Modul_konsep_pembiayaan_kesehatan.pdf.pdf

KONSEP PEMBIAYAAN KESEHATAN

MODUL Untuk memenuhi tugas matakuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan yang dibina oleh Ibu Nurnaningsih Herya Ulfah, S.KM., M.Kes

Oleh: Kelompok 3 IKM A

IKM B

Anugraini Pusparina 150612601983

Nuraini Ilma A.

150612601736

Fika Fatwa Anin N.

150612607825

Muhammad Angga N.

150612607336

Mila Maulida R.

150612604738

Rima Puspita Dewi

150612600953

Monica Dhea P.

150612607019

Rismadini Ayu L.

150612601869

Rahel Aprilia

150612602233

Sriwidi Astuti

150612604102

Yuswantien H.

150612602900

Yossy Tamara

150612604781

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FEBRUARI 2017

Pembagian Tugas Modul Skema dan Sumber Pembiayaan Kesehatan

1. Anugraini Pusparina (150612601983/IKM-A) a. Menyusun pengertian pembiayaan kesehatan. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 2. Fika Fatwa Anin N. (150612607825/IKM-A) a. Menyusun dan menerjemahkan Health Financing WHO dan IMF. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 3. Mila Maulida Rohma (150612604738/IKM-A) a. Menyusun dan menerjemahkan Health Financing WHO dan IMF. b. Membuat cover modul. c. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 4. Monica Dhea Puspita (150612607019/IKM-A) a. Menyusun dan menerjemahkan National Health Account. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 5. Rahel Aprilia (150612602233/IKM-A) a. Membuat pendahuluan dan rangkuman. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 6. Yuswantien Himmamie (150612602900/IKM-A) a. Menyusun modul. b. Membuat ice breaking, Print Modul. c. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 7. Muhammad Angga (150612607336/IKM-B) a. Menyusun dan menerjemahkan Health Financing WHO dan IMF. b. Menyusun

masalah

pokok

pembiayaan

kesehatan

beserta

upaya

penyelesaiannya. c. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 8. Nuraini Ilma Azizah (150612601736/IKM-B) a. Menyusun dan menerjemahkan National Health Account. b. Menyusun Pembiayaan Jasa Kesehatan c. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C).

ii

9. Rima Puspita Dewi (150612600953/IKM-B) a. Menyusun District Health Account. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 10. Rismadini Ayu Lestari (150612601869/IKM-B) a. Menyusun District Health Account. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 11. Sriwidi Astuti (150612604102/IKM-B) a. Menyusun pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan kesehatan. b. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C). 12. Yossy Tamara (150612604781/IKM-B) a. Menyusun sumber pembiayaan kesehatan. b. Menyusun PPT c. Pembuatan soal 2 (tipe A), 2 (tipe B), dan 1 (tipe C).

iii

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL ......................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii 1. JUDUL... ........................................................................................................... 1 2. KOMPETENSI DASAR ................................................................................... 1 3. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 4. URAIAN MATERI ........................................................................................... 3 A. Pengertian Pembiayaan Kesehatan ............................................................. 3 B. Fungsi Pembiayaan Kesehatan .................................................................... 4 C. Klasifikasi Sistem Pembiayaan Kesehatan .................................................. 7 D. Masalah Pokok Pembiayaan dan Upaya Penanggulangan ......................... 8 E. Pembiayaan Kesehatan (Health financing) ................................................ 15 F. NHA (National Health Account) ................................................................ 34 G. DHA (Distric Health Account) ................................................................... 38 H. Sumber Pembiayaan Kesehatan ................................................................... 45 5. DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 48 6. RANGKUMAN ................................................................................................ 50 7. TES FORMATIF............................................................................................... 52 8. KUNCI JAWABAN .......................................................................................... 68 9. LAMPIRAN ...................................................................................................... 69

ii

1.

JUDUL Konsep Pembiayaan Kesehatan

2.

3.

KOMPETENSI DASAR 1.

Mengetahui Pengertian Pembiayaan kesehatn

2.

Mengetahui Fungsi Pembiayaan Kesehatan

3.

Mengetahui Klasifikasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

4.

Mengetahui Pihak Pihak Terkait

5.

Mengetahui Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan Dan Penanggulangan

6.

Mengetahui Pembiayaan Kesehatan

7.

Mengetahui NHA (National Health Account

8.

Mengetahui DHA (Distric Health Account)

9.

Mengetahui Sumber Pembiayan Kesehatan

PENDAHULUAN Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia untuk

dapat hidup layak, produktif, serta mampu bersaing untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan berjalan dengan pesat dalam abad terakhir ini, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Namun demikian jangkauan pelayanan kesehatan ini masih terbatas; artinya masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI telah menetapkan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan salah satu strateginya meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan. Badan kesehatan dunia (WHO) telah mengadakan analisis sistem kesehatan ke berbagai negara dengan dihasilkan bahwa mutu sistem pelayanan kesehatan tidak sematamata ditentukan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan tersebut. (Ediani, 2015) Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Ditinjau dari definisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO,

1

maka pembiayaan pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang karena dan juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula diperhitungkan. Pada akhir- akhir ini, dengan makin bertambahnya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem pembiyaan kesehatan makin meningkat (Ekalora, 2012) Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat (Ediani, 2015). Pembiayaan kesehatan harus kuat, stabil, dan selalu berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), dan efektifitas (effectiveness) pembiayaan kesehatan itu sendiri. Hal yang penting dalam pembiayaan kesehatan adalah cara memanfaatkan biaya tersebut secara efektif dan efisien dari aspek ekonomi dan sosial serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan haruslah saling berkesinambungan (Ediani, 2015). Syarat pokok dari pembiayaan kesehatan adalah jumlah yang cukup yang dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyusahkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya, penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan dan pemanfatan yang optimal agar dapat meningkatkan kualitas peyanan kesehatan yang baik. Sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat, pengalokasian dana yang bersumber dari pemerintah ataupun dari masyarakat dan pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat (Ekalora, 2012).

2

4.

URAIAN MATERI

A. Pengertian Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan dalam kesehariannya selalu berkaitan dengan bisnis ekonomi. Melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan yakni profitable dan non profitable (Supriyadi, 2003). Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ibid dalam Ilyas, 2015). Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Lebih lanjut Ismail (2016) mengemukakan bahwa pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dalam pembiayaan yaitu: a.

Provitability, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih yang diperoleh oleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usah nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembaikan pembiayaan yang telah diterimanya

b.

Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, jasa yang terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I belive, I trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Ilyas, 2015). Pembiayaan kesehatan adalah dasar kemampuan sistem kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk memahami sifat dari indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pembiayaan

3

sistem kesehatan membutuhkan penilaian eksplisit tentang harapan apa yang akan dicapai (WHO, 2008). Pembiayaan kesehatan mengacu pada fungsi sistem kesehatan yang bersangkutan dengan mobilisasi, akumulasi dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat, secara individual dan kolektif, di sistem kesehatan. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk membuat dana yang tersedia, serta untuk mengatur hak insentif keuangan untuk penyedia, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke kesehatan masyarakat yang efektif dan perawatan kesehatan pribadi (WHO, 2010).

B. Fungsi Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan memiliki fungsi dasar pengumpulan pendapatan, perhimpunan penghasilan dan pembelian barang-barang dan jasa (WHO, 2000 dalam The World Bank, 2006). Fungsi-fungsi ini sering melibatkan interaksi kompleks antarsektor kesehatan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi ini dapat memberikan kesempatan bagi sektor kesehatan untuk melakukan reformasi (The World Bank, 2006). Pengumpulan pendapatan merupakan suatu cara sistem kesehatan untuk mengumpulkan uang dari rumah tangga, bisnis, dan sumber-sumber eksternal. Perhimpunan

penghasilan

dilakukan

dengan

mengakumulasikan

dan

memanajemen pendapatan sehingga setiap individu ketika terkena risiko penyakit dapat terlindungi dari besarnya pengeluaran biaya yang tak terduga. Prabayar memungkinkan setiap individu membayar uang di muka untuk membebaskan mereka dari ketidakpastian dan memastikan adanya kompensasi sebelum kerugian terjadi. Pembayaran di muka adalah sebagai bentuk asuransi kesehatan dan redistribusi antara tinggi rendahnya pengeluaran kesehatan (subsidi risiko) dan tinggi rendahnya penghasilan individu (subsidi ekuitas). Dengan pemutusan hubungan antara pengeluaran kesehatan yang diharapkan dengan kemampuan membayar, pembayaran di muka adalah mekanisme penting untuk memperoleh tujuan ekuitas (keseimbangan). Fungsi terakhir pembelian, mengarah pada mekanisme yang digunakan untuk keamanan layanan dari penyedia publik dan swasta (The World Bank, 2006).

4

Berbagai fungsi yang disusun dapat berimplikasi penting terhadap sistem kesehatan, namun hal itu tergantung pada (The World Bank, 2006): a.

Jumlah dana yang tersedia (saat ini dan di masa mendatang) dan tingkat layanan serta perlindungan keuangan (dalam dan luasnya cakupan) bagi penduduk

b.

Keadilan, (equity- yang menanggung pajak atau beban pendapatan) dengan dana digunakan untuk membiayai sistem.

c.

Efisiensi ekonomi dari usaha peningkatan pendapatan dalam hal menciptakan distorsi atau kerugian ekonomi (kelebihan beban perpajakan)

d.

Tingkat pengumpulan biaya (subsidi risiko, asuransi) dan pembayaran (subsidi ekuitas)

e.

Nomor dan jenis jasa yang dibeli dan dikonsumsi sehubungan dengan pengaruhnya terhadap hasil kesehatan dan biaya (biaya efektivitas dan efisiensi alokasi layanan)

f.

Efisiensi teknis produksi layanan (tujuan menghasilkan setiap layanan dengan biaya rata-rata minimum)

g.

Akses keuangan dan fisik untuk layanan oleh penduduk (termasuk akses ekuitas, manfaat insiden)

Gambar 1 Fungsi Pembiayaan Kesehatan (The World Bank, 2006)

5

Efisiensi dan ekuitas merupakan aspek penting dalam sistem pembiayaan kesehatan dan relevan untuk semua fungsi pembiayaan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam ekuitas terhadap sumber pembiayaan meliputi tingkat prabayar dan penggabungan, penyediaan layanan, penyedia pembayaran, dan perawatan fisik. Sedangkan dalam efisiensi, terdapat tiga jenis, yaitu efisiensi pengumpulan pendapatan (distorsi ekonomi yang dihasilkan dari perpajakan), efisiensi alokatif (sumber daya dialokasikan untuk memaksimalkan kesejahteraan komunitas dengan memproduksi hasil kesehatan yang diinginkan), dan efisiensi teknis (pelayanan diberikan dengan biaya serendah mungkin) (The World Bank, 2006). Berdasarkan perspektif kebijakan, fungsi dasar pembiayaan kesehatan umumnya diwujudkan dalam tiga model sistem pembiayaan kesehatan, meliputi (The World Bank, 2006): 1.

Pelayanan kesehatan nasional, wajib menerapkan universal coverage, pembiayaan pendapatan yang umum dan nasional, dan pemasukan sektor kesehatan dengan dana pribadi.

2.

Asuransi sosial; wajib menerapkan universal coverage (target kelompok pekerja) di bawah jaminan sosial (kuasa publik), sistem dibiayai oleh karyawan dan pemberi kerja berkontribusi untuk dana asuransi nirlaba, dengan publik dan pemasukan sektor kesehatan dengan dana pribadi.

3.

Asuransi swasta; anggota atau individu membayar asuransi kesehatan swasta dan pemasukan sektor kesehatan dengan dana pribadi. Dari model diatas, tidak semua sistem kesehatan mengikuti kebijakan

yang telah ditentukan karena sistem kesehatan mewujudkan fitur dari model yang berbeda. Hal tersebut memunculkan isu yang penting yaitu apakah sistem di sektor kesehatan menjamin akses, pemerataan, dan efisiensi. Namun demikian, model kesehatan di atas dan klasifikasi fungsi pembiayaan kesehatan telah memberikan informasi yang berguna tentang sistem kesehatan dan makro ekonomi. Model kesehatan juga menyediakan kerangka kerja yang lebih baik dan lebih insentif (The World Bank, 2006).

6

C. Klasifikasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Di dalam World Health Report (2000), WHO mengkategorikan sistem kesehatan ke dalam 4 prinsip fungsi kesehatan (kepengurusan, penciptaan sumber daya, pelayanan, dan pembiayaan) dan 3 prinsip objektif (kesehatan, kontribusi keuangan yang adil, dan tanggap terhadap dugaan nonmedis seseorang). Pembiayaan merupakan fungsi sistem utama yang terdiri dari mengumpulkan, menghimpun, dan membeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan adalah penggabungan yang kompleks dari institusi, demografi, sosial ekonomi, lingkungan, tekanan eksternal, dan faktor politik. Demografi, nilai-nilai sosial, faktor lingkungan, dan kegiatan ekonomi merupakan penentu yang penting dari kedua pembiayaan kesehatan wajib dan sukarela, tetapi struktur politik dan tekanan eksternal juga sangat penting dalam penentu sifat, skala, dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Struktur politik juga akan berperan dalam menentukan sifat dan efektivitas asuransi kesehatan sukarela karena asuransi tersebut tergantung pada peraturan pemerintah (The World Bank, 2006).

Gambar 2 Hubungan antara Fungsi Kesehatan dan Objektif terhadap Sistem Kesehatan (The World Bank, 2006)

7

Gambar 3 Determinan Pembiayaan Kesehatan (The World Bank, 2006)

D. Masalah Pokok Pembiayaan Kesehatan dan Upaya Penyelesaian 1) Masalah Pokok Pembiayaan Keseahtan Sebagai akibat makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga karena telah dipergunakannya sebagai peralatan canggih, menyebabkan pelayanan kesehatan makin bertambah komplek. Kesemuanya ini di satu pihak memang mendatangkan banyak keuntungan yakni makin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, namun di pihak lain ternyata juga mendatangkan banyak masalah. Menurut Azrul Azwar (2010) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Administrasi Kesehatan”, adapun berbagai masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Kurangnya dana yang tersedia Di banyak negara, terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini berkaitan dengan masih kurangnya

8

kesadaran mengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Ambil contoh untuk Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total anggaran belanja negara dalam setahun. (Azwar, 2010) 2.

