Materi Akuntansi Pemerintahan 2018.docx

MATERI AKT. PEMERINTAH A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS I. PENDAHULUAN Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realiasasi anggaran yang semestinya. Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. II. Laporan Realisasi Anggaran Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran APBN atau APBD. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Sedangkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan rencana keuanagn tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Secara umum laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasiinformasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,

sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftardaftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain adalah: 1. Pendapatan – LRA 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus / Defisit – LRA 5. Pembiayaan 6. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran III. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran Dalam laporan realisasi anggaran akan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Melalui informasi yang dihasilkannya akan membantu para pengguna laporan keuangan dalam menentukan proses pengambilan keputusan selanjutnya, serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi seumbersumber daya ekonomi dan akuntabilitas publik. Dengan laporan LRA tersebut, dapat diperoleh informasi yang menunjukkan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : 1. penyediaan informasi mengenai sumber, alokaso dan penggunaan sumber daya ekonomi 2. penyediaan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran akan diperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam periode mendatang yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat, sesuai dengan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, informasi yang harus disajikan meliputi : 1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya 2. cakupan entitas pelaporan 3. periode pelaporan 4. mata uang pelaporan 5. satuan angka yang digunakan V. Unsur-Unsur Dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam laporan realisasi anggaran ini akan dibandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, nelanja, transfer, surplus/defisit-LRA serta pembiayaannya.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain adalah: Pendapatan – LRA Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaraannya kembali oleh pemerintah. Transfer Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus / Defisit – LRA Surplus atau defisit LRA merupakan selisih lebih / kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu peride pelaporan. Pembiayaan Pembiayaan (financing) merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) adalah selisih lebih / kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN / APBD selama satu periode pelaporan. Penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran akan termaktub dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan ini memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Potensi kesalahpahaman dalam laporan keuangan sangat besar, untuk itu penyusunan catatan atas laporan keuangan ini juga ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. VI. Akuntansi dalam Penyusunan LRA Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi yang disusun. Antara lain adalah: Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan srtuktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi Pendapatan – LRA Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan.Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Akuntansi Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainlain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Akuntansi Pembiayaan Netto Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

B.

PENYUSUNAN NERACA AWAL - AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENYUSUNAN NERACA AWAL PENYUSUNAN NERACA AWAL DI SKPD Definisi Neraca awal SKPD menyajikan infomasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai asset, kewajiban, dan rekening ekuitas dana untuk pertama kali pada saat awal penggunaan sistem akuntansi berpasangan. Nilai Akun dalam Neraca Awal Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyusun neraca awal adalah menentukan nilai yang wajar dari asset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk asset tetap yang menjadi tanggungjawab atau hak SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternative dalam menetapkan nilai wajar dari asset, kewajiban, dan ekuitas danan yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Pelaksanan dan Langkah- langkah Penyusunan Neraca Awal SKPD Pelaksana penyusunan neraca awal SKPD adalah Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD berkoordinasi dengan bagian perlengkapan/ asset di SKPD. Adapun langkah- langkah dalam penyusunan neraca awal SKPD adalah sebagai berikut : Tahap 1 Membentuk Tim Teknis SKPD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca AWal yang terdiri dari Bendahara penerimaan SKPD, bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pemegang barang SKPD, pejabat Penatausahaan Keuangan, bagian lain yang relevan Tahap 2 Mengidentifikasi jenis asset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu SKPD, dengan rujukan utama pada neraca awal pemda (yang saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut : kas & setara kas, piutang, persediaaan, investasi jangka pendek, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang.

Tahap 3 Menyiapkan daftar/ formulir yang diperlukan untuk inventarisasi fisik, pengumpulan dokumen asset dan kewajiban yang meliputi tanggal pelaksanan, nama pelaksana, asset/ kewajiban, kuantitas, kondisi serta persetujuan kepada SKPD Tahap 4 Melaksanakan inventarisasi fisik asset per tanggal/ bulan tertentu yaitu inventarisasi fisik saldo kas, saldo bank, persediaan, surat berharga, asset tetap, dan asset lainnya Tahap 5 Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar mendapatkan saldo per 1 Januari 20X0, dengan cara memeriksa :  Mutasi kas dan bank pada tahun berjalan 20X0  Kartu mutasi barang pada tahun berjlaan  Belanja barang dan jasa tahun berjalan 20X0  Belanja modal tahun berjalan 20X0  Daftar inventaris pada posisi yang terakhir pada 31 Desember 20X0-1  Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 desember 20X0-1 Tahap 6 Melakukan penilaian atas kuantitas asset hasil inventarisasi fisik per 1 Januari 20X0, membandingkan saldo asset per 1 Jan 20X0 dengan saldo berdasarkan daftar barang dan mutasinya per 1 Jan 20X0, serta menganalisis perbedaan saldo kuantitas asset per 1 Jan 20X0 antara catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik Tahap 7 Mengumpulkan dokumen surat- surat berharga, perjanjian/ kontrak utang, daftar piutang, rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang, laporan hasil pemeriksaaan bawasda dan BPK, serta dokumenlain yang relevan Tahap 8 Mengidentifikasi asset dan kewajiban per 1 Jan 20X0 berdasarkan dokumentasi investasi jangka pendek, piutang, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Tahap 9 Tahap 10

: Menentukan nilai asset dan kewajiban

   

Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca awal untuk akun asset, kewajiban, dan ekuitas dana Melakukan posting ke akun yang terkait Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Th 2005 tentang SAP Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.

