Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Ter Tulis Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang.docx

Latar Belakang Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang ter tulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Keatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan dimiliki oleh rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut pendapat Jimly Asshiddiqe penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip prinsip demokrasi, salah satunya peningkatan peran masyarakat dalam proses kegiatan otonomi daerah(Jimly Asshiddiqie, 2010). Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan demokratis sebagai sarat utama dalam menjalankan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan demokrasi pada sistem pemerintahan diartikan pemerintahan dari rakyat, partisipasi sendiri merupakan upaya mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung peran warga negara dalam berdemokrasi dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga lembaga negara, karena dapat mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan berserikat, contoh kongkritnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Dilihat dari perspektif demokrasi, peran aktor tersebut, baik dalam pemilihan kepala daerah, maupun penyusunan anggaran daerah, kurang sesuai dengan asas demokrasi. Apabila dalam konteks pemilihan kepala daerah, bisa kita lihat dari maraknya money politic dan kontrakkontrak politik antara parpol, tim sukses, dan investor pemilihan kepala daerah. Fenomena tersebut seharunya menjadikan kita sebuah pelajaran penting bagi perkembangan bangsa Indonesia menjadikan asas demokrasi yang baik. hal ini karena demokrasi saat ini harus terus menerus di benahi atau di perbaiki. Sukses tidaknya demokratisasi lokal tak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau birokrasi dan DPRD.

Rumusan Masalah Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum? KAJIAN TEORI

Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam memahami konsep partisipasi masyarakat, sebaiknya terlebih dahulu kita paham siapa yang berpartisipasi tersebut, yaitu masyarakat. Definisi dan pengertian mengenai masyarakat telah banyak dikemukakan oleh para antropologi dan sosiologi. Menurut Robert Mac Iver dalam Budiardjo (Budiradjo, 2002), masyarakat adalah “suatu sistem hubungan- hubungan yang ditertibkan (Society means a system of ordered relations)”. Menurut perumusan Harold J. Laski dari London School Of Economics and Political Science dalam Budiardjo (Budiradjo, 2002) maka masyarakat adalah “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan- keinginan mereka bersama (A Society is a group of human beings living together and working together for a satisfaction Konsep Partisipasi Masyarakat Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Bentuk Partisipasi Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (Cohen, 1992) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai participation of decision making, participation in implementation, participation in benefit dan participation in evaluation. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat.

Bentuk - bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu: 1.Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making) 2.Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation) 3.Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits) 4.Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation)

Daftar Pustaka Budiradjo, M. (2002). Dasar- Dasar Ilmu Politik. Cohen, U. (1992). Pembangunan Masyarakat. Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.