Pedoman Pelayanan Komed.doc

DAFTAR ISI Halaman Judul.........................................................................................................................i Daftar Isi..................................................................................................................................ii BAB I. Pendahuluan................................................................................................................1 1.1. Latar Belakang..................................................................................................................1 1.2. Tujuan...............................................................................................................................1 1.3. Ruang Lingkup..................................................................................................................1 1.4. Batasan Operasional..........................................................................................................1 1.5. Landasan Hukum..............................................................................................................2 BAB II. Standar Ketenagaan....................................................................................................3 2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia...................................................................................3 2.2. Distribusi Ketenagaan.......................................................................................................3 BAB III. Standar Fasilitas........................................................................................................4 3.1. Denah Ruang.....................................................................................................................4 3.2. Standar Fasilitas................................................................................................................4 BAB IV. Tata Laksana Pelayanan............................................................................................5 4.1. Tugas Komite Medik.........................................................................................................5 4.2. Hubungan Komite Medik Dengan Pengelola Rumah Sakit.............................................6 4.3. Sub Komite Kredensial.....................................................................................................6 4.4. Sub Komite Mutu Profesi.................................................................................................10 4.5. Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi............................................................................14 BAB V. Logistik.......................................................................................................................19 BAB VI. Pengendalian Mutu...................................................................................................20 BAB IX. Penutup.....................................................................................................................21

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit, tapi bukan merupakan wadah perwakilan staf medis , seperti yang tertuang dalam Permenkes No 755 tahun 2011. Komite Medis adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis ( clinical governance ) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial , penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 1.2. TUJUAN. Pedoman Pelayanan Komite Medis dibuat untuk mengatur tata kelola klinik yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medis di rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis. 1.3. RUANG LINGKUP. Komite Medik RS Harapan Mulia adalah organisasi non struktural yang memiliki tanggungjawab menjaga pelayanan medis di RS berjalan dengan baik, bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dengan cara menjaga dokter yang berpraktek di RS memiliki kompetensi yang baik, menjaga mutu dan memiliki etika dan disiplin yang baik. Jadi ruang lingkup pelayanan Komite medis dapat diringkas hanya menjadi 3 hal yaitu kredensial dokter, menjaga mutu profesi dokter dan menjaga etik dan disiplin dokter. 1.4. BATASAN OPERASIONAL. Komite Medis tidak menjadi wadah perwakilan staf medis, sehingga tidak mengatur atau menjadi saluran aspirasi staf medis dari segi administrasi dan kepegawaian.

1.5. LANDASAN HUKUM . 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran. 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik RS. 9. Peraturan Menteri Kesehatan No 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Registrasi dan Perijinan Praktek. 10. Peraturan Menteri Kesehatan No 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Komite Medik dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit, dengan struktur organisasi atau ketenagaan terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Ketua Komite Medik Sekretaris Komite Medik Ketua Subkomite Kredensial dan anggota Ketua Subkomite Peningkatan Mutu Profesi dan anggota Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi dan anggota

2.1. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA. NAMA JABATAN

PENDIDIKAN

Ketua Komite Medis Sekretaris Komite Medis

Dokter Spesialis Dokter Umum /

-

Ketua Sub Komite Kredensial

Dokter Spesialis

Ketua Sub Komite Mutu

Dokter Umum / Spesialis Dokter Umum / Spesialis

Pelatihan Kredensial Pelatihan Mutu dan Audit Medik -

Ketua Sub Komite Etik dan Disiplin

Spesialis

SERTIFIKASI

2.2. DISTRIBUSI KETENAGAAN. Berdasarkan SK direktur No 121/25/X/SK_DIR/2011, adalah : 1. Ketua Komite Medik 2. Sekretaris Komite Medik 3. Ketua Subkomite Kredensial 4. Ketua Subkomite Peningkatan Mutu Profesi 5. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi 3

JUMLAH KEBUTUHAN 1 1 1 1

1

maka ketenagaan di Komite Medis : dr AA. Sagung IMP Sp.OG : dr Putri Panji Lestari : dr Faisal Ali Ahmad Sp.B : drg. Fitri MARS : dr Tanko L , SpOG

BAB III STANDAR FASILITAS

3.1. DENAH RUANG. (Ada pada lampiran) 3.2. STANDAR FASILITAS. a. Ruang Pertemuan 0 Meja dan Kursi 0 Audio visual 0 Whiteboard b. Kantor Adminstrasi Komite Medis 0 Meja dan Kursi 0 Lemari Buku 0 Komputer 0 Map / folder file 0 Buku Panduan Pelayanan Klinis 0 Daftar Kewenangan Klinis masing-masing KSM 0 Buku-Buku Landasan Hukum 0 Pedoman / Panduan Audit Medik

