Pangan Dan Demokrasi

Pangan dan Demokrasi Agus Pakpahan Konsep pangan menggambarkan konsep eksistensi manusia yang tak terhindarkan dari pangan, sama seperti halnya eksistensi kehidupan di alam ini berhubungan dengan ketersediaan oksigen dan air. Pangan itu sendi- ri adalah produk alam, baik yang langsung dapat dikonsumsi manusia maupun yang dikonsumsi setelah melewati proses pengolahan yang kompleks. Konsep demokrasi adalah konsep institusi politik yang mengatur saling hubungan antarmanusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi. Baik, dicapai secara musyawarah melalui kebijaksanaan perwakilan maupun melalui partisipasi langsung setiap individu dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari proses demokrasi pada ujungnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada lembaga tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang diamanahkannya. Di mana letak hubungan antara pangan dan demokrasi? Pangan sebagai persoalan politik. Pangan adalah kehidupan, bukanlah pandangan baru. You are what you eat merupakan pandangan yang melihat bahwa siapa dan apa kita bergantung pada apa yang kita makan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang sehat, cerdas, cendekia, dan kuat, sangat ditentukan oleh apa yang kita makan. Apabila pada masa dalam kandungan sang bayi sudah kekurangan gizi, karena ibunya tidak dapat memperoleh pangan yang cukup dan seimbang, kemudian masa balitanya juga begitu, maka sejak awal kita sudah dapat memperkirakan bahwa bangsa dengan kondisi pangannya seperti itu tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat dan besar. Persoalan Publik Kita melihat persoalan pangan bukanlah sebatas persoalan individu, tetapi merupakan persoalan publik. Oleh karena itu, pangan merupakan persoalan politik, persoalan mencapai dan menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat melalui proses politik. Apakah kekuasaan yang telah diberikan itu sudah dimanfaatkan untuk memberikan jaminan kepada rakyat agar tidak akan pernah mengalami kelaparan, kekurangan pangan, atau bahkan "penjajahan" pangan? Jadi, pangan adalah persoalan politik yang akan menentukan mati-hidupnya masa depan suatu bangsa. Demokrasi yang konsisten dengan ketahanan pangan sebagai prasyarat ketahanan bangsa dengan mudah dilihat dari berbagai pengalaman.

Wabah kelaparan selalu membuat negara guncang, bergolak, dan tidak tertutup kemungkinan negara tersebut bubar. Bubarnya Uni Soviet adalah salah satu contoh. Harga pangan yang melonjak pesat, akhirakhir ini, juga menggambarkan bahwa tatanan ekonomi dan politik tidak dapat disederhanakan bahwa pasar sebagai solusi. Kadang-kadang kita lupa atau tidak konsisten, misalnya, di satu pihak kita mengatakan bergantung pada pasar, tetapi pada saat kita bicara pangan, harga pangan yang harusnya meningkat mengikuti harga pasar dunia, ditekan supaya tetap murah demi kepentingan politik. Stabilitas Nasional Hal ini berlaku pada kasus beras. Andaikan beras dari Pulau Jawa dapat diekspor, maka harganya bisa mencapai US$ 1500 per ton, hampir Rp 15.000 per kg. Tetapi, demi stabilitas nasional, harga beras ditekan dan diusahakan bergerak sekitar Rp 5.000 per kg. Jadi, petani padi di Jawa menyubsidi konsumen sekitar Rp 10.000 per kg beras. Ingat, mayoritas petani padi di Pulau Jawa adalah petani gurem. Bandingkan dengan kasus kelapa sawit. Pada saat booming harga tahun lalu, harga minyak goreng juga ikut meningkat. Keuntungan sangat besar diperoleh para pengusaha perkebunan sawit, yang pada umumnya adalah pengusaha besar. Dapat disimpulkan, para petani di Jawa yang mengusahakan tanaman pangan, khususnya padi dan tebu, selalu menghadapi kontrol pemerintah, sedangkan pengusaha besar yang mengusahakan komoditas ekspor di luar Jawa, juga para petaninya, menghadapi fluktuasi harga pasar dunia. Kita memerlukan devisa, tetapi di pihak lain, kita memerlukan jaminan bahwa rakyat mendapatkan pangan yang cukup. Semua sistem pertanian memerlukan lahan. Kita memiliki Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Siapa yang akan dimenangkan dan melalui mekanisme politik apa? Sebagai negara yang masih miskin, di mana pangan sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan nega- ra, maka sistem politik demokrasi yang dijalankan perlu mendahulukan kepenting- an pemenuhan pangan bagi rakyat. Di sinilah dipertaruhkan siapa yang akan menang: isme demokrasi uang atau isme demokrasi untuk keberlangsungan negara.

Penulis adalah pengamat masalah ekonomi pertanian Last modified: 20/10/08