Mustopa Rrrr Paud.docx

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG a. Latar Belakang 1.

Desa adalah desa dan desa adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 3.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

4.

Penyelenggaraan Pembangunan Pedesaan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat;

5.

Pemberdayaan masyarakat adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan dengan kemajuan dan perkembangan zaman;

6.

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa berguna untuk menghimpun peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPM ) dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa di bidang Perencanaan Pembangunan, menggerakan pembangunan secara terpadu yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah mampu swadaya gotong-royong masyarakat

dan

menumbuhkan

kondisi

dinamis

masyarakat.

Perencanaan

pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kindisi dinamis masyarakat.

b. Dasar / Landasa Hukum 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan

Keuangan Desa; 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman

Pembangunan Desa; 6.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiJawa Barat. Bahwa desa sebagai unsur pemerintahan yang berada paling bawah memiliki peran

stategis dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, desa merupakan akses yang besentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya dan keberadaannya sangat dominan dan identik dengan pelayanan langsung dan berkesinambungan. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa memiliki 3 (tiga) peranan pokok, yaitu : 1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan Desa, dan 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan ketiga peranan pokok desa tersebut, maka desa memerlikan pengembangan dan peberdayaan dalam upaya peningkatan eksistansidesa yang memiliki kemandirian, sehingga desa tidaklagi di pandang sebagai daerah yang terbelakang tetapi desa harus dijadikan daerah yang memiliki nilai tawar dan harga jual yang tinggi terhadap organisasi pemerintahan lainnya. Dalam upaya pengembangan desa dibutuhkan aparatur lembaga pemerintahan desa yang memadai beserta masyarakatnya yang mempunyai rasa memiliki desa yang tinggi untuk kemajuan desa itu sendiri serta perlu ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Dan yang sangat dibutuhkan oleh desa itu sendiri adalah diperlukannya bantuan dari berbagai unsur lintas sector, terutama Pemerintahan dan Pemerintaha Daerah sebagai leading sector bagi pemmerintahan desa.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud yang hendak di capai untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa adalah : 1.

Meningkatkan Infrastruktur perdesaa;

2.

Berupaya untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang;

3.

Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa untuk lebih interaktif dalam pencapaian pembangunan desa;

4.

Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun tujuan pelaksanaan peningkatan penyelengaraan kinerja Pemerintahan desa

adalah : 1.

Meningkatkan system pelayanan publik;

2.

Mewujudkan program perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan

masyarakat

dan kedaan setempat;

C.

3.

Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;

4.

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan umum.

Permasalahan Dalam pelaksanaan peningkatan penyeleggaraan kinerja pemerintah desa terdapat masalah yang di hadapi, antara lain :

D.

1.

Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

2.

Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang memadai;

3.

Masih rendahnya sumberdaya manusia;

4.

Adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan;

5.

Masih rendahnya sumber pendapatan asli desa.

SASARAN KEGIATAN  Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pekerjaan pembangunan Jalan Desa Cibulakan Padaruum. Dengan jumlah Anggaran Biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

D.

MANFAAT YANG DIHARAPKAN Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintaha desa, manfaat yang diharapkan oleh Pemerintah Desa bersama Masyarakat adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kinerja aparatur desa dengan memiliki disiplin yang tinggi;

2.

Meningkatnya semangat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

3.

Terpenuhina sarana dan prasarana menunjukan kebutuhan kerja;

4.

Terlaksananya program-program perencanaan pembangunan yang dapat direalisasikan secara berjenjang dan berkesinambungan;

5.

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi Aparatur Pemerintah Desa. Disamping upaya peningkatan kinerja tersebut, tentunya pemerintah desa

dalammeningkatkan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat selalu berupaya secara continue dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan pencapaian tujuan pembangunan yang telah menjadi prioritas dalam menyelengaraan pemerintahan desa. Adapun manfaat yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan, antara lain : 1.

Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan agar dalam menyeleggarakannya sesuai dengan yang di harapkan guna menunjang pelayanan prima bagi masyarakat;

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur, terutama perbaikan jalan, pengerasaan jalan, dan meningkatkan jalan sehingga terciptanya kelancaran akses transportasi bagi masyarakat dalam upaya mengembangkan perekonomian masyarakat;

3.

Dengan adanya sarana

dan

prasarana

potensi

pengembangan

keterampilan

masyarakat, akan dapat di kembangkan untuk menekan jumlah pembangunan;

4.