Penyebaran dana yang tidak sesuai Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana tidak sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang berkembang, kebanyakan tempat tinggal di daerah pedesaan. (Azwar, 2010)

3.

Pemanfaatan dana yang tidak tepat Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokteran jauh lebih tinggi daripada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. (Azwar, 2010)

4.

Pengelolaan dana yang kurang sempurna Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempurna, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya, kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya belum sempurna, yang terkait tidak hanya dengan pengetahuan dan ketrampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola. (Azwar, 2010)

5.

Biaya kesehatan yang makin meningkat Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Banyak penyebab yang berperan di sini, beberapa yang terpenting adalah (Cambridge Research

9

Institute, 1976; Sorkin, 1975 dan Feldstein, 1988 dalam buku Azrul Azwar (2010) yang berjudul Pengantar Administrasi Kesehatan) a.

Tingkat Inflasi Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Demikianlah apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesahatan akan meningkat pula. (Azwar, 2010)

b.

Tingkat Permintaan Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan

kesehatan,

yang

karena

jumlah

orangnya

lebih

banyak

menyebabkan biaya yang harus disediakan dan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih baik pula. Kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk, yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini, tentu akan besar pengaruh pada peningkatan biaya kesehatan. (Azwar, 2010) c.

Kemajuan Ilmu dan Teknologi Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan yang ditandai dengan makin banyak dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Ke semua kemajuan ini tentu akan berpengaruh terhadap pengeluaran yang dilakukan, baik terhadap biaya investasi, ataupu biaya operasional. Tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan meningkat dengan tajam diperkirakan bahwa kontribusi pemakaian berbagai peralatan canggih terhadap kenaikan biaya kesehatan tidak kurang dari 31% dari total kenaikan harga. Suatu jumlah yang memang tidak kecil. Lebih dari pada itu, dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini juga berpengaruh terhadap penyembuhan penyakit. Jika dahulu banyak dari penderita yang meninggal dunia, tetapi dengan telah dipergunakannya berbagai peralatan canggih, penderita dapat

10

diselamatkan. Sayangnya, penyelamat nyawa manusia tersebut sering diikuti dengan keadaan cacat, yang untuk pemulihannya (rehabilitation) sering dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang kesemuanya juga mendorong makin meningkatnya biaya kesehatan. ((Azwar, 2010) d.

Perubahan Pola Penyakit Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya pola penyakit di masyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ini ternyata lebih lama. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan meningkat dengan pesat. (Azwar, 2010)

e.

Perubahan Pola Pelayanan Kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan kesehataan. Pada saat ini sebagai akibat dari perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi menyebabakan pelayanan kesehatan tekotakkotak (fragmented health services) dan satu sama lain tidak berhubungan. Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang yang pada akhirnya akan membebani pasien. Lebih dari pada itu sebagai akibat banyak dipergunakan para spesialis dan subspesialis menyebabakan hari perawatan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Feldstein (1971) menyebutkan jika Rumah Sakit lebih banyak mempergunakan dokter umum, maka Rumah Sakit tersebut akan berhasil menghemat tidak kurang dari US$ 39.000 per tahun per dokter umum, dibandingkan jika Rumah Sakit tersebut mempergunakan dokter spesialis atau subspesialis. (Azwar, 2010)

f.

Perubahan Pola Hubungan Dokter-Pasien Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pola akibat perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi serta penggunaan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi, menyebabakan hubungan dokter-pasien tidak

11

begitu erat lagi. Tidak mengherankan jika kebetulan sampai terjadi perselisihan paham, dapat mendorong munculnya sengketa dan bahkan tuntutan hukum ke pengadilan. Untuk menghindari hal yang seperti ini, para dokter melakukan dua hal. Pertama, mengasuransikan praktek kedokterannya, yang ternyata sebagai akibat makin seringnya tuntutan hukum atas dokter menyebabkan premi yang harus dibayar oleh dokter dari tahun ke tahun tampaknya semakin meningkat. (Azwar, 2010) g.

Lemahnya Mekanisme Pengendalian Biaya Untuk mencegah peningkatan biaya kesehatan, sebenarnya telah tersedia berbagai mekanisme pengendalian biaya (cost containment). Mekanisme pengendalian biaya yang dimaksud banyak macamnya. Mulai dari certificate of need, feasibility study, development plan, professional standard, medical audit, sampai dengan rate regulation yang semunaya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Sayangnya dalam banyak hal, mekanisme pengendalian harga ini sering terlambat dikembangkan. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika kemudian biaya kesehatan menjadi tidak terkendali, yang akhirnya akan membebani masyarakat secara keseluruhan. (Azwar, 2010)

h.

Penyalahgunaan Asuransi Kesehatan Asuransi kesehatan (health insurance) sebenarnya adalah salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan. Tetapi jika diterapkan secara tidak tepat sebagaimana yang lazim ditemukan pada bentuk yang konvensional (third party system) dengan sistem mengganti biaya (reimbursement) justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. (Azwar, 2010)

12

2) Upaya Penyelesaian Menurut Azrul Azwar (2010), berbagai upaya untuk mengatasi masalah secara sederhana dibedakan atas beberapa macam, yakni : 1.

Upaya peningkatan sumber dana, dilakukan dengan dua cara, yakni : (Azwar, 2010) a.

Terhadap Pemerintah, ialah meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

b.

Terhadap badan-badan lain di luar pemerintahan, ialah menghimpun dana dari sumber masyarakat serta dari sumber bantuan luar negeri.

2.

Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana, pada dasarnya berkisar pada dua hal yakni : (Azwar, 2010) a.

Penyempurnaan sistem pelayanan. Lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan atau melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dapatlah diharapkan makin sempurnanya penyebaran dan pemanfaatan dana yang tersedia. (Azwar, 2010)

b.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Tujuan utamanya ialah memberikan bekal kepada pengelola sehingga dapat dilakukan pengelolaan dana yang sebaik-baiknya. (Azwar, 2010)

3.

Upaya mengendalikan biaya kesehatan (cost containment), secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut: (Azwar, 2010) a.

Memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan (sertificate of need laws). Penambahan sarana dan atau fasilitas kesehatan yang baru saja

dibenarkan apabila dapat dibuktikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan atau fasilitas kesehatan tersebut. Dengan diperlakukannya peraturan ini, maka dapat dihindari berdiri dan atau dibelinya berbagai sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebihan dan atau yang tidak dibutuhkan. Dampak positif yang dihasilkannya ialah akan dapat menekan biaya investasi serta biaya operasional, yang apabila dapat diperlakukan secara konsisten maka pada gilirannya akan dapat menekan biaya kesehatan. (Azwar, 2010)

13

b.

Memperlakukan peraturan studi kelayakan (feasibility study). Artinya penambahan sarana dan atau fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial, maka upaya untuk menaikkan tarif dengan alasan untuk menutupi kerugian akan dapat dicegah. (Azwar, 2010)

c.

Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana (developement plan laws). Artinya dalam pengembangan sarana, fasilitas dan pelayanan kesehatan hanya dibenarkan apabila sesuai dengan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disetujui oleh Pemerintah. Maka dapat dihindari pengembangan sarana, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. (Azwar, 2010)

d.

Menetapkan standar baku pelayanan kesehatan (profesional medical standard). Pelayanan kesehatan hanya dibenarkan untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan, sehingga dapat dihindari pelayanan yang dibawah standar dan atau yang berlebihan. (Azwar, 2010)

e.

Menyelenggarakan program menjaga mutu (quality asurance program) Program menjaga mutu ini dipandang penting, karena sesungguhnya standar baku pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan tidak akan ada gunanya tanapa ada mekanisme pengawasannya. Contoh kegiatan program menjaga mutu adalah audit kedokteran (medical audit). (Azwar, 2010)

f.

Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan (rate regulation). Dengan

diselenggarakannya

pengaturan

tarif

pelayanan

ini,

maka

penyelenggara pelayanan kesehatan tidak dapat menaikkan tarif semaunya. Ketentuan tarif telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 Tahun

2016

tentang

Standar

Tarif

Pelayanan

Kesehatan

dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dampak positifnya jelas akan membantu pengendalian biaya kesehatan. (Azwar, 2010)

14

g.

Asuransi kesehatan (health insurance). Untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah menyelenggarakan program asuransi kesehatan yang telah dimodifikasi yakni melibatkan peran serta tanggung jawab penyedia pelayanan kesehatan serta pemakai jasa pelayanan kesehatan. (Azwar, 2010)

E. Pembiayaan Kesehatan (Health financing) 1) Sumber informasi pada sistem pembiayaan kesehatan Total anggaran pemerintah dan bagian yang dialokasikan untuk kesehatan keduanya adalah informasi publik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi komitmen pemerintah untuk kesehatan dalam jumlah total serta sebanding dengan prioritas lain. Sebuah anggaran yang direncanakan, sementara indikator penting dari komitmen dapat berbeda secara signifikan dari dana yang akhirnya dirilis ke departemen dan berikut pengeluarannya (WHO, 2008) Di sebagian besar negara, informasi tentang pengeluaran anggaran di bidang kesehatan oleh pemerintah disalurkan melalui Departemen Kesehatan, biasanya tersedia melalui Departemen Keuangan (Depkeu), atau pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan yang disalurkan melalui kementerian non-kesehatan, seperti layanan kesehatan militer atau polisi yang kadang-kadang lebih sulit untuk dicapai. Sementara informasi anggaran tersedia dalam "real time", sering ada penundaan satu tahun atau lebih dalam konsolidasi produksi rekening belanja. Ulasan belanja publik, jika tersedia, hal ini bisa jadi merupakan sumber informasi yang sangat baik. Mereka menyusun informasi dari berbagai sumber untuk mengajukan pertanyaan tentang apakah pengeluaran pemerintah diikuti rencana anggaran dan menjelaskan tujuan strategis. Kadang-kadang mereka berusaha untuk menguji efisiensi penggunaan sumber daya, meskipun dalam istilah yang sangat luas, serta kemampuan manajemen dan akuntansi sistem dan lembaga keuangan untuk melacak pengeluaran yang dilakukan pemerintah (WHO, 2008). Informasi tentang komitmen bantuan pembangunan untuk kesehatan yang dibuat oleh negara-negara pemberi dana, organisasi internasional dan beberapa yayasan telah dikumpulkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation

15

Development) selama bertahun-tahun, dan mereka telah melaporkan apa yang mereka yakini sebagai data distribusi terpercaya sejak tahun 2002. Informasi ini tersedia oleh negara pemberi dana dan negara penerima, tapi harus berhati-hati dalam menggunakannya. (WHO, 2008) Pertama, bagian dari pelaporan dalam pengeluaran sebagian besar dalam beberapa kasus dana tidak mencapai negara-negara penerima dan tidak boleh dimasukkan

dalam

perkiraan

pengeluaran

kesehatan

negara.

Misalnya,

pembayaran untuk dukungan teknis untuk negara, pembayaran umumnya dibuat untuk warga negara dari negara-negara selain negara penerima, termasuk dana yang umumnya dihabiskan di luar negara penerima. Kedua, telah terjadi pergerakan terhadap peningkatan dukungan anggaran umum untuk negara, yang sulit untuk mengalokasikan dana ke sektor yang berbeda. Dukungan anggaran umumnya dilaporkan dalam bagian terpisah dalam database OECD dan beberapa cara mengalokasikan dana ke berbagai sektor perlu dirancang. Ketiga, beberapa pemberi dana negara berkembang seperti China dan India, dan tidak termasuk beberapa pemberian dana dari swasta (WHO, 2008). Hal ini lebih baik untuk melacak pengeluaran dari sumber eksternal di tingkat negara, tapi ini seringkali sulit terutama dana yang disalurkan melalui organisasi non-pemerintah (LSM) atau sektor swasta. Banyak negara tidak memerlukan pemberian dana eksternal atau LSM melaporkan pengeluaran dalam negeri mereka, atau jika mereka diwajibkan untuk menyerahkan anggaran dengan proposal pada saat mereka mendapatkan izin untuk bekerja di negara ini, tidak ada database di mana informasi ini secara sistematis ditangkap atau di mana pengeluaran aktual dicatat. Hal ini juga berlaku untuk LSM dalam negeri dan organisasi amal lainnya yang mendukung sektor kesehatan, di mana seringkali sulit untuk melacak pengeluaran (WHO, 2008). Pengeluaran tingkat nasional sebagai akibat dari pembayaran pihak ketiga (misalnya, dari asuransi atau jaminan sosial) mungkin tersedia dari manajemen dana. Jika pembayar pihak ketiga terutama organisasi kecil berbasis masyarakat, seperti dana asuransi kesehatan berbasis masyarakat, mengumpulkan informasi pengeluaran jauh lebih sulit. Informasi tentang anggaran rumah tangga (OOP/Out of Pocket), pengeluaran hanya tersedia dari survei rumah tangga. Bank

