Mps Konsep.docx

TUGAS MENCARI KONSEP MATA KULIAH METODE PENELITIAN SOSIAL JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA KELAS A

Oleh : 1. EDFA MISSYKAH SAPUTRI (F1B017087)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2018

A. Konsep 1. Privatisasi Beesley dan Littleshid mengemukaan bahwa Privatisasi diartikan sebagai pembentukan perusahaan. Sedangkan menurut Company Act, Privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar. 2. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. (Kootz dan O’donnel, 1984) 3. Budaya Organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangan oleh suatu kelompok orang ketika mereka belajar untuk menyesuaikan problem-problem, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan berintegrasi dengan lingkungan internal. (Schein, 1985) 4. Politik Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. (Miriam Budiardjo) 5. Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memechkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan, 2003:2) 6. Interaksi Sosial Interaksi Sosial adalah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. (Partowisastro, 2003) 7. Mobilitas Menurut Robert M.Z Lawang menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Sedangkan menurut Soerjono Sukanto 1987 menyatakan

bahwa mobilitas sosial sebagai suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. 8. Produktivitas Produktivitas kerja Siagian dalam Agustin (2014) adalah kemampuan menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja/karyawan. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan meningkatkan hasil kerja karyawanyang ditinjau darisumber daya yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. 9. Manajemen Menurut Richard L. Daft mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengoganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi. Hal senada juuga diungkapkan oleh james A.F Stoner yang mengatakan bahwa mnajemen adalah proses perencanaan, pengorganiasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 10. Organisasi Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi”(2003:124) menyatakan definisi organisasi adalah : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orangorang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”. 11. Birokrasi Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan

atribut

terhadap

istilah

yang

dipergunakan

oleh

seorang

phsyiocratPerancis Vincent de Gourney yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 2003:920) 12. Demokrasi Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya.

13. Pengadilan Pengadilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam Ensiklopedi Indonesia jilid 5, pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. 14. Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn yang diterjemahkan oleh Agustino (2012:139) dalam bukunya Dasar–Dasar Kebijakan Publik mengemukakan bahwa : Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individuindividu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang

telah

diterapkan

dalam

keputusan-keputusan

kebijakan

sebelumnya. 15. Administrasi Pendidikan Administrasi pendidikan merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mendayagunakan semua sumber daya baik manusia, uang, bahan, dan peralatan serta metode untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Djojopranoto, 1981:14). 16. Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan lebih menenkankan pada aspek kepuasan pelanggan/ masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wyckof yang dikutip oleh Tjiptono (2006:51) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Jasa sebagai berikut: “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. “Jadi berdasarkan teori diatas kualitas pelayanan sangat bergantung kepada kepuasan pelanggan sebagai penikmat dan pemakai barang atau jasa. 17. Desentralisasi Rondinelli dan Cheema : 1983 dalam S.H. Sarundajang: 2002, mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

18. Good Governance Sumodiningrat dalam bukunya yang berjdul Pemberdayaan Masyarakat dan JPS (1999 : 251) memberikan pengertian sebagai berikut : “Good governance adalah upaya pemerintah yang amanah, dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme”. 19. Anggaran Publik Menurut Armin Widjaya (2009:1) anggaran sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut: “Anggaran Sektor Publik adalah rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal.” 20. Administrasi Pembangunan Sisi pertama dari administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau pembangunan (Administration of Development). Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efesien (Mostopadidjaya dalam afiffudin, 2010:51) 21. Pelayanan Prima Pelayanan prima merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam suatu organisasi. Suwithi dalam bukunya yang berjudul Pelayanan Prima (Costumer Care) (1999 : 4) memaparkan pengertian pelayanan prima sebagai berikut : Pelayanan Prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan. 22. Pemerintahan Menurut Bastian Indra (2006), berpendapat bahwa: Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

23. Kinerja Pegawai Mangkunegara (2000: 67) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 24. Akuntabilitas Publik Akuntabilitas Publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan

yang baik.