Dalam proses pencatatan, nilai asset dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas dana sebagai berikut : ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Seluruh proses penyusunan neraca awal SKPD akan mengacu pada : PP No. 24 Th 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Permendagri No 13. Th 2006 tentang Pedomen Pengelolaan Keuangn Daerah PP No 6 Th 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/ Daerah Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun- akun di neraca awal adalah sebagai berikut : 1. Kas dengan dokumen sumber berita acara kas opname 2. Piutang dengan dokumen sumber SKP/SKR yang belum dilunasi dan surat keputusan penghapusan piutang 3. Persediaan dengan dokumen sumber berita acara inventarisasi fisik 4. Asset tetap dengan dokumen sumber kuitansi pembelian, daftar NJOP, dan berita cara hasil appraisal 5. Utang / kewajiban dengan dokumen sumber kontrak pengadaan yang belum dilunasi dan surat perjanjian pinjaman Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal SKPD Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan SKPD belum pernah memiliki neraca tersebut. Apabila SKPD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka SKPD tersebt tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.  Mencatat jumlah uang yang ada di SKPD pada saat penyusunan neraca awal Kas xxx SilPa xxx





Mencatat jumlah piutang SKPD pada saat penyusunan neraca awal Piutang xxx Ekuitas Dana Lancar- cadangan piutang xxx Mencatat jumlah persediaan yang ada di SKPD pada saat penyusunan neraca awal Persedian xxx Ekuitas dana lancar – cadangan persediaan xxx



Mencatat jumlah asset tetap yang dikuasakan ke SKPD pada saat penyusunan neraca awal Asset Tetap xxx Ekuitas dana investasi- diinvestasikan asset tetap xxx  Mencatat jumlah utang SKPD pada saat penyusunan neraca awal Ekuitas dana investasi xxx Utang xxx Jurnal- jurnal tersebut, kemudian di posting ke buku besarnya masing- masing sesuai dengan nilai dan posisi debit/ kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya. PENYUSUNAN NERACA AWAL DI PPKD Definisi Neraca awal PPKD menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai asset, kewajiban, dan rekening ekuitas dana untuk pertama kali pada saat awal penggunaan sistem akuntansi berpasangan (double entry system). Nilai Akun dalam Neraca Awal Permasalahan yang dihadapi oleh PPKD dalam menyusun neraca awal adalah menentukan nilai yang wajar dari asset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk asset tetap yang menjadi tanggungjawab atau hak PPKD. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa alternative dalam menetapkan nilai wajar dari asset, kewajiban, dan ekuitas danan yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternative- alternative tersebut harus tidak menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan. Pelaksana dan Langkah- langkah Penyusunan Neraca Awal PPKD Pelaksana penyusunan neraca awal PPKD adalah petugas Penataausahaan Keuangan PPKD berkoordinasi dengan bagian perlengkapan / asset PPKD sesuai dengan ketetapan kepala daerah . koordinasi dilakukan untuk mengetahui berapa asset daerah yang dikuasakan ke masingmasing PPKD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari masing- masing asset tersebut. Langkah- langkah dalam penyusunan neraca awal PPKD sama dengan yang dilakukan di SKPD.

Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun- akun di neraca awal adalah sebagai berikut :  Kas dengan dokumen sumber berupa berita acara kas opname  Piutang dengan dokumen sumber berupa SKP/SKR yang belum dilunasi dan surat keputusan penghapusan piutang  Persediaan dengan dokumen sumber berupa berita acara inventarisasi fisik  Asset tetap dengan dokumen sumber berpa kuitansi pembelian/ kontrak pengadaan barang , daftar NJOP, dan berita acara hasil appraisal  Utang / kewajiban dengan dokumen sumber berupa kontrak pengadaaan yang belum dilunasi dan surat perjanjian pinjaman. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal PPKD Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan PPKD belum pernah memiliki neraca tersebut. Apabila PPKD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka PPKD tersebut tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal. 1. Mencatat jumlah uang yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal Kas xxx SilPa xxx 2. Mencatat jumlah piutang PPKD pada saat penyusunan neraca awal Piutang xxx Ekuitas Dana Lancar- cadangan piutang xxx 3. Mencatat jumlah persediaan yang ada di PPKD pada saat penyusunan neraca awal Persedian xxx Ekuitas dana lancar – cadangan persediaan xxx 4. Mencatat jumlah asset tetap yang dikuasakan ke PPKD pada saat penyusunan neraca awal Asset Tetap xxx Ekuitas dana investasi- diinvestasikan asset tetap xxx 5. Mencatat jumlah utang PPKD pada saat penyusunan neraca awal Ekuitas dana investasi xxx Utang xxx Jurnal- jurnal tersebut kemudian di posting ke buku besarnya masing- masing sesuai dengan nilai dan posisi debet/ kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca awalnya Daftar Pustaka

PP No. 71 Tahun 2010