Materi Usbn Pkn.docx

MATERI USBN PKN 1. Perumusan Dasar Negara oleh Pendiri Negara Ketua BPUPKI dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama BPUPKI, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka maka diperlukan suatu dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi tentu bangunan itu tidak akan berdiri dengan kukuh. Oleh karena itu, sebuah dasar negara sebagai pondasi harus disusun sebaik mungkin. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam Sidang Pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Mr.Mohammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial. Setelah selesai berpidato, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada Ketua Sidang, yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mr. Mohammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Mr. Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat

Ir. Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara, menurut Ir. Soekarno, berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Ir. Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Panca Dharma. Kemudian, atas saran seorang ahli bahasa, Ir. Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong” 2. BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945,[2] tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

a. Sidang resmi pertama Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In” dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara "Indonesia Merdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. b. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua Naskah Asli "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" yang dihasilkan oleh "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945 Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut : Ir. Soekarno (ketua) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) Abdoel Kahar Moezakir (anggota) Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Isi piagam jakarta yaitu : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. c. Sidang resmi kedua Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1945 Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. 3. Usulan Rumusan Pancasila (no. 1)

4. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 (tiga) hal: a. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta. c. Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden yakni KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pembukaan Alinea IV mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta.yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Sidang PPKI tersebut, Moh. Hatta menyatakan, bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya …”. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masayrakat. 6. Piagam Jakarta Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsepkonsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut : Ir. Soekarno (ketua) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota) Abdoel Kahar Moezakir (anggota) Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Isi piagam jakarta yaitu : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemelukpemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Panitia Sembilan menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh

PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh anggota dan ketua Panitia Sembilan. 7. Pancasila Krama Pancasila krama adalah sebutan pandangan hidung Bangsa Indonesia yang sebagian besar diadopsi menjadi Pancasila sekarang. Panca berarti lima dan sila berarti jumlah aturan dasar dan krama berarti tata krama. Pancasila karma berarti lima aturan dasar hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan tata karma dan perilaku baik. Pancasila menjadi dasar perilaku, adab, akhlak, dan moral masyarakat dan indvdvu Indonesia. Pancasila krama sendiri sudah sejak zaman Budha. Terdapat dalam kitab suci agama Budha Tripitaka. Kemudian aturan tersebut digunakan sebagai aturan negara pertama kali oleh Hayam Wuruk di Majapahit. Kerajaan besar pada zamannya yang menguasai hampir seluruh wilayah nusantara sekarang dan sebagian besar penduduknya memang menganut agama Budha. Pancasila krama secara resmi terdapat dalam Buku Negara Kertagama karang Mpu Prapanca yang terkenal. Pancasila Krama mengandung lima aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar jika pengikutnya yang sebagian besar beragama Budha melanggar maka hidupnya tidak akan baik. Lima larangan tersebut, yaitu : a. Tidak Boleh Melakukan Kekerasan b. Tidak Boleh Mencuri c. Tidak Boleh Dengki d. Tidak Boleh Berbohong e. Tidak Boleh Mabuk Minuman Keras Aturan dasar Pancasila karma tersebut, yaitu : a. Berpegang Teguh Pada Tuhan Yang Maha Esa b. Mempunyai Sikap Berperikemanusiaan c. Bersatu d. Bijaksana dalam Permusyawaratan Perwakilan e. Adil Terhadap Semua Golongan Manusia 8. Makna Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Fungsi Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa adalah sebagai Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Pandangan hidup Pancasila ini dijadikan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila. 9. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa (No. 5 dan 8) 10. Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Menurut Ir. Soekarno, pancasila adalah jiwa bangsa indoneis yang turun temurun sekian abad lamanya. Fungsi pancasila : Pancasila sebagai jiwa bangsa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara Syarat kemerdekaan : Mempunyai wilayah Mempunyai rakyat Diakui oleh negara lain Berkedaulatan 1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) Sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang datangnya dari luar maupun dalam negeri. Upaya-upaya untuk mengganti pancasila diantaranya sebagai berikut : a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tanggal 18 September 1948 dan dipimpin oleh Muso. Tujuannya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan

2.