Dengan adanya sarana danprasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup , masyarakat yang sehat dan meningkatkan perkembangan gizi dan balita;

5.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama jenjang pendidikan dasar bagi usia dini dengan mendukung wajib belajar 9 ( sembilan) Tahun, tentunya sangat di harapkanagar masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga meningkatkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat;

6.

Peningkatan sarana dan prasaran perekonomian, misalnya penambahan modal usaha masyarakat kecil, pendirian BUMDes, bantuan meningkatan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, meningkatkan intensifikasi pertanian, merupakan harapan agar masyarakat lebih sejahtera;

7.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kamtibmas, misalnya pemerataan pembangunan pos kamling / pos ronda di tingkat RT serta rekrutmen dan regenerasi, meningkatkan pelatihan bagi anggota linmas agar dapat meningkatkan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat;

8.

Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan akan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II PROFIL DESA A. DEMOGRAFI Kondisi Umum Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur sebagai berikut : a. Penduduk Jumlah penduduk Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur seluruhnya tercatat sebanyak :  Laki-laki

: 3.743 Jiwa

 Perempuan : 3.603 Jiwa  Total

: 7.346 Jiwa

b. Keadaan Fisik / Geografis Desa. 1. Batas Wilayah Sebelah Utara

: Desa Talaga dan Desa Gasol Kec. Cugenang

Sebelah Selatan

: Desa Cirumput Kec.Cugenang

Sebelah Barat

: Desa benjot

Sebelah Timur

: Desa Nagrak Ke.Cianjur

2. Luas Wilayah

: 203,000 ha

Tanah Sawah

: 148

ha

Tanah Pekarangan

: 26

ha

Tanah Tegalan

: 29

ha

c. Keadaan Topografi Desa Secara umum topografi desa Cibulakan adalah merupakan daerah bukit / daearan tinggiyang berada di wilayah kaki gunung gede dengan ketinggian antara 900 s/d 1200 mdpl. d. Iklim Iklim Desa Cibulakan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Cibulakankecamatan Cugenang.

B. KEADAAN SOSIAL Secara umum, Desa Cibulakan Kec. Cugenang berada di wilayah yang cukup strategis dengan di tunjang oleh sarana dan prasarana yang mendukung pada mobilisasi yang dinamis, misalnya dari 4 dusun di wilayah Desa Cibulakan Kecamatan Cugenag, beberapa wilayah dilalui jalan Desa sehingga cenderung tidak sulit untuk di akses. Rata-rata jalan menuju lokasi desa adalah jalan aspal dan aspal rusak. Sarana trasportasi yang tersedia dari ibu kota kabupaten menuju Desa Cibulakan adalah angkutan umum perkotaan, untuk beberapa wilayah bisa di jangkau dengan mempergunakan angkot, dan untuk beberapa wilayah ( dusun ) tidak di lalui oleh jalur angkutan umum dan sehingga untuk menuju desa tersebut harus mempergunakan kendaraan bermotor roda dua atau ojeg. Jalur provinsi yang melintas di ibu kota kecamatan cugenang, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan trasportasi antar wilayah, baika antara wilayah dalam desa maupun wilayah lainnya.

Potensi itupun jika dipandang dari sisi lain bisa merupakan penentu dari ketidak berkembangnya desa, prasarana jalan (jalur provinsi) inipun bisa menjadi akses yang memudahkan masyarakat untuk bermigrasi ke kota membuat desa ditinggalkan dan terlantar yang di akibatkan oleh kekurangan sumberdaya manusia yang memilih untuk hidup di kota. Terlebih, jalur tersebut menuju ibu kota Bandung dan Jakarta. Wilayah desa Cibulakan juga di kenal memiliki lahan yang cukup produktif, desa memiliki perkebunan pisang yang cukup luas milik masyarakat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja produktif Desa Cibulakan juga memiliki lahan-lahan pertanian dan penghasil sayur-sayuran. Disamping itu, nilai produksi pangan untuk kecamatan cugenang cukup baik lahan-lahan persawahan tersebar di setiap dusun. Dengan demikian,melihat dari potensipotensi yang dimiliki desa Cibulakan akan sangat di sayangkan apabila masalah urbanisasi terjadi di Kecamatan Cugenang akibat dari program pemberdayaan dan penyadaran masyarakat yang kurang terbina. Diharapkan desa mampu berdaya namun masih dalam satu visi budaya perdesaan yang kuat. Dalam hal ini, pembangunan yang bervisi kesejahteraan masyarakat berpola partisipatif di harapkan mampu mnejawab kebutuhan masyarakat. Ketertiban langsung masyarakat terhadap pembangunan di desa, di samping menjawab kebutuhan akan pembanguanan fasilitas umum, juga ketertiban langsung masyarakat dalam pembangunan desa akan mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya sehingga masyarakat mereka lebih nyaman dan sejahtera untuk teteap tinggal di desa. C. KEADAAN EKONOMI a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kaya

