

perdamaian

melalui

jalur

ligitasi, dan

perdamaian pula menjadi titik penting dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 10

Ketika pada pihak bersengketa sepakat berdamai, tentunya persengketaan tersebut dapat terselesaikan oleh karena ada niat atau itikad baik dari pada pihak bersangkutan. Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlandaskan pada perundingan, oleh karena dalam Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian ahli, bertolak dari kemampuan merundingkan berbagai aspek untuk mendapatkan solusi sebagai pemecahan masalahnya yang dapat memuaskan dan diterima oleh para pihak. Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) tidak

menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 10 ayat (2). Sedangkan mediasi di luar pengadilan, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Empat pasal ini merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi itu sendiri hanya suatu cara, suatu proses, serta bukanlah suatu tujuan. Mediasi sebagaimana halnya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya, sedikit banyak merujuk, mengikuti, dan mendasarkan pada cara atau proses menurut penyelesaian sengketa secara arbitrase, oleh karena Undang-Undang No.30 Tahun 1999, tidak dengan spesifik atau khusus mengatur bagaimana prosedur atau mekanisme dalam mediasi.

11

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari penjelasan makalah yang sudah di jelaskan dalam makalah ini, dapat disimpulan sebagai berikut : 1. Pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu adanya akta pendirian perusahaan. Pengesahan oleh Menteri agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk

akta notaris tersebut harus diajukan

oleh para pendiri secara bersama – sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri ( Menteri Hukum dan

HAM

)

mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan. 2. Bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Legitasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlegitasi). Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan penilaian ahli. Mediasi

adalah

cara

bermusyawarah dan bermufakat, untuk mencapai

kesepakatan bagi para pihak bersengketa, melalui perantaraan seorang selaku mediator. Jika kata sepakat dicapai maka dibutuhkan penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. B. Saran Dalam pendirian Perseroan terbatas sangat di perlukanya regulasi yang mendukung dengan keadan zaman sehingga laju ekonomi berkembang dengan pesat agar dapat mempermudah pelaku usaha dalam mendirikan perusahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam permasalahan penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama diantara para pihak, selain menutup kemungkinan menumpuknya berkas perkara di pengadilan, juga dapat dijadikan sarana dalam memecahkan persengketaan secara damai yang diterima dan mengikat para pihak yang bersengketa 12

DAFTAR PUSTAKA

Firman, Adi Rinaldi. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor 2010. Mukianto, Jandi. Pendirian, Pengurusan, Dan Pengawasan Perseroan Terbatas Di Indonesia. Wdijaja, Effendy & Mukianto – Indonesian Legal Consultant. @2014 Wiem – Registered Indonesian Legal Consultant. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Globa Muhammad, Abdulkadir. 2006, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 1 Angka 7). Rambing, Nicky Yitro Mario. Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Di Indonesia. Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Talib, Idris. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Lex Et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

13