BAB IV TATA LAKSANAKAN PELAYANAN Berdasarkan Permenkes No 755 tentang Penyelenggaraan Komite Medik, tugas Komite Medik adalah melakukan kredensial, meningkatkan mutu profesi, dan menegakkan disiplin profesi serta merekomendasikan tindaklanjutnya kepada direktur rumah sakit; sedangkan direktur rumah sakit menindaklanjuti rekomendasi komite medik dengan mengerahkan semua sumber daya agar profesionalismepara staf medis dapat diterapkan di rumah sakit.

4.1.TUGAS KOMITE MEDIK. Komite medis bertugas menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit. Komite Medik bertugas melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara kompetensi dan etika para staf medis, dan mengambil tindakan disiplin bagi staf medis.

Tugas lain seperti pengendalian infeksi nosokomial , rekam medis, dan sebagai nya dilaksanakan oleh direktur rumah sakit melalui komite lain , dan bukan oleh komite medik.

Komite medik melaksanakan tugasnya melalui 3 hal utama yaitu : a. Rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis (entering to the profession), dilakukan melalui subkomite kredensial; b. Memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah memperoleh izin (maintaining professionalism), dilakukan oleh subkomite mutu profesi melalui audit medis

dan

pengembangan

profesi

berkelanjutan

(continuing

professional

development); c. Rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (expelling from the profession), dilakukan melalui subkomite etika dan disiplin profesi.

Dengan demikian , tugas-tugas lain diluar tugas diatas yang terkait dengan pelayanan medis bukanlah menjadi tugas komite medis, tetapi menjadi tugas direktus rumah sakit dalam mengelola rumah sakit.

4.2. HUBUNGAN KOMITE MEDIK DENGAN PENGELOLA RUMAH SAKIT. Ketua komite medik bertanggungjawab kepada direktur rumah sakit. Disatu pihak direktur rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan segala sumber daya agar komite medik dapat berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan profesionalisme staf medis. Dilain pihak komite medis memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesional yang dilakukan kepada direktur rumah sakit . Dengan demikian lingkup hubungan antara direktur rumah sakit dengan komite medis adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medis saja. Untuk mewujudkan tata kelola klinik yang baik , direktur rumah sakit bekerjasama dalam hal pengaturan kewenangan melakukan tindakan medis di rumah sakit . Kerjasama tersebut dalam rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik. Untuk mewujudkan pelayanan klinis yang baik, efektif, professional, dan aman bagi pasien sering terdapat kegiatan pelayanan yang terkait erat dengan masalah keprofesian. Direktur rumah sakit bekerjasama dengan komite medis untuk pengaturan layanan medis ( medical staff rules and regulation ) agar pelyanan yang professional terjamin mulai saat pasien masuk rumah sakit hingga keluar rumah sakit 4.3. SUB KOMITE KREDENSIAL. 1. Tujuan a. Tujuan Umum Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel/ b. Tujuan Khusus o Mendapatkan dan memastikan staf medis yang professional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit.

o

Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis ( clinical privilege ) bagi setiap staf medis yqng melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran/kedokteran gigi yang ditetapkan oleh kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi Indonesia.

o

Dasar bagi direktur rumah sakit untuk menerbitkan surat penugasan klinis ( clinical appointment ) bagi setiap staf medisuntuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit.

o

Terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, yayasan dan stakeholder rumah sakit lainnya.

2. Konsep a. Konsep Dasar Setiap staf medis yang bekerja di rumah sakit adalah staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi 2 aspek yaitu kompetensi profesi medis ( terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku profesi ) dan kompetensi fisik dan mental. Untuk menentukan kompetensi seorang staf medis maka dilakukan proses kredensialing. Ada 2 alasan utama mengapa kredensialing dilakukan, yang pertama banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapat sertifikat kompetensi dari kolegium, misalnya perkembangan ilmu; faktor kedua adalah kesehatan fisik atau mental. Setelah melalui proses kredensialing maka seorang staf medis akan mendapatkan izin untuk melakukan serangkaian pelayanan medis yang dikenal dengan istilah kewenangan klinis ( clinical privilege ). 3.

