Mubes 2015 New.docx

PETUNJUK PELAKSANAAN KSR – PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

KSR – PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA 2015/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN KORPS SUKARELA PALANG MERAH INDONESIA (KSR – PMI) UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Perguruan tinggi merupakan pusat pendidikan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang pelaksanaannya berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni: mendalami ilmu pengetahuan, melakukan penelitian,dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dan strategis sehingga mereka dituntut untuk lebih peka dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai keseimbangan disekitarnya. Manusia adalah makhluk sosial, dengan demikian pada hakekatnya mahasiswa sebagai manusia tidak dapat hidup seorang diri, mahasiswa berada dalam kelompok yang disebut masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa setiap anggota dalam suatu masyarakat tidak berada dalam situasi atau keadaan yang sama, sering situasi terjadi bukan atas dasar keinginan sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban anggota masyarakat yang lain untuk membantu sesama mereka yang tidak sedang berada dalam kedaaan yang menguntungkan. Dalam rangka membina rasa kesetiakawanan sosial ini di Perguruan Tinggi dibentuk Organisasi Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI). Wadah ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kepalangmerahan yang berada dalam keadaan siaga. Dengan rasa senang dan tulus ikhlas setiap saat menyediakan diri untuk memberi bantuan dan pertolongan sesuai dengan kemampuan bagi sesama umat yang memerlukan. Untuk dapat terselenggaranya organisasi dan kegiatan tersebut secara baik, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan yang jelas dengan mengacu pada Pedoman Umum KSR – PMI.

B. PEDOMAN UMUM KSR – PMI

1. Dasar a. Ketetapan MPR RI. Nomor II/ MPR /1998 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara. b. Keputusan Presiden RI nomor 25 tahun 1950, menunujuk PMI sebagai satu –satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949 ) jo KEPPRES RI Nomor 246 / 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. c. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 26 / DIKTI / KEP / 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 1994. e. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Palang Merah Indonesia No. 0118 / v/ 1995 dan No. 0090/ Kep / PP / 1995 taggal 24 Mei 1995 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kepalang Merahan di kalangan siswa, warga belajar dan mahasiswa. f. Perjanjian Kerjasama Departemen Agama RI dengan Palang Merah Indonesia No. 459 tahun 1995 dan No. 0185. KEP /PP / IX / 95 tanggal 26 september 1995. g. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 0333 / KEP/ PP/V/ tanggal 26 Mei 1996 tentang Pedoman Umum h. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 3353 / S.KP / PP SJ tanggal 23 Februari 1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan KSR dan Materi KSR Dasar dan Tingkat Lanjutan.

2. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ( selanjutnya disebut Juklak ) ini dimaksudkan sebagai dasar penyelengaraan organisasi KSR – PMI di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

3. Pengertian

a. KSR PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) yang bergerak di politeknik Kesehatan Kemenkes bidang kepalang Merahan yang selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. b. KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta merupakan satu kesatuan organisasi dalam perhimpunan Palang Merah Indonesia yang merupakan wahana untuk menghimpun anggota PMI di lingkungan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. c. KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bentuk atas dasar kesadaran dan kesukarelaan pribadi mahasiswa untuk menjadi anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sesuai dengan azas Kepalang Merahan.

4. Tujuan Tujuan penyelenggaraan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah untuk: a.

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mahasiswa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki pengetahuan dan ketrampilan,kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, berbudi luhur serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b.

Menyiapkan mahasiswa sebagai kader Palang Merah Indonesia.

c.

Ikut berperan serta aktif pada kegiatan kepalang Merahan di dalam dan di luar Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

5. Sasaran Sasaran yang ingin di capai adalah agar para anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta: a. Mempunyai

bekal

pengetahuan,

ketrampilan,

kecakapan,

sikap,

kepribadian, jiwa perikemanusiaan, melalui pendidikan dasar pelatihan serta pengalaman di Perguruan Tinggi dan Palang Merah Indonesia.

b. Mampu mewarisi nilai-nilai kepemimpinan dalam organisasi kepalang Merahan. c. Mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan misi serta tugas sebagai anggota PMI secara maksimal.

