Master Pks Tks 2018.docx

Ketentuan Pengisian Lembar Perjanjian Kerjasama : 1. Diisi dengan data sebenar-benarnya 2. Tidak diperkenankan untuk mengganti isian lembar Perjanjian penugasan tanpa sepengetahuan pihak Kementerian Ketenagakerjaan. 3. Silahkan download terlebih dahulu dalam bentuk Ms Word dan isi titik-titik warna merah tersebut dengan informasi yang sudah tersedia. 4. Untuk pengisian nomor surat dikosongi 5. Setelah semua diisi dengan benar, silahkan di print out hitam putih dengan ukuran kertas A4/KWARTO rangkap 2 mulai dari halaman ke 2 sampai halaman 5 dan dibawa saat kegiatan pembekalan TKS berlangsung. 6. Sertakan materai 3 buah saat pengumpulan berkas perjanjian penugasan. 7. Perjanjian Penugasan ditanda tangani saat kegiatan Pembekalan TKS berlangsung.

*lembar ini tidak perlu di kumpulkan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV Telp. (021) 5250991,5228440 Fax (021) 5227588 Jakarta Selatan 12950

PERJANJIAN PENUGASAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DENGAN TENAGA KERJA SUKARELA (TKS) SEBAGAI PENDAMPING WIRAUSAHA ................................................. (nama lengkap dan huruf kapital) Nomor :

/PPKK/VIII/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, yang bertandatangan dibawah ini : 1.

Nama

:

Rahmawati Yaunidar, SE, MM

NIP

:

19590125 198503 2001

Jabatan

:

Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker RI.

Alamat

:

Jln. Jend Gatot Subroto Kav 51, Lt IVA, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu. 2.

Nama

: …….............................

Alamat

: ………........................

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping Wirausaha, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut para pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan sebagaimana pasalpasal tersebut di bawah ini : KetentuanUmum Pasal 1 (1) Penugasan dalam perjanjian ini adalah perintah yang diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan tugas pendampingan wirausaha kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) (2) Selama dalam melaksanakan tugas pendampingan sebagaimana tersebut ayat (1) Pihak Kedua tidak boleh melakukan pendampingan dari pihak Instansi lain.

Jangka Waktu Perjanjian dan Tempat Penugasan Pasal 2 Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, terhitung mulai tanggal 1 agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 di Kab ……............. , Provinsi ……............. (tempat penugasan TKS) Hak dan Kewajiban Pasal 3 (1) Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu : a. Pihak Kesatu berhak atas : - Menegur, memberikan saran, memberikan sanksi dan memberhentikan Pihak Kedua apabila tidak melakukan kewajibannya, melakukan pelanggaran dalam Perjanjian penugasan Kerja ini atau memutuskan hubungan kerja secara sepihak. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja ini. b.Pihak Kesatu berkewajiban atas : - Memberikan biaya hidup per bulan kepada Pihak Kedua selama masa penugasan. - Memberikan biaya operasional penugasan dan mengasuransikan pihak kedua selama masa penugasan. - Membina, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pihak Kedua. (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua : a. Pihak Kedua berhak atas : - Biaya hidup sebesar Rp.2,200,000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. - Biaya operasional sebesar Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. - Asuransi Kecelakaan Kerja selama masa penugasan. b. Pihak Kedua berkewajiban atas : - Memfasilitasi individu-individu dalam kelompok-kelompok usaha masyarakat dalam pengembangan usaha produktif. - Menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar serta mudah diterima terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan masing-masing dari anggota kelompok dampingan terkait aktivitas Pengembangan usaha produktif.

- Membantu aparatur dinas yang membidangi ketenaga kerjaan ditingkat Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha kelompok dampingan. - Memfasilitasi kelompok dampingan dengan akses pendukung usaha, seperti pengembangan organisasi, permodalan, produksi, pemasaran usaha dan kerja sama kelembagaan. - Memperkuat jejaring kemitraan antara kelompok dampingan dengan lembaga mitra, seperti pemerintah, swasta, perbankan, kelompok profesi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kewirausahaan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. - Mengembangkan organisasi usaha kelompok dampingan. - Membuat laporan bulanan dan laporan akhir tugas/laporan paripurna kepada Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan persetujuan dari Dinas yang membidangi. - Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tata Cara Pembayaran Pasal 4 Pihak Kesatu melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dengan cara Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII langsung ke rekening Pihak Kedua setelah dipotong iuran wajib jaminan kesehatan sebesar 2% Keadaan Memaksa (Force Majeure ) Pasal 5 (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majure )dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan/peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan semua pihak sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya segala kewajiban, yaitu : a. Adanya bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, tanah longsor dan kebakaran. b. Adanya huru-hara, kekacauan dan peperangan. c. Sakit yang dibuktikan dengan persyaratan dokter. (2) Bilamana terjadi keadaan memaksa, maka untuk pencegahan maupun mengatasi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu dapat menangguhkan penugasan Pihak Kedua selama kejadian tersebut berlangsung. (3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka Pihak Kedua harus memberitahukan segera kepada Pihak Kesatu paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja sesudah peristiwa. Penghentian Penugasan Pasal 6 (1) Perjanjian Penugasan ini berakhir apabila : a. Pihak Kedua Meninggal dunia; b. Pihak Kedua menderita sakit selama 1 (bulan) yang dibuktikan dengan surat dokter yang berakibat tidak mungkinnya melaksanakan pekerjaan; c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kinerja sebagaimana diminta oleh Pihak Kesatu; d. Pihak Kedua menjalani pemeriksaan pihak yang berwajib sebagai tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;

e. Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; f. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan penghentian program pendampingan pemberdayaan yang sedang dijalankan. (2) Dalam hal penghentian penugasan ini, Pihak Kedua tidak berhak atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat(2) huruf a, sejak penghentian penugasan dalam bulan berjalan. Lain-lain Pasal 7 (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Jakarta, 1 Agustus 2018 Pihak Kedua Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Pendamping Wirausaha

Pihak Kesatu Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

.................................

Rahmawati Yaunidar, SE, MM NIP 19590125 198503 2001

Petunjuk pengisian SURAT PERNYATAAN BELUM BEKERJA

1. DI Print kemudian diisi dengan tinta basah 2. Tempel dengan materia 6000 dan tanda tangan 3. Kumpulkan saat registrasi berlangsung

== == == == == == == == ==

*lembar ini tidak perlu di kumpulkan

SURAT PERNYATAAN PESERTA PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA SUKARELA SEBAGAI PENDAMPING WIRAUSAHA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI TAHUN 2018

Berkenaan dengan saya untuk mengikuti kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela sebagai Pendamping Wirausaha Tahun 2018, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Tempat, tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya : 1. Bahwa saya tidak terikat dengan pekerjaan/kegiatan pendampingan dari instansi/pemerintah lain; 2. Bahwa saya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 3. Bahwa saya tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat mapun daerah; 4. Bahwa saya bersedia tinggal di Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penugasan selama pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberhentikan dari kedudukan dan tugas sebagai Tenaga Kerja Sukarela Pendamping Wirausaha Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan segala hak yang melekat dalam kedudukan saya akan dicabut.

………………..,……………. 2018 Yang membuat pernyataan,

materai

(…………………………………………...)