Pancasila Sebagai Sumber Hukum.docx

Nama : Rheza Adimulya Firmanda NIM : 201566003 Sesi : 6 (Pend. Pancasila) PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM

Dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, harus searah dengan cita-cita dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan dan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cita-cita dan tujuan kemerdekaan itu telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada intinya "merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Telah jelas pula, landasan pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu Pancasila. Pancasila telah disepakati dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara. Eksistensinya sebagai dasar negara, secara tegas dimuat dalam TAP MPR XVII/MPR/1998, yang status hukumnya termasuk ke dalam TAP yang tidak perlu lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Implementasi hal tersebut nampak dalam UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Sebagai sumber hukum pasti, Pancasila harus dijadikan sebagai dasar rujukan dalam penyelenggaraan negara. Perilaku penyelenggara negara yang tamak, arogan, mementingkan diri sendiri, adalah sangat jauh dari sifat-sifat sahaja, jujur, rela berkorban untuk kepentingan orang lain/masyarakat, dan selalu berpegang pada aturan yang benar.

A.

Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Sejak negara didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, fislosofis, dan yuridis (hukum dan peraturn perundang-undangan). Dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukun di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang universal yang

mampu menjangkau berbagai aspek. Sumber hukum yang paling dasar yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lahirnya suatu produk hukum yang tidak mendasarkan hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam penerapanya. Pancasila dalam pengertian ini disebutkan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai pengatur kehidupan kemasyarakatan dan sebagai pangatur tingkah laku pribadi. Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang-undang maupun peraturan lainya bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum. Semua dasar-dasar hukum yang ada dan diakui di RI bersumberkan kepada Pancasila. Butiran-butiran Pancasila diletakkan didalam pembukaan UUD 1945, dan kemudian dijabarkan dengan pasal-pasalnya. Dimana Preambule atau Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh dirubah. Kecuali batang tubuhnya. Artinya Bab, Pasal, dan ayat-ayatnya.

B.

Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu harus dituangkan di dalam

peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Pandangan ini penting karena dengan kedudukannya yang seperti itu Pancasila harus dijabarkan di dalam peraturan perundangundangan dengan semua kaidah penuntunnya. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 terdiri dari : -

UUD 1945

-

UU/perpu

-

Peraturan Pemerintah

-

Keputusan Presiden

-

Surat Keputusan Menteri

-

Perda UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK Menteri dan Perda, merupakan

peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana sumber hukum ini tidak boleh bertentangan dengan aturan pokok (UUD 1945) yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”,dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

1.

Penuangan di Dalam UUD 1945 Undang-undang dasar suatu Negara merupakan dasar hukum bagi Negara. Undang-undang

dasar merupakan rujukan dari peraturan-peraturan lain di dalam suatu Negara. Pancasila telah tercantum secara lebih konkrit dalam berbagai pasal-pasal dalam UUD 1945. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi ‘negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa’. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tercantum, antara lain, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi ’Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan…’, Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2), dan Bab VII tentang DPR yang menyerahkan kewenangan pembuatan Undang-Undang kepada DPR yang merupakan badan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dalam Bab XA tentang hak asasi manusia, serta Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak bertentangan dengan Pancasila. 2.

Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UUD 1945 Peraturan perundang-undangan (regelings) adalah seperangkat peraturan yang dapat dibuat

oleh berbagai lembaga yang berwenang di dalam suatu negara yang harus tersusun secara hirarkis berdasar bobot materi dan tingkat kewenangan lembaga yang membuatnya. Susunan hirarkis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi isi peraturan perundangundangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajat atau hirarkinya dengan kaidah penuntun berdasar Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum , pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilatah, beserta pemerintah Negara Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara,

dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai berikut:

:

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dan segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 sesuai dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Ketetapan No XX/MPRS/1966. (Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978. dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dan sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan citacita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara indonesia selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusian, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari hati nurani manusia. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

REFERENSI:

https://lerishutapea.wordpress.com/2016/10/27/pancasila-sebagai-sumber-dari-

segala-sumber-hukum-di-indonesia-2/ http://s41f.blogspot.co.id/2013/06/pancasila-sebagai-sumber-hukum.html