BAB II NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surakarta yang selanjutnya disingkat KSR – PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta

Pasal 2 KSR –PMI Unit Akper Depkes Surakarta dibentuk pada tanggal 18 Januari 2000 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan sekarang berganti nama menjadi UKM KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 3 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta berkedudukan di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta

BAB III STATUS Pasal 4 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta berstatus sebagai UKM yang merupakan organisasi non struktural di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta

Pasal 5 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam melaksanakan tugas kepalangmerahan merupakan bagian dari PMI cabang Surakarta

Pasal6 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa dibidang kepalangmerahan di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta

BAB IV AZAS DAN FUNGSI Pasal 7 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berazaskan Pancasila

Pasal 8 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta befungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat

Pasal 9 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta berfungsi sebagai wahana dan sarana kearah tujuan PMI

BAB V TUGAS DAN WEWENANG Pasal 10 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta bertugas membina dan mengembangkan minat, kemampuan dan ketrampilan di bidang kepalang Merahan

Pasal 11 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki tugas melaksanakan pertolongan atau bantuan kemanusiaan dalam kesatuan yang terorganisasi di dalam koordinasi Jurusan Keperawatan, Poltekkes Surakarta dan PMI Cabang Surakarta

Pasal 12 KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki wewenang mengajukan dan memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta (Kajur), Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dan atau PMI Cabang Surakarta terutama yang berhubungan dengan pencapaian tujuan kepalangmerahan

BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang menyediakan tenaga dan pikirannya secara sukarela dalam tugas kepalangmerahan

Pasal 14 Syarat keanggotaan: 1. WNI dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 3. Berstatus mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta 4. Berkelakuan baik 5. Sehat jasmani dan rohani 6. Atas kesadaran sendiri dan sukarela bersedia mendaftarkan diri sebagai anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta 7. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta 8. Bersedia menjalankan tugas kepalangmerahan dan mentaati peraturan yang berlaku

Pasal 15 Pelantikan anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta dilakukan oleh pembina KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam ini Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dengan koordinasi PMI Cabang Surakarta

Pasal 16 Keanggotaan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta berakhir karena:

1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri 3. Diberhentikan

Pasal 17 Hak anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta: 1. Memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Mendapat kesempatan mengembangkan sikap perilaku yang sesuai dengan prinsip kepalangmerahan 3. Memberikan usul, saran dan pendapat yang berkaitan dengan pengembangan organisasi KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta 4. Duduk dalam kepengurusan maupun dalam kelompok kerja 5. Mengikuti kegiatan operasional di dalam maupun di luar kampus Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta 6. Menggunakan atribut KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan KSR PMI Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 7. Menggunakan fasilitas KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8. Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan KSR – PMI Cabang Surakarta

Pasal 18 Kewajiban anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta: 1. Setiap anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib menjaga dan meningkatkan kwalitas unit dan kesatuannya 2. Setiap anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib menjaga kesiapsiagaan dengan mengikuti: a. Kegiatan pembinaan b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan sekurang – kurangnya 120 jam sesuai dengan ketentuan pada buku Manajemen Relawan PMI tahun 2008 c. Kegiatan operasional 3. Setiap anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib melaksanakan tugas yang sudah diberikan berupa:

a. Pendelegasian b. Program Kerja 4. Mentaati dan melaksanakan JukLak KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta serta ketentuan lain yang berlaku

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19 Kedaulatan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta terletak pada musyawarah anggota Pasal 20 Musyawarah anggota dihadiri oleh anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta

Pasal 21 Musyawarah KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta terdiri dari: 1. Musyawarah KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diadakan sekali dalam kurun waktu satu tahun 2. Musyawarah Kerja KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diadakan satu tahun sekali 3. Musyawarah Luar Biasa KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diadakan dalan waktu yang tidak ditentukan

Pasal 22 Musyawarah KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta bertujuan untuk: 1. Menilai dan meminta pertanggungjawaban pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Kepada HMJ Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 2. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

3. Memilih pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 4. Menentukan garis-garis kebijaksanaan untuk pelaksanaan tugas kepalang Merahan 5. Membahas hal-hal yang penting Pasal 23 Keputusan musyawarah dilaporkan pada Kepala Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai tembusan

