Negara Dan Konstitusi.docx

NEGARA DAN KONSTITUSI

Negara memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur konstitif, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Dilihat dari asal mula terjadinya suatu Negara dapat didekati secara factual, teoritis, dan proses pertumbuhan. Secara factual suatu Negara terjadi melalui : pendudukan, penyerahan, penaikan, peleburan,proklamasi, pembentukan baru , pencaplokan. Secara teoritis suatu Negara terjadi karena kehendak Tuhan, kekuasaan atau karena perjanjian masyarakat , sedangkan dilihat dari proses pertumbuhan Negara terjadi melalui proses : persekutuan masyarakat , kerajaan, Negara nasional,dan Negara demokrasi. Sebagai mahluk social, manusia memerlukan keberadaan suatu Negara, baik sebagai wadah maupun organisasi yang akan menjamin kelangsungan hidup mereka. Negara memiliki sifat- sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Dengan sifat - sifat tersebut, Negara melalui pemerintahnya dapat membuat peraturan perundang- undangan, melaksanakannya untuk menjamin hak asasi dan kesejahteraan warga negaranya, serta menegakkan peraturan perundangan yang di buatnya. Di Negara demokrasi,pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak- hak rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi ( hukumdasar atau undang- undang dasar Negara ). Konstitusi atau undangundang dasar Negara mengatur dan menetapkan kekuasaan Negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan Negara efektif untuk kepentingan rakyat serta terjegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Carl J.Friedrich berpendapat bahwa Kekuasaan Negara harus dibatasi serta hak- hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi segera dinamakan Konstitualisme . Dalam gagasan konstitualisme, isi daripada konstitusi Negara bercirikan dua hal pokok, yaitu : 1. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenangwenang terhadap warganya. 2. Konstitusi itu menjamin hak- hak dasar dan kebebasan warga Negara. Dalam kehidupan bernegara di abad modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan. Konstitusi bukan hanya untuk membatasi kekuasaan pemerintah / penguasa melainkan lebih dari itu yaitu untuk mengatur dan menjadi landasan bagi seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, pemerintah daeran,maupun seleruh warga Negara. Dalamk arti luas konstitusi meliputi keseluruhan hokum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang terdokumentasikan maupun yang tidak terdikumentasikan. Sedangkan dalam arti sempit konstitusi bermakna sebagai hukum dasar yang tertulis atau terdokumentasikan saja seperti UUD 1945.

Filsafat yang dianut suatu Negara biasanya menjadi konsideran bagi pembentukan konstitusi di Negara tersebut. Disamping itu dasar Negara terkadang juga secara implicit terdapat dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi . Dalam dictum konstitusi pada umumnya mencatumkan identitas Negara, daerah, bangsa ,bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang Negara, sifat Negara, bentuk Negara, bentuk pemerintahan, jaminan hak asasi manusia, lembaga negara beserta kedudukan, wewenang dan hubungannya satu sama lain serta prosedur perubahan konstitusi itu. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda- beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai : -

Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal- hal yang mendasar dalam kehidupan suatu Negara Sebagai Hukum tertinggi dalam tata hukum Negara yang bersangkutan.

Konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan hak- hak dasar warga Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsi sebagai berikut menurut Jimly Asshiddiqie, 2002 : 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli ( dalam demokrasi adalah rakyat) 6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat ( social control), baik dalam arti sempit bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi 8. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

Apabila dilihat dari ideology yang dianutnya maka kesamaan ideologi bagi Negara- Negara tidak otomatis akan memiliki konstitusi yang sama antar Negara- Negara tersebut. Dalam hal ideologi yang dianut Negara berbeda, maka sudah pasti isi konstitusinya akan berbeda pula. Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertullis yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan ( terdiri dari empat alenia), batang tubuh yang berisi pasal- pasal, dan penjelasan UUD 1945. UUD 1945 hanyalah merupakan sebagian dari hokum dasar Negara kita, karena selain UUD 1945 masih terdapat konvensi yang merupakan hukum dasar tidak tertulis yang berlaku bagi Negara Indonesia. Dalam perjalanannya UUD 1945 sejah disahkan sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami perubahan (amandemen). Namun setelah pemerintahan reformasi, UUD 1945 diamandemen dengan berbagai latar belakang dan alasan yang kuat. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam siding UMUM MPR tahun 1999. Arah

perubahan pertama adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga Legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam siding tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan keua menghasilkan rumusan perubahan pasal- pasal yang meliputi masalah wulayah Negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, danketentuan –ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga di tetapkan pada siding tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan pasal tentang asas- asas landasan bernegara, kelembagaan Negara, dan hubunganantar lembaga Negara, serta ketentuan –ketentuan tentang Pemelihian Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam siding tahunan MPR 2002. Perubahan tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan Negara dan hubungan antar lembaga Nagara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan social dan aturan peralihan dan aturan tambahan. Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hamper keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang di lakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Dari hasil- hasil amandemen itu harus disosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia agar mereka memahami dengan benar sebagai bahan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi lembaga – lembaga Negara dan pemerintah harus menjadi contoh bagi pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.