16

Dunia telah mensponsori Standar Hidup Pengukuran Survei (LSMS/The Living Standards Measurenment Study) sejak tahun 1980 dari informasi yang pengeluaran kesehatan rumah tangga dapat diekstraksi dan Survei Kesehatan Dunia disponsori oleh WHO pada tahun 2000-2001 juga berisi modul pengeluaran rumah tangga (WHO, 2008). Banyak negara melakukan pencatatan pendapatan rumah tangga atau survei pengeluaran dari berbagai jenis dari yang beberapa informasi tentang pengeluaran kesehatan dapat diperoleh. Ada variabilitas yang cukup besar dalam jenis pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan pengeluaran kesehatan dari pendapatan rumah tangga, membuat perbandingan antar negara dari waktu ke waktu di negara yang sama cukup sulit. Sebagai tujuan penting untuk mendapatkan kesepakatan pada instrumen standar yang akan meningkatkan komparabilitas, baik untuk survei independen atau survei rumah tangga lainnya yang dilakukan karena berbagai alasan lain (WHO, 2008). National Health Accounts (NHA): Meskipun kualifikasi ini, sumber terbaik dari data pengeluaran kesehatan adalah dari rekening kesehatan nasional yang menggabungkan data pengeluaran dari semua sumber dan melalui semua jenis agen keuangan. Sistem Account Kesehatan (SHA) yang dikembangkan oleh OECD untuk negara-negara yang telah menjadi, lebih atau kurang, standar klasifikasi disepakati secara internasional meskipun beberapa analis negara memilih untuk menggunakan variasi pada tema ini, termasuk teknik yang disebut sub-akun rekening nasional. Secara umum kemungkinan untuk mengubah angka yang muncul dari satu metode untuk membuat mereka konsisten dengan yang lain. Baru-baru ini, WHO/Bank Dunia/USAID (U.S. Agency for International Development) mengembangkan panduan untuk melakukan rekening kesehatan nasional di negara-negara berpenghasilan rendah berdasarkan SHA, dan beradaptasi dalam beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berpenghasilan rendah (WHO, 2008). Metode aplikasi dalam berbagai pengaturan telah menghasilkan kolaborasi antara OECD, Eurostat dan WHO yang merevisi SHA dengan tujuan membuatnya lebih tepat untuk negara di semua tingkat pendapatan. Beberapa negara bisa melakukan studi NHA. Orang lain telah melakukan satu atau dua

17

penelitian, tetapi mereka tidak melakukan secara rutin, sementara yang lain belum melakukan secara penuh pedoman NHA. Dalam kasus terakhir, data pengeluaran kesehatan perlu disusun dari berbagai sumber. WHO bekerja dengan negaranegara untuk menyusun informasi dari sumber-sumber yang dikombinasikan dengan informasi yang diberikan oleh negara-negara yang telah melakukan studi NHA, memungkinkan laporan pengeluaran kesehatan tahunan dengan agregat 192 dari 193 negara anggotanya. Angka-angka ini juga membentuk dasar dari data pengeluaran

kesehatan

yang

dilaporkan

dalam

Bank

Dunia

Indikator

Pembangunan dunia (WHO, 2008). Dukungan untuk negara-negara yang ingin mengembangkan informasi yang lebih baik tentang pengeluaran kesehatan saat ini disediakan dari berbagai sumber, termasuk USAID didukung Sistem Kesehatan 20/20 proyek, WHO dan badan bantuan Swedia SIDA, meskipun masih ada beberapa cara untuk menyelesaikan analisis NHA untuk diterapkan di semua lembaga negara. (WHO, 2008) 2) Indikator Inti Indikator utama untuk ketersediaan dana dan sejauh mana perlindungan risiko keuangan telah disepakati di berbagai forum (WHO,2008). 1.

Direkomendasikan indikator inti 1: Total Pengeluaran Kesehatan (THE/The Health Expenditure) per kapita dalam internasional. Indikator ini memberikan informasi tentang ketersediaan keseluruhan dana. Kecukupan harus dinilai sebagai langkah kedua, dalam kaitannya dengan perkiraan khusus negara dari dana yang dibutuhkan untuk menjamin akses ke tingkat yang diinginkan dari layanan, atau dalam hal perbandingan dengan negara-negara lain dengan tingkat yang sama dari GDP (Gross Domestic Product) per kepala. Beberapa negara juga berusaha untuk membandingkan total pengeluaran kesehatan mereka sebagai proporsi dari PDB (Product Domestic Bruto) dengan orang-orang di negara lain, jadi ini termasuk dalam Tabel 1 sebagai indikator tambahan mungkin. (WHO, 2008)

Definisi • pembilang: Jumlah semua pengeluaran kesehatan (idealnya dari National Health Accounts dan termasuk semua sumber dana – eksternal,

18

pemerintah, dan non-pemerintah termasuk rumah tangga OOP). • Penyebut: Jumlah populasi. Pengumpulan data metodologi spesifik negara pelaporan oleh Depkeu / Depkes/departemen lain yang relevan (untuk pengeluaran pemerintah), donor (untuk pendanaan tidak disalurkan melalui Depkeu/Depkes), manajemen dana asuransi (untuk pihak ketiga pendanaan) dan survei rumah tangga (untuk pengeluaran OOP) dengan menggunakan metodologi National Health Accounts. Jumlah populasi penduduk idealnya harus de facto bukan de jure, dengan sumber lintas negara yang paling lengkap menjadi Divisi Kependudukan PBB. Kemudian periodisitas pengeluaran kesehatan idealnya harus dihitung secara tahunan. Survei pengeluaran rumah tangga cukup mahal dan mungkin perlu dilakukan lebih sering, dengan ekstrapolasi setiap tahun antar-survei. (WHO,2008). Biaya-biaya awalnya memproduksi NHA bervariasi tergantung pada informasi dan struktur birokrasi yang sudah tersedia dan kebutuhan akan bantuan teknis eksternal. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa biaya untuk menarik informasi bersama yang ada untuk NHA pertama bisa serendah US $ 50.000 untuk US $ 75.000 dengan biaya tahun berikutnya sebagian besar berhubungan dengan memproduksi statistik secara berulang. Ini mengasumsikan bahwa survei pengeluaran rumah tangga sudah tersedia dan konsultan internasional tidak melakukan sebagian besar pekerjaan. Biaya awal mencakup: (WHO,2008). a)

Pelatihan personal

b) Memastikan komputer yang memadai dan infrastruktur kantor c)

Logistik terkait dengan pertemuan penjelasan dan pelatihan melengkapi formulir pelaporan atau mengumpulkan informasi

d) Pengembangan laporan template yang relevan untuk perencanaan nasional (WHO, 2003b) 2.

Direkomendasikan inti indikator: pengeluaran kesehatan pemerintah umum sebagai proporsi. Ini terkait dengan pertanyaan tentang berapa banyak dana yang dikumpulkan untuk kesehatan dan mencerminkan komitmen pemerintah.

19

Kepala negara Afrika berkomitmen untuk menjaga 15% dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan yang dianggarkan untuk kesehatan di Abuja Deklarasi 2001. Hal ini dapat diambil sebagai tujuan aspiratif, meskipun bahkan beberapa negara-negara kaya di dunia sudah mencapainya. Meskipun sulit untuk membenarkan mengapa 15% adalah yang ideal titik potong, banyak negara masih mencurahkan kurang dari 4% dari yang disarankan GGE (General Government Expenditure) untuk kesehatan sehingga komitmen pemerintah dianggap masih rendah. (WHO, 2008) 3.

Rekomendasi inti indikator: Rasio rumah tangga keluar dari anggaran pembayaran untuk kesehatan. Indikator ideal perlindungan risiko keuangan adalah proporsi populasi menimbulkan bencana dalam pengeluaran anggaran kesehatan dari OOP. Sebuah variasi adalah persentase yang miskin sebagai akibat pengeluaran dari yang dianggarkan. WHO mendefinisikan bencana keuangan selama 8 tahun terakhir sebagai OOP langsung melebihi 40 persen dari laba bersih rumah tangga kebutuhan subsistem. Kebutuhan subsistem yang diambil menjadi pengeluaran untuk makanan dari rumah tangga rata-rata di negara itu. Pengeluaran melebihi titik potong 40% umumnya memerlukan realokasi pengeluaran rumah tangga dari kebutuhan dasar, kadang-kadang bahkan dari dana pendidikan anak. (WHO, 2008) Baru-baru ini, Bank Dunia telah menemukan lebih mudah untuk menentukan bencana keuangan terjadi ketika OOP melebihi 10% dari total pendapatan rumah tangga ini. Meskipun hal ini tidak menggabungkan progresivitas pengurangan kebutuhan dasar yang diizinkan, itu mungkin sederhana untuk memperkirakan dan tampaknya memberikan lebih atau kurang perkiraan yang sama sebagai metode WHO. (WHO, 2008) Dalam kebanyakan kasus, itu akan mungkin untuk memperkirakan kejadian bencana keuangan menurut nominal penghasilan, atau dengan nominal kekayaan jika kekayaan atau aset indeks yang terpisah dapat dibangun dari survei rumah tangga yang sama, untuk mengeksplorasi pertanyaan dari ekuitas. Memang, di kebanyakan negara berkembang, mandiri dilaporkan total pengeluaran dianggap sebagai indikator yang lebih handal

20

dari laporan laba, sehingga perbandingan ini biasanya dibuat dalam hal total nominal pengeluaran. (WHO, 2008) Dalam kasus apapun, perbandingan tersebut harus ditafsirkan dengan hati-hati. Di banyak negara nominal dengan pendapatan terendah (atau tingkat terendah dari total belanja) memiliki insiden bencana lebih rendah dari pembayaran nominal yang lebih kaya. Ini mencerminkan sifat yang salah dari biaya pengguna. Ketika orang-orang yang sangat miskin, mereka tidak menggunakan layanan yang mereka harus membayar, sehingga tidak menderita bencana keuangan. Ketika mereka tumbuh sedikit lebih kaya, mereka mulai menggunakan layanan, tetapi kemudian menderita konsekuensi keuangan yang merugikan terkait dengan membayar untuk perawatan. (WHO, 2008) Tabel 2 Indikator Pelayanan Kesehatan Definisi Jumlah rumah tangga di masing-masing daerah di mana langsung keluar dari anggaran pembayaran kepada penyedia kesehatan selama 12 bulan terakhir lebih dari 40% dari laba bersih rumah tangga mereka dari subsisten, atau 10% dari total pendapatan mereka. • Pembilang: Rumah Tangga dari pengeluaran saku bagi kesehatan selama 12 bulan terakhir. • Penyebut: Pendapatan rumah tangga. Seperti dikatakan di atas, di kebanyakan negara berkembang diterima bahwa total belanja kesehatan yang dilaporkan sendiri merupakan indikator yang lebih handal dari daya beli rumah tangga dari pendapatan yang dilaporkan sendiri, jadi ini harus digunakan sebagai denominator pengaturan tersebut.

Pengumpulan data survei wawancara metodologi Rumah Tangga. Periodisitas rasio ini tidak mungkin berubah secara dramatis dari waktu ke waktu kecuali ada reformasi pembiayaan kesehatan yang cukup besar. Di sebagian besar negara, pengukuran setiap lima tahun akan cukup. (WHO, 2008)

21

3) Total Pengeluaran Kesehatan Biaya untuk melakukan survei rumah tangga tingkat nasional dengan ukuran sampel yang cukup untuk pemilahan tingkat regional khusus untuk tujuan pengumpulan data pengeluaran kesehatan bervariasi tergantung pada kapasitas dalam negeri yang ada. Kisaran mungkin dari $ 350.000 ke $ 1.000.000 tergantung pada tingkat dukungan teknis yang diperlukan. Namun, biasanya data pengeluaran kesehatan akan dikumpulkan sebagai bagian dari survei pendapatan dan pengeluaran yang lebih luas, atau sebagai modul tambahan dalam survei kesehatan yang lebih luas. Dengan demikian, biaya tambahan cenderung relatif kecil. Biaya utama baru akan dikeluarkan oleh personel yang menganalisis data dan menghasilkan informasi bagi para pembuat kebijakan (WHO, 2008). Meskipun logika menggunakan kejadian bencana keuangan sebagai indikator inti, kadang-kadang berpendapat bahwa indikator sederhana perlindungan risiko keuangan adalah rasio dari pengeluaran anggaran untuk pengeluaran kesehatan total (OOP / THE) - atau kebalikannya, yang rasio pengeluaran prabayar (pajak dan asuransi) ke THE. Tidak diragukan lagi ada korelasi yang tinggi antara indikator ini dan kejadian bencana keuangan (dan pemiskinan), jadi kami memasukkan ini sebagai indikator inti di sini. (WHO, 2008) Sementara itu mungkin tampak sederhana, membutuhkan data yang sama persis dari survei pengeluaran rumah tangga sebagai indikator pada bencana keuangan yang dijelaskan di atas. Jadi, jika survei yang tersedia untuk memperkirakan OOP / THE, maka tersedia untuk memperkirakan kejadian bencana keuangan. Pengalaman menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan dapat langsung melihat relevansi politik kejadian bencana keuangan atau kemiskinan, sedangkan rasio OOP untuk THE mungkin tidak memiliki dampak kebijakan langsung yang sama. Untuk keperluan diskusi, pada tahap ini kita menggunakan OOP / THE sebagai indikator yang direkomendasikan dalam tabel 1, dengan kejadian bencana keuangan sebagai indikator opsional. Namun, preferensi pemesanan bisa dengan mudah dibalik. (WHO, 2008)

22

Pada tahap ini, kita tidak merekomendasikan indikator inti untuk menangkap efisiensi sistem pembiayaan kesehatan karena sulit untuk menentukan indikator tunggal yang relatif sederhana untuk mengukur dan mudah untuk menafsirkan. Kami telah mencantumkan proporsi total belanja kesehatan pemerintah dihabiskan untuk gaji sebagai salah satu indikator opsional mungkin, tetapi kita perlu menekankan bahwa ini perlu ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Tentu saja jika proporsi ini sangat tinggi, petugas kesehatan tidak akan memiliki obat yang cukup atau masukan lainnya untuk dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Namun, di beberapa negara proporsi ini rendah karena pemerintah memilih untuk mengontrakkan penyediaan layanan kepada sektor swasta atau LSM daripada mempekerjakan personel sendiri. Dalam hal ini, proporsi yang dihabiskan untuk gaji tampaknya sangat rendah karena pembayaran kepada kontraktor eksternal tidak muncul sebagai gaji. Kemudian bukan merupakan efisiensi indikator yang sangat berguna. (WHO, 2008) Selain itu, kami telah menyarankan beberapa indikator opsional yang dapat diukur tergantung pada kapasitas negara. Beberapa mencerminkan proses atau output, dan beberapa yang lebih terkait dengan hasil. Mereka diringkas dalam Tabel 2 di bawah ini, dengan komentar yang sesuai dalam teks. (WHO, 2008) 1.

