Pendidikan Kewarganegaraan (1).docx

Pendidikan Kewarganegaraan Makalah Pengantar Pendidikan Kewargangenaraan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Disusun oleh Kelompok 1: Friska Putri Rahmeilia (22317442) Ibrahim Husein (22317798) Novita Eka Lestari (24317556) Ralda Tiara Dulfi (24317923) Shirly Siswardhana (25317670) Kelas 2TB01

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gunadarma ATA 2018/2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun “Makalah Pengantar Pendidikan Kewargangenaraan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. Dalam penyusunan makalah ini, Alhamdulillah kami tidak mendapatkan halangan yang berarti. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk kesempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum wr. wb.

Depok, 24 Maret 2019

Kelompok 1

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………………….i Daftar Isi…………..……………………………………………………………………….....ii Bab I (Pendahuluan) 1.1 Latar Belakang Makalah…………………………………………………………...1 1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..….. 1 1.3 Tujuan Makalah……………………………………………………………….….. 1 Bab II (Pembahasan) 1.1 Pengantar Pendidikan Kewargangenaraan...............................................................2 1.2 Demokrasi……………………………………………………………………..….. 9 1.3 Hak Asasi Manusia……………………………………………………….............13 Bab III (Penutup) Kesimpulan………………………..………………………………………………….23 Daftar Pustaka…………………………………………………………………………..…. 24

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengantar Pendidikan Kewargangenaraan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia adalah subbab yang akan dibahas di makalah ini, selain untuk memenuhi tugas untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa ataupun masyarakat, meningkatkan kesadaran kita sebagai Warga Negara Indonesia agar selalu bersemangat mempelajari hal yang terjadi di dunia maupun di nusantara, lalu mengambil kesimpulan, dan mengimplementasikan hal yang baik ke kehidupan nyata sebagai pelajaran dan membuat perubahan yang positif bagi diri sendiri hingga ke nusantara. 1.2. Rumusan Masalah 1. Apa latar belakang, tujuan, landasan hukum dari mempelajari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? 2. Apa pengertian bangsa dan negara? 3. Apa hak dan kewajiban warga negara? 4. Apa saja konsep dan bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara? 5. Apa itu Hak Asasi Manusia (HAM)? 1.3. Tujuan 1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengantar pendidikan kewargangenaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Untuk berfikir lebih kritis mengenai hal pengantar pendidikan kewargangenaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Terutama sebagai mahasiswa dituntut untuk harus selalu berfikir kritis dan analistis. 3. Mengambil kesimpulan dari setiap pembahasan dan mengimplementasikan hal yang positif ke kehidupan nyata. 4. Meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, dan menunjukkan rasa cinta tersebut dengan tindakan yang nyata, terutama sebagai mahasiswa yang memiliki ladang ilmu lebih dibandingkan masyarakat yang mungkin kurang paham mengenai pengantar pendidikan kewargangenaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

1

BAB II PEMBAHASAN

1. 1 Pengantar Pendidikan Kewargangenaraan 

Latar Belakang Pendidikan Kewarnegaraan Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan era mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisian kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan inilah yang menjadi latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan. Namun semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan akibat pengaruh globalisasi, untuk itu diharapkan setiap warganegara Indonesia, memiliki warga negara yang baik, cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang ditempuh secara sistematis untuk mengenalkan, menanamkan wawasan kesadaran bernegara yang baik dan benar, menumbuhkan rasa bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai mahasiswa yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar tetap utuh dan menjaga persatuan NKRI.



Landasan Hukum 1. UUD 1945 a) Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat i. Alinea Kedua Yang berbunyi: “Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah 2

sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan. ii. Alinea Keempat Yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

pemerintah

negara

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada alinea keempat pembukaan UndangUndang Dasar 1945 ini punya makna bahwa:Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, Keharusan adanya UndangUndang Dasar Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat yang memiliki asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. b) Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam hukum dan pemerintahan. c) Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara. d) Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. e) Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan.

3

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 3. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang RambuRambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Menimbang: a) Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. b) Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan lulusan program Magister untuk mengajar program Diploma dan Sarjana. c) Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun tentang standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi

wajib

memuat

mata

kuliah

pendidikan

agama

pendidikan

kewarganegaraan. Bahasa Indonesia. dan Bahasa Inggris. dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan. serta mata kuliah Statistika dan atau Matematika. d) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusuaan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang, Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. 4

e) Perubahan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional undang-undang guru dan dosen, standar nasional Pendidikan, dan kurikulum pendidikan tinggi perlu direspon secara operasional agar dapat diimplementasikan untuk memenuhi tuntutan kualitas yang telah ditetapkan. f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.b, c, d, dan e perlu menetapkan rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Depdiknas (2006: 49) mengemukakan bahwa tujuan umum PKn adalah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik yang memiliki kompetisi sebagai berikut: a) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. b) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsung sengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunkasi. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik, yang memiliki sikap demokratis, cerdas, terampil dan berkperibadian yang mantap daan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan.



