Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Hiv

PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 1992

Oleh : Ratih Citra Sari, dr

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 2008 PENDAHULUAN Salah satu aspek kesehatan yang pada akhir abad ke-20 merupakan suatu bencana bagi manusia adalah timbulnya suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yaitu Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menyebabkan terjadinya Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Virus ini ditularkan melalui perpindahan cairan tubuh dari orang yang sudah terinfeksi kepada orang lain, yang paling sering terjadi adalah penularan melalui pertukaran jarum suntik sesama pengguna narkoba jarum suntik ( needle sharing IDU ) dan hubungan

seksual tanpa proteksi. Dikarenakan cara penularannya yang kebanyakan terjadi akibat perbuatan yang melanggar hukum dan norma masyarakat, para pengidap virus HIV/AIDS (ODHA) sering kali mengalami diskriminasi dalam masyakarat termasuk dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. UU RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal ini tidak terkecuali ODHA. Layaknya seluruh masyarakat, ODHA memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan guna mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ODHA semakin meningkat seiring dengan bertambah besarnya jumlah orang yang terinfeksi HIV. Pelayanan kesehatan bagi ODHA merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasilguna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

INDENTIFIKASI MASALAH Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ODHA, pemerintah sesuai dengan UU RI No.23 tentang Kesehatan Pasal 4, telah menyediakan layanan kesehatan tersebut antara lain dengan menunjuk beberapa Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA dan menghimbau agar seluruh pemberi jasa kesehatan memberikan pelayanan yang baik terhadap ODHA sebelum melakukan rujukan terhadap Rumah Sakit Rujukan yang telah ditentukan, tanpa diskriminasi. Pada kenyataannya, penyedia atau pemberi jasa kesehatan sering kali bertindak diskriminatif terhadap ODHA. PEMBAHASAN

Diskriminasi yang dilakukan oleh para penyedia atau pemberi jasa kesehatan, dalam hal ini adalah dokter, dokter gigi, perawat maupun rumah sakit, seringkali didasarkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS, sehingga timbul kekhawatiran dan ketakutan yang tidak beralasan yang berimbas merugikan ODHA dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Sehingga implementasi Pasal 10 UU no.23 tahun 1992 mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan menjadi sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu diskriminasi ini dapat membuat ODHA menjadi enggan mencari pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan sehingga kualitas kesehatan dan kehidupan ODHA tidak dapat dipertahankan maupun ditingkatkan. Sudah selayaknya para penyedia/pemberi jasa kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang sama terhadap ODHA sesuai dengan kompetensi mereka atau bila terdapat keterbatasan penyelengaraan layanan, dalam hal ini termasuk sterilisasi alat-alat medis serta limbah medis, penyedia/pemberi jasa kesehatan sewajibnya memberikan informasi pelayanan kesehatan rujukan bagi ODHA karena Rumah Sakit-Rumah Sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjadi rujukan bagi ODHA telah dipersiapkan untuk menangani ODHA. Penyuluhan dan pelatihan mengenai HIV/AIDS terhadap penyedia/pemberi jasa kesehatan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi terciptanya pelayanan kesehatan yang baik bagi ODHA layaknya yang telah diatur dalam UU No.23 Tahun 1992 pasal 50,51, 52, 53, 54 dan 55 tentang tenaga kesehatan. KESIMPULAN Pelayanan kesehatan bagi ODHA adalah Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu maka pelayanan kesehatan bagi ODHA adalah kewajiban setiap penyedia/pemberi jasa kesehatan. Terjadinya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan bagi ODHA selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia, juga bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU RI No.23 Tahun 1992

tentang

Kesehatan.

Seperti

yang

diatur

dalam

undang-undang

tersebut,

maka

penyedia/pemberi jasa kesehatan berhak mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan terhadap masyarakat termasuk ODHA dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Kesehatan Nasional .