Penilaian kebutuhan untuk melembagakan pengumpulan data untuk memantau indikator keuangan THE saat ini sedang dilaporkan untuk 192 dari 193 negara anggota WHO,

kebutuhan utama adalah untuk meningkatkan kualitas informasi yang sudah dikumpulkan dan untuk memperkuat pelembagaan generasi dan pemanfaatan informasi ini. Hal ini memerlukan pelaporan rutin dan akurat dari pengeluaran pemerintah di semua tingkat pemerintahan, survei pengeluaran rumah tangga, dan beberapa metode secara rutin melacak pengeluaran LSM, organisasi berbasis agama, filantropi dan sektor swasta. (WHO, 2008) WHO telah mengidentifikasi empat langkah penting untuk proses pelembagaan (WHO 2003). a)

Menciptakan permintaan pada bagian dari pembuat kebijakan untuk pelembagaan

b) Menentukan lokasi di mana NHA ditempatkan

23

c)

Menetapkan standar untuk pengumpulan data dan analisis

d) Melembagakan persyaratan pelaporan data. Proses pelembagaan NHA memerlukan penilaian infrastruktur dan sistem yang ada. Informasi penting meliputi: (WHO, 2008) 1) Komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk NHA seperti yang ditunjukkan oleh langkah-langkah seperti delegasi dari tanggung jawab untuk menghasilkan NHA ke inti tertentu dan alokasi anggaran untuk implementasi. 2) Penilaian nomor yang ada sumber daya manusia dan kapasitas, dan infrastruktur untuk menghasilkan data NHA. 3) Kejelasan mekanisme pembiayaan kesehatan termasuk sumber pendanaan, proses untuk penyaluran dana, dan informasi di mana informasi pada pendanaan kesehatan eksternal dan dana pihak ketiga yang tersedia termasuk jika disediakan untuk badan pusat atau koordinasi. Penilaian dari proses saat ini digunakan oleh WHO adalah NHA untuk memperkirakan negara dan identifikasi data yang lemah atau paling tidak dapat diandalkan dalam menyediakan informasi ini. 4) Identifikasi masalah berkaitan dengan transparansi dalam pendanaan kesehatan nasional atau sumbangan dana dan kebutuhan untuk perubahan kebijakan atau advokasi untuk diperbaiki. 5) Pengembangan fungsi audit dalam NHA secara berkala menilai kelengkapan dan akurat informasi yang disampaikan atau dikumpulkan adalah dengan strategi yang sistematis untuk umpan balik kepada sumber data untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi yang dibutuhkan. 4) Menggunakan indikator keuangan untuk penguat sistem kesehatan Secara umum, THE (The Health Expenditure) harus naik baik secara absolut dan sebagai proporsi dari PDB di negara-negara berpenghasilan rendah, sedangkan proporsi rumah tangga menghadapi bencana keuangan sebagai akibat dari OOP harus jatuh. Jenis lain dari penggunaan yang disarankan di bawah ini. Sebagai contoh (WHO, 2008): 1.

Apakah THE per kapita dalam rentang yang ditetapkan secara internasional untuk menjadi berpotensi wajar untuk memungkinkan cakupan universal intervensi kesehatan utama (misalnya, setidaknya $ 40 per kapita)? (WHO,

24

2008) a.

Persentase anggaran nasional yang berjalan menuju kesehatan yang wajar mengingat situasi nasional? Apakah itu mencerminkan komitmen pemerintah yang kuat untuk kesehatan?

b.

Berapa proporsi THE tergantung pada pendanaan eksternal yang mungkin tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang? Langkahlangkah apa yang bisa diambil dalam negeri untuk mengumpulkan dana tambahan untuk kesehatan?

c.

Dimana THE tinggi, hal ini tercermin dalam hasil kesehatan? Jika tidak, dan kualitas efisiensi isu-isu pelayanan perlu ditinjau. Juga transparansi dan korupsi merupakan masalah yang mungkin relevan.

2.

Kebijakan atau praktik pelaksanaan apa yang diperlukan untuk mengurangi pengeluaran bencana? (WHO, 2008) a.

Apa penilaian OOP pada bencana pengeluaran dalam mekanismenya berkontribusi terhadap pembiayaan kesehatan, atau mengurangi, nominal dalam pembiayaan kesehatan. Apa pilihan lain yang ada untuk meningkatkan nominal tersebut?

b.

Apakah kebijakan keuangan kesehatan yang ada dilaksanakan secara transparan (misalnya, adalah rumah tangga yang menerima pembebasan atau layanan bersubsidi dan obat-obatan jika mereka memenuhi syarat?).

c.

Apakah ada kesenjangan antardaerah yang perlu ditangani secara terpisah?

Tabel 2 Indikator Keuangan HSS

Indikator

Building Tujuan dan tindakan Block Sistem

kemungkinan

Indikator Sumber data

pengeluaran

pengeluaran 1. Penggalangan

2. Data total

terkait 1. Rekening

Inti:

Keuangan

dana yang cukup

pengeluaran

Kesehatan

C1. Total

Kesehatan

untuk kesehatan.

kesehatan

Nasional

pengeluaran

Di negara-negara

secara rutin

kesehatan (THE)

berpenghasilan

dikumpulkan

per kapita di

25

HSS

Indikator

Building Tujuan dan tindakan Block rendah ini harus

kemungkinan

Indikator Sumber data

pengeluaran

pengeluaran

terkait

dan dilaporkan

internasional dan

berasal dari

US $

sumber eksternal

C2. Belanja

dan internal.

kesehatan

Lebih, dan lebih

pemerintah

dapat diandalkan,

(GGHE) sebagai

dana eksternal

persentase

yang dibutuhkan

belanja total

di banyak negara,

pemerintah

tetapi lebih dapat

(Opsionanal

dilakukan untuk

belanja

mengumpulkan

kesehatan)

dana, atau

O1.Total sebagai

membesarkan

presentase GDP

mereka lebih efisien, di dalam negeri. 2a. Patient /

2a.

C3. OOP sebagai

perlindungan

household out of

Pengeluaran

presentase

risiko keuangan

pocket

rumah tangga

opsional THE

dan cakupan bagi

expenditures of

dan

O2. Persentase

kelompok rentan.

accessing or

pemanfaatan

rumah tangga

Di kebanyakan

obtaining

survei

miskin setiap

negara ini

services collected 2b. Catatan

tahun oleh OOP,

membutuhkan

intermittently.

pendaftaran

menurut nominal

pergerakan jauh

2b. In countries

asuransi

pengeluaran

langsung dari

with widespread

kesehatan

pembayaran saku

health insurance:

2. Peningkatan

dan menuju bentuk Number (%) of

26

HSS

Indikator

Building Tujuan dan tindakan Block

kemungkinan

Indikator Sumber data

pengeluaran prabayar dengan

people/

risiko pooling -

households

pajak atau

covered by health

berbasis asuransi.

insurance, by

pengeluaran terkait

population group and specifically for poor/vulnerable groups 3. Rekening

O3. pengeluaran

3. Peningkatan

3a. Informasi

efisiensi

tentang

pengeluaran pemerintah pada

pemanfaatan

pengeluaran

pemerintah

sumber daya

pemerintah

sebagai

pada upah dan

persentase

gaji tersedia

GGHE

upah dan gaji

3b. Ketersediaan data pada pengeluaran pemerintah pada masalah prioritas, dengan tingkat o pemerintah.

27

HSS

Indikator

Building Tujuan dan tindakan Block

kemungkinan

Indikator Sumber data

pengeluaran 4. Peningkatan

4. Jumlah dan

transparansi

presentase dari

keuangan dan

fasilitas

manajemen di

pertemuan

tingkat operasional

yang

pengeluaran terkait

4. Audit kantor

mendirikan kriteria manajemen keuangan nasional sumber : (WHO, 2008)

5) Pembiayaan Jasa Kesehatan Laporan Bank Dunia 1993 (World Development Report, 1993) secara khusus menyoroti pembiayaan kesehatan. Di samping menyampaikan data-data keuangan pembiayaan kesehatan, laporan itu juga melaporkan berbagai permasalahan yang dihadapi banyak negara dalam menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi rakyatnya, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, serta tantangan di masa depan (Sulastomo, 2003). Dari aspek pembiayaan, secara makro dijumpai beberapa hal yang menarik. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara semakin besar negara itu mengeluarkan biaya kesehatan, baik dilihat dari segi angka absolut maupun relatif dari tingkat pendapatan negara tersebut. Juga semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, pemerintah negara tersebut juga mengeluarkan biaya yang semakin tinggi, baik secara absolut maupun relatif tingkat pendapatan negara. Negaranegara yang masuk negara tingkat menengah (middle income countries) dan negara kaya/maju, pemerintah memikul beban sekitar 60% belanja kesehatan atau sekitar 5% GNP-nya. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, pemerintah negara tersebut mengeluarkan sekitar 50% pengeluaraan di bidang kesehatan atau

28

sekitar 2% GNP-nya. Meskipun demikian, outcome dari setiap dolar yang dikeluarkan oleh suatu negara tidak memberikan dampak yang sama. Berbagai negara ternyata sangat buruk dalam penggunaan dana yang tersedia, misalnya AS, Prancis, Ghana, dan lainnya. Sementara beberapa negara lain sangat efisien dalam menggunakan setiap dolar yang dikeluarkan, misalnya Cina, Sri Lanka, Maroko, dan lainnya. Tingginya belanja kesehatan, dengan demikian belum tentu memberi dampak pada status kesehatan yang tinggi (Sulastomo, 2003). Selain itu hampir semua negara menghadapi problem yang hampir sama yaitu semakin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan baik secara absolut maupun persentase GNP-nya. Kenaikan belanja kesehatan ini pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya sistem pembayaran jasa pelayanan kesehatan fee for service, penggunaan teknologi dan prosedur yang berlebihan, serta penyelenggaraan administrasi pelayanan kesehatan yang tinggi, dan lain-lain. Hal ini, untuk sebagian besar disebabkan oleh sistem pelayanan kesehatan yang di kembangkan di negara itu serta sistem asuransi kesehatan yang dianut. Masalah pengendalian biaya (cost-containment) dengan demikian menjadi masalah yang sangat penting (Sulastomo, 2003). Laporan Bank Dunia juga menyampaikan kritik-kritik terhadap apa yang dilakukan banyak negara yang sedang berkembang. Meskipun negara-negara yang sedang berkembang menghadapi keterbatasan biaya kesehatan, tidak jarang terjadi alokasi yang tidak cepat sehingga efisiensi biaya menjadi kurang. Misalnya penggunaan teknologi serta sarana kesehatan “tertiary” yang berlebih (Sulastomo, 2003). Laporan Bank Dunia juga menulis bahwa pembiayaan jasa kesehatan di banyak negara memerlukan mobilisasi dana masyarakat dan peranan pemerintah masih besar. Mobilisasi dana masyarakat ini perlu, terutama untuk membiayai pelayanan di luar essential sevices yang merupakan hak masyarakat dan harus dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian, harus ada kebijakan yang tepat antara peranan dana pemerintah dan masyarakat agar mencapai sasaran yang tepat pula (Sulastomo, 2003).

29

Untuk melihat kedudukan Indonesia di bidang kesehatan, kajian ini melakukan perbandingan (benchmarking) terhadap negara-negara ASEAN yang secara geografis dan demografi kondisinya hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tabel 3 Perbandingan GDP per kapita negara-negara ASEAN

Berdasarkan data Tabel 3, kondisi income per kapita negara-nagara ASEAN cukup bervariasi dengan disparitas yang cukup tinggi. Singapura dan Brunei Darussalam memliki GDP per kapita yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam menganalisa alokasi dan capaian di bidang kesehatan, kajian ini membagi dalam 3 kelompok negara ASEAN berdasarkan besaran GDP per kapita pada tahun 2013. Kelompok pertama dengan tingkat GDP perkapita tinggi (antara US$10.000 s.d. US$60.000) terdiri dari Singapore, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kelompok kedua dengan GDP perkapita sedang (antara US$1.900 s.d. US$6.000) yaitu Thailand, Indonesia, Philipina, dan Vietnam). Sedangkan kelompok ketiga dengan GDP perkapita rendah (antara US$1.000 s.d. 1.900) terdiri dari Laos, Myanmar, dan Kamboja (Zunaidi, dkk, 2015).

30

Tabel 4 Perbandingan Total Pegeluaran Kesehatan Per Kapita Negara-Negara ASEAN

Tabel 4 menggambarkan total jumlah belanja di bidang kesehatan setiap individu di negara-negara ASEAN baik yang dibiayai oleh Pemerintah, maupun swasta.

Belanja

kesehatan

tersebut

termasuk

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan masalah kesehatan, rencana kesehatan keluarga (asuransi kesehatan), aktivitas peningkatan nutrisi, dan kebutuhan mendesak terkait masalah kesehatan. Namun belanja total kesehatan tersebut tidak termasuk provinsi untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi. Singapura yang memiliki GDP perkapita terbesar diantara negara-negara ASEAN juga memiliki alokasi total belanja kesehatan yang terbesar. Begitu juga dengan Vietnam yang memiliki GDP per kapita terendah pada kelompok kedua juga memiliki total belanja kesehatan terendah pada kelompok kedua (Zunaidi, dkk, 2015).

31

Tabel 5 Perbandingan Prosentase Belanja Kesehatan Pemerintah dari Total Pengeluaran Kesehatan

Pada

Tabel 5, GDP perkapita tidak memiliki hubungan positif ataupun

negatif dengan bagian pemerintah dari total belanja kesehatan. Pemerintah Singapura memiliki pengeluaran belanja kesehatan yang lebih rendah dari Malaysia walaupun GDP perkapita Singapura 5 kali lebih tinggi dibanding Malaysia. Sebaliknya jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Pemerintah Malaysia hanya mengalokasikan belanja kesehatan lebih rendah 60% dari pengeluaran Pemerintah Brunei Darussalam (Zunaidi, dkk, 2015). Secara global, terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara kebutuhan pembiayaan kesehatan dengan pengeluaran kesehatan negara-negara saat ini. Negara-negara berkembang yang penduduknya berjumlah 84 persen dari penduduk dunia dan menanggung 90 persen dari beban penyakit dunia hanya mengadakan 12 persen dari pengeluaran kesehatan dunia. Negara- negara termiskin bahkan menanggung beban penyakit dan cedera yang jauh lebih berat namun dengan sumber daya yang paling sedikit untuk membiayai pelayanan kesehatan (Gottret, P & George, S, 2006).

