Pembahasan Dan Kesimpulan Otml.docx

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh OTML memberikan dampak yang besar atas rusaknya lingkungan. Terutama ekosistem yang berada di sepanjang aliran sungai Ok Tedi dan sungai Fly, diantaranya: 1. Pencemaran Air. Aktivitas penambangan tanpa disertai waste storage facility mengakibatkan dibuangnya limbah tambang atau tailing ke dalam sungai, yang menyebabkan pencemaran terhadap air sungai. Selain itu, terjadinya sedimentasi di dasar sungai dan adanya kandungan dari sisa tembaga yang diekstraksi sebanyak 0.02 miligram per liter, mengakibatkan menurunnya jumlah ikan di sungai sebesar 90% yang menyebabkan berkurangnya pasokan makanan bagi masyarakat, dan juga menghilangnya beberapa spesies ikan dan organisme dari perairan. Selain itu, pendangkalan yang terjadi berakibat pada sulitnya kano (merupakan alat transportasiyang digunakan masyarakat) untuk digunakan. Pada saat terjadinya curah hujan yang tinggi, bisa terjadi banjir sungai tidak mampu untuk menampung jumlah air. 2. Pencemaran Tanah. Banjir yang sering terjadi membawa serta endapan dan lumpur yang mengandung bahan kimia ke atas tanah yang kemudian merusak perkebunan milik warga yang tinggal di sepanjang sungai (khususnya suku Tribe). Selain itu, endapan atau sedimen yang terbawa ke hutan di sekitar sungai membuat kadar oksigen tanah berkurang, sehingga akar pohon dan vegetasi lainnya kekurangan oksigen dan dapat mengakibatkan kematian (dieback). 3. Penyusutan Spesies dan Habitat. Tercemarnya habitat tempat makhluk hidup selain manusia hidup mengakibatkan adanya penyusutan spesies serta habitat itu sendiri. Berkurangnya ikan dan tanaman yang merupakan komoditas ekonomi sederhana masyarakat (dan merupakan budaya masyarakat), digantikan dengan ekonomi yang lebih modern (merubah gaya hidup masyarakat). Aktivitas bisnis berupa pertambangan yang dilakukan oleh OTML di PNG pada akhirnya mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar. Permasalah ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan etis yang dapat ditinjau dari beberapa teori mengenai etika terkait dengan lingkungan.

1.

Etika ekologi. Etika ekologi mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsic memiliki nilai tersendiri, sehingga manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Artinya, makhluk hidup selain manusia berhak untuk dilindungi dan dilestarikan, demi kepentingan mereka sendiri, tanpa memandang apakah hal tersebut menguntungkan atau tidak bagi manusia. Makhluk hidup selain manusia memang tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam, maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai yang hakiki (intrinsic) yang menyatakan bahwa setiap benda berwujud (entity) sebagai anggota komunitas bumi, adalah bernilai. Dengan demikian, aktivitas bisnis pertambangan yang dilakukan oleh OTML tidak dapat dibenarkan. Pembuangan limbah hasil pertambangan ke dalam sungai, telah melanggar hak hidup dari ekosistem lain disepanjang fly river.

2.

Etika Hak Lingkungan atau Environmental Right. Lebih lanjut, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat mengklaim apakah makhluk hidup selain manusia juga memiliki nilai intrinsic. Pendekatan hak lingkungan atau environmental right menyatakan bahwa manusia berhak atas lingkungan yang layak. Di sekitar Ok Tedi River dan Fly River terdapat sekitar 73.500 perkampungan yang hidupnya masih tradisional dan bergantung pada alam yakni sungai dan hutan, dimana aktivitas sehariharinya berupa bercocok-tana, fishing, dan berburu. Sekitar 13.000 penduduk desa telah dirugikan akibat bencana lingkungan di area sekitar pertambangan, karena tercemarnya ekosistem akibat aktivitas pembuangan tailing hasil pertambangan dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan, aktivitas pertambangan ini telah melanggar hak 13.000 penduduk untuk mendapatkan lingkungan yang layak.