Sedang

Kurang mampu

210 KK 875 Jiwa

820 KK 1.808 Jiwa

642 KK 4.652 jiwa

b.Mata Pencaharian Karena Desa Cibulakan merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar bermata pencahariansebagai petani. Usia Produktif Usia Non Produktif

penduduknya

4.816 jiwa 2.419 jiwa

c. Pola Penggunaan Tanah Penggunaan tanah di Desa Cibulakan sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan Perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan kebutuhan pupuk masyarakat : ( dalam ton / thn ) D.KONDISI PEMERINTAHAN DESA a. Pembagian Wilayah Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Cibulakan terbagi menjadi 4 dusun, 6 RW dan 23 RT.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA A. INFRASTRUKTUR DESA Kegiatan : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Cibulakan-Padaruum NO 1 1

URAIAN 2 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor - Kertas HVS F4 - Buku Tulis Folio 100 lembar - Buku Kwitansi 40 lembar

2

VOLUME

- Balpoint Benda Pos - Materai 6000

3

- Materai 3000 Dokumentasi

4

- Cuci cetak photo Cetak dan Penggandaan - Poto copy - Penjilidan

3

3

Rim

3

Buah

3

Buah

6

Buah

40

Buah

40

Buah

2

Paket

1498

lebar

6

Buah

HARGA SATUAN (Rp) 4

132.3 00 45.0 00 18.00 0 30.0 00

6.00 0 3.00 0

240.0 00 120.0 00

50.00 0

100.0 00

15 0 15.00 0

224.7 00 90.0 00 1.000.0 00

Upah Tenaga Kerja Harian - Mandor 1 orang x 45 hari - Jasa Narasumber 2 orang x 1 HOK

45

HOK

2

HOK

80.00 0 200.00 0 Sub Jumlah

6

5

44.10 0 15.00 0 6.00 0 5.00 0

Sub Jumlah 5

JUMLAH

3.600.0 00 400.0 00 4.000.0 00

Belanja Modal - Semen 50 Kg - Pasir Beton - Batu Belah Pondasi - Benang - Ember - Bambu - Meteran @ 5 Meter

420

Zak

87.500

135

m3

210.000

135

m3

210.000

15

glng

50

bh

40

btg

4

bh

10.000 10.000 21.000 15.000

Sub Jumlah JUMLAH A

36.750.0 00 28.350.0 00 28.350.0 00 150.0 00 500.0 00 840.0 00 60.0 00 95.000.0 00 100.000.0 00

B. TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA C. TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKDES DAN PERANGKAT DESA

2

Tunjangan Kepala Desa dan Peranngkat Desa - Penghasilan Tetap Kades 1 Orang - Sekretaris Desa 1 orang x 12 Bulan - Kepala Urusan 3 orang x 12 Bulan - Kepala Seksi 3 orang x 12 Bulan - Kepala Dusun 4 Orang x 12 Bulan

12 12 36 36 48

Bulan

Bulan

250.000 125.000 75.000 75.000 75.000

- Operator Komputer 1 orang x 12 bulan

12

Bulan

125.000

Bulan Bulan Bulan

3.000.000 1.500.000 2.700.000 2.700.000 3.600.000 1.500.000 15.000.

JUMLAH B

000 115.000

JUMLAH A + B

.000

Dengan rincian Rencana Anggaran Biaya serta design gambar rencana pembangunan sebagaimana terlampir dalam lampiran proposal pengajuan bantuan infrastruktur Desa dan Tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa ini.

BAB IV PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana manakala masyarakat dan unsur pemerintah turut serta aktif dan bekerjasama, dalam mendukung program yang akan dilaksanakan, sehingga program pembangunan akan terlaksana secara optimal dan berkesinambungan. Dengan dicairkannya pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Rangka Pembangunan infrastruktur Desa berupa Pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Desa dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

yang

berasal dari bantuan Provinsi diharapkan menjadi pemicu bagi peningkatan kinerja aparatur pemerintahandesa sehingga dapat mewujudkan program dan perencanaan pembangunan desa yang mandiri.

Demikian proposal ini dibuat, dengan sangat sederhana dan sistematika, namun tidak mengurangi makna dari sebuah harapan yang kami inginkan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Harapan kami semoga Bapak dapat berkenan mengabulkan permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Cianjur, 28 April 2015 Kepala Desa Cibulakan

DIAN HERYANTI, SH