KISI2 : PERKARA DOKTER NIRELOK
Dokter Nirelok SpAn (K), dikenal sebagai “menguasai” jaringan Rumah Sakit swasta “Kocak” Group – kerjasama antara pemodal asing dan lokal di kawasan JakartaBogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) 1 . Sehari-harinya, sebagai “dokter tidak tetap” 2 bekerja bergiliran di 8 RS 3 yang tergabung dalam kelompok rumah sakit tsb, dari pukul 07.00 sampai 15.00. Associates (sejawat sesama spesialis anestesiologi)nya terdiri atas 8 orang tersebar di masing-masing seorang di setiap cabang RS “Kocak” sebagai “dokter tetap”. Ia sebagai ketua associates 4 tersebut karena yang paling senior. Sesekali ia membius di luar jam kerja bila associate-nya berhalangan 5 . Sebagai senior, Nirelok mempunyai akses kuat dalam penggunaan obat-obatan rumah sakit. Ia dapat meminta obat-obatan anestetik dari depot obat bahkan tanpa resep sekalipun 6 . Karena ia dokter senior, tidak ada yang berani mempertanyakan pemakaian obat-obatan tersebut. Diluar jam kerja rumah sakit, dr. Nirelok SpAn (K) membuka praktek pribadi dokter di Klinik Nyeri “Otak-atik” di perbatasan Jakarta - Bogor 7 . Ia praktisi sekaligus direktur klinik tersebut. Sesungguhnya, ia tak ada waktu lagi berpraktek disitu. Seharihari, Klinik “Otak-atik” dijalankan oleh kemenakannya, dokter muda yang sebentar lagi lulus di FK Swasta tempatnya Nirelok menjadi dosen paruh-waktu 8 . Mirip klinik 24 jam
1
Status badan hukum RS apakah milik PT yang for profit ? Jarang berbentuk koperasi atau yayasan. Lihat Permenkes No. …….. 2 Independent contractor, hrs ada kontrak khusus dengan masing2 RS utk menentukan uji pengendalian (kekuasaan siapa yang lebih menonjol antara DR atau RS, untuk menentukan proporsionalitas tanggungjawab pembayaran kerugian thd pihak III, ketika menentukan vicarious liability). 3 UU Pradok jo Permenkes 512/07 : hrs terdiri atas 3 SIP dan selebihnya hádala 5 ST. 4 Bentuk badan hukum associates adalah persekutuan perdata, masing-masing akan memperoleh keuntungan sesuai andilnya, namun juga menanggung renteng risiko kerugian mitranya hingga ke anak cucu. 5 Respondeat superior teori agency hrs didukung pembuktian lebih dulu 6 Dalam administrative hospital bylaws (HBL) apakah formularium obat-obatan terkontrol oleh manajemen ? Hal ini perlu diketahui, karena bisnis rumah sakit umumnya bertumpu pada “tambang” obat/apotik, penunjang medik/lab dan tindakan intervensif/bedah dengan lama perawatannya. 7 Bagi dr. Nirelok, lokasi itu memerlukan SIP tersendiri sehingga menjadi maksimal 3 sesuai ketentuan psl 37 (2) UU Praktik Kedokteran jo pasal 7 Permenkes No. 512 /2007 tentang Ijin & Penyelenggaraan Praktek Dokter. Klinik pribadi tak mungkin masuk kategori sebagai RS jejaring sehingga tak masuk dalam “SIP terusan”. 8 Melindungi atau mempekerjakan DR yang belum berwenang, terkena sanksi UU Pradok. Dalam hal perdata terkena vicarious liability, dalam pidana Koh As sendiri yang akan bertanggungjawab.