3.

Keadilan Kompensatif. Pada tahun 1989 sejumlah pemilik tanah yang tinggal disepanjang Ok Tedi dan Fly rivers yang telah tercemar, mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meminta kompensasi atas kerugian yang telah diderita mereka. Akhirnya pemilik tanah di sepanjang sungai tersebut diberikan dana kompensasi sebesar $90 juta dan penduduk yang tinggal di daerah yang lebih

rendah lagi di sungai Ok Tedi diberikan kompensasi sebesar $35 juta. Ditinjau dari sisi keadilan, OTML telah berupaya menajalankan prinsip keadilan kompensatif. Artinya pihak-pihak yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi dari pihak yang mengakibatkan kerugian. Meskipun OTML sudah membayar kompensasi kepada penduduk lokal, namun itu saja tidaklah cukup untuk memperbaiki akibat yang telah mereka timbulkan dari kegiatan penambangan. Jika dikaitkan dengan pendekatan pasar dan kontrol sebagian (Markets and Partial Controls), ada konsekwensi ketika suatu perusahaan mencemari lingkungan yaitu beban biaya sosial yang lebih tinggi dibandingkan beban biaya pribadi. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan akan memberikan biaya eksternal lebih besar dibandingkan dengan biaya pribadi. OTML harus memasukkan (internalized) beban biaya sosial yang tinggi itu dalam penentuan harga. 4.

Keadilan Distributif. Setiap warga Negara wajib dilindungi dari gangguan orang lain dan antara warga yang satu dengan yang lain memiliki derajat yang sama, tanpa ada pembedaan. Namun pada kasus OTML ini, kita dapat memnyimpulkan bahwa pemerintah PNG tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi serta menjaga keberlangsungan hidup warganya. Sehingga dalam hal ini, pemerintah tidak mengupayakan keadilan distributive bagi seluruh warganya. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan adanya korelasi antara polusi dan ras. Semakin tinggi proporsi kaum minoritas yang tinggal di suatu wilayah, semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut terkena polusi. Disini sebenarnya Pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat. Dari sisi tanggung jawab, Pemerintah dan OTML memiliki tanggung jawab, pemerintah telah mengijinkan penambangan dan pembuangan limbah tanpa pengolahan yang optimal dilakukan di Papua Nugini serta tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi. Sedangkan OTML sebagai penambang memiliki tanggung jawab lebih terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah penambangan.

5.

Ethics of Care. Dapat ditambahkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh OTML atas izin dari pemerintah telah pula melanggar ethics of care yaitu etika yang menekankan kepedulian terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar kita. OTML tidak memperhatikan hak-hak penduduk sekitar untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang nyaman untuk tinggal dan melaksanakan mata pencaharian mereka. Begitu juga Pemerintah Papua Nugini yang kurang memperhatikan terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dengan mengijinkan OTML terus-menerus menunda dibangunnya waste storage facility untuk limbah aktivitas pertambangan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah PNG dan OTML tidak memiliki kepedulian atas keberlangsungan hidup lingkungan serta generasi yang akan datang.

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penambangan yang dilakukan di Ok Tedi seharusnya dilakukan secara beretika terhadap lingkungan baik alam maupun manusia yang berada di sekitarnya. Pre-projected environmental studies and assesments sepertinya layak untuk dilakukan di awal tahun 1980 untuk mempelajari lebih mendalam mengenai kondisi alam PNG sendiri, serta lingkungan di sekitar tempat penambangan. Kasus ini telah mendapatkan ketenaran sebagai studi kasus dampak lingkungan dari pembuangan tailing sungai. Di sini kami menyarankan bahwa itu juga bisa berfungsi sebagai peringatan untuk setiap latihan penilaian lingkungan: Niat baik dan ilmu yang baik tidak cukup untuk menghasilkan penilaian yang baik. Selain itu, perlu ada hubungan yang kuat dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan lokal dan dengan para pengambil keputusan di kedua pemerintah di sektor swasta. Kalau tidak, penilaian yang baik bisa menjadi tidak relevan.