Pancasila_sebagai_sistem_filsafat.pdf

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI TUGAS PENGANTAR PENDIDIKAN

Dosen Pengampu: Bapak Moh. Badrus Sholichin, S.Pd., MA

Disusun Oleh: Kelompok I 1. Rizka Yanuar Putri

(931315716)

2. Diyas Yuri Pristinta

(931315916)

3. Diah Purnawati

(931316016)

4. Achmad Sukideni

(931316416)

5. Risma Yuniaturrohmah

(931317716)

Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, yang karena izin dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT” ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Makalah ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas presentasi mata kuliah “PANCASILA”. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa pengertian dan peranan dari pancasila sebagai sistem filsafat. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pembuatan makalah ini. Semoga mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa, Amiin Yaa Robbal „Alamiin.

Kediri, 26 September 2016

Kelompok I

i

DAFTAR ISI Kata pengantar …………………………………………………………

i

Daftar isi ……………………………………………………………….

ii

1. Pendahuluan ……………………………………………………

1

1.1.

Latar Belakang …………………………………………

1

1.2.

Rumusan Masalah ……………………………………..

1

1.3.

Tujuan …………………………………………………

1

2. Pembahasan ……………………………………………………

2

2.1.

Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat …………

2

2.2.

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Sistematis, Hierarkis, dan Logis …

3

Makna Butir-butir Pancasila …………………………...

4

3. Penutup ………………………………………………………...

9

Kesimpulan …………………………………………….

9

2.3.

3.1.

Daftar Pustaka …………………………………………………………

10

ii

1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pancasila dari bahasa Sansekerta terdiri dari dua suku kata yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Secara bahasa pancasila berarti lima dasar. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan guna mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Notonagoro (1983:59-60) susunan pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti-isinya, uruturutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya.1

1.2.

Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai sistem filsafat? 2. Bagaimana kesatuan sila-sila pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis? 3. Apa makna dari setiap butir-butir sila pancasila?

1.3.

Tujuan 1.

Untuk mengetahui arti dari pancasila sebagai sistem filsafat.

2.

Untuk mendeskripsikan kesatuan sila-sila pancasila sebagai satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis.

3.

Untuk mengetahui makna dari setiap butir-butir sila pancasila.

1

Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja, Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Efi Miftah Faridli, S.Pd., M.Pd., Paradigma Baru PENDIDIKAN PANCASILA untuk Mahasiswa (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), 57.

1

2 PEMBAHASAN 2.1.

Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila dari bahasa Sansekerta terdiri dari dua suku kata yaitu “Panca” yang berarti lima, dan “sila” yang berarti dasar. Secara bahasa pancasila berarti lima dasar. Sedangkan 2sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Falsafah atau filsafat berasal dari kata Yunani: “Philos” dan “sophia”. Philos artinya mencari atau mencintai; sedang sophia artinya kebijakan atau kebenaran. Jadi kata majemuk: “Philosophia” kira-kira berarti: “daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijakan”.3 Dalam bahasa lain, filsafat dikenal dengan sebutan philosophy (Inggris), philosophie (Prancis dan Belanda), falsafah (Arab), sedangkan orangnya

disebut

filsuf/filosof/philosophus

yang

artinya

pecinta

kebijaksanaan.4 Jadi, 5pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Selain itu, pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat diartikan dengan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan guna mencapai satu tujuan tertentu.

2

Ibid. Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si., PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi (Bandung: ALFABETA, cv, 2012), 126. 4 Drs. H. MBM. Munir, MH., Umi Salamah, S.Pd., M.Pd., Dr. Suratman, SH., M.Hum., Pendidikan Pancasila (Malang: Madani Media, 2016), 97. 5 Ibid, 108. 3

2

2.2.

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Sistematis, Hierarkis, dan Logis Menurut Notonagoro (1983:59-60) susunan pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti-isinya, uruturutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya.6 Dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis daripada Kemanusiaan (perikemanusiaan), Persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial.7 8

Dalam susunan yang demikian, menurut Effendi (1995: 106-107)

maka sila yang ada di belakangnya merupakan pengkhususan dari sila yang ada dimukanya dan oleh karena itu pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila yang ada dimukanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa: 1. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila keempat dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila keempat. 2. Sila keempat merupakan pengkhususan dari sila ketiga dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila ketiga. 3. Sila ketiga merupakan pengkhususan dari sila kedua dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila kedua. 4. Sila kedua merupakan pengkhususan dari sila pertama dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila pertama. Secara filosofis, pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki beberapa dasar seperti dasar ontologis, dasar epistemologis, dan

6

Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja, Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Efi Miftah Faridli, S.Pd., M.Pd., Paradigma Baru PENDIDIKAN PANCASILA untuk Mahasiswa (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), 58. 7 Ibid. 8 Ibid, 59.

3

dasar aksiologis. Dasar-dasar tersebut berbeda dengan dasar-dasar sistem filsafat

lainnya

seperti

materialisme,

liberalisme,

pragmatisme,

komunisme, idealisme, dan lain-lain.

2.3.