Pengertian Bangsa Secara Umum Adalah suatu kelompok manusia yang dianggap Nasional memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama.



Pengertian Negara Secara Umum Adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. 5



Perbedaan Bangsa dan Negara Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan antara bangsa dan negara, yaitu : a) Bangsa merupakan sekelompok manusia yang tinggal/mendiami suatu wilayah yang disebut negara, dan suatu bangsa mengakui kekuasaan/pemerintahan dari negara yang ditempatinya. Jadi bangsa adalah penghuni suatu negara, sedangkan negara adalah tempat hunian bagi bangsa. b) Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki keterikatan ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara bisa terdiri dari beberapa kelompok yang bersatu. c) Bangsa terikat oleh suatu keterikatan ras/bahasa/adat/agama/dll, sedangkan negara tidak. d) Bangsa belum tentu memiliki negara, sedangkan negara sudah pasti memiliki bangsa. e) Bangsa merupakan sekumpulan masyarakat, sedangkan negara merupakan organisasi besar f) Tidak menutup kemungkinan suatu negara di isi oleh beberapa bangsa (contohnya saja Indonesia yang terdiri dari banyak bangsa).



Pengertian Hak Menurut Para Ahli 1. Menurut Soerjono Soekanto hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: a) Hak searah atau relatif. pada umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi. b) Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari: i. Hak dalam htn (hukum tata negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi. ii. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan. iii. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak. iv. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten. 2. Menurut pakar seperti Soerjono Soekanto, bahwa: a) Hak mutlak (absolut) adalah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain. contohnya: b) Hak asasi manusia. 6

c) Hak publik. seperti hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak negara memungut pajak. d) Hak keperdataan, hak menuntut kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriel. e) Hak relatif (nisbi) adalah memberikan hak kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang kain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. contohnya: f) Hak publik relatif, seperti: hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu. g) Hak keluarga relatif, hak suami istri. h) Hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian, seperti jual beli. 3. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 4. Menurut Salmond, hak memiliki 4 pengertian: a) Hak dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban. contohnya: i. Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik. ii. Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif. iii. Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan. iv. Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission. v. Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya. b) Hak kemerdekaan. adalah hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk menggangu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain. c) Hak kekuasaan. merupakan hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum. d) Hak kekebalan atau imunitas. yaitu hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain. 7



Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli 1. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 2. Menurut Curzon, kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu: a. Kewajiban Mutlak Tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. b. Kewajiban Publik Dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. c. Kewajiban Positif Kewajiban ini menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu. d. Kewajiban Universal atau umum Kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian. e. Kewajiban Prime Kewajiban ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.



Pengertian Hak Secara Umum Adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 8

melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama. 

Pengertian Kewajiban Secara Umum Adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial.



Perbedaan Hak dan Kewajiban Secara prinsip, hak dan kewajiban selalu berhubungan satu sama lainnya. Seseorang yang mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya. Dalam hal ini, hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Artinya, orang tersebut dapat mengambil haknya tersebut tapi bisa juga tidak mengambilnya bila tidak menginginkannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Artinya, seseorang harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak dilaksanakan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi hukum atau sanksi sosial.

1. 2 Demokrasi 

Konsep Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan— dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang

9

kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. 

Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Negara Ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu : 1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer). Monarki berasal dari bahasa Yunani. Monos yang artinya Satudan Archein artinya Pemerintah, jadi dapat di artikan sebagai sejenis pemerintahan dalam suatu negara yang di pimpin oleh satu orang (raja). Monarki dibagi ke dalam 3 jenis yaitu : a) Monarki Mutlak : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja dan bentuk kekuasaannya tidak terbatas. b) Monarki Konstitusional : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. c) Monarki Parlementer : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang tertinggi berada ditangan parlemen. 2. Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa latin RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Menurut John Locke, kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu : a) Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen). b) Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan). c) Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri). d) Sedangkan Kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kemudian menurut Montesque (Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-bedadan terpisah satu sama lainnya (independent/berdiri sendiri) yaitu : 1. Badan Legislatif : Kekuasaan membuat undang-undang. 2. Badan Eksekutif : Kekuasaan menjalankan undang-undang. 3. Badan Yudikatif : Kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undangundang. 10



Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 1. Definisi PPBN Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan awal bela negara. 2. Definisi Bela Negara Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dariluar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 3. Tujuan PPBN Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 4. Sasaran PPBN Sasaran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah terwujudnya warga negara Indonesia yang mengerti, menghayati dan sadar serta yakin untuk menunaikan kewajibannya dalam upaya bela negara, dengan ciri-ciri: a) Cinta tanah air Yaitu mengenal mencintai wilayah nasionalnya sehingga waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun. b) Sadar berbangsa Indonesia Yaitu selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan, dan pekerjaan sera mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. 11

c) Sadar bernegara Indonesia Yaitu sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui dan menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara Yaitu yakin akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,guna tercapainya tujuan nasional. e) Rela berkorban untuk bangsa dan negara Yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga,pikiran, dan harta baik benda maupun dana,untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. f) Memiliki kemampuan awal bela negara a. Diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. b. Secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani, yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. 

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode. Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelengaraan kekuasaan. Periode-periode tersebut addalah sebagai berikut : 1. Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama. 2. Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru. 3. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik Ancaman yang datangnya dari dalm maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan 12

pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-Undang tentang Pokok-pokok Parlementer Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 tahun 1954. Sedangkan Periode Orde Baru dan Periode Reformasi, Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social.Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendaptakan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

1. 3 Hak Asasi Manusia 

Pengertian Hak Asasi Manusia Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga suku kata : Hak, Asasi, dan Manusia. Dua kata pertama, Hak dan Asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Adapun kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu , dengan demikian kata Asasi diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. Hak dasar meliputi hak hidup, hak merdeka, dan hak milik. Hak yang dimiliki manusia kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Hak asasi manusia bersifat universal , artinya berlaku di mana saja dan kapan saja serta untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapa saja. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan YME, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Menurut Miriam Budiardjo , Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

13



Pengertian HAM Menurut Para Ahli 1. John Locke Menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 2. Jan Materson Menurut Jan Materson (komisi HAM PBB), pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 3. Miriam Budiarjo Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama. 4. Prof. Koentjoro Poerbopranoto Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, pengertian HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. 5. Oemar Seno Adji Menurut Oemar Seno Adji, pengertian HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. 6. Jack Donnely Menurut Jack Donnely, definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 7. UU No 39 Tahun 1999 Menurut UU No 39 Tahun 1999 pasal 1, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di dilindungi dan hargai oleh setiap manusia.

14

8. David Beetham dan Kevin Boyle Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, pengertian HAM dan kebebasankebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhankebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. 

Ciri-Ciri HAM / Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia memiliki ciri khusus yang tidak terdapat pada jenis hak lainnya. Berikut ini adalah ciri khusus Hak Asasi Manusia: a) HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. b) HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. c) HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia d) HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan berpedaan lainnya.



Macam-Macam HAM 1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya: a) Kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat. b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat. c) Kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi. d) Kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu. 2. Hak Asasi Politik (Political Rights) Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang. Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya: a) Hak untuk untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. b) Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan. c) Hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik. d) Hak dalam membuat usulan petisi. 3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights) Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya: a) Hak untuk mendapat perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. b) Hak seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanaan hukum. 15

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths) Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa contoh hak-hak asasi ekonomi diantaranya: a) Kebebasan dalam kegiatan jual-beli. b) Kebesasan dalam melakukan perjanjian kontrak. c) Kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa dan hutang-piutang. d) Kebebasan dalam memiliki sesuatu. e) Kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas. 5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights) Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Beberapa contoh hak-hak asasi peradilan diantaranya: a) Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. b) Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. 6. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights) Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya: a. Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. b. Hak untuk mendapatkan pengajaran. c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat 

Tujuan Hak Asasi Manusia Tujuan HAM adalah untuk selalu menyadari keberadaan, menghormati dan menegakkan HAM serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian diseluruh dunia, Hak Asasi Manusia juga dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam pergaulan atau berkomunikasi dengan seksamanya. Selain itu Hak Asasi Manusia juga bertujuan untuk melindungi HakHak yang telah ada sejak lahir, mengatur hubungan antar manusia, dan mengatur Perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain.