kemenakannya tadi - panggil saja Koh As 9 - berbagi praktek dengan para dokter baru teman sekelasnya ketika SMA dulu secara bergantian antara satu orang dengan lainnya. Hari itu saat Nirelok sedang memberikan cek honor bulanan para dokter Klinik “Otak-atik” kepada Koh As yang tengah praktek, datang Tuan Rusuh, seorang pasien pekerja swasta yang sakit punggung dan perut akibat batuk lebih dari 2 minggu tak kunjung sembuh. Seminggu sebelumnya, seharusnya Rusuh sudah dipesan untuk kontrol oleh Koh As, namun ia tak datang 10 . Koh As setelah memeriksa Rusuh meresepkan antibiotika “Ujimoksasol-siklin” beserta antinyeri, antitusif, anti alergi dan anti asma 11 . Nirelok sempat melihat resep tersebut dan ia mengacungkan jempol ke kemenakannya 12 . Koh As kemudian menjelaskan ke Rusuh bahwa “Ujimoksasol-siklin” adalah antiotik terbaru dan menurut penelitian adalah paling ampuh saat ini. Obat tadi diberikan karena dugaan infeksi penyebab batuk dan nyeri punggungnya selama ini 13 . “Kalau mual sedikit abis minum obat ini, tarik nafas panjang dan minum teh anget, nanti sebentar hilang sendiri”, ujar Koh As kepada Rusuh. “Kalau ada keluhan lain, silahkan datang 3 hari lagi 14 ”, lanjut Koh As. Nirelokpun tersenyum, memuji kemenakannya dalam hati. Rusuh tampak mengangguk-angguk 15 . Lalu pasien tadi menebus resep tadi di apotek sebelah, yang juga milik Klinik “Otak-atik” 16 . Dua hari kemudian, ketika akan mengambil laporan pembagian honor ke para dokter klinik, Nirelok melihat Rusuh 17 datang kembali. Saat itu yang sedang berpraktek adalah dr. Cring-cring 18 , teman Koh As. Rusuh mengeluh dadanya masih sesak, badan terasa panas, dan timbul bintik-bintik berisi cairan. Dr. Cring-cring mendiagnosanya 9
Belum kompeten (SK Kolegium atau ijazah bagi yg baru lulus dan STR KKI) dan belum berwenang (STR dan SIP Dinkes Kab/kota atau ST Dinkes Provinsi). 10 Andil tidak/terlambat datangnya Rusuh apakah bermakna untuk ketidak-akuratan diagnosis dan terapi Koh As berikutnya. 11 Polifarmasi. Ini ciri praktek dokter Indonesia, sementara di luar negeri cenderung ke monofarmasi. Kalau ini didorong oleh pengaruh atau kontrak dengan pabrik farmasi tertentu, merupakan awal dari dokter bermasalah, merupakan pelanggaran etik dan disiplin. 12 Respondeat superior / vicarious liability karena dianggap menyetujui (1367 KUHPer). 13 Pemberian resep ini ukuran/standarnya apakah harus menunggu foto thorax lebih dulu atau boleh diberikan sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. 14 Bila pasien melalaikan anjuran dokter, itu merupakan sumbangan kelalaian pihak pasien (contributory negligence) yang dapat merupakan fakta pembelaan pihak dokter. 15 Dapat ditafsirkan sebagai menyetujui (implied consent) pasca pemberian informasi. 16 Dalam bentuk apotik, tak dapat ditafsirkan sebagai dispensing, “larangan” yang ada dalam pasal UU Pradok. 17 Dengan hanya melihat, belum ada hubungan Dr-Pasien (belum muncul kewajiban Dr Nirelok). 18 Lihat kriteria dokter pengganti di Permenkes 512/07 dan manual KKI.
cacar air dengan kemungkinan lain ialah herpes. 19 Rusuh diberikan anti virus oral dan salep, sementara antibiotik yang lalu diteruskan. Nirelokpun tersenyum puas. “Banyak istirahat ya Pak”, ujar Nirelok mengulangi anjuran Cring-cring kepada Rusuh. “Jangan lupa sering disabun bintik-bintiknya”, lanjutnya lagi 20 . Beberapa hari kemudian, muncul berita di televisi bahwa Tuan Rusuh dirawat di salah satu dari 8 rumah sakit kelompok “Kocak” karena keadaannya semakin memburuk. Dari internis yang merawatnya 21 , Nirelok memperoleh kabar bahwa Rusuh terkena Steven Johnson Syndrome. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh pengacara terkenal 22 dan di pelbagai media ia mengatakan bahwa Klinik “Otak-atik” dituduh malpraktek 23 dan akan mengajukan para dokternya ke pengadilan 24 bila tak mau membiayai perawatan Rusuh sampai sembuh. 25 Sangar SH, pengacara tadi baru saja mendatangi kliniknya disertai anak Tn Rusuh. “Mana catatan mediknya 26 ?” bentak Sangar sambil menggebrak-gebrak meja 27 . “Dok, cepat datang”, pinta Koh As ke Nirelok via handphone. “Kasihan si Cring-cring kebingungan, mau dikasih atau tidak?”, lanjutnya 28 .