Mekanisme Mekanisme kredensial adalah tanggungjawab komite medik yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial. Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukan, adil, objektif sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam melakukan kredensial, sub komite kredensial melakukan serangkaian kegiatan termasuk didalamnya adalah : Menyiapkan instrument yng dibutuhkan meliputi :

o Kebijakan Rumah Sakit tentang Kredensial dan Kewenangana Klinis o Pedoman Penilaian Komptetensi Klinis o Daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis o Daftar Mitra bestari o Buku putih ( white paper) untuk setiap pelayanan medis o Formulir-formulir yang dibutuhkan 0

Menyusun tim mitra bestari

0

Melakukan penilaian kompetensi sorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu.

0

Menerbitkan rekomendasi kepada direktur tentang lingkup kewenangan klinis seoang staf medis.

4.

Keanggotaan Subkomite Kredensial sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis ( clinical appointment ) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasiannya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota , yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada ketua komite medik.

5.

Mekanisme Kredensial dan Pemberian Kewenangan Klinis a. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada direktur rumah sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapai bahan-bahan pendukung (mis : bukti sertifikat). b. Berkas permohonan medis yang telah lengkap disampaiakn oleh direktur kepada komite medik. c. Kajian terhadap formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah diisi oleh pemohon.

6.

Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia adhoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta berdasarkan buku putih (white paper).

8

7. Sub komite kredensial melakukan seleksi terhadap anggota panel atau panitia ad hoc dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan. 8. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen : 0

Kompetensi 0

Kognitif

0

Afektif

0

Psikomotor

0

Kompetensi fisik.

0

Kompetensi mental / perilaku

0

Perilaku Etis ( etichal standing )

9. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik 10.

Daftar rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ) diperoleh

dengan cara : 0 Menyusun daftar keweangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap kelompok staf medis. 0 Mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan menggunakan dafar rincian kewenangan klinis ( delineation of clinical privilege ) 0 Mengkaji ulang daftar trincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodic 11.

Rekomendasi pemberian kewenangan kloinis dilakukan oleh komite medis

berdasarkan masukan dari subkomite kredensial 12.

Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang

mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis ( clinical appointment ), dengan rekomendasi berupa : 0 Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan. 0

Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah

0

Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi

0

Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu

0

Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah / dimodifikasi

0

Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri 9

13. Bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambahkan kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite medis melalui direktur rumah sakit. Selanjutnya komite medis menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (proctoring). 14. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan

klinis: 0

Pendidikan

0

Perizinan (lisensi)

0

Kegaiatn menjaga mutu profesi (mis : Menjadi anggota organisasi profesi)

0

Kualifikasi personal : Riwayat disiplin dan etik profesi’ Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui Keadaan sehat jasmanai dan mental Riwayat keterlibatan dalam tindak kekerasan

0

Pengalaman di bidang keprofesian

0

Riwayat tempat praktek terdahulu

0

Riwayat tuntutan medis oleh pasien selama menjalankan profesi

15. Berakhirnya kewenangan klinis , bila surat penugasan klinis (clinical appointment) habis masa berlakunya, dan harus dilakukan rekredensial 16. Pencabutan, perubahan/modifikasi, dan pemberian kembali kewenangan klinis dilakukan dengan pertimbangan : 0

Terjadi gangguan kesehatan baik fisik maupun mental

0

Terjadi kecelakaan medis yang diduga karena incompetensi atau

0

Ada tindakan disiplin dari Komite medik

4.4. SUB KOMITE MUTU PROFESI. 1.

Tujuan Tujuan Umum

Menjaga mutu profesi medis semua staf medis yang bekerja di rumah sakit 2.

Tujuan Khusus

a. Memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis dan professional b. Memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi dan kewenangan klinis c. Mencegah terjadinya kjadian yang tidak diharapkan d. Memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan, maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus 3.

Konsep Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui : Memantau kualitas , misalnya morning report, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian, audit medis, dan journal reading. Tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat, aktifitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

4.

Keanggotaan. Subkomite Mutu Profesi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis ( clinical appointment ) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Pengorganisasiannya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota , yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada ketua komite medik.

5.

Mekanisme Kerja a. Audit Medis Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus. Dalam hal terdapat laporan kejadian dengan dugaan kelalaian seorang staf medis , mekamisme yang digunakan adalah mekanisme disiplin profesi, bukannya mekanisme audit medis. Audit medis dilakukan degan mengedepankan respek terhadap semua staf medis ( no blaming culture ), dengan cara tidak menyebutkan nama ( no naming ), dan tidak mempermalukan ( no shaming ).

Audit medis yang dilakukan rumah sakit adalah kegiatan evaluasi profesi secara sistemik yang melibatkan mitra bestari yang terdiri dari kegiatan peer-review, surveillance, dan asesmen terhadap pelayan medik di rumah sakit. Secara umum , pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 peran penting, yaitu : 0

Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masingmasing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit

0

Sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis sesuai kompetesi yang dimiliki

0

Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis

0

Sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan /modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf medik.

