No.doc

Nama orang/pelaku Ir. Hj Joko Widodo

Jabatan Presiden

Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum/ konstitusi Kebijakan ekonomi pemerintah “memberikan keleluasaan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk berhak memiliki dan mewariskan properti di dalam negeri.”

Resume Sektor properti menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada paket kebijakan ekonomi 9 september 2015, berbagai deregulasi dilakukan untuk mendorong sektor properti yang ikut terkena dampak dari perlambatan ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut ialah dengan memperbolehkan warga asing memiliki properti di dalam negeri dimana kebijakan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33 ayat 3 dimana bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Argumentasi tentang tindakan tersebut Kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk berhak memiliki dan mewariskan properti di dalam negeri disebut tidak tepat. Hal tersebut bertentangan dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara terutama pada Pasal 33 mengenai kekayaan bumi Indonesia yang sepenuhnya diperuntukkan demi kepentingan rakyat. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 33 ayat 3, disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini jelas, artinya dalam mengambil kebijakan menyangkut kekayaan termasuk tanah yang di atasnya dibangun properti harus lebih diprioritaskan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk asing. Dengan adanya kebijakan ini, akan semakin membuat pengembang berlomba-lomba mengejar lahan untuk membangunan properti untuk melayani keinginan warga negara asing. Terlebih warga negara asing memiliki cukup banyak uang, sehingga properti yang telah dibangun akan lebih mudah dan cepat terjual. Sebaliknya, masyarakat Indonesia terutama rakyat kecil, sebagai pemilik lahan akan terdesak untuk menjual lahannya kepada pengembang. Melihat kondisi demikian,

pemerintah kini tidak lagi memprioritaskan masyarakat kecil dalam setiap mengambil kebijakan. Pemerintah, hanya memikirkan dan terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ini, seharusnya mempertimbangkan penduduk Indonesia yang sampai saat ini masih banyak yang belum memiliki properti khususnya rumah untuk tempat tinggal mereka. Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini artinya tidak berpatokan pada UUD 1945.

Posisikan diri sebagai pejabat yang melakukan kesalahan lalu menjelaskan tentang pentingnya perilaku yang sesuai dengan hukum Berpikir ulang dan membuat kebijakan yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Membangun properti untuk masyarakat kecil terlebih dahulu, memberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengolah kekayaan baik bumi dan air dan kekayaan alam agar dapat dimanfaatkan sehingga dapat menghasilakan produk yang mampu diekspor dan pada akhirnya akan menambah kemamkuran bagi negara. Tidak anti-asing tetapi kita buat aturan yang lebih spesifik sebelum mengeluarkan kebijakan sehingga jangan sampai warga negara asing (WNA) seolah-olah memiliki dan menguasi properti di Indonesia seumur hidupnya.