tersebut akan mengganti pancasila dengan paham komunis, dan akhirnya dapat digagalkan. b. Pemberontakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada 7 agustus 1949. Tujuan utamanya adalah mengganti pancasila dengan syariat islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan islam, mereka melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Kartosuwiryo dan pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). RMS adalah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau terbesarnya adalam Seram, Ambon, Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di ambon berujung pada pengungsian RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda tahun 1966. d. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada tahun 1957-1958. Gerakan ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pemerintah telah melanggar undang-undang sehingga mereka berinisiatif memperbiki pemerintah indonesia. e. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Wasterling tanggal 15 januari 1949. Wasterling menganggap dirinya sebagai Ratu Adil dan bersekongkol dengan Sultan Hamid II. Gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Perubahan bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah undang undang sementara 1950. Pemilu dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang undang dan menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dll. Pemerintah pun mengeluarka Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi : membubarkan badan konstituante, UUD 45 berlaku kembali, UUD sementara 1950 tidak berlaku, akan dibentuk MPRS dan DPAS. Masa Orde Lama (1959-1966)

Disebut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Ir. Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan karena ketidakstabilan negara dan tersendatnya pembangunan ekonomi. Beberapa penyimpangan pada masa orde lama : 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPRGR, utusan daerah. 4. Terjadinya P 30S-PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit pada tahun 1965. Bertujuan untuk mengubah negara Indonesia sebagai negara komunis. 3. Masa Orde Baru Pada 7 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang. Hasil sidang tersebut adalah mencabut pemerintahan kekuasan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Era ini memiliki konsep yakni Demokrasi Pancasila.Visi utamanya adalah melaksanakan pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada pemerintahan ini, pembangunan nasional dapat dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan program pembangunan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi. Hanya ada 3 partai politik : Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia. Kelebihan dan kelemahan pada Masa Orde Baru NO. KELEBIHAN KELEMAHAN 1. Peningkatan GDP per kapita dari $70 Maraknya KKN (Kolusi, Korupsi, hingga $1000 Nepotisme) 2. Program untuk kesejahteraan keluarga Pembangunan berjalan tidak merata yang tidak berhasil dilaksanakan saat orde lama dapat dilaksanakan pada orde baru. 3. Tingkat pengangguran mulai turun Banyak kekayaan yang dipakai untuk pemerintah kota 4. Tercukupinya kebutuhan pangan Kesenjangan pembangunan kian nampak 5. Peningkatan keamanan dalam negeri Terjadi pelanggaran HAM 4.

Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Pada masa ini, lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, dll. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat menumbuhkan kreatifitas dan disisi lain dapat mendatangkan dampak negatif. Dampak negatif terebut seperti pergaulan bebas, komunikasi tak beretika, dll. Tantangan lain pada masa ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Saat ini, indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang cepat dan mendasar. B. DINAMIKA NILAI NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN Pancasila merupakan landasan fundamental bagi indonesia. Nilai dasar pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila merupakan ideologi yang berdifat terbuka. Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis. Nilai-nilai pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi. Keterbukaan ideologi pancasila selalu memerhatikan : a. Stabilitas nasional yang dinamis b. Mencegah berkembangnya paham liberal c. Penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut : a. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima pancasila b. Nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai nilai dasar pancasila. Misal : UUD, tap MPR c. Nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai nilai instrumental berupa suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari Tiga Dimensi Pancasila : 1. Dimensi Idealisme : nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional, hakikatnya bersumber dari filsafat pancasila 2. Dimensi normatif : nilai-nilai yang yang terkandung dalam pancasila dijabakrkan dalam suatu sistem norma 3. Dimensi realitas : suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat 11. Pentingnya Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara A. Pancasila Sebagai Dasar Negara bangsa Indonesia Dasar negara merupakan fundamen atau Alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya

B.

C.

D.

E.

F.

sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa indonesia yang telah membentuk watak, sikap, prilaku, etika dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia5 Ideoligi berasal dari kata “Idea” yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengertianpengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber tertib hokum Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila. Karena segala kehidupan negara indonesia berdasarkan pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. dan Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara

G.

H.

I.

J.

Indonesia yang bisa mem bedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia Dalan Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Karena saat berdirinya bangsa indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandasakan pada hakikat nilai nilai dari sila sila yang ada pada pancasila.

12. Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila (No. 1 dan 4) 13. Masa Orde Lama (No. 10) 14. Masa Reformasi (No. 10) 15. Makna, Kedudukan dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945 A. MAKNA UUD 1945

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut UUD dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal berasal dari bahasa Inggris Contitution, atau bahasa Belanda Contitute, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraaan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Di Indonesia Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Jadi makna Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agutus 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi : pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, ya ng terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS 1949); 2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950).

B. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional  Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) dalam pengertian setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.  Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Berdasarkan uarain tersebut, Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai

  

Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

16. Pepatah 17. Norma-norma dalam Masyarakat A. Pengertian Norma Menurut Para Ahli Istilah norma berasal dari kata Latin norma yang berarti sebuah aturan, standar, atau pola tindakan. Pada dasarnya, norma merupakan rujukan perilaku yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. B. Fungsi Norma dalam Masyarakat 1. Mengontrol perilaku manusia 2. Membantu memenuhi kebutuhan sosial manusia 3. Membantu dalam memprediksi perilaku manusia 4. Bertindak sebagai alat ukur atau parameter untuk mengevaluasi perilaku manusia 5. Bertindak sebagai sesuatu yang sangat ideal dalam situasi tertentu 6. Membantu dalam membentuk tatanan sosial dengan cara meredakan ketegangan serta konflik yang terjadi dalam masyarakat C. Ciri Khas Norma Ciri khas norma atau karakteristik norma dapat dilihat dari pengertian norma itu sendiri. Karenanya,norma memiliki beberapa ciri khas, yaitu : 1. Norma merupakan bagian dari masyarakat. 2. Norma dapat bersifat positif maupun negatif. 3. Norma selalu berkait erat dengan sanksi. 4. Norma memiliki situasi. 5. Norma dapat bersifat formal maupun informal. 6. Norma dapat dipelajari oleh seorang individu melalui interaksi dengan orang lain yang disebut dengan proses sosialisasi. D. Macam-Macam Norma Dalam Kehidupan Masyarakat 1. Norma agama, merupakan norma yang berdasarkan ajaran agama dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, misalnya adalah sholat. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat dosa. 2. Norma kebiasaan, merupakan norma yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara berulang, misalnya adalah membeli oleh-oleh bagi keluarga. Pelanggaran

terhadap norma kebiasaan akan mendapatkan sanksi berupa celaan dan lain sebagainya. 3. Norma kesusilaan, merupakan norma yang berasal dari hati agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, misalnya adalah hormat kepada orang tua. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan adalah pengucilan secara lahir batin. 4. Norma hukum, merupakan norma yang merujuk pada seperangkat aturan berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga formal, misalnya adalah melakukan korupsi. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah denda, penjara, atau hukuman mati. 5. Norma kesopanan, merupakan norma yang merujuk pada tingkah laku yang dianggap wajar dalam masyarakat, misalnya adalah mengetuk pintu sambil mengucapkan salam ketika bertandang ke rumah orang lain. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa kritik dan lain-lain. 18. Makna dan Kedudukan dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945 (No. 15) 19. Isi Alinea dan Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 A. Isi Alinea  Alinea Pertama Menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa indonesia untuk melampiaskan diri dari penjajahan.  Alinea Kedua a. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan b. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan c. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.  Alinea Ketiga Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang mahakuasa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME. Alinea ketiga juga memuat motivasi riil dan materil, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas

 Aline Keempat Prinsip negara Indonesia : a. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara b. Ketentuan diadakannya UUD c. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat d. Dasar negara, yaitu pancasila Tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. B. Pokok Pikiran  Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (Pokok pikiran persatuan)  Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pokok pikiran keadilan sosial)  Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat)  Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (Pokok pikiran ketuhanan) 20. Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional A. Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional Peraturan Peundang-Undangan itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut: 1. sebagai norma hukum bagi warga negara 2. untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa. 3. untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. 4. untuk memberikan perlindungan atas hak -asasi manusia. B. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dalam kajia hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu); 4. Peraturan Pemerintah (PP) 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 21. Bentuk dan Kedaulatan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 A. Hakikat Kedaulatan Kedaulatan berasal dari kata "daulat" daulat dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan". Makna dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti "tertinggi". Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu : 1. Asli, artinya kekuasan tdak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi 2. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti 3. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain 4. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jenis Kedaulatan 1. Kedaulatan kedalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. 2. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Kedaulatan ke Iuar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan keluar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antarnegara, hubungan dagang dan sosial budaya. Teori Kedaulatan