Audit medis dapat dilakukan dengan cara melakukan siklus perbaikan terus menerus seperti tercantum dibawah ini:

Memilih Topik

Menerapkan

Menetapkan

Perbaikan

Standar

Membandingkan dengan standar

Mengamat Praktk

12

Berdasarkan siklus diatas maka langkah-langkah pelaksanaan audit medis dilaksanakan sebagai berikut : (i) Pemilihan topik yang akan dilakukan audit (ii) Penetapan standar dan criteria (iii) Penetapan jumlah kasus /sampel yang akan diaudit (iv)Membandingkan standar / kriteriadengan pelaksanaan pelayanan (v) Melakukan analisa kasus yang tidak sesuai standar criteria (vi) Menerapkan perbaikan (vii) Rencana reaudit 6.

Merekomendasikan Pendidikan Berkelanjutan bagi Staf Medis . (1) Sub Komite mutu profesi menentukan pertemuan – pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing – masing kelompok staf medis dengan pengaturan – pengaturan waktu yang disesuaikan. a. Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus tersebut antara lain meliputi kasus tersebut antara lain meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit, maupun kasus langka. b. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir c. peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi d. Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumentasi/arsip dari subkomite mutu profesi. e. Subkomite mutu profesi bersama – sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan – kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh subkomite mutu profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif. f. Setiap kelompok staf medis wajib menetukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan subkomite mutu profesi pertahun. g. Subkomite mutu profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi.

13

h. Subkomite mutu profesi menentukan kegiatan – kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing – masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya. i. Subkomite mutu profesi memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai asupan kepada direksi (2) Membatasi

Proses

Pendampingan

(Proctoring)

bagi

Staf

Medis

ybng

Membutuhkan. a.

Subkomite mutu Profesi menentukan nama staf medis yang akan mendampingi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/mendapatkan pengurangan clinical privilege.

b.

Komite medis berkoordinasi dengan kepala/direktur rumah sakit untuk memfasilitasi

semua

sumber

daya

yang

dibutuhkan

untuk

proses

pendampingan (proctoring) tersebut. 4.5. SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI. 1. Tujuan. Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medis di rumah sakit dibentuk dengan tujuan : a. Melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (unqualified) dan tidak layak (unfit/unproper) untuk melakukan asuhan klinis (clinical care) b. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di rumah sakit. 2. Konsep a. Setiap staf medis dalam melaksanakan asuhan medis di rumah sakit harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran kinerja professional yang baik, sehingga dapat memperlihatkan kinerja profesi yang baik. Dengan kinerja professional yang baik tersebut pasien akan memperoleh asuhan medis yang aman dan efektif. b. Upaya peningkatan profesionalisme staf medis dilakukan dengan melaksanakan program pembinaan profesionalisme kedokteran dan upaya pendisiplinan berperilaku professional staf medis di lingkungan rumah sakit. 14

c. Dalam penanganan asuhan medis tidak jarang dijumpai kesulitan dalam pengmbilan keputusan etis sehingga diperlukan adanya suatu unit kerja yang dapat membantu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis tersebut. d. Pelaksanaan keputusan subkomite etika dan disiplin profesi di rumah sakit merupakan upaya pendiplinan oleh komite medis terhadap staf medis di rumah sakit yang bersangkutan sehingga pelaksanaan dan keputusan ini tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan proses penegakan disiplin profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi kedokteran di lembaga pemerintah, penegakan etika medis di organisasi profesi, maupun penegakan hokum. e. Pengaturan dan penerapan penegakan disiplin profesi bukanlah sebuah penegakan disiplin kepegawaian yang diatur dalam tata tertib kepegawaian pada umumnya. f. Subkomite ini memiliki semangat yang berlandaskan antara lain : 1. Peraturan internal rumah sakit 2. Peraturan internal staf medis 3. Etik rumah sakit 4. Norma etika medis dan norma – norma bioetika g. Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku professional staf medis antara lain: 1. Pedoman pelyanan kedokteran di rumah sakit 2. Prosedur kerja pelayanan di rumah sakit 3. Daftar kewenangan klinis di rumah sakit. 4. Pedoman syarat – syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (white paper) di rumah sakit. 5. Kode etik kedokteran Indonesia. 6. Pedoman perilaku professional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik). 7. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia. 8. Pedoman pelayanan medis/klinik 9. Standar prosedur operasional asuhan medis. 3. Keanggotaan Sub Komite Etika dan disiplin profesi di rumah sakit terdiri atas sekurang – kurangnya 3(tiga) orang staf medis yang memiliki surat penugasan klinis (clinical