19
Clinical misjudgment dapat terjadi karena unforeseeable adverse events dengan gejala klinik yang ada saat itu oleh dokter rata-rata/setara. Cring-cring lebih mendiagnosis ke arah varicella atau herpes yang lebih sering dijumpai dalam praktek dan lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan SJS. Hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan bila ada keterangan saksi ahli di penelitian/penyidikan/penuntutan/persidangan peradilan. 20 Dengan ikut menasehati Rusuh, dapat ditafsirkan saat itu telah ada hubungan hukum Nirelok-Rusuh. 21 Kemungkinan Dr internis terujuk ‘keliru’ berceloteh “ini gara-gara keliru obat” (seharusnya 22 Pengacara terkenal honornya juga mahal. Umumnya dipakai oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, kecuali bila ada ’pelanggaran etis pengacara’ yakni ia ’membeli perkara’ dari pengacara LBH yang umumnya idealis dan menolong masyarakat bawah. 23 Tuduhan tersering dalam masyarakat yang gemar menggugat adalah setiap kejadian tidak diinginkan (KTD)/adverse events = malpraktek, padahal hal itu baru 1 dari 4 komponen saja yakni D3 = damage. Padahal 3 komponen yang merupakan syaratnya juga harus ada yakni : duty (D1), dereliction of duty (D2) dan direct cause (D4, yakni hubungan kausal D2 menyebabkan D3). 24 Dikenal sebagai jalur litigasi. Jalur non pengadilan adalah arbitrase, mediasi, negosiasi (dikenal sebagai alternative penyelesaian sengketa = ADR/alternative dispute resolution), sehingga tercapai perdamaian din luar sidang. . 25 Ini terpengaruh resultaat verbintennis (hubungan berdasarkan hasil) yang sering tanpa sadar “diperjanjikan” oleh dokter terhadap pasiennya, padahal praktek kedokteran merupakan inspanning verbintennis (hubungan berdasarkan daya upaya maksimal). Lihat UU Pradok 26 Masih terjadi perbedaan tafsir hukum untuk ini. Berkas rekam medik adalah milik rumah sakit/dokter sedangkan isinya milik pasien. Lihat Permenkes 749a 27 Ini adalah gaya ”bad lawyers” untuk ’melemahkan psikis DR” agar terkena cepat litigious syndrome. Dari sini ’salah ucapan’, ’salah tulisan’, ’salah saksi’ merupakan upaya pembuktian atau memperkukuh dalil-dalil ’jahat’ mereka. Barang siapa mendalilkan, ia harus membuktikan (pasal ... KUH Perdata). 28 Hasil kompromi umumnya adalah resume rekam medik yang diberikan, bukan berkasnya. Rekam medik lengkap dapat diminta/dipinjam untuk pembuktian setelah ditetapkan oleh majelis hakim yang
***
Dua bulan kemudian, Nirelok menerima panggilan penyidik untuk menjadi saksi 29 . Ia orang ke 3 yang dipanggil, setelah Kararacis – petugas administratif penerima pasien dikliniknya dan Jeng Putih, pembantu perawat di kliniknya. Penyidik belum memanggil Koh As maupun Cring-cring. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka 30 , namun dari perkara yang dilaporkan Rusuh tertera (catatan polisi) pasal 361 jo pasal 360 KUHP. 31 Dua minggu sebelumnya, Cring-cring dan Nirelok disomasi 32 oleh Sangar. Atas nasehat IDI setempat, Cring-cring maupun Nirelok tak perlu buru-buru membayar ganti rugi 33 yang diminta Sangar sebesar Rp. 1 Milyar 34 , di luar dari biaya perawatan Rusuh selama 1 bulan di RS. Karena tidak juga digubris oleh mereka berdua, Sangar melaporkannya ke penyidik 35 . “Tenang saja Mas, yang penting kita segera siapkan buktibukti 36 bahwa kita tidak salah”, kata pengurus BP2A IDI 37 dalam percakapan per telpon yang Nirelok terima.