Pasal 24 Musyawarah Kerja KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta bertujuan untuk: 1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun lalu termasuk anggarannya 2. Menyusun rencana program kerja tahunan yang akan datang termasuk rencana anggaran pendapatan dan belanja 3. Membahas hal-hal yang penting Pasal 25 Musyawarah Luar Biasa KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diadakan sehubungan dengan masalah-masalah yang dianggap sangat penting Pasal 26 Rapat adalah pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta yang terdiri dari: 1. Rapat Rutin Anggota 2. Rapat Pengurus 3. Rapat Kelompok Kerja 4. Rapat Luar Biasa Pasal 27 Rapat rutin pengurus dilaksanakan minimal tiga bulan sekali untuk mengevaluasi terhadap program kegiatan yang sudah berjalan selama tiga bulan sebelumnya dan merencanakan program kerja dua bulan berikutnya

Pasal 28 Rapat rutin anggota diadakan sebulan sekali dihadiri seluruh anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sebagai sarana komunikasi dan untuk

menampung segala aspirasi/masukan dari anggota serta untuk tetap menjalin rasa kebersamaan diantara anggota

BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 29 Pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang

Pasal 30 Pengurus Harian terdiri dari Ketua dan wakilnya, Sekretaris dan wakilnya, dan Bendahara dan wakilnya yang masing-masing merangkap sebagai anggota

Pasal 31 Pengurus Bidang terdiri dari: 1.

Bidang Pengembangan Organisasi

2.

Bidang Pendelegasian

3.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

4.

Bidang Pengabdian Masyarakat

5.

Bidang Inventaris

6.

Bidang Humas

Pasal 32 Pimpinan KSR – PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam kegiatan keorganisasian disebut Ketua, sedang dalam kegiatan operasional disebut Komandan

Pasal 33 Persyaratan Pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah: 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta 3. Loyal terhadap KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta

4. Mampu berorganisasi serta memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila 5. Tidak mengalami kesulitan Akademis 6. Tidak sedang menjalani sanksi akademis dan atau sanksi pidana 7. Masih berstatus sebagai mahasiswa sampai akhir masa jabatan 8. Sanggup melaksanakan keputusan musyawarah 9. Sanggup melaksanakan tugas – tugas kepengurusan selama satu tahun dan mempertanggungjawabkan kepada musyawarah 10. Komandan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tidak boleh merangkap jabatan pada Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 11. Menyatakan kesediannya secara lisan dan tertulis serta bersedia dilantik sebagai pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 12. Pengurus disahkan oleh Kepala Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dengan tembusan kepada PMI Cabang Surakarta

Pasal 34 Masa bakti pengurus KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta selama satu periode (1 tahun) dan apabila

dalam masa baktinya pengurus

berhalangan atau tidak mampu menjalankan tugasnya maka diadakan musyawarah luar biasa

BAB IX PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB Pasal 35 Pembina KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta adalah Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta atau yang diberi wewenang oleh Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Pasal 36 Penanggung jawab KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta adalah Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 38 Pembina Teknis diangkat oleh Direktur Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta untuk melaksanakan tugas pembimbingan dan pembinaan kepalang Merahan

Pasal 39 Pembina Teknis KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta bertanggung jawab kepada Direktur Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 40 Bagan pembinaan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

BAB X ADMINISTRASI Pasal 41 Kelengkapan administrasi KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta terdiri dari: 1. Buku induk Surat Keluar dan Masuk, Keuangan, Ekspedisi, Inventaris 2. File-file surat

Pasal 42 Surat-surat yang berhubungan dengan lingkungan luar kampus harus sepengetahuan Pembina Teknis dan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta sedangkan surat-surat yang bersifat intern harus sepengetahuan Pembina Teknis dan Kepala Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta Pasal 43 Sekretariat yaitu kelengkapan yang berfungsi sebagai sarana pengurus untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta sebagai pangkalan aktivitas anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

BAB XI HUBUNGAN TATA KERJA Pasal 44

Kegiatan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di luar kampus yang berhubungan dengan tugas-tugas kepalang Merahan di bawah koordinasi PMI Kota Surakarta, harus dengan persetujuan Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di luar kampus yang bersifat kepalangmerahan, KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta bertanggung jawab kepada Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dan Pengurus PMI Cabang Surakarta

Pasal 46 Kegiatan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di dalam dan diluar kampus dilaksanakan sepengetahuan Pembina dengan persetujuan Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta

BAB XII PENUGASAN KSR Pasal 48 Dalam rangka tugas-tugas kepalang Merahan, Pengurus PMI cabang Surakarta mengeluarkan penugasan untuk KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam bentuk: 1. Penjagaan 2. Pengisian Materi 3. Mengikuti kegiatan perlombaan

Pasal 49 Tata cara mengarahkan anggota KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta secara cepat, tepat, dan terorganisasi, terutama dalam menjalankan tugas darurat, dibahas oleh pengurus PMI cabang dengan Kepala Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta BAB XIII KEGIATAN KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Pasal 50 Pokok – pokok kegiatan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta antara lain: 1. Kegiatan keorganisasian 2. Kegiatan pendidikan dan latihan 3. Kegiatan penanggulangan atau pertolongan terhadap korban bencana 4. Kegiatan pertolongan korban kecelakaan 5. Kegiatan pengabdian masyarakat

Pasal 51 Pelaksanaan dari kegiatan keorganisasian adalah: 1. Pengadaan rapat antara ketua dengan anggota secara periodik 2. Memelihara komunikasi organisasi ke dalam dan ke luar 3. Menciptakan atribut fisik yang dapat memperteguh rasa kebersamaan serta mendorong semangat pencapaian tujuan 4. Menyusun mekanisme manajemen organisasi sesuai dengan sifat dasar organisasi KSR, yaitu sukarela, kemasyarakatan, yang demokratis dan kemanusiaan

Pasal 52 Tujuan dari kegiatan keorganisasian adalah: 1. Memelihara keutuhan, kebersamaan antar seluruh anggota 2. Menggalang sumber daya dan sumber dana organisasi 3. Menciptakan citra baik terhadap masyarakat dan kebanggaan Korp dalam batas positif

Pasal 53 Pelaksanaan dari kegiatan pendidikan dan latihan adalah: 1. Pendidikan dan latihan persyaratan keanggotaan 2. Latihan-latihan rutin, teknis-teknis pertolongan 3. Latihan spesialisasi 4. Pendidikan dan latihan pengetahuan tambahan

Pasal 54 Tujuan dari pendidikan dan latihan adalah: 1. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta ketrampilan teknis

2. Untuk memupuk jiwa dan semangat kemanusiaan Pasal 55 Materi kurikulum pendidikan dan latihan KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta disusun berdasarkan kurikulum terbaru Pasal 56 Pelaksanaan dari kegiatan penanggulangan/pertolongan terhadap korban bencana adalah: 1. Mengadakan/ mengikuti kegiatan pelatihan penanggulangan bencana secara periodik 2. Kesiapsiagaan untuk bergerak cepat dan tepat, mengorganisir diri untuk melakukan tindakan pertolongan 3. Memberikan bantuan pertolongan terhadap korban bencana sesuai dengan batasan tugas PMI didalam lingkup kebijaksanaan penanggulangan bencana nasional

Pasal 57 Tujuan dari kegiatan penanggulangan/pertolongan terhadap korban bencana adalah sesuai dengan anggaran dasar PMI Bab II pasal 5 yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apaun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 58 Pelaksanaan dari kegiatan pertolongan korban kecelakaan umum/ perorangan adalah: 1. Stand by di posko, dan siap memberikan pertolongan PPPK bagi yang membutuhkan 2. Memberikan pelayanan penjagaan PPPK terhadap suatu event atau kegiatan tertentu

Pasal 59 Tujuan dari kegiatan pertolongan korban kecelakaan adalah sama dengan tujuan kegiatan penanggulangan pertolongan terhadap korban bencana yaitu sesuai dengan AD PMI BAB II Pasal 5

Pasal 60 Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah: Kegiatan didalam kampus: 1. Menyelenggarakan donor darah 2. Membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam kampus dengan penekanan pada bidang kepalangmerahan

Kegiatan diluar kampus: 1. Mengadakan pengabdian masyarakat 2. Melakukan tugas operasional kemanusiaan lainnya dengan unsur PMI terkait 3. Melakukan penyuluhan-penyuluhan (termasuk sebagai pendidik remaja sebaya tentang masalah kesehatan reproduksi dan AIDS) 4. Pembinaan Palang Merah Remaja

Pasal 61 Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah: 1. Untuk mewujudkan daya guna yang nyata mengenai kehadiran KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di tengah kehidupan masyarakat 2. Ikut membantu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui tugas tugas kemanusiaaan PMI

BAB XIV PENDANAAN DAN LOGISTIK Pasal 62 Yang dimaksud dengan pengelolaan pendanaan dan logistik adalah segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan tugas-tugas KSR –PMI Unit Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Surakarta yang meliputi bidang keuangan dan logistik

Pasal 63 Pendanaan KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA diperoleh dari : 1. Bantuan dari perguruan tinggi . 2. Iuran anggota KSR PMI. 3. Pengurus pusat / Pengurus daerah / Pengurus cabang PMI.