Dalam

konteks

organisasi

pemerintahan

sendiri,

akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2002:9). 25. Investasi investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. (Lypsey, 1997) 26. Organisasi Intenasional Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negaranegara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsifungsi yang memberikan manfaat timbalbalik yang dilaksanakan melalui pertemuanpertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland J). 27. Negara Menurut Eric Nordlinger daam bukunya On the Autonomy of the Democratic State (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada invidu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan–keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.

28. Peradilan Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan(rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken). 29. Desa Menurut Widjaja, (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 30. Lingkungan Kerja Menurut (Simanjuntak, 2003:39) lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. 31. Kompensasi Menurut J. Long (1998:8) dalam bukunya Compensation in Canada mendefinisikan sistem kompensasi adalah bagian (parsial) dari sistem reward yang hanya berkaitan dengan bagian ekonomi, namun demikian sejak adanya keyakinan bahwa perilaku individual dipengaruhi oleh sistem dalam spektrum yang lebih luas maka sistem kompensasi tidak dapat terpisah dari keseluruhan sistem reward yang disediakan oleh organisasi. 32. Kelembagaan Menurut North (1991) dalam Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah aturan – aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. 33. Kekuasaan Menurut Miriam Budiardjo Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

34. Wewenang Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuaaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada kepada pihak yang memiliki wewenang itu (G. R Terry). 35. Fungsi Manajerial Fungsi manajerial sering kali diartikan sebagai tugas-tugas manajer. Menurut Henry Fayol (2010: 179) bahwa manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan bisa juga dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. 36. Organisasi Kesenian Organisasi kesenian merupakan sistem pengelolaan yang menekankan pada sumber daya manusia Kussudiardja (1995: 58). Manajemen seni dalam prosesnya mengacu pada suatu tujuan untuk mencapai sistem nilai. Manajemen organisasi kesenian lebih mengutamakan sistem nilai dan menekankan Sumber Daya Manusia. 37. Partisipasi Masyarakat Partisipasi

masyarakat

adalah

merupakan

pengambilan

bagian

atau

keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. 38. Kemiskinan Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang

tidak

terpenuhinya

hak-hak

dasarnya

untuk

mempertahankan

dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 39. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

masyarakat

adalah

upaya

untuk

memulihkan

atau

meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. 40. Kebijakan Luar Negeri Kebijakan Luar Negeri adalah segala tindakan suatu pemerintah terhadap negara lain dalam politik internasional, dengan didasarkan pada serangkaian asumsi dan tujuan tertentu, serta dimaksudkan untuk menjamin keamanan nasional.

41. Metode Penelitian Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. 42. Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 43. Profesionalisme Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. 44. Kelas Sosial Kelas Sosial adalah pembagian anggota masyarakat kedalam suatu hierarki status kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. 45. Otoritas Otoritas sendiri memiliki arti yang berbeda dengan kekuasaan, meskipun antara otoritas dan kekuasaan keduanya memiliki arti yang hampir mirip dan memiliki hubungan dalam bidang pemerintahan. Otoritas adalah kemungkinan dimana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi haknya untuk mempengaruhi. (Johnson,1988:225). 46. Angkatan Kerja Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. 47. Perbekalan Menururt Handi perbekalan adalah penelitian dan penentuan kebutuhan dan perbekalan kerja, pembukuan dan perincian kerja-kerja, proses pembelian barang, pencatatan dan pengurusan harta benda.

48. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 49. Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan atau pajak yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat didalam perekonomian. 50. Perubahan Sosial Perubahan Sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, temasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-partisipasi-politik-jenis-bentuk-para-ahli.html (diakses pada: 03 Desember 2018, pukul 19.30)

Herbert McClosky. 1981. Political Participation, dalam Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.

https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-budaya-politik.html

(diakses

pada:

02

Desember 2018, pukul 19.30)

journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/7697/pdf (diakses pada: 03 Desember 2018 pukul 15.25 WIB)

Reader Barry, Jay Heizer. 2001. Prinsip-Prinsip Manajemen Operasional. Jakarta Salemba Empat. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%205%20Vol%201%20No%203.pdf (diakses pada: 02 Desember 2018, pukul 17.44)

JURNAL STIE SEMARANG, VOL 4, NO 2, Edisi Juni 2012 (ISSN : 2252-7826) (diakses pada: 02 Desember 2018 pukul 22.00 WIB)