menyidangkan perkara kelalaian medik (umumnya secara pidana). Cara lain adalah penyidik meminta VeR untuk pembuktian tersebut. 29 Selain perdata, kini Nirelok diadukan pula ke pidana. Statusnya adalah saksi (yang akan memberikan keterangan apa yang didengar dan dilihatnya), tanpa opini. Saksi ahli bila yang didengar adalah pendapat berdasarkan keilmuannya. Pengajuan pidana merupakan ’taktik’ pengacara krn beban pembuktian (perdata) yg seharusnya ada di pihaknya, ’digeser’ ke pihak Nirelok krn kini ’wajib datang’ oleh panggilan penyidik (mirip ’pembuktian terbalik’). 30 Fase ini penyidik masih mengumpulkan bukti (penyelidikan). 31 Artinya : kelalaian yang menyebabkan orang lain luka dan 32 Artinya peringatan. Namun kenyataannya sering bernada mengancam dan memojokkan dokter berdasarkan logika hukum ‘praduga bersalah’. Somasi umumnya disertai ’ditunggu kedatangannya’ di kantor pengacara tersebut. 33 Khas untuk perkara perdata. Bila pidana dan administrasi negara, pembayaran sejumlah uang dikenal sebagai denda. 34 Besaran tersebut adalah gugatan immaterial. Dasarnya adalah kerugian beralasan ketakutan, hilangnya kesempatan baik, pencemaran nama, jatuhnya reputasi dll dari pasien/keluarganya. Pengaruh terbesar gugatan imaterial adalah kebebasan individu mencari keadilan di AS, dengan para lawyer setempat menerapkan contingency fees (selain honor ada tambahan prosentase dari nilai gugatan, besarnya sekitar 1/3nya). DD/ dengan kerugian material (yang terukur/bisa dihitung) seperti pengeluaran obat, transport, biaya rawat dll. 35 Penyidik harus menindaklanjuti pelaporan ini sesuai dengan pasal …. KUHAP. Tindaklanjut berupa penelitian : pemanggilan saksi2 dan pengumpulan petunjuk/bukti awal. 36 Dalam perkara perdata, asas pembuktian adalah preponderance of evidences (adu banyak bukti formal para pihak yg dapat diterima hakim). 37 Badan ini dalam lingkungan IDI semula hanya untuk konteks membela dokter yang diajukan di sidang MKEK, namun kini diperluas untuk bantuan hukum karena masyarakat mudah menggugat.
Cring-cring bersama Koh As hampir setiap hari datang ke tempat Nirelok. “Saya mau gantung praktek. Kapok rasanya jadi dokter. Mending jadi makelar 38 ”, ujarnya sedih bercampur geram merasakan gaya Sangar menuduhnya malpraktek. Ijin praktek yang tengah diurus 3 hari sebelum kejadian, belum keluar 39 . “Aduh, gimana ya kalau kasus tadi menimpaku?”, timpal Koh As yang juga ikut gelisah. Nama Cring-cring sudah mencuat di koran dan wajahnya menjadi dikenal akibat TV menayangkannya dalam acara infotainment 40 . Rusuh, yang juga mendadak terkenal karena lepuh-lepuhnya 41 di sorot TV 42 , sehari-hari karyawan tetap perusahaan jasa boga. Walaupun kini telah dapat melakukan aktivitas rutinnya secara terbatas pasca dirawat, ia terancam di-PHK karena majikannya menganggapnya menderita sakit menular ke karyawan lainnya 43 . “Gara-gara berobat ke dokter brengsek itu. Untung ada pengacara yang mau bantu saya”, ucapnya sambil mengepalkan tinjunya. “Ini akibat salah obat 44 ”, kata Rusuh berulang kali dalam tayangan TV tadi seraya mengutip celetuk dokter yang merawatnya pertama kali di RS Kocak ketika menjelaskan lepuh-lepuh tubuhnya. ***
Beberapa minggu kemudian, ditengah badai dugaan malpraktek yang menerpa Klinik “Otak-atik”, Nirelok tiba-tiba menerima surat pemberhentian dirinya dari Direksi
38
Ini ekses dari kriminalisasi terhadap dokter (terkena sindrom tengah digugat semena-mena = litigious syndrome). Pasal2 75, 76, 79 UU Pradok mempersyaratkan ’dengan sengaja”, yang harus dibuktikan di pengadilan, namun ekses ’dikerjain’ oleh oknum penyidik sudah membuat dokter/RS tersebut berlaku defensive medicine. 39 Ranah hukum administrasi negara. Ijin artinya pengecualian dari sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Permenkes 512/07 menyebut kewajiban administratif dokter praktek ialah STR dan SIP. Kewajiban lain berdasarkan UU Pradok ialah : ................................ 40 Dalil pers ‘hitam’ ialah : bad news is a good news. Bila tak ada konfirmasi dari sisi dokter/RS (tidak ‘cover both sides”) maka pers bisa diprotes berdasarkan urutan : 1) masukin hak jawab; 2) bila tak dimuat : laporkan ke Dewan (Etik) Pers. Lihat UU …. Tentang Pers. 41 Umumnya pihak media menganut adverse events (damage) = (otomatis) malpraktek. Suatu praduga bersalah yg merusak reputasi Dr/RS. 42 Dalam hal ini Rusuh belum tentu dianggap ‘telah melepaskan hak kerahasiaan penyakitnya yg hrs disimpan oleh Dr/RS”. Ada kemungkinan Dr/RS terjebak mengungkapkan diagnosisnya, sehingga bisa terkena pasal 322 KUHP jo PP 10/66 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. 43 Kondisi sengketa akibat mispersepsi ini merupakan awal sengketa ketenaga-kerjaan/perburuhan. 44 Unforeseen dalam SJS tak dapat dipertanggungjawabkan ke Dr/RS karena tak laik baying, bukan kelalaian. Foreseen bisa didalilkan kelalaian bila tidak diantisipasi (tak ada upaya maksimal) mengatasi hal itu.