1) Teori Kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan.Pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain, Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel 2) Teori kedaulatan Raja Kekuasaan negara, menurut teori ini, terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja.Peletak dasar teori kedaulatan raja, antara lain Nicollo Machiavelli, Jean Bodin Thomas Hobbes, dan Hegel. 3) Teori kedaulatan rakyat Teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Pelopor teori kedaulatan rakyat, J.J. Rousseau, berpendapat ,bahwa negara dibentuk oleh kemauanrakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat terptur dengan baik, sebaiknya kekuasaan dibagi tiga : 1.Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan oerundangundangan dalam suatu negara 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangundangan yang berlaku John Locke, berpendapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Selain itu, John juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara adalah sebagai berikut. a) Pactum unionis, yakni perjanjian antar individu untuk mer.nbentuk negara; b) Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk itu. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara. 4) Teori Kedaulatan negara Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara.Peletak dasar teori kedaulatan negara, antara lain Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel. 5) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum, yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti, bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau lara[lgan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalahpemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen. Pelopor teori kedaulatan hukum, antara lain Immanuel Kant, H. Krable, dan Leon Dubuit. B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatah NRI Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam : 1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-udang dasar negara indonesia, yang terbentuk dalam...” 2. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”  Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia : 1. Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar 3. Negara indonesia adalah negara hukum 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD  Rule of Law : 1. Perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 3. Pemilihan umum yang bebas 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi 6. Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi Pancasila Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara

Demokrasi Liberal Mengutamakan kepentingan pribadi Keputusan diambil dengan suara terbanyak Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara

Demokrasi Sosialis Mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi Keputusan diambil berdasarkan kehendak masyarakat Tidak mengenal agama

Tidak dikenalnya diktator mayoritas atau minoritas

Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya

Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya

22. Jaminan Hak dan Kewajiban Bela Negara dalam UUD NRI tahun 1945 23. Cinta Tanah Air dan Bela Negara Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting Bela Negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi).[2] Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang[3]. Unsur Dasar Bela Negara 1. Cinta Tanah Air 2. Kesadaran Berbangsa & bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa & negara 5. Memiliki kemampuan awal bela negara Contoh-Contoh Bela Negara : 1. Melestarikan budaya 2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar 3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara 4. Mencintai produk-produk dalam negeri 24. Norma-Norma dalam Masyarakat (No. 17) 25. Norma-Norma dalam Masyarakat (No. 17) 26. Bentuk dan Kedaulatan negara bedasarkan UUD NRI Tahun 1945 (No. 21) 27. Bentuk dan Kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

(No. 21) 28. Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (No. 19) 29. Norma-norma dalam masyarakat (No. 29) 30. Nilai Kesejarahan Sumpah Pemuda Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Adapun panitia Kongres Pemuda terdiri dari : Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java) Sekretaris : Moehammad Yamin (Jong Sumateranen Bond) Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond) Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia) Pembantu III : Senduk (Jong Celebes) Pembantu IV : Johanes Leimena (Jong Ambon) Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemoeda Kaoem Betawi) Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua adalah sebagai berikut : PERTAMA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia). KEDOEA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe,Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia). KETIGA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia). Dalam peristiwa sumpah pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan

mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya. 31. Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini : a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya, bangsa lain menyebut Indonesia sebagai jamrud khatulistiwa. Sebagai warga negara kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah, bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersangpun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. b. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. c. Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. 32. Arti dan Makna Sumpah Pemuda Arti dan makna sumpah pemuda bagi generasi muda, pelajar, atau masyarakat indonesia itu sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan negara sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lebih lancar dan cepat, dengan begitu maka seluruh rakyat diharapkan bisa meraih kesejahteraan dan keadilan sosial, hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam kelima sila pancasila. berikut beberapa penjelasanya.