Pasal 64 Terhadap anggota KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA yang meninggal atau mengalami kecelakaan di dalam menjalankan tugas – tugas kepalangmerahan. PMI Cabang Surakarta akan memberikan bantuan atau penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 65 Yang dimaksud logistik adalah kelengkapan KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA didalam menjalankan tugas – tugas kemanusiaan terdiri dari : 1. Kelengkapan perorangan 2. Kelengkapan regu 3. Kelengkapan kelompok 4. Kelengkapan unit Pasal 66 Kelengkapan perorangan terdiri dari : 1. Pakaian seragam beserta atribut 2. Kelengkapan siaga perorangan 3. Kartu Tanda Anggota

Pasal 67 Pakaian seragam KSR

PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK

KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda – tanda dan atribut tertentu yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas- tugas KSR sesuai dengan standar pedoman buku Manajemen Relawan PMI tahun 2008.

Pasal 68 Pakaian seragam lapangan digunakan pada waktu sedang menjalankan tugas operasi kemanusiaan di lapangan atau dalam keadaan lain apabila komandan menganggap perlu untuk menggunakan pakaian seragam lapangan.

Pasal 69 Pakaian seragam harian KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA terdiri atas : 1. Baju (pria / wanita )

: kemeja lengan panjang warna putih dengan logo PMI di

lengan sebelah kanan , di lengan sebelah kiri bertuliskan KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA. 2. Celana ( pria /wanita )

: celana panjang warna biru tua berkantong .

3. Topi

: berwarna biru dengan logo PMI

Pasal 70 Yang dimaksud kelengkapan siaga perorangan adalah kelengkapan pribadi yang dimiliki atau dipakai setiap anggota KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA dalam menjalankan tugas operasional kemanusiaan di lapangan : 1. Satu stel seragam harian 2. Satu set nursing kits

Pasal 71 Setiap anggota KSR PMI UNIT JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KEMENKES KESEHATAN SURAKARTA berhak mendapatkan kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh KSR-PMI Unit Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan masa berlaku selamanya dan PMI Cabang setempat dengan masa berlaku sampai berusia 35 tahun (buku Manajemen PMI, 2008).

Pasal 72 Kartu Tanda Anggota ( KTA ) dapat dibawa terus – menerus kemanapun juga oleh seseorang anggota yang berhak memilikinya, dengan catatan KTA tersebut tidak dipergunakan untuk mencapai keuntungan pribadi atau diluar kepentingan Palang Merah Indonesia.

Pasal 73 Petunjuk pemberian kode nomor induk : 1. Untuk ketertiban organisasi, setiap Kepengurusan Daerah maupun Kepengurusan Cabang telah ditentukan Kode Nomor ( KN ) oleh PMI Cabang yang berlaku di daerah masing – masing sehingga tetap dipergunakan untuk segala keperluan hubungan organisasi. Untuk anggota KSR tinggal menyesuaikan saja. 2. Kode nomor ini dipergunakan antara lain dalam Registrasi Anggota pada Kartu Tanda Anggota maupun pada Buku Induk Keanggotaan serta untuk memudahkan pengelolaan sistem laporan daerah serta perkembangan wilayah. 3. Ketentuan penomoran dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum KSR PMI terbitan Markas Besar PMI tahun 2008.

Pasal 74

Kelengkapan regu adalah kelengkapan yang harus dimiliki setiap regu didalam menjalankan tugas operasional kemanusiaan di lapangan yang terdiri atas : 1. Himpunan kelengkapan perorangan : 6 perangkat 2. Kit PPPK 3. Satu buah tandu 4. Buku harian regu 5. Sarana komunikasi regu ( Handy talky )

Pasal 75 Kelengkapan kelompok adalah kelengkapan yang harus dimiliki setiap kelompok di dalam menjalankan tugas operasional kemanusiaan di lapangan