RS Kocak 45 . Alasannya cukup mengagetkan. Ia dilaporkan beberapa dokter ahli dan penata anestesi di luar associatesnya 46 bahwa ia menyalahgunakan stok morfin milik rumah sakit 47 . “Brengsek tuh direksi. Hanya jadi corong pemilik rumah sakit doang. Padahal yang harus diPHK dokter Sial, yang salah motong kaki 48 ”, gerutunya berkali-kali sekaligus mengasosiasikan dirinya dengan Sial SpB 49 yang sama-sama staf medik RS Kocak dan tengah diadukan pasiennya. Rasa ketertekanan batin dr. Nirelok 50 selama diterpa kasus tadi, tanpa disadarinya, telah membuat kambuh kedekatannya kepada barang haram 51 yang telah dijauhinya semenjak 5 tahun belakangan ini. Malang, perbuatannya diketahui para kolega dan bawahannya. Ia masih ingat, ia pernah menandatangani pernyataan 52 untuk tidak mengulanginya lagi 53 di depan Komite Medik. “Masak, aku kan belum dipanggil (lagi oleh) Komite Medik 54 , kok harus mengundurkan diri. Kalau begitu, Cris-cris juga saya keluarkan dari Klinik!!”, ujarnya berang. Surat “PHK” teman anaknya tadi langsung ia tandatanganinya. “Biar dirinya sendiri yang menanggung perkara ini, kok repot-repot.”
45
Dilihat kewenangan direksi RS Kocak pada administrative/corporate hospital bylaws (peraturan internal atau anggaran dasar) RS tsb. Apakah kewenangan itu berada di pemilik RS yang dapat berupa governing board/badan pengendali RS yang dimiliki yayasan, CV/persekutuan perdata atau PT sebagai badan hukumnya 46 Kewenangan pelaporan ini dilihat dalam peraturan internal atau peraturan staf medik RS. Fungsi ini dikenal sebagai peniup peluit (whistle blower) dalam rangka mendisiplinkan anggota staf medik. 47 Pemakai NAPZA merupakan salah satu ciri dokter bermasalah (problem/malfunctioning doctor). Ini adalah cikal bakal kelalaian medik atau malpraktek medik setelah melalui konflik etikolegal. 48 Res ipsa loquituur/the things speak for itself, doktrin bahwa dalam hal pembuktian kasus ini kaki yang sehat namun terpotong harus menjadikan (beban) bukti bagi dr. Sial bahwa dirinya tak bersalah (pembuktian terbalik). Sama seperti kasus ketinggalan kassa atau alat operasi lainnya di tubuh pasien. 49 Posisi hukum seperti ini menyulitkan dokter/RS, sehingga dengan kesalahannya ini pasien dapat mendalilkan lost of opportunity dengan ganti rugi immaterial. Disini perlunya asuransi profesi bagi dokter tersebut. 50 Lihat litigious syndrome, loc.cit 51 52
Affidavit (pernyataan sepihak). Hal ini memberikan beban pembuktian (burden of proof) ada di pihak pembuat pernyataan tersebut. Sama seperti KODEKI atau sumpah dokter, merupakan pernyataan sepihak dokter terhadap calon pasien/kliennya, sehingga beban pembuktian ada di pihak dokter. 53 Artinya ia pernah dijatuhi sanksi oleh pihak RS, yang biasanya merupakan pelarangan praktek/skorsing beberapa waktu. Artinya clinical privilege/kewenangan kliniknya (untuk mendiagnosis, melakukan terapi dan rehabilitasi pasien) dicabut sementara oleh direktur RS atas rekomendasi Komite Medik. 54 Dalam medical staff bylaws (peraturan staf medik internal), salah satu subkomite di Komite Medik adalah subkomite disiplin, yang menangani pelanggaran disiplin internal RS oleh staf medik (dokter & dokter gigi).
Cerita Akan dikembangkan kemudian (SP3 penjara, beyond, kelalaian pid, intentional) , Perdata uang/prepond substand, PMH, wanprestasi, MKDKI = disiplin eksterna, minority rule, clinical misjudegment, rata2 selingkung), HBL – clin privileges/komdik s/d sanksi