Negara Kesatuan Republik Indonesia.docx

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A. Hakikat Negara Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Namun demikian dalam kenyataan sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara. Negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat adalah memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan, kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Harold J. Laski, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi daripada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara tersebut, untuk mencapai tujuan bersama. Sementara Robert Maclver menambahkan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

 Unsur-Unsur Negara  Wilayah  Rakyat (Penduduk)  Pemerintahan  dan Kedaulatan  Wilayah Wilayah negara Indonesia terdiri atas daratan yang terdiri atas beribuberibu pulau serta lautan yang sangat luas bahkan lebih luas daripada daratannya.  Rakyat (Penduduk) Penduduk atau rakyat Indonesia nampaknya juga sangat khas, unik beranekaragam. Penduduk (rakyat) Indonesia tersusun atas unsur suku bangsa yang jumlahnya sangat banyak dan beranekaragam adat kebiasaan, cirri khas serta kebudayannya. Selain aspek kultural penduduk atau rakyat Indonesia juga sebagai bangsa yang religius, yang terdiri atas berbagai macam kepercayaan dan keyakinan agama. Atas dasar realitas unsur negara yang mencakup wilayah dan penduduk (rakyat) yang sangat banyak dan beranekaragam itu menyatukan diri dan bertekad membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah Pemerintah yaitu setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk bagi seluruh penduduk atau rakyat di dalam wilayah negara. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya.  Kedaulatan Kedaulatan yaitu suatu kekuasaan tertinggi untuk membuat undangundang dan melaksanakannya dengan berbagai cara.

B. Negara Kesatuan Republik Indonesia Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nila-nilai adat istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beranek ragam sebagai suatu unsure negara. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat istiadat, kebudayaan serta agama. Indonesia juga tersusun atas unsur-unsur wilayah negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau, sehingga dalam membentuk negara Bangsa Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Dalam upayanya untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkan pada suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan Filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, suatu Negara Kebangsaan serta suatu Negara yang Bersifat Integralistik. Dasar nilai filosofis negara dalam hubungannya dengan bentuk negara, sebagaimana terkandung dalam Pasal (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham bentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia mendirikan negara, yaitu dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.

Sebagaimana dijelaskan di atas Soepomo mengemukakan pandangannya dengan membahas tiga teori bentuk negara besar di dunia, yaitu : (1) Aliran negara yang menyatakan bahwa negara terdiri atas dasar teori perseorangan (Individualisme), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J.Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski. (2) Aliran lain adalah teori ‘golongan’ dari neagara (class theory) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. (3) Aliran negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Berdasarkan tiga teori tersebut, nampaknya Soepomo merekomendasikan untuk dikembangkan paham integralistik di negara Indonesia. Menurut Soepomo hal ini didasarkan pada riwayat hukum (rechts-geschecte) dan lembaga sosial (socialee structur) dari negara itu (Feith, 1995:180). Oleh karena itu dalam hubungan dengan bentuk negara, Soepomo menolak paham individualism maupun negara kelas karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pendapat Soepomo tersebut nampaknya senada dengan pandangan Soekarno, M.Hatta dan Yamin, yang menekankan pentingnya integrasi baik individu maupun masyarakat. Negara bukan berdiri hanya di atas kepentingan individu saja, atau negara juga bukan hanya berdiri di atas kepentingan golongan tertentu saja meskipun golongan itu yang paling besar, melainkan negara mengatasi baik kepentingan individu maupun kepentingan golongan. Para pendiri Republik ini meyakini dan menyadari bahwa filsafat individualisme-liberalisme tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Esensiasi negara kesatuan adalah terletak pada pandangan ontologism tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini negara tidak memandang masyarakat sebagai suatu

objek yang berada diluar negara, melainkan sebagai sumber genetic dari dirinya. Masyarakat sebagai suatu unsur dalam negara yang tumbuh bersama dari berbagai golongan yang ada dalam masyarakat untuk terselenggaranya kesatuan hidup dalam suatu interaksi saling memberi dan saling menerima antar warganya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Demikian juga negara kesatuan bukanlah suatu kesatuan individu-individu sebagaimana diajarkan paham individualisme-liberalisme, sebab menurut paham negara kesatuan bahwa manusia adalah individu sekaligus juga makhluk sosial. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individu-makhluk sosial sebagai basis ontologism negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 1. Hakikat Bentuk Negara Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa Negara adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Berdasarkan ketentuan Pasal ini jelas bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Bhineka Tunggal Ika Hakikat makna Bhineka Tunggal Ika yang memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat-istiadat, kebudayaan

serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. 2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senan tiasa membutuhkan orang lain. Dalam pengertian inilah maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu maka pengertian ini disebut sebagai negara. Negara Indonesia bukanlah suatu negara sebagai hasil dari proses persatuan individu-individu karena persaingan bebas dan penindasan. Negara Indonesia merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama suatu bangsa yang tersusun atas berbagai elemen, yaitu etnis, suku, ras, golongan, budaya, kelompok, maupun agama. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa hakikat manusia menurut bangsa Indonesia adalah selain sebagai individu yang memiliki kebebasan, juga sebagai makhluk sosial (warga masyarakat) yang memiliki tanggung jawab. a.Hakikat Bangsa