Paliatif Dunia Dan Indonesia.docx

Paliatif dunia dan indonesia

Perawatan paliatif mulai dikenalkan pada tahun 60-an di Inggris oleh Cicely Saunders. Dia adalah peletak konsep dasar perawatan paliatif. Sebagai perawat, pekerja sosial dan kemudian dokter, Cicely banyak menghadapi pasien yang sakit parah dan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Filosofi dasar perawatannya adalah bahwa kematian adalah fenomena yang sama alaminya dengan kelahiran, sehingga melihat kematian sebagai proses yang harus meneguhkan hidup dan bebas dari rasa sakit Berkat jasanya, saat ini ada sekitar 220 panti perawatan paliatif (hospis) di Inggris dan lebih dari 8.000 di seluruh dunia. Di Indonesia, perawatan paliatif baru mulai berkembang akhir-akhir ini. Perawatan paliatif pertama dimulai pada tahun 1992 oleh RS Dr. Soetomo (Surabaya), yang disusul oleh RS Cipto Mangunkusumo (Jakarta), RS Kanker Dharmais (Jakarta), RS Wahidin Sudirohusodo (Makassar), RS Dr. Sardjito (Yogyakarta), dan RS Sanglah Denpasar). Perawatan paliatif sangat luas dan melibatkan tim interdisipliner yang tidak hanya mencakup dokter dan perawat tetapi juga ahli gizi, ahli fisioterapi, pekerja sosial, psikolog/psikiater, rohaniwan, dan lainnya yang bekerja secara terkoordinasi dan melayani sepenuh hati. Perawatan dapat dilakukan secara rawat inap, rawat jalan, rawat rumah (home care), day care dan respite care.

Aspek etika

1. Sifat perawatan paliatif berfokus pada perdebatan tentang masalah etika pada kematian. 2. Keadaan pada akhir hidup dapat mengakibatkan dilema etika yang lebih rumit oleh isu-isu tentang kompetensi orang yang akan meninggal, hak mereka untuk menolak atau menerima perawatan dalam mempertahankan integritas pribadi mereka atas kematian mereka sendiri. 3. Dilema etika mungkin timbul dari perbedaan nilai-nilai, ditempatkan pada nilai kehidupan dan wali mereka. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses setiap

kemungkinan pengobatan, berapapun harga dalam hal keuangan, waktu dan sumber daya yang tersedia

Hukum Pengaruh hukum masing-masing negara pada keputusan etis menentukan kebenaran hukum atau kesalahan tindakan. Situasi ini jelas digambarkan oleh masalah bunuh diri, yang di mana hukum menentukan tindakan tersebut (apakah tindakan atau kelalaian yang secara etis diperkenankan atau tidak). Hal ini digambarkan dengan bunuh diri, saat ini ilegal di Inggris, sebuah wilayah di Belanda (yang non-melegalkan, tapi tidak muncul secara hukum dihukum oleh masyarakat); yang dilegalisir dan kemudian terbalik di Wilayah Utara di Australia selama akhir 1990-an, dan menjadi hukum (diberikan keadaan tertentu) di negara bagian Oregon di Amerika Serikat di mana seseorang dapat mengajukan permohonan agar resep obat untuk mengakhiri hidup seseorang (pengamanan ini dikendalikan melalui kriteria yang ketat).

Aspek midokelegal dalam perawatan paliatif di ruang kritis : 1. Persetujuan tindakan medis/informed consent untuk pasien paliatif. 2. Resusitasi/Tidak resusitasi pada pasien paliatif a. Keputusan dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan resusitasi dapat dibuat oleh pasien yang kompeten atau oleh Tim Perawatan paliatif b. Informasi tentang hal ini sebaiknya telah diinformasikan pada saat pasien memasuki atau memulai perawatan paliatif. c. Pasien yang kompeten memiliki hak untuk tidak menghendaki resusitasi, sepanjang informasi adekuat yang dibutuhkannya untuk membuat keputusan telah dipahaminya. Keputusan tersebut dapatdiberikan dalam bentuk pesan (advanced directive) atau dalaminformed consentmenjelang ia kehilangan kompetensinya. d. Keluarga terdekatnya pada dasarnya tidak boleh membuat keputusan tidak resusitasi, kecuali telah dipesankan dalam advanced directive tertulis. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan atas pertimbangan tertentu yang layak

dan patut, permintaan tertulis oleh seluruh anggota keluarga terdekat dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk pengesahannya. e. Tim perawatan paliatif dapat membuat keputusan untuk tidak melakukan resusitasi sesuai dengan pedoman klinis di bidang ini, yaitu apabila pasien berada dalam tahap terminal dan tindakan resusitasidiketahui tidak akan menyembuhkan atau memperbaiki kualitas hidupnya berdasarkan bukti ilmiah pada saat tersebut.

Isu Kebijakan Perawatan Paliatif : 1. Kurangnya SDM serta mekanisme pembiayaan kesehatan merupakan hambatan yang besar untuk mengakses Palliative and end-of-life care 2. Palliative care dipengaruhi oleh isu sosial, organisasi dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan 3. Mengintegrasikan konsep palliative care untuk seluruh penyakit dalam konteks pelayanan dan pendidikan 4. Ada sistem yang mengatur pendidikan berkelanjutan terkait dengan Palliative Care untuk tenaga kesehatan

TANTANGAN YANG DIHADAPI 1. Proses perjalanan penyakit yang kompleks 2. Pengobatan yang kompleks 3. Stigma dan diskriminasi 4. Masalah keluarga yang kompleks 5. Beban bagi caregiver / tenaga kesehatan