Materiii Memahami Pp No 2 Th 2018.pdf

MATERI MEMAHAMI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TTG STANDAR PELAYANAN MINIMAL By. Drs. Tata Zakaria, M.Si Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD Prov. Banten

BIODATA Drs.Tata Zakaria, M.Si Serang, 20 Desember 1961 Widyaiswara Ahli Utama, Pembina Utama Muda, IV/c. [email protected], HP. 087773709090 WA. 087773709090

Pendidikan, Pasca Sarjana Magister Sains Riwayat Pekerjaan, pernah bertugas sebagai Kabag TU Dipenda, Kabid Anggaran, Kabag Organisasi dan Kabag Perudang-Undangan SET DPRD Kabupaten Serang,

Diklat Widyaiswara, pernah mengkuti Diklat Pim Tk III,

Diklat Kewidyaiswaraan

Jenjang Tingkat Tinggi

Mengampu Mata Diklat, Diagnostic Reading, Merancang Proyek Perubahan, Anti Korupsi, Pelayanan Publik, Tata Naskah Dinas, Telaahan Staf, Legal Drafting

Instansi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Provinsi Banten

uus nata

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Januari, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Sehingga Peraturan Pelaksanaan PP 2/2018 sudah harus ditetapkan pada tanggal tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM

merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM

Penerapan SPM didasarkan kepada : 1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis ; 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar ; 3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait

Pertimbangan diterbitkannya PP

No 2

Tahun 2018 ttg SPM Pertimbangan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal;

LANDASAN HUKUM PP NOMOR 2 TH 2018 TTG SPM

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MUATAN PP No 2 Tahun 2018 1. Terdiri dari 5 (lima ) BAB dan 26 pasal termasuk juga didalamnya mengatur ttg ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup dan Penjelasan 2. BAB I mengatur tentang Ketentuan Umum 3. BAB II mengatur ttg Jenis SPM 4. BAB III mengatur ttg Penerapan pelaporan SPM 5. BAB IV mengatur ttg Pembinaan dan Pengawasan 6. BAB V mengatur ttg Ketentuan Lain-lain 7. BAB VI mengatur ttg Ketentuan Penutup

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan ; Kesehatan ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman ; Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan ; 6. Sosial

Layanan dasar SPM

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi sbb :

SPM Pendidikan Pemerintah Provinsi meliputi : 1. Pendidikan menengah 2. Pendidikan khusus Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar, 3. Pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan Pemerintah Provinsi meliputi : 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

SPM Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

SPM Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

SPM Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan /preventif.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi meliputi : 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi meliputi : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat

Pemerintah Provinsi meliputi : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

SPM Sosial Pemerintah Provinsi meliputi : 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

SPM Sosial Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian.

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan : 1. Pengumpulan data 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar 3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan Penerapan SPM Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurangkurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Terima Kasih