32

a.

Burden of disease in disability adjusted life years

b.

Distribution of total global expenditures on health

Gambar 4. Ketidakseimbangan antara kebutuhan akan kesehatan dan pengeluaran kesehatan Dinamika kependudukan dan epidemiogis yang mendasar ini akan sangat mempengaruhi perekonomian dan kebutuhan kesehatan masa depan semua negara. Jumlah penduduk dunia diramalkan akan bertambah menjadi 7,5 milyar pada tahun 2020 dan menjadi 9 milyar pada tahun 2050. Sebagian besar pertumbuhan ini diperkirakan akan terjadi di negara-negara berkembang. Negaranegara berpenghasilan rendah mengalami angka pertumbuhan tertinggi; jumlah penduduk 50 negara termiskin akan menjadi dua kali lipat pada tahun 2050 (Gottret, P & George, S, 2006).

33

Perubahan data demografi (angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi menurun dan harapan hidup yang meningkat) maupun kecenderungan penyakit tidak menular dan cedera akan mempengaruhi kebutuhan dan sistem pemberian pelayanan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dalam 20 tahun mendatang, perubahan ukuran dan struktur penduduk akan meningkatkan kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan secara keseluruhan sebesar 14 persen di Eropa dan Asia Tengah; 37 persen di Asia Timur dan Pasifik; 45 persen di Asia Selatan; 47 persen di Amerika Latin dan Karibia; 52 persen di Sub-Sahara Afrika; dan 62 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kecuali Eropa dan Asia Tengah, negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan (atau tekanan) sebesar 2-3 persen per tahun hanya dari demografi (Gottret, P & George, S, 2006).

Gambar 5. Demografik dan Pengeluaran untuk Perawatan Kesehatan, 2005-2025

F. NHA (National Health Account) Persentase Pembelanjaan Kesehatan di Indonesia baru mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), nampak masih jauh dari rekomendasi World Health Organisation (WHO) yakni 5% dari PDB. Gambaran lengkap kondisi pembiayaan kesehatan di Indonesia berbasis pada data & analisis dikenal dengan nama National Health Account (NHA), NHA berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai

34

acuan perencanan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence based health policymaking) (WHO,2002). Setiap pengambil kebijakan kesehatan (health policymaker) diwajibkan untuk memahami konsep dan konten NHA dengan baik sekaligus secara berkala mendapatkan pembaharuan data informasi terkait estimasi NHA yang akan disusun. Pengambil kebijakan kesehatan disini termasuk di dalamnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS serta lembaga terkait dalam institualisasi dan penyusunan NHA (WHO,2002) National Health Account pada tingkat nasional yang disusun oleh Kementerian Kesehatan merupakan referensi kebijakan Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi dan kabupaten di tanah air untuk selanjutnya menyusun Provinsial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA). Nusa Tenggara Timur adalah provinsi pertama yang telah menyusun dan menetapkan landasan hukum bagi penyusunan PHA lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur. (Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening). (WHO,2002) National Health Account (NHA) adalah suatu cara sistematis, komprehensif dan pemantauan yang konsisten dari aliran dana atau pembiayaan pada sistem kesehatan suatu negara. NHA dirancang untuk memfasilitasi keberhasilan pelaksaan tujuan sistem kesehatan oleh pengurusnya. Pengurus dari sistem kesehatan

dipercayakan

untuk

menyediakan

barang

dan

jasa

untuk

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan suatu individu dan populasi, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan melindungi mereka dari beban keuangan yang tidak adil. NHA mendeteksi semua pembisyaan sepanjang tahun di sistem kesehatan setiap saat di seluruh Negara.(WHO, 2002) National Health Account (NHA) biasanya hanya berisi informasi pengeluaran bidang kesehatan di tingkat nasional, baik dari segi mutlak maupun relatif. Rentetan waktu menginformasikan izin penggunaan NHA sebagai alat manajemen standar untuk analisis situasi, perencanaan, monitoring dan mengevaluasi tujuan. Termasuk juga didalamnya untuk penilaian efektivitas sistem kesehatan, pemantauan dampak dari pembaharuan kesehatan dan pelaporan perubahan struktural serta perkembangan yang dihasilkan oleh kebijakan baru. (WHO,2002)

35

NHA dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi pembiayaan dan untuk mencerminkan fungsi utama dari pembiayaan layanan kesehatan, yaitu: mobilisasi dan alokasi dana, penyatuan dan asuransi, perawatan yang digunakan , dan distribusi keuntungan. NHA adalah alat yang dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan untuk memahami review sistem kesehatan dan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan. NHA membahas kumpulan pertanyaan dasar yaitu (WHO,2002): a.

Where do the resources come from? (Darimana sumber pembiayaaan didapat?)

b.

What kinds of services and goods do they purchase? (Apa jenis barang dan Jasa yang disediakan?

c.

Who provides what services? (Siapa yang menyediasakan layanan tersebut?

d.

What inputs are used for providing services? (Apa input yang digunakan untuk menyediakan layanan?

e.

Whom do they benefit?(Manfaat ini ditujukan kepada siapa?) Kebijakan

pembiayaan

kesehatan

membutuhkan

keputusan

tentang

bagaimana untuk mengumpulkan dana, bagaimana untuk menyatukan dana, dan bagaimana menggunakannya secara adil dan efisien. Informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kebijakan adalah informasi yang dapat dipercaya kuantitas sumber

daya

keuangannya

dalam

lingkup

kesehatan,

sumbernya

dan

penggunaanya. National Health Accounts (NHA) menyajikan informasi tentang berbagai kegiatan perawatan kesehatan, penyedia pelayanan kesehatan, penyakit, kelompok populasi dan wilayah yang berbeda di sebuah negara untuk memantau trend belanja kesehatan untuk semua sektor publik dan swasta. NHA membantu mengembangkan strategi nasional agar pembiayaan kesehatan efektif dan meningkatkan dana tambahan untuk kesehatan. Informasi NHA dapat digunakan untuk membuat proyeksi kebutuhan pembiayaaan kesehatan suatu negara dan sebagai pembanding dari sebelumnya atau dengan negara-negara lain. Sedangakan dimensi analisis dari NHA mencakup (WHO,2002) :

36

a.

Sumber pembiayaan (Financing sources) Didefinisikan sebagai sumber daya awal yang masuk ke dalam sistem barang dan jasa kesehatan, baik dari pajak, jaminan sosial, badan swasta lainnya seperti perusahaan, LSM, rumah tangga, atau badan lainnya (terutama dana dari sumber eksternal). (WHO, 2002)

b.

Badan/ agen pembiayaan (Financing agents) Didefinisikan sebagai lembaga yang menerima dan mengelola dana dari sumber pembiayaan untuk membayar atau membeli barang dan jasa kesehatan, termasuk skema jaminan sosial, departemen kesehatan, asuransi medis swasta, LSM dan perusahaan. Rumah tangga menanggung bagian besar dari total tagihan kesehatan. (WHO, 2002)

c.

Pemberi pelayanan (Providers) Didefinisikan sebagai entitas yang menerima sumber daya keuangan dan menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa kesehatan, termasuk pelayanan publik dan swasta, seperti rumah sakit, klinik, rumah jompo, pusat kesehatan masyarakat, praktek swasta, dan lain-lain. (WHO, 2002)

d.

Fungsi pembiayaan (Functions) Didefinisikan sebagai kategori barang dan jasa yang dikonsumsi, termasuk pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, intervensi kesehatan masyarakat, dan lain lain. (WHO, 2002)

e.

Biaya sumber daya (Resource costs) Didefinisikan sebagai jenis sumber daya yang dialokasikan untuk perawatan kesehatan. Ini termasuk variabel seperti tenaga kerja, obat-obatan, peralatan medis, dan lain-lain. (WHO, 2002)

f.

Penerima Didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan diklasifikasikan menurut: batas-batas geografis, karakteristik demografi, strata ekonomi dan kategori penyakit / intervensi. (WHO, 2002)

37

Skema

pengklasifikasian

dirancang

agar

dapat

dipraktekkan

secara

internasional; yang paling penting, the System of national accounts (SNA), untuk membuat perbandingan lintas-nasional mungkin. Klasifikasi Internasional untuk Account Kesehatan (The International Classification for Health Accounts/ ICHA) adalah sistem yang komprehensif yang mengklasifikasikan NHA menjadi empat dimensi, bedasarkan: a.

Sumber-sumber pembiayaan (Financing sources/ FS) – kontribusinya beberapa subjek yang berbeda;

b.

Agen pembiayaan (Financing agents/ HF) – kumpulan pengelola pengeluaran kesehatan;

c.

Penyedia (Providers/ HP) – kumpulan penyedia layanan perawatan kesehatan dan barang; dan

d.

Fungsi (Functions/ HC) – Jenis kegiatan perawatan kesehatan (World Health Organization).

G. DHA (District Health Account) 1) Pengertian (DHA) District Health Account (DHA) adalah proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi dan epidemiologi. Indonesia

dengan

sistem

pemerintahan

yang

terdesentralisasi

sangat

membutuhkan kegiatan DHA ini guna menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan daerah dan menyusun anggaran tahunan kesehatan (Dinkes Bantul, 2014) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, memberikan dampak yang cukup luas pada desentralisasi di bidang kesehatan. Kewenangan yang semula pada pemerintah pusat sebagian besar akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah mempunyai kesempatan untuk merumuskan dan mengembangkan sistem kesehatan yang sesuai dengan

38

aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah. Dengan demikian daerah mempunyai peluang untuk menyusun rencana yang lebih spesifik dalam mengembangkan sistem pelayanan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang mandiri (Kebijakan Kesehatan FKMUI AIPHSS/DFAT Australia, 2015). Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan usaha mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut adalah adanya informasi yang akurat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya-upaya kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan sistem informasi ini adalah penghitungan pembiayaan kesehatan (DHA). (Dinkes Bantul, 2014) 2) Tugas dan Fungsi Lembaga (Unit Pelaksana) DHA 1.

Tugas pokok dan fungsi : (Dinkes Bantul, 2014) a) pengumpulan dan manajemen data, termasuk pengelolaan bank data, b) produksi tabel-tabel DHA c) analisis dan interpretasi data sesuai format DHA, d) produksi dan diseminasi hasil DHA

2.

Tugas dan fungsi tambahan : (Dinkes Bantul, 2014) a) menyelenggarakan bank data/informasi DHA, b) inventarisasi referensi tentang DHA, c) membantu fihak pengguna hasil DHA (“users”). d) Tugas dan fungsi pengelolaan (manajemen) termasuk e) membina jaringan kerja sama dengan sumber data dan f) membina kerja sama dengan para analist DHA.

3.

Struktur Organisasi DHA (Dinkes Bantul, 2014) 1) Penanggung Jawab (Kepala) 2) Sekretasis/Tata Usaha, 3) Unit Manajemen Data dan Analisis Data, 4) Anggota: a.

Wakil Dinkes

b.

Wakil RSUD

39

c.

Wakil Bappeda

d.

Wakil Kantor BPS Daerah

3) Pembiayaan District Health Account (DHA) Pelembagaan dan pelaksanaan DHA memerlukan pembiayaan. Untuk pelaksanaan DHA secara rutin, angarannya dapat dimasukkan dalam DPA Bappeda atau Dinas Kesehatan. Biaya yang diperlukan dalam pelembagaan dan pelaksanaan kegiatan DHA terdiri dari elemen biaya sebagai berikut: (Dinkes Bantul, 2014) 1) Biaya ”start up” (investasi awal dan pengembangan ) pelembagaan (Dinkes Bantul, 2014) a.

Pembentukan Tim Teknis pelaksana DHA

b.

Persiapan ruang kerja berikut meubeler kantor dan komputer

c.

Biaya pelatihan anggota Tim (bisa dilakukan oleh propinsi atau proyek tertentu)

2) Biaya operasional (rutin) lembaga DHA (Dinkes Bantul, 2014) a.

Biaya personil sekretariat

b.

Biaya ATK

c.

Biaya dokumentasi

d.

Biaya diseminasi hasil

3) Biaya pelaksanaan DHA (Dinkes Bantul, 2014) a.

Biaya pengumpulan data di Kabupaten/Kota ybs (transport, penggandaan dokumen keuangan)

b.

Biaya pengumpulan data di Provinsi (memerlukan sekitar 3 hari di Kantor Dinas Kesehatan provinsi, dan instansi terkait lainnya): penggandaan dokumen keuangan, perjalanan, perdiem, akomodasi

c.

Biaya melakukan analisis data serta interpretasi dan presentasi hasil DHA dihadapan stakeholders Kabupaten/Kota

d.

Biaya pencetakan hasil dan publikasi

Dalam pelaksanaan DHA di lapangan, perlu diperjelas mengenai batasan biaya yang termasuk sebagai belanja/anggaran kesehatan. Batasan (demarkasi) mana yang tergolong belanja kesehatan dan mana yang bukan sangat penting dalam health account, terutama ketika mencari belanja kesehatan yang ada dalam

40

kegiatan sektor lain, misalnya pendidikan, ketenagakerjaan, dll. (Dinkes Bantul, 2014) 4) Kegunaan District Health Account (DHA) Walaupun banyak pernyataan yang menyiratkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesehatan penduduk – seperti yang sering diucapkan atau dituliskan dalam berbagai dokumen resmi – pembiayaan kesehatan pada tingkat nasional dan daerah dalam kenyataannya masih menghadapi berbagai kekurangan yang menghambat kinerja program kesehatan. Kekurangan dan kelemahan tersebut termasuk ketidakcukupan dana, anggaran ter-fragmentasi, bergantung sebagian besar pada pembayaran tunai oleh pasien (OOP atau out of pocket payment), ketidakcukupan biaya operasional, kecenderungan membelanjakan dana untuk konstruksi sarana fisik penunjang, dana terserap banyak untuk upaya kuratif. Dengan DHA, kabupaten/kota bisa melakukan “diagnosis” kemungkinan adanya masalah dalam sistem pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota bersangkutan. Dengan hasil DHA kabupaten/kota dapat melakukan perbaikan dan perubahan (reform) terhadap sistem pembiayaan tersebut. (Dinkes Bantul, 2014) DHA menghasilkan data yang dapat dipergunakan untuk bahan advokasi kepada pengambil keputusan dengan tujuan memperbaiki kekurangan sistem pembiayaan, misalnya (a) meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, (b) mengarahkan alokasi dana pada masalah prioritas, (c) mengarahkan dana pada intervensi dan kegiatan yang lebih “cost effective”, (d) mengembangkan sistem asuransi, dll. DHA juga akan menghasilkan gambaran besar belanja kesehatan rumah tangga, apakah untuk pembayaran langsung (out of pocket payment) atau melalui asuransi kesehatan. Data ini penting untuk melihat sejauh mana prospek pengembangan sistem jaminan kesehatan

di kabupaten/kota bersangkutan.

(Dinkes Bantul, 2014) Hasil DHA sangat diperlukan dalam pelaksanaan PHA dan NHA. Untuk Indonesia yang telah menerapkan sistem desentralisasi fiskal, NHA hanya dapat dilaksanakan dengan baik kalau ada data tentang belanja kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. DHA sangat dibutuhkan pada tingkat kabupaten/kota, DHA berguna untuk kebijakan pembiayaan kesehatan daerah, serta untuk menyusun lebih-lebih di Indonesia yang sudah menerapkan desentralisasi ke tingkat

41

kabupaten/kota. Di Indonesia, DHA sangat diperlukan untuk NHA, karena sangat sulit melakukan health account secara sentralistis mencapai lebih dari 525 kabupaten/kota (2010) anggaran tahunan kesehatan pemerintah. (Dinkes Bantul, 2014) Dalam DHA, ada 9 (delapan) dimensi yang menggambarkan ciri suatu belanja kesehatan. Setiap data belanja/biaya kesehatan yang ditemukan, harus ditelaah dan diberikan identitas menurut 8 dimensi tersebut. Masing-masing dimensi tersebut dijelaskan berikut ini. (Dinkes Bantul, 2014) 1.

Sumber Biaya (FS = Financing Sources) Adalah unit/institusi yang menyediakan biaya kesehatan. Sumber biaya tersebut bisa instansi pemerintah yang mengelola dana berasal dari pajak, dan jaminan sosial. Sumber tersebut bisa juga organisasi swasta seperti misalnya LSM, Rumah Tangga, atau suatu kesatuan organisasi lainnya (misalnya biaya dari sumber eksternal). (Dinkes Bantul, 2014)

2.

Pengelola Anggaran (FA = Financing Agents) Adalah institusi atau unit yang menerima dan mengelola dana dari sumber dana untuk membayar atau membeli barang dan jasa kesehatan. Ini misalnya termasuk departemen kesehatan, dinas kesehatan propinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, badan pengelola jaminan sosial, perusahaan asuransi kesehatan swasta, LSM, perusahaan dan rumah tangga. (Dinkes Bantul, 2014)

3.

Penyelenggara Pelayanan/Program (HP = Health Providers) Institusi atau unit yang menerima dan menggunakan dana untuk memproduksi barang dan jasa pelayanan atau melaksanakan program kesehatan, termasuk misalnya Dinas Kesehatan, RS milik pemerintah, RS swasta, klinik, puskesmas, praktek dokter (swasta), dll. (Dinkes Bantul, 2014)

4.

Fungsi Kesehatan (HC = Health Care Function) Dimensi fungsi dalam DHA mengadopsi dimensi fungsi dalam SHA 2011 yang merupakan semua aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki dan mempertahankan status kesehatan. (Dinkes Bantul, 2014)

5.

Program Kesehatan (PR = Program) Dimensi program bertujuan untuk menggambarkan jenis program kesehatan yang dibiayai dengan belanja dari pengelola anggaran. Secara umum dimensi

42

program dalam DHA yang disesuaikan dengan program kesehatan yang ada adalah sebagai berikut: (Dinkes Bantul, 2014) 1) Program Kesehatan Masyarakat 2) Program Kesehatan Individu 3) Program Penguatan Sistem Kesehatan 6.

Jenis Kegiatan (HA = Health Activity) Dimensi jenis kegiatan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh provider yang secara umum dapat dibagi dua, yaitu (a) kegiatan langsung dan (b) kegiatan tidak langsung atau disebut juga kegiatan penunjang. Kegiatan temuan kasus dan pengobatan adalah kegiatan langsung, sedangkan pelatihan staf administrasi dan administrasi umum di kantor Dinas Kesehatan adalah kegiatan tidak langsung. Penyemprotan fogging adalah kegiatan langsung. Rapat kordinasi di Dinas Kesehatan adalah kegiatan tidak langsung. (Dinkes Bantul, 2014) Dalam sektor kesehatan, kegiatan langsung dapat dibagi dua, yaitu (a) kegiatan pelayanan perorangan seperti pengobatan dan perawatan individu yang sakit dan (b) kegiatan kesehatan masyarakat (public health) seperti misalnya pemberantasan vektor, sanitasi, promosi kesehatan, immunisasi, dan lain sebagainya. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dua kelompok kegiatan langsung diatas. Ini termasuk misalnya kegiatan administrasi dan manajemen, monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. (Dinkes Bantul, 2014) Dari perspektif anggaran berbasis kinerja, anggaran untuk kegiatan langsung sangat menentukan kinerja suatu program. Artinya, kalau anggaran sebagian besar terpakai untuk kegiatan-kegiatan tidak langsung, maka program tidak menghasilkan output (kinerja). (Dinkes Bantul, 2014)

7.

Mata Anggaran (HI = Health Input) Mata anggaran adalah jenis input yang ”dibeli” oleh provider (pelaksana program/pelayanan) untuk melaksanakan jenis-jenis kesehatan di atas. Mata Anggaran mencakup hal-hal berikut: (Dinkes Bantul, 2014) 1) Barang modal (seperti gedung, alat kesehatan, alat non kesehatan, fellowship untuk staff, dan lain sebagainya),

43

2) Biaya operasional atau biaya variabel (seperti tenaga, obat, bahan medis, bahan non-medis, makanan, listrik, telepon, air, perjalanan, dan lain sebagainya) dan 3) Biaya pemeliharaan (pemeliharaan gedung, alat, pelatihan, dan lain sebagainya). Dari perspektif anggaran berbasis kinerja, anggaran operasional sangat menentukan kinerja suatu program. Artinya, kalau anggaran sebagian besar terpakai untuk belanja barang modal, maka program tidak menghasilkan output (kinerja). (Dinkes Bantul, 2014) 8.

Jenjang kegiatan (HL = Level of Activity) Jenjang kegiatan adalah jenjang administratif dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk DHA, jenjang kegiatan tersebut bisa di (a) propinsi, (b) kabupaten, (c) kecamatan dan (d) desa atau masyarakat. Berikut contohcontoh jenis kegiatan menurut jenjangnya. (Dinkes Bantul, 2014) 1) Jenjang propinsi: pelatihan staf Dinas kesehatan di ibu kota propinsi, dan lain sebagainya 2) Jenjang Kabupaten/kota: rawat inap di RSUD, pelatihan bidan desa di ibu kota Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya 3) Jenjang kecamatan: pengobatan di Puskesmas (rawat jalan dan rawat inap), dan lain sebagainya 4) Jenjang desa/masyarakat: penyuluhan masyarakat, penimbangan di Posyandu, fogging, dan lain sebagainya

9.

Penerima manfaat (HB = Health Beneficiaries) Penerima manfaat adalah kelompok penduduk yang mendapat manfaat dari barang dan jasa kesehatan yang dibiayai. Penerima manfaat ini dapat dibagi berdasarkan kategori berikut ini: (Dinkes Bantul, 2014) 1) Ciri demografi (pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia produktif, usila) 2) Tingkat ekonomi (masyarakat miskin dan masyarakat non miskin) 3) Geografi (kota, desa, daerah terpencil, dan lain sebagainya).

44

Dalam pedoman yang dipergunakan adalah kelompok penerima manfaat (beneficiary). Berdasarkan struktur umur penduduk, yaitu: (Dinkes Bantul, 2014) 1) 0 – <1 tahun: bayi 2) 1 – 5 tahun : balita 3) 6 - 12 tahun : anak sekolah 4) 13 – 18 tahun : anak sekolah/remaja 5) 19 – 64 tahun : usia produktif 6) 65 + tahun

: lanjut usia

7) Semua umur : semua kelompok umur

H. Sumber Pembiayaan Kesehatan Ada empat sumber utama untuk membiayai pelayanan kesehatan (Muninjaya, 2010): 1.

Pemerintah (APBN, APBD Prov, Kab/Kota)

2.

Swasta (investasi langsung oleh pihak swasta)

3.

Masyarakat melalui pembayaran langsung (fee for services) atau yang terhimpun oleh perusahaan asuransi

4.

Hibah atau pinjaman luar negeri Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari asuransi kesehatan

merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Alasannya antara lain karena (Muninjaya, 2010): 1.

Pemerintah dapat mendiversikasikan sumber-sumber pendapatan dari sektor kesehatan.

2.

Meningkatkan efisiensi dengan cara memberikan peran kepada masyarakat untuk ikut membiayai pelayanan kesehatan.

3.

Memeratakan beban biaya kesehatan sesuai dengan waktu dan jumlah populasi yang perlu dicakup dalam pelayanan sehingga akan mengurangi risiko yang bersifat individu.

45

Gambar 6 Alur Pembiayaan Kesehatan (Malik, 2002)

Mahalnya biaya kesehatan di Indonesia karena berbagai faktor seperti (Muninjaya, 2010): 1.

Pertumbuhan ekonomi nasional mengakibatkan meningkatnya tuntutan (demand) masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

2.

Perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industri kedokteran. Hampir semua teknologi kedokteran diimpor sehingga harganya relatif mahal karena nilai rupiah kita yang jauh lebih rendah dibandingkan dollar Amerika (tingkat inflasi tinggi). (Muninjaya, 2010)

3.

Jumlah subsidi pemerintah untuk pelayanan kesehatan diperkirakan relatif menurun, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1998. Biaya pelayanan kesehatan di Indonesia sebelum krisis tercatat 2,5% dari Gross Domestic 46

Product (GDP) atau sekitar US $ 18 per kapita per tahun. Kondisi ini menurun lagi setelah krisis, yaitu 1,7% dari GDP atau US $ 12 per kapita per tahun. Seiring dengan menurunnya kemampuan pemerintah membiayai pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan juga menurun karena masalah biaya. Di sisi lain, biaya pelayanan kesehatan terus meningkat melebihi tingkat inflasi. Angka inflasi pelayanan kesehatan mecapai 300$-500% karena sebagian besar peralatan kedokteran dan bahan baku obat-obatan masih harus diimpor. (Muninjaya, 2010) Sejak krisis melanda Indonesia, pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk pelayanan penduduk miskin. Krisis ekonomi juga menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia, mulai dari 22,4 juta jiwa di tahun 1996 meningkat menjadi 37,5 juta jiwa pada tahun 2002. Tahun 2010 menurut laporan BPS jumlahnya menurun menjadi 32,5 juta atau 14,1% dari total penduduk Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, pemerintah menggelar program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) untuk membantu meringankan beban penduduk miskin. Mereka mendapat pelayanan kesehatan dasar secara cuma-cuma di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah terdekat. Untuk mengakses pelayanan kesehatan, disediakan kartu sehat bagi penduduk miskin. Kebijakan ini kemudian, pada tahun 2002, melahirkan Askeskin (asuransi kesehatan masyarakat miskin). Tahun 2008, Askeskin berubah menjadi Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat). Untuk mengatasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan pemerintah sebaiknya mendorong (Muninjaya.2010): 1.

Kelompok-kelompok masyarakat bergotong-royong mengatasi mahalnya pembiayaan kesehatan. Masyarakat dapat mewujudkan dengan mengikuti program asuransi kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan melalui asuransi sudah terbukti di banyak negara mampu mengatasi mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Ini adalah strategi untuk melindungi masyarakat luas dari moral hazard praktik kedokteran. UU BPJS disahkan tahun 2011 dan mulai beroperasi awal tahun 2014 secara bertahap.

47

2.

Peran serta swasta dalam bentuk PMDN (Perusahaan Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Perusahaan Modal Asing) dikembangkan dengan membentuk perusahaan asuransi kesehatan.

5.

DAFTAR PUSTAKA

Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening. National Health Account (NHA) Referensi Bagi Pembelanjaan Kesehatan. (Online) http://aiphss.org/id/national-health-accounts-nha-reference-for-healthfinancing/ (online) diakses pada 12 Januari 2017. Azwar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Binarupa Aksara. Dinas

Kesehatan

Bantul.

2014.

District

Health

Account.

(Online)

http://dinkes.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2015/10/DHA%20201 4.pdf diaskes pada tanggal 12 Februari 2017. Ediani,

D.

2015.

Masalah

Kesehatan.

(online).

http://repository.unika.ac.id/161/2/10.93.0022%20Dine%20Ediani,%20dr %20%20BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2017. Ekalora,

N.

2012

Pembiayaan

Kesehatan.

(online).

http://www.academia.edu/12159387/MAKALAH_PEMBIAYAAN_KES EHATAN, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

Gottret, P & George, S, 2006. Health Financing Revisited. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. (Online) https://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/HealthFinancing/HFRFull.pdf pada tanggal 10 Februari 2017. Ilyas, Ahmad. 2015. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah.. (Online) http://download.portalgaruda.org/article.php?article=400934&v al=8784&title=KONSEP%20PEMBIAYAAN%20DALAM%20PERBA NKAN%20%20SYARI%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH Diakses pada 09 Januari 2017

48

Ismail, T. 2016. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah

Jakarta.

(Online)

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32906/1/TAUF IK%20ISMAIL-FSH.pdf Diakses pada 27 Januari 2017 Kebijakan Kesehatan FKMUI AIPHSS/DFAT Australia. 2015. Modul Dan Pedoman

Pelatihan

District

Health

Account

(DHA).

(Online)

https://www.academia.edu/28277942/INDONESIAN_DISTRICT_HEAL TH_ACCOUNT_DHA_MODULE. Diakses pada tanggal 12 Februari 2017. Malik, Ridwan. 2002. Pembiayaan Kesehatan di Indonesia Tahun 1990-2000. (Online) http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1556/2799 diakses pada tanggal 03 Maret 2017 Muninjaya, GDE. 2010. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Buku Kedokteran ECG Sulastomo. 2003. Manajemen Kesehatan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Supriyadi, A. 2003. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Suatu Tinjauan Yudiris terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia. (Online) http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/download/2616/2382. Diakses pada 09 Januari 2017. The World Bank. 2006. Health Financing Revisited A Practioner’s Guide, (Online)https://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/H ealth-Financing/HFRFull.pdf diakses pada tanggal 12 Februari 2017 WHO.

2008.

Health

System

Financing.

(Online)

http://www.who.int/healthinfo/statistics/toolkit_hss/EN_PDF_Toolkit_H SS_Financing.pdf (diakses 10 Februari 2017) World

Health

Organization.

2011.

National

Health

Account.

(online)

http://apps.who.int/nha/what/en/index.html diakses pada 11 sJanuari 2017 Zunaidi, dkk. 2015. IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN

49

DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DI BIDANG KESEHATAN TAHUN

2005-2013.

Departemen

Keuangan.

(Online)

http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20 artikel/Implikasi%20UU%2036%202009.pdf pada tanggal 10 Februari 2017.

6.

RANGKUMAN

1. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ibid dalam Ilyas, 2015) . Pembiayaan kesehatan adalah dasar kemampuan sistem kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk memahami sifat dari indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pembiayaan sistem kesehatan membutuhkan penilaian eksplisit tentang harapan apa yang akan dicapai (WHO, 2008). 2. Pembiayaan kesehatan memiliki fungsi dasar pengumpulan pendapatan, perhimpunan

penghasilan

dan

pembelian

barang-barang

dan

jasa

(WHO,2000 dalam World Bank, 2006). Fungsi-fungsi ini sering melibatkan interaksi kompleks antarsektor kesehatan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi ini dapat memberikan kesempatan bagisektor kesehatan untuk melakukan reformasi. (World Bank, 2006). 3. Di dalam World Health Report 2000, WHO mengkategorikan sistem kesehatan ke dalam 4 prinsip fungsi kesehatan (kepengurusan, penciptaan sumber daya, pelayanan, dan pembiayaan) dan 3 prinsip objektif (kesehatan, kontribusi keuangan yang adil, dan tanggap terhadap dugaan nonmedis seseorang). 4. Adapun berbagai masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Kurangnya dana yang tersedia, b). Penyebaran dana yang tidak sesuai, c). Kemajuan ilmu dan teknologi, d). Perubahan pola penyakit, e). Perubahan pola

50

pelayanan kesehatan, f). Perubahan pola hubungan dokter-pasien, g). Lemahnya mekanisme pengendalian biaya, h). Penyalahgunaan asuransi kesehatan. Dan upaya yang penyelesaiannya menurut Azrul Azwar(2010) antara lain : a). Upaya peningkatan sumber dana, b). Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana, c).Upaya mengendalikan biaya kesehatan. 5. Total anggaran pemerintah dan bagian yang dialokasikan untuk kesehatan keduanya adalah informasi publik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi komitmen pemerintah untuk kesehatan dalam jumlah total serta sebanding dengan prioritas lain. Sebuah anggaran yang direncanakan, sementara indikator penting dari komitmen dapat berbeda secara signifikan dari dana yang akhirnya dirilis ke departemen dan berikut pengeluarannya. 6.

Gambaran lengkap kondisi pembiayaan kesehatan di Indonesia berbasis pada data & analisis dikenal dengan nama National Health Account (NHA), NHA berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence based health policymaking).

7.

District Health Account (DHA) adalah proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi dan epidemiologi.

8. Ada empat sumber utama untuk membiayai pelayanan kesehatan (Muninjaya.2010):Pemerintah (APBN, APBD Prov, Kab/Kota), Swasta (investasi langsung oleh pihak swasta), masyarakay melalui pembayaran langsung (fee for service) atau yang terhimpun oleh perusahaan asuransi, Hibah atau pinjaman luar negeri.

51

7.

TES FORMATIF

TIPE A 1.

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pengertian tersubut dikemukakan oleh ? a. WHO b. H. VeithzalRivaidan AndriaPermataVeithzal c. Ibid d. UU Nomor 10 Tahun1998 e. Ismail

2.

Pengertian pembiayaan kesehatan menurut who adalah ? a. Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain b. Dasar kemampuan system kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia c. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga d. Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan e. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

3.

Dibawah ini yang termasuk dimensi analisis dari National Health Accounts adalah... kecuali a. Sumber pembiayaan b. Badan/agen pembiayaan c. Pemberi pelayanan d. Fungsi pembiayaan e. Pembelanjaan Kesehatan

52

4.

Masalah umum dalam pembiayaan kesehatan adalah... kecuali a. Pengalokasian dana yang sudah tepat b. Kurangnya dana yang tersedia c. Penyebaran dana yang tidak sesuai d. Pemanfaatan dana yang tidak tepat e. Pengelolaan dana yang kurang sempurna

5.

Informasi pengeluaran anggaran di bidang kesehatan dapat diketahui melalui a. Departemen Keuangan b. Departemen Kesehatan c. KPK d. MPR e. DPR

6.

Informasi tentang komitmen bantuan pembangunan untuk kesehatan yang dibuat oleh negara-negara pemberi dana, organisasi internasional dan beberapa yayasan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, dan akan dilaporkan setelah data distribusi telah dievaluasi hal ini ditangani oleh... a. WHO b. UNICEF c. IMF d. OECD e. USAID

7.

Manakah yang termasuk fungsi-fungsi sistem pembiayaan kesehatan...... a. Fungsi penyetoran publik b. Fungsi asuransi kesehatan c. Fungsi pengumpulan pendapatan d. Fungsi manajemen pembiayaan kesehatan e. Fungsi layanan kesehatan

8.

Fungsi adanya prabayar di muka adalah untuk a. Membebaskan pengguna layanan dari ketidakpastian pembayaran b. Memperoleh biaya serendah-rendahnya c. Memanajemen penghasilan d. Memaksimalkan penghasilan sektor kesehatan

53

e. Mengefektifkan pelayanan kesehatan 9.

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti, merupakan fungsi dalam pembiayaan yaitu.. a. Safety b. Provitability c. Universal d. Equity e. Eficiency

10. Berapa persentase pembelanjaan kesehatan di Indonesia yang dianjurkan oleh WHO? a. 3% b. 4% c. 5% d. 6% e. 7% 11. Penambahan sarana dan atau fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial disebut dengan a. Memperlakukan peraturan studi kelayakan (feasibility study). b. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana (developement plan laws). c. Menetapkan standar baku pelayanan kesehatan (profesional medical standard). d. Menyelenggarakan program menjaga mutu (quality asurance program) e. Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan (rate regulation). 12. Pembiayaan kesehatan adalah dasar kemampuan sistem kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk memahami sifat dari indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pembiayaan sistem kesehatan membutuhkan penilaian eksplisit tentang harapan apa yang akan dicapai, hal ini menurut

54

a. WHO, 2008 b. Ismail, 2016 c. Ilyas, 2015 d. Supriyadi, 2003 e. Ibid, 2015 13. Yang bukan merupakan biaya operasional (rutin) lembaga DHA adalah… a. Biaya personil secretariat b. Biaya pembangunan c. Biaya ATK d. Biaya dokumentasi e. Biaya diseminasihasil 14. Tugas pokok dan fungsi dari Lembaga (Unit Pelaksana) DHA dibawah ini, kecuali… a Pengumpulan dan manajemen data, termasuk pengelolaan bank data b Produksi tabel-tabel DHA c Pembuatan rundown d Analisis dan interpretasi data sesuai formatdha e Produksi dan diseminasi hasil DHA 15. kelompok penduduk yang mendapat manfaat dari barang dan jasa kesehatan yang dibiayai adalah pengertian dari ... a

HA = Health Activity

b

HB = Health Beneficiaries

c

HL = Level ofActivity

d

HI = Health Input

e

HC = Health Care Function

16. Untuk membuat dana yang tersedia, serta untuk mengatur hak insentif keuangan untuk penyedia, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke kesehatan masyarakat yang efektif dan perawatan kesehatan pribadi merupakan ... a Tujuan Pembiayaan Kesehatan b Tujuan Pembiayaan c Pembiayaan Kesehatan

55

d Pembiayaan e Pembayaran Kesehatan 17. Proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi dan epidemiologi adalah pengertian dari.. a. Medical Audit b. Health Insurance c. District Health Account d. National Health Account e. Provincial Health Account 18. Masalah pada pembiayaan kesehatan, diantaranya adalah a. Dokter-pasien hubungannya tidak baik b. Perubahan pola penyakit c. Rumah sakit mengalami kebangkrutan d. Terjadi inflasi e. Kenaikan harga pelayanan kesehatan 19. Upaya untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan adalah a. Upaya peningkatan sumber dana b. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan c. Upaya mencegah peningkatan kesehatan d. Upaya perubahan pola hubungan dokter-pasien e. Upaya perubahan pola pelayanan kesehatan

20. Dalam penambahan sarana dan atau fasilitas kesehatan yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan atau fasilitas kesehatan tersebut, sehingga dapat dihindari berdiri dan atau dibelinya berbagai sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan. Hal ini merupakan upaya mengendalikan biaya kesehatan yaitu.. a. Sertificate of need laws b. Feasibility study

56

c. Rate regulation d. Medical Audit e. Health Insurance

TIPE B 1.

1) Profitable 2) Provitability 3) Non Profitable 4) Safety Dari pernyataan diatas yang temasuk dalam fungsi pembiayaan adalah ..

2.

a.

1 dan 3 benar

b.

2 dan 4 benar

c.

1,2, dan 3 benar

d.

4 saja

e.

Semua benar

Ekonomi melihat pembiayaan dari segi kemanfaatan fasilitas pembiayaan 1) Profitable 2) Provitability 3) Non Profitable 4) Safety Yang benar adalah …

3.

a.

1 dan 3 benar

b.

2 dan 4 benar

c.

1, 2, dan 3 benar

d.

4 saja

e.

Semua benar

Fungsi dasar pembiayaan kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan nasional 2. Asuransi sosial 3. Asuransi swasta 4. Pelayanan jasa kesehatan

57

Yang termasuk fungsi dasar pembiayaan kesehatan yang diwujudkan dalam tiga model sistem pembiayaan kesehatan adalah.. a) 1 dan 2 benar b) 1, 2, dan 3 benar c) 3 dan 4 benar d) 4 Salah e) Semua benar 4.

Indikator utama untuk ketersediaan dana dan sejauh mana perlindungan risiko keuangan telah disepakati di berbagai forum. 1) Total Pengeluaran Kesehatan (THE) per kapita dalam internasional 2) Pengeluaran kesehatan pemerintah Umum sebagai proporsi 3) pengeluaran saku Rumah Tangga bagi kesehatan selama 12 bulan terakhir. 4) Rasio rumah tangga keluar dari anggaran pembayaran untuk kesehatan Yang termasuk dalam indikator inti adalah... a 1 dan 2 benar b 1, 2, dan 3 benar c 3 dan 4 benar d 4 Salah e Semua benar

5.

WHO telah mengidentifikasi 4 langkah penting untuk proses kelembagaan 1) Menciptakan permintaan pada bagian dari pembuat kebijakan untuk pelembagaan 2) Menentukan lokasi di mana NHA ditempatkan 3) Menetapkan standar untuk pengumpulan data dan analisis 4) Melembagakan persyaratan pelaporan data. Manakah yang termasuk langkah penting untuk proses pelembagaan tersebut a 1 b 1 dan 3 c 2 dan 4 d 1,2, dan 3 e Semua benar

58

6.

Proses pelembagaan NHA memerlukan penilaian infrastruktur dan sistem yang ada 1) Komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk NHA seperti yang ditunjukkan oleh langkah-langkah seperti delegasi daritanggung jawab untuk menghasilkan NHA ke inti tertentu dan alokasi anggaran untuk implementasi. 2) Penilaian nomor yang ada sumber daya alam dan kekayaan negara, serta sistem untuk menghasilkan data NHA. 3) Kejelasan mekanisme pembiayaan kesehatan termasuk sumber pendanaan, proses untuk penyalurandana, dan informasi di mana informasi pada pendanaan kesehatan eksternal dan dana pihak ketiga yang tersedia termasuk jika disediakan untuk badan pusat atau koordinasi. Penilaian dari proses saat ini digunakan oleh WHO adalah NHA untuk memperkirakan negara dan identifikasi data yang lemah atau paling tidak dapat diandalkan dalam menyediakan informasi ini. 4) Analisi data dilakukan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh WHO, sehingga proses dari pengolahan data seharusnya sudah sesuai prosedur yang ditentukan Manakah yang termasuk langkah penting untuk proses pelembagaan tersebut a 1 b 1 dan 3 c 2 dan 4 d 1,2, dan 3 e Semua benar

7.

Berikut model sistem pembiayaan kesehatan 1. Pelayanan kesehatan nasional 2. Asuransi sosial 3. Asuransi swasta 4. Biaya Pribadi Manakah bentuk model sistem pembiayaan kesehatan menurut World Bank (2006) a. 1 dan 3 benar

59

b. 2 dan 4 benar c. 1, 2, dan 3 benar d. Semua benar e. Hanya 4 benar 8.

