Materi Dan Soal.docx

A. Pengertian dan Latar Belakang Good Governance 1. Pengertian Good Governance. Governance adalah istilah Good Governance yang berasal dari bahasa latin Gubernare. Diserap kedalam bahasa Inggris menjadi govern yang berarti steer (menyetir, mengendalikan) mengarahkan secara langsung, atau rule (memerintah) Governance pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Konsepnya adalah bahwa pengelolaan usaha harus benar-benar memberikan manfaat kepada pemilik. Perkataan governance mula-mula dipergunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti yang penting dalam dunia usaha sehingga konsep good governance menjadi populer dan dipakai oleh PBB, Bank Dunia dan IMF. Lembaga-lembaga dunia tersebut meletakkan good governance sebagai: Kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan; Tolok ukur untuk mendapatkan bantuan; dan good governance dianggap sebagai istilah untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Menurut difinisi World Bank (Bank Dunia), good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi,dan pasar yang efisien; penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun admnistratif; menjalankan disiplin angggaran; serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “ baik” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance ( I Made Somya Putra, S.H M.H, 2010) Tujuan pembelajaran: Pada bab ini mahasiswa mampu: Menurut UNDP, Governance adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan

dalam bidang politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesitas sosial dalam masyarakat. (Srijanti,2013). Berdasarkan uraian tersebut maka, good governance mempunyai banyak arti, sebagai berikut: a. Good governance, adalah suatu proses pengambilan keputusan yang “taat” dengan aturan-aturan sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dihindarai usaha untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Disini good governance dapat diartikan pengelolaan yang baik. b. Good governance adalah menyelenggarakan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sector swata, dan masyarakat (LAN, 2000). c. Good governance berasal dari kata governance yang berarti tata pemerintahan. Governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses ini, pada saat sekarang diperlukan transparansi, partisipasi stakeholders, aturan main/ penegakan hokum dalam pengambilan keputusan dan juga perlu accountability bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambli keputusan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. d. Good governance secara sederhana bermakna “ tata pemerintahan yang baik”. Government tidak sama dengan governance. Government artinya badan-badan yang menjalankan pemerintahan atau pemerintah. Pemerintah adalah pengarahan yang berkewenangan dan pengaturan atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Governance berasal dari kata to govern yang artinya memerintah. Istilah governance telah berkembang menjadi suatu pengertian interaksi kelembagaan yang meluas, tidak sekedar berpusat pada pemerintah (negara) namun bergeser pada suatu proses interaksi pemerintahan yang melibatkan

unsur-unsur di luar struktur pemerintahan secara sinergis. 2. Latar Belakang Good Governance di Indonesia. Munculnya good governance di Indoesia karena adanya ketidak puasan masyarakat pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penyelenggaran urusan publik yang sentralistik, pada masa lalu masyarakat tidak diajak ikut berpartisipasi,dan tidak mau menerima pendapat dalam menjalankan pelayanan untuk kepentingan publik , harus diakui sebagai pemicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi (keuangan negara). Untuk menanggulangi hal ini pemerintah ingin meminjam dana kepada lembaga IMF dan krisis tersebut berlanjut pada krisis politik. Tahun 1998 terjadi puncak ketidak puasan masyarakat kepada pemerintah yang akhirnya terwujud Reformasi Kehidupan Penyelenggaran Pemerintahan di Indonesia. Dengan kata lain latar belakang good governance di Indonesia, karena adanya 2 (dua) tuntutan : a. Adanya tuntutan eksternal Lembaga donor (lembaga yg memberi hutang) mendorong negaranegara anggotanya (pengutang) menghormati prinsip- prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Dengan kata lain penerapan unsur-unsur good governance dipersyaratkan sebagai dasar pemberian bantuan dan pinjaman oleh Bank Dunia dan IMF. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan Indonesia ingin meminjam dana kepada IMF dan IMF mensyaratkan good governance harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia. b. Adanya tuntutan internal. Krisis ekonomi dan berlanjut kepada krisis politik menyebabkan rakyat Indonesia mengajukan tuntutan reformasi di segala kehidupan pemerintahan. Apa alasannya? Rakyat melihat bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mewabah di semua lini aspek kehidupan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif).

1. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip prinsip dasar good governance. Sesuai pernyataan diatas adalah pengertian good governace menurut… a. Srijanti,2013 b. UNDP c. I Made Somya Putra, S.H M.H, 2010 d. KBBI Kunci : C 2. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu latar belakang good governance di Indonesia adalah..... a. adanya ketidak puasanmasyarakat pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan public b. Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara c. Melindungi dan menerima aspirasi rakyat d. Mendukung keputusan yang diambil oleh badan yang berwewenang Kunci : A 3. Dua tuntutan yang timbul akibat ketidakpuasan masyarakat pada kinerja pemerintah adalah… a. Tuntutan reformasi dan keadilan b. Tuntutan rakyat dan masyarakat c. Tuntutan keadilan dan kesamaan di mata hukum d. Tuntutan internal dan Eksternal Kunci : D