appointment) di rumah sakit tersebut dan berasal dari disiplin profesi sekurang – kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada ketua komite medis. 4. Mekanisme Kerja. Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur seluruh mekanisme kerja subkomite disiplin dan etika profesi berdasarkan masukan komite medis. Selain itu kepala/direktur rumah sakit bertnaggungjawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara. Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh ketua subkomite etika dan disiplinprofesi. Panel terdiri dari 3(tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil denagn susunan sebagai berikut : 1. 1 (satu) orang subkomite etik disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa. 2. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan komte medis dengan persetujuan kepal/direktur rumah sakit atau kepala/direktur rumah sakit terlapor. Panel tersebuit dapat juga melibatkan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit. Pengikutsertaan mitra bestari yang berasal dari luar rumah sakit mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medis. 5. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional. Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku professional adalah sebagai berikut : 6. Sumber Laporan a.

Notifikasi (laporan) yang berasal dari perorangan, antara lain : o Manajemen rumah sakit. o Staf medis lain o Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan o Pasien atau keluarga pasien

b.

Notifikasi (laporan) yang berasal dari non perorangan berasal dari : o Hasil konferensi kematian

Hasil konferensi klinis 7. Dasar dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal hal yang menyangkut, ataran lain. 1. Kompetensi klinis 2. Penatalaksanaan kasus medis 3. Pelanggaran obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit 4. Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien 8. Pemeriksaan a.

Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi

b.

Melalui proses pembuktian

c.

Dicatat oleh petugas secretariat komite medis

d.

Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut

e.

Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan

f.

Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifar tertutup dn pengambilan keputusannya bersift rahasia.

9. Keputusan. a.

Keputusan panel yang dibentuk oleh subkomite etika dan disiplin profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit.

b.

Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada subkomite etika dan disiplin yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada direksi rumah sakit melalui komite medis.

10. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional. Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf medis oleh subkomite etika dan disiplin profesi di rumah sakit berupa : a.

Peringatan tertulis

b.

Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege)

c.

Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut

d.

Pencabutan kewenangan klinis (clinical privilege) sementara atau selamanya.

11. Pelaksanaan Keputusan Keputusan subkomite etika dan disiplin profesibtentang pemberian tindakan disiplin profesibdiserahkan kepada kepala/direktur rumah sakit oleh ketua komite medis sebagai rekomendasi, selanjutnya kepala/direktur rumah sakit melakukan eksekusi 12. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran Subkomite

etika

dan

disiplin

profesi

menyusun

materi

kegiatan

pembinaan

profesionalisme kedokteran. Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, symposium, lokakarya, dsb yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit terkait seperti unit pendidikan dan latihan, komite medis, dan sebagainya. 13. Pertimbangan Keputusan Etis. 14. Staf medis dapat meminta pertimbangan keputusan etis pada suatu kasus pengobatan di rumah sakit melalui kelompok profesinya kepada komite medis. Subkomite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak – pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis tersebut.

BAB V LOGISTIK

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERSEDIAAN BARANG ATK

JUMLAH BARANG

Kertas HVS Bolpoint Tinta komputer Isi Cutter Besar Isi Cutter Kecil Klip Besar Klip Kecil Spidol Whiteboard Isolasi

2 12 8 1 1 1 2 4 1

RUMAH TANGGA 1 2 3 4

Tissue gulung Sabun cair cuci tangan refiil Sedotan Kesek hitam sampah besar

96 24 12 12

19

BAB VI PENGENDALIAN MUTU

Mutu komite medik dapat dilihat dari hasil kinerja staf medis yang mengutamakan keselamatan pasien. Indikator mutu untuk komite medis RS Baptis Batu adalah : a. Angka KTD yang diakibatkan oleh staf medis b.

Kejadian pelanggaran Etik dan disiplin satf medis

Indikator-indikator ini dievaluasi tiap bulan dan dialporkan kepada direktur serta dibuat laporan pertanggungjawaban tahunan oleh komite medis kepada direktur.

20

BAB IX PENUTUP Perlindungan keselamatan pasien merupakan tujuan dari dibentuknya komite medik rumah sakit. Oleh karena itu dengan dibentuknya Pedoman Pelayanan Komite Medik ini, maka diharapkan penyelenggaraan komite medis RS Harapan Mulia akan berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan keselamatan pasien dapat tercapai.

21