PENTINGNYA SUMPAH PEMUDA BAGI PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA Dengan adanya sumpah pemuda tersebut maka perjuangan menuju kemerdekaan bisa menjadi lebih bersatu sehingga semakin kuat, dengan adanya persatuan tersebut maka perjuangan menuju kemerdekaan indonesia bisa menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga indonesia bisa berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang proklamasinya dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. MAKNA SUMPAH PEMUDA BAGI GENERASI MUDA Pembangunan dan pengisian kemerdekaan indonesia bisa berjalan baik apabila seluruh masyarakat bersatu, hal ini digambarkan dengan prinsip “bhineka tunggal ika” berarti ” berbeda namun tepat satu juga” yang dicengkeram kuat di kaki garuda pancasila. dengan adanya sumpah pemuda maka generasi muda masa kini tahu bahwa kita adalah satu tanah air indonesia, satu bangsa indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan indonesia. MAKNA SUMPAH PEMUDA BAGI PELAJAR Para pelajar indonesia diberikan penekanan dengan adanya sumpah pemuda, agar turut aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan indonesia. 33. Kondisi Bangsa Indonesia Sebelum 1908 Pada tahun 1808 hingga tahun 1811, bangsa Indonesia dikuasai oleh Daendels dan rakyat menjadi menderita. Bahkan rakyat dipaksa untuk melakukan sistem kerja rodi dengan tujuan membangun sepanjang jalan pulau Jawa, mulai dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan Militer Jepang sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 memang sangat memprihatinkan. Setelah itu penderitaan Indonesia berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Pihak Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau Cultur Stelsel diwilayah Indonesia. Sistem ini mengharuskan rakyat Indonesia untuk menanami ladangnya dengan tanaman yang telah ditentukan Belanda. Bahkan hasil pertanian mereka juga harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 semakin parah. Hal ini terlihat ketika masa penjajahan Belanda. Pihak Belanda memeras kekayaan sekaligus tenaga rakyat Indonesia demi kepentingannya sendiri. Hal ini membuat rakyat semakin miskin dan menderita. Seluruh kekayaan Indonesia dikuasai oleh Belanda untuk membangun negaranya, bahkan Belanda termasuk negara kaya raya di wilayah Eropa pada saat itu. Akibat penderitaan ini, rakyat Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan diberbagai wilayah Indonesia dan dipimpin oleh kaum bangsawan maupun para ulama seperti Pangeran Diponegoro (Jawa Tengah), Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat), dan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten). Namun perjuangan ini masih bersifat kedaerahan sehingga tidak terorganisasi secara modern. Hal inilah yang membuat perjuangan rakyat Indonesia belum berhasil. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 memang memberikan penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat. Namun penderitaan ini menciptakan kesadaran bagi orang Belanda yang pernah tinggal atau masih tinggal di Indonesia seperti Mr. Van Deventer, Baron Van Houvell, dan Edward Douwes Dekker. Kemudian pada tahun 1860, terciptalah buku "Max Havelaar" karya Edward Douwes Dekker dengan nama samaran yaitu Maltatuli. Buku tersebut menjelaskan penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda, khususnya rakyat Lebak, Banten.

