Metpen Benar

1

PENGATURAN ASAS LEGALITAS DI BEBERAPA KUHP ASING

OLEH: MADE NIDYA LESTARI KARMA (0303005106)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2005

2

Kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (Rechtstaat) dan bukanlah Negara berdasarkan kekuasaan (Machstaat), hal ini dapat dilihat pada penjelasan Undang- undang Dasar 1945.1 Namun sampai sekarang pun belum ada definisi yang sesuai mengenai pengertian Negara hukum itu sendiri.2 Dan hal ini tidak jarang mengakibatkan perdebatan, apalagi ketika terjadi kasus pelanggaran yang berskala nasional, seperti misalnya masalah tentang pelanggaran HAM yang melibatkan pejabat Negara dan militer.3 Apabila kita melihat pendapat dari F.J Stahl, Syarat berdirinya suatu Negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang, serta harus adanya peradilan administrasi Negara.4 Demikian pula halnya dengan Indonesia yang merupakan Negara hukum, dimana dalam Repelita Buku II C Bab XIII ditentukan bahwa syarat-syarat Negara hukum adalah: adanya pengkuan terhadap perlindungan HAM, harus dibentuk adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya asas legalitas dalam arti formal maupun arti materiil.5

1

Anom Surya Putra, Teori Hukum Kritis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.7. 2

Ibid., h.10.

3

I Made Pasek Diantha, “Pecalang dalam Perspektif Sistem Keamanan Regional” dalam Kumpulan Karangan Wayan P. Windia (ed);Pecalang Perangkat Keamanan Desa Pakraman di Bali, LPM Universitas Udayana, Denpasar, 2004, h.80. 4

H.R. Otje Salman Sumodiningrat dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 11. 5

I Made Pasek Diantha, loc.cit.

3

Seiring perkembangan zaman, enam puluh tahun sudah Indonesia merdeka, banyak hal yang telah dicapai dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, namun tak sedikit pula hal-hal yang sifatnya negative yang diterima bangsa kita.6 Hal-hal negative yang diterima bangsa kita tidak hanya disebabkan oleh factor intern dari dalam bangsa kita sendiri, tapi juga disebabkan oleh adanya factor luar seperti pengaruh Negara lain dalam hal budaya, ekonomi, social, politik dll.7 Apalagi sekarang ini, kita telah memasuki zaman modern, dimana dunia sudah seperti tanpa batas, karena cukup dengan duduk di depan computer, informasi apapun dan dari belahan dunia manapun dapat kita akses.8 Sebagai Negara hukum yang sedang berkembang, terpaan modernisasi di segala bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak positif bagi bangsa kita, tapi juga memberikan dampak negative. Lalu bagaimanakah Negara hukum yang ideal dalam konteks modernisasi? Indonesia adalah Negara hukum, hal itu sidah jelas kita ketahui dalam penjelasan UUD 1945 serta dalam Repelita Buku II C Bab XIII jelas-jelas ditentukan bahwa syarat-syarat Negara hukum adalah: adanya pengkuan terhadap perlindungan HAM, harus dibentuk adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya asas legalitas dalam arti formal maupun arti materiil.9

6

Anom Surya Putra, loc.cit. 7

Anom Surya Putra, op.cit., h.18.

8

I Ketut Sudantra, “Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan:Suatu Perspektif Normatif”,Jurnal Studi gender SRIKANDI Vol.2, Nomor 2, Tahun 2002, Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar, h.80. 9

Yuliani Yunindari, “Prospek Ekonomi Setelah Reshuffle”, Jawa Post, 8 Desember 2005, h.4.

4

Adanya pengakuan terhadap perlindungan HAM di Indonesia dapat kita lihat sekarang ini dengan adanya KOMNAS HAM.10 Bahkan jauh sebelum adanya Declaration Universal Of Human Right, Indonesia telah memiliki pengaturan di bidang HAM yang dapat ditemui dalam batang tubuh UUD 1945.11 Hal itu jelas menunjukan bahwa sejak Indonesia merdeka, Indonesia adalah Negara hukum.12 Hanya saja bila kita lihat sejarah, terdapat pelanggaran terhadap perlindungan HAM itu sendiri, yang banyak melibatkan pemerintah serta militer.13 Dan celakanya lagi, sekarang ini konteks dan pengertian HAM itu sendiri sering disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menentang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.14 Sehingga di era modern ini, sering terlihat adanya penyalah artian dari HAM itu sendiri.15 Bahkan rakyat yang tidak tau tentang arti HAM itu sendiri seringkali berkata bahwa dirinya adalah merupakan korban pelanggaran HAM oleh pemerintah.16

10

I Made Pasek Diantha, loc.cit. 11

Ni Wayan Lastari, “Pola Penyelesaian Delik Adat Lokika Sangraha dalam Masyarakat Bali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2000, h.60. 12

“Budiono Yakin Tekan Inflasi”, Jawa post, 8 Desember 2005, h.1.

13

AA Gde Oka Parwata et al. “Pola Hubungan Antara Desa Dinas dan Desa Adat dalam Penanganan Penduduk Pendatang di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”, Laporan Penelitian, Kerjasama antara Lembaga Penelitian Universitas Udayana dengan BAPPEDA Kabupaten Gianyar, 2003, h.75. 14

Ibid.

15

Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1978, h.19.

16

Ni Wayan Lastari, op.cit., h. 62.

5

DAFTAR BACAAN

Buku : Anom Surya Putra, Teori Hukum Kritis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1978. Sumodiningrat, Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2004. Windia, Wayan P. (ed), Pecalang Perangkat Keamanan Desa Pakraman di Bali, LPM Universitas Udayana, Denpasar, 2004. Artikel Harian : “Budiono Yakin Tekan Inflasi”, Jawa Post, 8 Desember 2005. Yunindari, Yuliani, “Prospek Ekonomi Setelah Reshuffle”, Jawa Post, 8 Desember, 2005. Artikel Majalah : Sudantra, I Ketut, “Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan : Suatu Perspektif Normatif”, Jurnal Studi Gender SRIKANDI, Vol.2, Nomor 2, Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, Denpasar, 2002. Skripsi : Lastari, Ni Wayan, “Pola Penyelesaian Delik Adat Lokika Sangraha dalam Masyarakat Bali”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2000. Makalah (Laporan Penelitian) : Oka Parwata, AA Gde et al. “Pola Hubungan Antara Desa Dinas dan Desa Adat dalam Penanganan Penduduk Pendatang di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”, Laporan Penelitian, Kerjasama antara Lembaga Penelitian Universitas Udayana dengan BAPPEDA Kabupaten Gianyar, 2003.