Prinsip-prinsip sistem kesehatan: 1. Kepengurusan 2. Kesehatan 3. Penciptaan sumber daya 4. Tanggap terhadap dugaan nonmedis seseorang Berdasarkan prinsip diatas, manakah yang tergolong prinsip objektif a. 1 dan 3 benar b. 2 dan 4 benar c. 1, 2, dan 3 benar d. Semua benar e. Hanya 4 benar

9.

Penyebab makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yaitu.. 1) Tingkat inflasi 2) Tingkat permintaan 3) Kemajuan ilmu dan teknologi 4) Perubahan pola penyakit Manakah yang tergolong penyebab meningkatnya biaya pelayanan kesehatan a. 1) dan 3) benar b. 2) dan 4) benar c. 1), 2), 3) benar d. 4) benar e. Semua benar

10. Dimensi analisis National Health Account mencakup.. 1) Sumber pembiayaan 2) Agen pembiayaan 3) Pemberi pelayanan 4) Fungsi pembiayaan Manakah yang tergolong Dimensi analisis National Health Account

60

a. 1) dan 3) benar b. 2) dan 4) benar c. 1), 2), 3) benar d. 4) benar e. Semua benar 11. NHA adalah alat yang dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan untuk memahami review system kesehatan dan untuk meningkatkan kinerja system kesehatan, NHA membahas kumpulan pertanyaan dasar yaitu. 1) Dari mana sumber pembiayaaan 2) Apa jenis barang dan Jasa yang disediakan? 3) Siapa yang menyediakan layanan tersebut 4) Apa output yang dihasilkan dari layanan? Siapa yang menerima layanan? a. 1 dan 3 benar b. 2 dan 4 benar c. 1, 2, dan 3 benar d. Semua benar e. Hanya 4 benar 12. DHA mempunyai 9 dimensi yang menggambarkan ciri suatu belanja kesehatan,yang termasuk dimensi DHA yaitu 1) Sumber Biaya (FS = Financing Sources) 2) Program Kesehatan (PR = Program) 3) Penyelenggara Pelayanan/Program (HP = Health Providers) 4) Penerima manfaat (HB = Health Beneficiaries) 5) Mata Anggaran (HI = Health Input) Manakah yang tergolong ciri belanja kesehatan dari dimensi DHA a. 1 dan 3 benar b. 2 dan 4 benar c. 1, 2, dan 3 benar d. Semua benar e. Hanya 4 benar

61

13. Anggota Struktur Organisasi DHA 1. Wakil Dinkes 2. Wakil RSUD 3. Wakil Bappeda 4. Wakil Kantor BPS Daerah Yang termasuk dalam anggota Struktur Organisasi DHA ialah… a

1 dan 3 benar

b

2 dan 4 benar

c

1, 2, dan 3 benar

d

Semuabenar

e

Hanya 4 benar

14. Biaya ”start up” (investasi awal dan pengembangan) 1) Pembentukan Tim Teknis pelaksana DHA 2) Persiapan ruang kerja berikut meubeler kantor dan komputer 3) Biaya pelatihan anggota Tim (bias dilakukan oleh propinsi atau proyek tertentu) 4) Biaya pajak Yang merupakan Biaya ”start up” (investasi awal dan pengembangan) pelembagaan adalah… a

1 dan 3 benar

b

2 dan 4 benar

c

1, 2, dan 3 benar

d

Semuabenar

e

Hanya 4 benar

15. sumber utama untuk membiayai pelayanan kesehatan 1) Pemerintah 2) Swasta 3) Masyarakat 4) Hibbah atau pinjaman luar negeri Yang termasuk sumber utama untuk membiayai pelayanan kesehatan.... a 1) dan 3) benar

62

b 2) dan 4) benar c 1), 2), 3) benar d 4) benar 16. 1) Jumlah dana yang tersedia 2) Keadilan, 3) Tingkat pengumpulan biaya 4) Nomor dan jenis jasa yang dibeli dan dikonsumsi Berbagai fungsi yang disusun dapat berimplikasi penting terhadap sistem kesehatan, namun hal itu tergantung pada a 1) dan 3) benar b 2) dan 4) benar c 1),2),3) benar d 4) benar e Semua benar 17. Penyebab makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan yaitu.. 1) Penyalahgunaan asuransi kesehatan 2) Lemahnya mekanisme pengendalian biaya 3) Perubahan pola pelayanan kesehatan 4) Perubahan pola penyakit a. 1) dan 3) benar b. 2) dan 4) benar c. 1), 2), 3) benar d. 4) benar e. Semua benar 18. Struktur organisasi DHA 1) Penanggung jawab (kepala) 2) Sekretaris/ Tata Usaha 3) Unit Manajemen Data dan Analisis data 4) Anggota Manakah yang termasuk menjadi struktur organisasi DHA.... a. 1 dan 3 benar b. 2 dan 4 benar

63

c. 1, 2, dan 3 benar d. Semua benar e. Hanya 4 benar 19. Pernyataan dibawah ini: 1) peningkatan

keterkaitan

desa-kota

adalah

terwujudnya

39

pusat

pertumbuhan baru 2) Peningkatan tatakelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan 3) Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan 4) Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat Yang merupakan peran dari pemerintah daerah adalah … a. 1 dan 3 b. 1,2,dan 3 c. 2 dan 4 d. 1,2,dan 4 20. Yang merupakan tujuan pokok dan fungsi dari DHA adalah.. 1) Pengumpulan dan manajemen data, termasuk pengelolaan bank data 2) produksi tabel-tabel DHA 3) analisis dan interpretasi data sesuai format DHA, 4) produksi dan diseminasi hasil DHA a. 1) dan 3) benar b. 2) dan 4) benar c. 1), 2), 3) benar d. 4) benar e. Semua benar

64

TIPE C 1.

Pembiayaan kesehatan mengacu pada "fungsi sistem kesehatan yang bersangkutan dengan mobilisasi, akumulasi dan alokasi uang SEBAB Untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat, secara individual dan kolektif, di sistem kesehatan a) Pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan b) Pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan c) Pernyataan benar, alasan salah d) Pernyataan salah, alasan benar e) Jika pernyataan dan alasan salah

2.

Proses pelembagaan NHA memerlukan penilaian infrastruktur dan sistem yang ada.

SEBAB

Komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk NHA seperti yang ditunjukkan oleh langkah-langkah seperti delegasi daritanggung jawab untuk menghasilkan NHA ke inti tertentu dan alokasi anggaran untuk implementasi. a.

Jika kedua pernyataan benar dan keduanya merupakan hubungan sebab akibat

b. Jika kedua pernyataan benar tetapi keduanya bukan merupakan hubungan sebab akibat c. Jika pernyataan benar alasan salah d. Jika pernyataan salah alasan besar e. Jika pernyataan dan alasan salah 3.

Metode aplikasi dalam berbagai pengaturan telah menghasilkan kolaborasi antara OECD, Eurostat dan WHO yang merevisi SHA dengan tujuan membuatnya lebih tepat untuk negara di semua tingkat pendapatan. SEBAB Periodisitas pengeluaran Kesehatan idealnya harus dihitung secara tahunan. Survei pengeluaran rumah tangga cukup mahal dan mungkin perlu dilakukan lebih sering, dengan ekstrapolasi setiap tahun antar-survei. a. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan. b. Pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan.

65

c. Pernyataan benar, alasan salah. d. Pernyataan salah, alasan benar. e. Pernyataan dan alasan salah. 4.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor determinan pembiayaan kesehatan

SEBAB

Seluruh manusia adalah pelaku kegiatan ekonomi Manakah jawaban di bawah ini yang benar a. Pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan c. Pernyataan benar dan alasan salah d. Pernyataan salah dan alasan benar e. Pernyataan dan alasan salah 5.

Perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan dan pengembangan upaya-upaya kesehatan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. SEBAB Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan usaha mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah adanya informasi yang akurat.

6.

a.

Pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan.

b.

Pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan.

c.

Pernyataan benar, alasan salah.

d.

Pernyataan salah, alasan benar.

e.

Pernyataan dan alasan salah.

NHA berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence based health policy making) SEBAB Setiap pengambil kebijakan kesehatan (health policy maker) diwajibkan untuk memahami konsep dan konten NHA dengan baik sekaligus secara berkala mendapatkan pembaharuan data informasi terkait estimasi NHA yang akan disusun. a) Pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan 66

b) Pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan c) Pernyataan benar dan alasan salah d) Pernyataan salah dan alasan benar e) Pernyataan dan alasan salah 7.

(a) meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, (b) mengarahkan alokasi dan apada masalah prioritas, (c) mengarahkan dan apada intervensi dan kegiatan yang lebih “cost effective”, (d) mengembangkan system asuransi,dll. SEBAB DHA menghasilkan data yang dapat dipergunakan untuk bahan advokasi kepada pengambil keputusan dengan tujuan memperbaiki kekurangan system pembiayaan a) Pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan b) Pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan c) Pernyataan benar dan alasan salah d) Pernyataan salah dan alasan benar e) Pernyataan dan alasan salah

8.

Efisiensi dan ekuitas merupakan aspek penting dalam sistem pembiayaan kesehatan

SEBAB

relevan untuk semua fungsi pembiayaan a. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan. b. Pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan. c. Pernyataan benar, alasan salah. d. Pernyataan salah, alasan benar. e. Pernyataan dan alasan salah. 9.

Tidak semua sistem kesehatan mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. SEBAB Sistem kesehatan mewujudkan fitur dari model yang berbeda a. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya berhubungan. b. Pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan. c. Pernyataan benar, alasan salah. d. Pernyataan salah, alasan benar. e. Pernyataan dan alasan salah.

67

10. DHA menghasilkan data yang dapat dipergunakan untuk bahan advokasi kepada pengambil keputusan dengan tujuan memperbaiki kekurangan sistem pembiayaan

SEBAB

Hasil data DHA menjadi bahan pertimbangan peningkatan pelayanan kesehatan Manakah jawaban di bawah ini yang benar a. Pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan b. Pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan c. Pernyataan benar dan alasan salah d. Pernyataan salah dan alasan benar e. Pernyataan dan alasan salah

8.

KUNCI JAWABAN FORMATIF TIPE B

TIPE A

TIPE C

1

D

11

A

1

B

11

C

1

A

2

B

12

A

2

A

12

C

2

A

3

E

13

B

3

B

13

D

3

B

4

A

14

C

4

A

14

C

4

B

5

A

15

B

5

E

15

E

5

A

6

D

16

A

6

B

16

E

6

B

7

C

17

C

7

C

17

E

7

A

8

A

18

B

8

B

18

D

8

C

9

A

19

E

9

E

19

D

9

A

10

C

20

A

10

E

20

E

10

C

68

LAMPIRAN

Foto Buku Referensi

69

PROSEDUR (Ice Breaker Game)

Pada Ice break kali ini di sampaikan beberapa jenis ice break dimana ice break ini di lakukan menyesuaikan dengan kondisi tempat, tetapi pada dasarnya ice break ini sangat fleksibel, dan mudah untuk dilakukan. Pemandu ice break dapat melihat kondisi situasi yang ada di dalam kelas kemudian dapat memilih jenis ice break mana yang tepat digunakan.

1. Ice Break Pertama: “Dengarkan Instruksiku” a. Tujuan

:

• Untuk melatih kecepatan dan ketepatan peserta permainan dalam mendengarkan instruksi serta melakukan instruksi tersebut . • Untuk melatih fokus, serta mampu melatih audiotori, visual, dan kinetik dengan tepat. b. Peserta

:

• Seluruh peserta diskusi c. Alat – bahan

:

• Ruangan kelas besar dengan kapasitas 50 orang (8m x 5m) • Dilakukan dalam waktu 5-10 menit d. Prosedur permainan

:

• Pemandu permainan menjelaskan cara melakukan ice break kepada peserta. • Pemandu memberikan kata kunci seperti walk, stop, jump, dance, clap untuk di lakukan oleh peserta. • Peserta permainan mendengarkan instruksi yang diberikan oleh pemandu untuk dilaksanakan instruksinya. • Sebagai contoh : pemandu mengeluarkan kata kunci “walk” maka peserta melakukan instruksi dengan melakukan berjalan di area kelas yang sudah dikondisikan. Peserta harus berjalan secara teratur dan harus berhati hati agar tidak bertabrakan dengan peserta yang lainnya. Jika pemandu mengeluarkan kata kunci “stop”maka peserta yang tadinya dalam posisi

70

berjalan mendengarkan instruksi stop maka peserta harus berhanti. Begitu juga seterusnya dengan kata kunci clap, dance dan jump sama untuk dilakukan. • Permainan “dengarkan instruksiku” dapat dilaksanakan 2. Ice Break Kedua: “Body Percussion warm” a. Tujuan

:

• Untuk melatih rangsangan motorik dan daya ingat peserta melalui suatu gerakan • Untuk melatih fokus, serta mampu melatih audiotori, visual, dan kinetik dengan tepat. b. Peserta

:

• Seluruh peserta diskusi c. Alat – bahan

:

• Ruangan kelas Sedang dengan kapasitas 50 orang (8m x 3m) • Dilakukan dalam waktu 5-10 menit d. Prosedur permainan

:

• Pemandu permainan menjelaskan cara melakukan ice break kepada peserta. • Peserta mencari posisi untuk dapat berdiri dengan nyaman. • Pemandu memberikan suatu gerakan kemudian peserta permainan mengikuti gerakan tersebut. • Permainan yakni pemandu mencontohkan gerakan kaki dengan box step, yaitu gerakan kaki membentuk kotak atau langkah kotak. Kemudian pemandu mengeluarkan instruksi suara seperti “dem tek dem dem dem tek” dikombinasikan dengan box step diikuti oleh peserta, kemudian suara yang sudah dicontohkan diganti dengan gerakan tepuk sesuai dengan irama suara tadi yang diikuti oleh peserta. • Pemandu dapat mengimprove gerakan tepuk untuk di ikuti peserta diskusi • Permainan “body percussion warm” dapat dilaksanakan

71