Kemudian Mr. Van Deventer memberikan usul kepada pemerintah Belanda agar melaksanakan sistem politik Balas Budi atau Etische Politic. Politik balas budi atau Etische Politic memiliki program khusus seperti irigasi, edukasi dan transmigrasi. Pada akhirnya pemerintah Belanda melaksanakan sistem politik Balas Budi karena desakan berbagai pihak. Namun sistem ini tidak untuk kepentingan Indonesia, melainkan demi kepentingan Belanda sendiri. Misalnya pembangunan sekolah (bidang edukasi) dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang murah dan terampil untuk Belanda, sistem irigasi yang berguna untuk pengairan perkebunan Belanda, dan sebagainya. Tetapi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 juga memberikan dampak lain yang sedikit menguntungkan rakyat. Contohnya sistem pembangunann sekolah ini membuat rakyat Indonesia menjadi terdidik dan mulai sadar bahkan paham mengenai kondisi mereka sebenarnya. Dengan pendidikan tersebut rakyat Indonesia tidak lagi bodoh, miskin, dan terbelakang. Selain itu pendidikan yang berasal dari Belanda menciptakan tokoh tokoh Kebangkitan Nasional. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yang meliputi: - Kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. - Rakyat Indonesia semakin sengsara dan menderita akibat penjajahan. - Banyak pertikaian yang timbul di berbagai wilayah Indonesia akibat sistem adu domba yang dilakukan Belanda. - Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi (masa penjajagan Deandels) dan sistem tanam paksa (masa penjajahan Belanda). - Bangsa Belanda melakukan pemerasan seluruh kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. - Sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. 34. Kebangkitan Nasional 1908 Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Tanggal 20 Mei 1908 adalah hari lahirnya organisasi sosial pertama di Indonesia, Budi Utomo. Tanggal kelahiran Budi Utomo dianggap sebagai mulainya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda dengan perjuangan sebelumnya. Tokoh-tokoh sejarah kebangkitan nasional yakni Gunawan, Sutomo, dr. Tjipto Mangunkusumo, dr. Douwes Dekker, Suwardi Suryoningrat (Ki Hajar Dewantara), dan lain-lain. Perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908: – Perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, bukan menggunakan kekerasan. – Para pemimpin berasal dari kaum intelektual, bukan raja atau sultan. – Rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi. Keberadaan Budi Utomo tidak bisa dilepaskan dengan adanya politik etis dari pemerintah kolonial Belanda. Program Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) mampu mengatasi kekosongan kas Belanda. Orang Indonesia berjasa dalam pemulihan perekonomian negeri Belanda. Van Deventer

berpendapat jika kebaikan budi harus dibayarkan kembali derngan peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari balas budi tersebut melalui edukasi atau pendidikan. Pemerintah Belanda membuat program politik etis khususnya dalam bidang edukasi. Adanya politik etis dalam bidang edukasi bermunculan kaum intelektual pribumi. Kaum intelektual inilah yang menjadikan adanya pembaharuan dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan yang direalisasikan melalui bentuk pergerakan modern yang disebut sebagai pergerakan nasional. Dalam penerapan politik etis terkandung di dalamnya usaha memajukan pengajaran dan pendidikan bagi generasi muda di Indonesia. Salah satu kendala dalam memajukan bidang pendidikan karena terbatasnya anggaran dana. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi dr.Wahidin Sudirohusodo sehingga melakukan kegiatan menghimpun dana dengan melakukan propaganda berkeliling di Jawa tahun 1906. dr. Wahidin Sudirohusodo (1857-1917) merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter Jawa di Weltvreden (sesudah tahun 1900 dinamakan STOVIA), ia merupakan salah satu tokoh intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsanya. Pada tahun 1901 dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi direktur majalah Retnodhoemilah (Ratna yang berkilauan) yang diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu, yang dikhususkan untuk kalangan priyayi. Hal ini mencerminkan perhatian seorang priyayi terhadap masalah-masalah dan status golongan priyayi itu sendiri. Ia juga berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan Barat. Ia juga berusaha memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan barat. Beliau menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern atau barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa. Ide dr. Wahidin Sudirohusodo selanjutnya menarik perhatian seorang mahasiswa School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten (STOVIA) bernama Sutomo. Akhirnya Sutomo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti bahwa organisasi ini mempunyai pemimpin, ideologi yang jelas, dan anggota. Asas dan tujuan Budi Utomo adalah menyadarkan kedudukan Bangsa Jawa, Sunda, dan Madura pada diri sendiri dan berusaha mempertinggi akan kemajuan mata pencaharian serta penghidupan Bangsa disertai dengan jalan memperdalam keseniaan dan kebudayaan. Selain tujuannya yang lain adalah menjamin kehidupan sebagai Bangsa yang terhormat dengan menitik beratkan pada soal pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan atau secara samar-samar menyebutkan kemajuan bagi Bangsa Hindia dimana jangkuan geraknya terbatas pada Jawa dan Madura serta baru meluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Jika dicermati dari pernyataan tersebut, maka secara tersirat nampak pada Budi Utomo yakni kehormatan Bangsa. Bangsa yang terhormat adalah Bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan Bangsa lain. Karena Bangsa Indonesia pada waktu itu tidak terhormat karena dijajah Belanda. Pada tahun 1928 Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan yaitu “ikut berusaha melaksanakan cita-cita Bangsa Indonesia”. Sungguh suatu langkah maju, karena waktu itu gelora persatuan telah