Makna Butir-butir Pancasila

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan

Yang

Maha

Esa

mengandung

suatu

pengertian,

kepercayaan dan keyakinan dari bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, sebab pertama dari segala sesuatu; Maha Kuasa dan lain-lain sifatnya yang Maha Sempurna.9 Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa sila pancasila yang pertama mengandung (nilai-nilai pengertian akan pengakuan) ketaqwaan dan keimanan bangsa dan warga Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.10 Makna dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebagai berikut: 

Adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya.



Negara

menjamin

kemerdekaan

tiap-tiap

penduduk

untuk

memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 

Mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang percaya bahwa adanya kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang.

9

Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si., PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi (Bandung: ALFABETA, cv, 2012), 144-145. 10 Ibid, 146.

4

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Perkataan Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Ysng Maha Esa yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta.11 Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran/norma-norma yang obyektif dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata beradab berasal dari kata adab yang artinta budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral.12 Makna dari sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah sebagai berikut: 

Adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik pada diri pribadi, sesama manusia maupun pada alam sekitarnya atau lingkungan hidup.



Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



Adanya kesadaran untuk senantiasa menjunjung tinggi normanorma hukum dan moral hingga memperlakukan sesama manusia, bahkan makhluk-makhluk hewani secara adil dan beradab menurut norma-norma tersebut.

11

H. Subandi Al-Marsudi, S.H., M.H, PANCASILA DAN UUD 45 DALAM PARADIGMA REFORMASI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 52. 12 Ibid, 53.

5

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia Persatuan berasal dari kata satu ,yang berarti utuh, tidak terpecahpecah, persaatuan mengandung pengertian bersatunya macam- macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sedangkan Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakann faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia,

dengan

tujuan

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.13 Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila Keruhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga paham kebangsaan Indonesia bukan paham kebangsaan yang sempit (chauvinisme), tetapi paham kebangsaan yang menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa yang bersangkutan.14 Makna dari sila ketiga “Persatuan Indonesia” adalah sebagai berikut: 

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Artinya, bahwa rakyat Indonesia sebagai keseluruhan mempunyai tempat tersendiri di atas bumi ini sebagai tanah air dan tumpah darahnya.



Merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia.



Merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua pancasila.

13 14

Ibid, 55. Ibid, 56.

6



Sila ini tidak menghendaki adanya perpecahan baik sebagai bangsa, maupun sebagai negara.

4. Sila

Keempat:

Kerakyatan

yang

Dipimpin

Oleh

Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila kerakyatan ini merupakan sendi penting daripada asas kekeluargaan, karena pancasila sendiri tidaklah lahir dari sumber asing, tetapi digali dari sifat kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan yang harmonis, dimana terdapat adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan atau masyarakat.15 Makna dari sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” adalah sebagai berikut: 

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.



Adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilakukan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani.



Dalam menjalankan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat itu ditempuh melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan yang diambil diselenggarakan melalui jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta rasa tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada khalayak masyarakat.



Kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan atas dasar “TRI TUNGGAL”.

15

Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si., PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi (Bandung: ALFABETA, cv, 2012), 149.

7

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima pancasila, menurut Notonagoro mengandung prinsip bahwa di dalam lapangan sosial dan ekonomi ada kesamaan, di samping kesamaan politik. Di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak dari manusia sebagai individu.16 Makna dari sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah sebagai berikut: 

Bahwa setiap orang di Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.



Bahwa keadilan tersebut berlaku di segala kehidupan masyarakat, baik materiil maupun spirituil.



Sila ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

16

Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja, Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Efi Miftah Faridli, S.Pd., M.Pd., Paradigma Baru PENDIDIKAN PANCASILA untuk Mahasiswa (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), 67.

8

3 PENUTUP 3.1.

Kesimpulan 1. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Selain itu, pancasila sebagai sistem filsafat juga dapat diartikan dengan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan guna mencapai satu tujuan tertentu. 2. Dalam susunan satu kesatuan yang sistematis, hierarkis, dan logis sila pancasila yang ada di belakang merupakan pengkhususan dari sila yang ada dimukanya dan oleh karena itu pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila yang ada dimukanya. 3. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung suatu pengertian, kepercayaan dan keyakinan dari bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berarti menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan bersatu untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 6. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan atas dasar “TRI TUNGGAL”. 7. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang di Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 9

DAFTAR PUSTAKA Drs. H. MBM. Munir, MH., Umi Salamah, S.Pd., M.Pd., Dr. Suratman, SH., M.Hum., Pendidikan Pancasila, Malang: Madani Media, 2016. Prof. Dr. H. Tukiran Taniredja, Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Efi Miftah Faridli, S.Pd., M.Pd., Paradigma Baru PENDIDIKAN PANCASILA untuk Mahasiswa, Bandung: ALFABETA, cv, 2013. Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si., PENDIDIKAN PANCASILA Untuk Perguruan Tinggi, Bandung: ALFABETA, cv, 2012. H. Subandi Al-Marsudi, S.H., M.H, PANCASILA DAN UUD 45 DALAM PARADIGMA REFORMASI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003. Https://aztaryuan.wordpress.com/2014/10/22/dasar-dasar-ilmiah-pancasila-sebagai-satukesatuan-yang-sistematis-hierarkis-dan-logis-pengetahuan-sistem-filsafat-perbandingansistem-filsafat-lainnya-di-dunia-dan-pengertian-sistem-dan-unsur/

10