Undang-Undang Tentang HAM Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J. Adapun penjelasan singkat mengenai Undang-Undang HAM adalah sebagai berikut: a) Pasal 28A Mengatur Tentang Hak Hidup b) Pasal 28B Mengatur Tentang Hak Berkeluarga c) Pasal 28C Mengatur Tentang Hak Memperoleh Pendidikan 16

d) Pasal 28D Mengatur Tentang Kepastian Hukum e) Pasal 28E Mengatur Tentang Kebebasan Beragama f) Pasal 28F Mengatur Tentang Komunikasi dan Informasi g) Pasal 28G Mengatur Hak Perlindungan Diri h) Pasal 28h Mengatur Tentang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial i) Pasal 28I Mengatur Hak-Hak Basic Asasi Manusia j) Pasal 28J Mengatur Tentang Penghormatan HAM 

Pelanggaran HAM di Indonesia Walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam UUD 1945, namun pada pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai pelosok nusantara. Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:



a)

Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945

b)

Peristiwa tragedi pembantaian massal PKI – 1965-1966

c)

Peristiwa Tanjung Priok 1984

d)

Peristiwa penembak misterius (Petrus) tahun 1982-1985

e)

Pembunuhan aktivis buruh wanita, Marsinah tahun 1993

f)

Penganiayaan wartawan bernama Udin – 1996

g)

Peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998

h)

Tragedi Trisakti – 1998

i)

Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003

j)

Peristiwa Abepura Papua – 2003

k)

Pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib – 2004

l)

Dll

Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Istilah Hak Asasi Manusia lahir sejak keberhasilan revolusi perancis tahun 1789 dalam Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen artinya hak-hak asasi manusia dan warga Negara perancis, dalam revolusi dikenal dengan semboyan liberte, egalite, dan fraternite.



Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia a) Tahun 2500 SM- 1000 SM Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namruds. Nabi Musa memerdekan bangsa yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun agar bebas dari kesewenang-wenangan hukum hamurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. b) Tahun 600 SM 17

Athena (Yunani) Solon yang telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya untuk itu ia membentuk hekiaea, yaitu mahkamah keadilan untuk melindungi orang-orang miskin dan majelis rakyat atau eklesia. c) Tahun 527 SM-322 SM Kaisar Romawi Flanvius Anacius, Justinianus, menciptakan peraturan hukum modern yang termodifikasi yaitu corpus luris sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia d) Tahun 30 SM Kitab Injil yang dibawa Nabi Isa Al Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap tuhan atau sesama manusia kitab Al Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang dan sebagainya. e) Tahun 1215 abad 17-19 Gerakan rasionalisme dan humainisme di Eropa bergolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi dan ketatanegaraan ditandai lahirnya magna charta di inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia , pelopornya John Locke dan Thomas Aquino yang kemudian lahirnya piagam agung yang dikenal dengan istilah Magna Charta. f) Tahun 1679 Lahir piagam Hak Asasi Manusia, yaitu Hobeas Corpus Act yang isinya jaminan kebebasan warga Negara dan mencegah penjarahan sewenang-wenang terhadap rakyat. g) Tahun 1689 Lahir piagam Bill of Right di Britania Raya, yaitu berisi undangundang tentang hak-hak asasi dan kebebasan warga Negara. h) Tahun 1776 Declaration

on

Independence

di

Amerika,

yaitu

deklarasi

kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh tiga belas Negara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam Hak Asasi Manusia karena mengandung pernyataan “bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh tuhan yang maha pencipta”. i) Tahun 1789 18

Lahir piagam Declaration des droit de l’homme et du citoyen yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga Negara hasil dari revolusi prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Laffayette dengan semboyan liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), fraternite (persaudaraan). j) Tahun 1941 Atlantik Charter yang lahir pada saat berkobarnya Perang Dunia II dengan pelopor FD. Roosevelt, mengusulkan empat kebebasan (The Four Freedoms) sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar yang isinya : a) Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat b) Kebebasan untuk beragama c) Kebebasan dari rasa takut d) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan k) Tahun 1948 Lahir piagam hak asasi manusia sedunia atau Universal Declaration of Human Right. 

HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM yang telah berkembang sebelumnya, yaitu; a) HAM menurut Konsep Negara-Negara Barat/Liberalisme a) Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. b) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Negara sebagai koordinator dan pengawas. c) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia. d) Hak asasi lebih dulu ada pada tatanan negara. b) HAM Menurut Konsep Sosialis a) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. b) Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. c) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

c) HAM Menurut Konsep Bangsa-Bangsa Asia dan Afrika a) Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya. 19

b) Masyarakat sebagai keluarga artinya besar penghormatan utma untuk kepala keluarga. c) Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat. d) HAM Menurut Konsep PBB Respons terhadap permasalahan hak asasi manusia pembangunan menghasilkan konsep yang dibidangi oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut” Universal Declaration Of Human Rights.” Didalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, Politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang dinikmati manusia didunia yang mendorong penghargaan terdapat hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1957, konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu: (1) hak ekonomi sosial dan budaya, (2) perjanjian internasional tentang hak sipil, (3) protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokomen tersebut diterima dan saat ini sekitar 100 negara dan bangsa telah meratifikasinya. e) HAM Perspektif Konstitusi Indonesia i.

UUD 1945 UUD 1945 sering disebut dengan “UUD Proklamasi”. Dikatakan demikian karena kemunculannya bersamaan dengan lahirnya Negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Fakat sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran, khususnya pengaturan HAM dalam konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan-persidangan BPUPKI dan PPKI. Satu hal menarik bahwa meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dasar manusia indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, Batang Tubuh, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara (HAW).

ii.

Konstitusi RIS 1949 Dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar 20

Manusia”. Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “ setiap orang diakui sebagai manusia”. iii.

UUDS 1950 UUD 1950 terdiri atas 6 bagian dan 43 pasal. Dari tiga UUD yang berlaku sepanjang sejarah kemeredekaan indonesia, menurut Adnan Buyung Nasution, negara ini pernah memiliki UUD yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap dari pada UDHR/DUHAM, YAITU uuds 1950. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V (Hak-hak Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) dari mulai Pasal 7 sampai Pasal 33.

iv.

Kembali pada UUD 1945 Pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945

v.

Amandemen UUD 1945 Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni BAB XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Penegasan HAM kelihatan menjadi semakin eksplisit, senagaimana ditegaskan pada pasal 28A yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.



Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur Negara maupun warga Negara. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindasan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses pengadilan HAM melalui tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran HAM dibagi menjadi beberapa kategori. Dengan demikian, pelanggaran HAM yang termasuk dalam kategori berat dapat diadili di pengadilan HAM adhoc, yang dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keptusan presiden. Selain pengadilan HAM adhoc, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekondisiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrayudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa Indonesia. 21



Lembaga Penegak HAM Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak politik, dan pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini diterima secara aklamasi oleh Negara-negara yang tergabung dalam PBB. Komisi Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia meliputi : 1. Komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM) 2. Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Komisi orang hilang (KONTRAS) 4. Peradilan HAM



Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM 1. Kejahatan genosida, yaitu pembunuhan secara besar-besaran terhadap suatu bangsa kelompok agama, ras dengan cara: a) Membunuh anggota kelompok b) Mengakibatkan

penderitaan

fisik/mental

yang

berat

terhadap

kelompok c) Menciptakan

kondisi

kehidupan

kelompok

mengakibatkan

kemusnahan fisik baik sebagian atau keseluruhan d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil berupa: a) Pembunuhan b) Pemusnahan c) Perbudakan d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa e) Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar hukum internasional f) Penyiksaan g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan h) Penghilangan seseorang secara paksa, serta kejahatan apartheid 22

BAB III PENUTUP

Kesimpulan Materi pengantar pendidikan kewargangenaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap Warga Negara Indonesia atau bahkan Warga Negara Asing yang tinggal atau bersinggah di Indonesia agar segala tindakan yang akan dilakukan harus berdasarkan landasan hukum yang sangat jelas, bijaksana, adil, dan efektif, agar dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari.

23

DAFTAR PUSTAKA

http://abdulme.blogspot.com/2015/03/a.html https://wninomor1.wordpress.com/2009/05/16/landasan-hukum-pendidikan-kewarganegaraan/ DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, REPUBLIK LNDONESIA NOMOR: 43/DIKTI/Kep/2006 http://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/

https://maradana.wordpress.com/2011/12/18/pendidikan-pendahuluan-bela-negara-ppbn/ https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi http://myassignmentidea.blogspot.com/2015/03/perkembangan-pendidikan-pendahuluan.html Sutoyo. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Graha Ilmu. Munandar, Haris. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Abdul Rozak, A. Ubaedillah. 2008. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Edisi ketiga. Jakarta : ICCE UIN Jakarta EL Muhtaz, Majda. 2009. Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Medan : Rajawali Pers. Winarno, S.pd., M.si. 2007. Paradigma Baru : Pendidikan Kewarganegaraan. Edisi Kedua. Surakarta : Bumi Aksara. Munandar, Haris. 1993. Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Depok : PT Gramedia Pustaka Utama Srijanti, A.Rahman. 2007. Etika Berwarga Negara. Jakarta : Salemba Empat https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html

24