berkumandang di udara pergerakan kita. Disitu nampak bahwa Budi Utomo sedang berusaha memperluas ruang geraknya. Meskipun demikian, Budi Utomo tetap eksis dengan asas kooperatifnya. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambah asas perjuangannya yaitu: medewerking tot de verwezenlijking van de Indonesischeeenheidsgedachte (ikut berusaha untuk melaksanakan cita-cita persatuan Indonesia). Hal ini sebagai isyarat Budi Utomo menuju kehidupan yang lebih luas tidak hanya jawa dan Madura, namun meliputi seluruh Indonesia. Usaha ini diteruskan dengan mengadakan fusi (bergabung) dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) pimpinan dr. Sutomo. Fusi ini terjadi pada tahun 1935, hasil fusi melahirkan Parindra (Partai Indonesia Raya), sehingga berakhirlah riwayat Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia. 35. Nilai Semangat Sumpah Pemuda Masa Sekarang Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut: 1. Potensi : memiliki potensi untuk melakukan perubahan 2. Tanggung jawab 3. Hak : Pemuda tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. 4. Karakter 5. Aktualisasi diri : Ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. 6. Cita-cita Perjuangan pemuda di masa lalu berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapar mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang, hal yang diutuhkan dari peran generasi muda, yaitu isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Simbol negara menurut UU no. 24 Tahun 2009 1. Bendera : Sang Merah Putih 2. Bahasa : Bahasa Indonesia 3. Lambang negara : Garuda Pancasila 4. Lagu Kebangsaan : Indonesia raya 36. Persatuan dan Harmonisasi dalam Keberagaman 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, merupakan kodrat yang harus diterima oleh Bangsa Indonesia. Maka, di sinilah sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk memahami, tepo seliro dan toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat indonesia beranekaragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda, ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu, namun keharmonisan antaranggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara 3. Harmoni dalam keberagaman gender Secara harfiah gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Kesetaraan gender merupakan kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat 37. Permasalahan keberagaman masyarakat indonesia Menurut Soerjono Seokanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur budaya/masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor penyebab : 1. Faktor Ekonomi : karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran 2. Faktor Budaya 3. Faktor Biologis : faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. 4. Faktor Psikologis : dapat muncul jika beban hidup yang berat dapat dirasakan oleh masyarakat. Unsur Kebudayaan : - Sistem agama - Sistem masyarakat - Sistem pengetahuan - Bahasa - Sistem pencaharian - Sistem teknologi - Kesenian 38. Cinta Tanah air 39. Konflik 1. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya adalah peristiwa G30SPKI yang merupakan penolakan bangsa bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis 2. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah bentrokan akibat proses pemilihan umm. Sedangkan berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antarsuku, konflik antaragama, konflik antaras, dan konflik antar golongan. Berikut uraian koflik berdasarkan jenisnya: a. Konflik antarsuku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat.

b. Konflik antaragama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. c. Konflik atarras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. d. Konflik antargolongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. 40. Persatuan dan harmonisasi dalam keberagaman (No. 36) 41. Masa Orde Lama (no.13) 42. Makna Bela Negara (No.23) 43. Perwujudan nilai-nilai pancasila di lingkungan sekolah 1. Mentaati tata tertib sekolah 2. Memberikan kesempatan beribadah bagi yang berbeda agama 3. Tidak boleh memilik-milih teman 4. Menjauhi tawuran antar pelajar 5. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat 6. Menghormati warga sekolah 44. Tata Urutan Perundang-undangan (No. 20) 45. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di antaranya adalah: a) Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. b) Semangat Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. c) Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. d) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan.

e) Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. f) Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di antara dua benua (Asia dan Australia) dan di antara dua samudera (Hindia dan Pasifik) menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. g) Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. h) Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. i) Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Selain hal-hal di atas, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT. Dirgantara Indonesia yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui dunia. PT Pindad merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi dan mengekspor berbagai produknya ke seluruh dunia. Dalam dunia olah raga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa datang. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong Kebangkitan Nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini, upaya memperingati Kebangkitan Nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelekjelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan (hoax). Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan, bertanya pada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menanggapi berita dari media sosial merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lamakelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya. Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukurinya sebagai perwujudan rasa cinta tanah air

(nasionalisme). Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia.