Sistem Jaminan Sosial
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Asuransi Kesejahteraan Social
Tugas kelompok
Jaminan social merupakan komponen dalam hak-hak azasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga Negara dan diarahkan untuk memberikan perlindungan social terhadap upaya pemenuhan atas hak kebutuhan dasar. Kaidah ini menekankan bahwa jaminan social mengandung muatan normative yang mengatur hak dari setiap warga Negara untuk memperoleh taraf kesejahteran social yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu,jaminan sosial dapat diformulasikan secara konteksual dalam pembangunan kesejahteraan social sebagai refleksi dari pelaksanan kewajiban Negara terhadap warganya yang mengalami resiko social Eksistesi jaminan social semakin relevan karena dalam kehidupan masyarakat baik perorangan, kelompok, keluarga maupun komunitas tertentu, seringkali terjadi ketidakpastian yang mengganggu atau menghambat pelaksanaan fungsi social. Dalam kondisi seperti ini, jaminan social menjadi sangat penting karena merupakan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya penyandang masalah social ketika mengalami disfungsi social atau dalam keadaan yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar meraka. Untuk itulah, pemerintah berkewajiban menyalenggarakan jaminan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “ negara mengembangkan system jaminaan social bagi seluruh rakyat dan dan memberdayakan masyrakat yang lemah dan tidak mampu sesuia dengan martabat kemanusiaan.” Berdasarkan landasan yuridis yang ada, maka jaminan sosial merupakan hak normative warga masyarakat yang mengalami resiko sosial sehingga tidak dapat menjalangkan fungsi sosialnya secara wajar yang dititikberatkan pada prinsip keadilan, pemerataan dan standar minimum yang mengemban misi sosial. Jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi warga miskin, tidak mampu atua mengalami hambatan fungsi sosial atau seperti PMKS. Arus asuransi kesejahteraan sosial ( Askesos) sebagai salah satu bentuk jaminan sosial, merupakan system asuransi sosial yang untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan pertanggungan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial dan pengganti pendapatan keluarga bagi warga masyarakat sebagai pekerja mandiri di sector informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga yang menderita sakit, kecelakaan atau meninggal dunia.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
Program ini menjadi sangat strategis karena selama ini belum ada program pemeliharaan penghasilan ( income maintenance) yang berskala nasional bagi masyarakat miskin. Bahkan berbagai program pengentasan kemiskinan masih fragmentaris, parsial, dan tidak terpadu dan berkelanjutan. Akibatnya masyarakat miskin malahan menjadi tergantung kepada pihak luar, terutama pada dana-dana pemerintah.
Tugas kelompok
Program jaminan kesejahteraan sosial melalui Askesos merupakan suatu upaya untuk menjembatani keberhasilan program bantuan sosial yang telah diselenggarakan Departemen Sosial kepada asuransi sosial sebagai mana diamanatkan oleh undang-undang no 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional. Program askesos telah diujicobakan sejak tahun 2003 dan mulai tahun 2005 dilaksanakan di 31 provinsi. Dalam pelaksanaannya bermitra dengan organisasi sosial atau yayasan atau lembaga sosial yang kredibel, yang telah direkomendasikan oleh bupati setempat untuk dipercayakan melaksanakan jaminan kesejahteraan sosial.
B. Konsep Dasar Asuransi Kesejahteraan Sosial
Jaminan sosial adalah keseluruhan sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial dan merupakan hak-hak azasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga Negara . Jaminan sosial yanag dilaksanakan di Indonesia selain dalam bentuk bantuan sosial, juga dalam bentuk asuransi sosial di sektor formal dan sektor informal. Asuransi Sosial di sektor formal yaitu Asuransi Kesahatan (Askes), Tabungan asuransi pensiun ( Taspen) untuk pegawai negeri sipil, Asuransi ABRI (Asabri) khusus untuk TNI dan Polri. Serta jaminan sosial tenaga kerja(jamsostek). Sedangkan asuransi sosial di sector informal adalah Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang diperuntukkan bagi pekerja mandiri di sector informal dan dilaksanakan oleh organisasi sosial atau lembaga sosial yang ada dalam komunitas kabupaten /kota.
1. Pengertian Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial )
Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah sistem perlindungan sosial untuk memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk pengganti pendapatan keluarga bagi warga masyarakat sebagai pekerja mandiri di sector informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga yang menderi sakit, kecelakaan dan /atau meniggal dunia. Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
2. Tujuan Asuransi Kesejahteraan Sosial
Tujuan asuransi penyelenggaraan asuransi kesejahteraan sosial adalah :
Tugas kelompok
a. Memberikan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan pertanggungan kepada pekerja mandiri di sector informal dari kemungkinan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah dalam keluarga menderi sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. b. Memperkuat system ketahanan keluarga rentan atau miskin melalui
pemeliharaan pendapatan ( income maintenance) c. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat perlindungan sosial berbasis masyarakat.
dalam
menyediakan
3. Manfaat asuransi kesejahteraan sosial a. Adanya pengganti pendapatan keluarga selama peserta mengalami resiko
atau musibah akibat sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. b. Terciptanya tabungan peserta Askesos sesuai dengan premi yang dibayarkan setiap bulan. c. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial masyarakat.
mengembangkan
dan
4. Landasan hukum pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial a. Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. b. Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional. c. Keputusan Menteri Sosial RI no. 51 tahun 2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu melalui pola asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) dan bantuan kesejahteraan sosial permanen. d. Keputusan direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial No. 16/BJS/2003 tentang Ujicoba.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
e. Keputusan direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial No. 17/BJS/2003 tentang Pedoman Ujicoba. f. Keputusan direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial No. 33/BJS/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan Melalui Askesos.
Tugas kelompok
BAB II MANAJEMEN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
A. Pengorganisasian Askesos
1. Penyelenggara askesos a.
Departemen Social, melalui Dinas/ Instansi Social Provinsi
Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan bersama oleh Departemen Sosial dan masyarakat. Departemen Sosial melalui dinas/ instansi sosial provinsi berfungsi untuk : Membuat kebijakan pelaksanaan Askesos Memberikan subsidi cadangan dana klaim Memberikan legalitas kelembagaan Melakukan pengendalian
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
b. Masyarakat Orsos yang diseleksi dan ditetapkan melalui surat penunjukan oleh
Tugas kelompok
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan direkomendasikan pemerintah provinsi kepada pemerintah cq Departemen Sosial untuk ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Sosial sebagai lembaga/ orsos pengelola Askesos Orsos pengelola Askesos berkewajiban menjaga keamanan dana
tersebut dan pengembangannya melalui kegiatan ekonomi atau melalui kegiatan UEP Orsos pengelola harus mempertanggung-jawabkan kegiatannya
kepada pemerintah (Depsos), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan
2. Pengorganisasian askesos
Perorganisasian dalam pelaksanaan Askesos terdiri atas : a. Departemen Sosial, berwenang melakukan koordinasi kepada dinas/ instansi sosial dan instansi terkait lainnya.
Tim pengendali, adalah petugas pemerintah provinsi 2 orang, petugas pemerintah kabupaten/kota 2 oran ditambah 1 orang petugas kecamatan dan 1 ( satu)orang petugas kota. Tim pengendali berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasa dalam kelancaran serta pengelolaan Askesos di lapangan. b.
c. Orsos pelaksana bertanggungjawab untuk pengelolaan Askesos, yaitu : Membuat peta populasi pekerja mandiri di sector informal. Membuat data populasi pekerja mandiri di sector informal. Membentuk tim pengelola. Melaksanakan kegiatan sosialisasi. Melaksanakan kegiatan operasional.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
d.
Tanggung jawab tim pengelola.
Tim pengelola, yaitu petugas yan dibentuk oleh orsos pelaksana :
Tugas kelompok
Ketua
Sekretaris Bendahara Bagian pemasaran dan pembinaan peserta Bagian premi/ iuran dan keuangan Bagian klaim pertanggungan peserta Petugas lapangan
3. Sumber Pendanaan Askesos
Sumber pendanaan Askesos adalah : a. Premi peserta b. Subsidi cadangan klaim dari pemerintah Sumber dana lain yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku c.
4. Kriteria orsos yang dapat menjadi pengelola Askesos
Adapun orsos yang dapat menjadi pengelola Askesos yaitu: a.
Memiliki kelengkapan kelembagaan
b.
Memiliki kelengkapan program
c.
Memiliki kelengkapan system manajemen
d.
Memiliki kelengkapan sarana prasarana
e.
Memiliki kelengkapan SDM/ pelaksana
f.
Lolos seleksi sebagai calon pengelola Askesos
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
g.
Sanggup membentuk tim pengelola Askesos
h. Mempunyai rencana target sasaran peserta di lingkungan minimal 150 calon peserta i. Memiliki kualifikasi sebagai orsos yang layak melaksanakan Askesos
Tugas kelompok
5. Struktur organisasi pengelola askesos
PIMPINAN ORSOS PELAKSANAN
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
KETUA TIM PENGELOLA
Tugas kelompok
BENDAHAR A
URUSAN PEMASARAN DAN PEMBINAAN PESERTA
SEKRETA RIS
URUSAN PREMI/ IURAN DAN KEUANGAN
URUSAN KLAIM DAN PERTANGGUNG AN
PETUGAS LAPANGAN
PESERTA AKSESOS PEKERJA MANDIRI DI SEKTOR INFORMAL
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
Tugas kelompok
B. Pengelolaan Askesos 1. Prinsip-prinsip Pengelolaan Askesos
prinsip-prinsip dalam pengelolaan Askesos yaitu : a. Terwujudnya perlindungan sosial berbasis masyarakat bagi pekerja mandiri di sector informal, bahwa dalam pengelolaan Askesos mengarah pada upaya optimal ke arah terciptanya perlindungan sosial b. Menanggulangi kerentanan dan menciptakan ketahanan keluarga, bahwa dengan pengelolaan Askesos mengarah pada upaya optimal ke arah terciptanya perlindungan sosial c. Adanya jaminan pengganti pendapatan, bahwa ketika pencari nafkah
utama mengalami kondisi khusus yan menybabkan tidak dapat mencari nafkah, keluarga yang menjadi tangungannya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan d. Adanya potensi sumber daya yang bersumber dari masyarakat berupa premi, bahwa premi menjadi sumber dana yang utama askesos. e. Adanya subsidi pemerintah melalui APBN dan APBD, bahwa dana pemerintah ini diperlukan sebagai dana cadangan klaim. f. Bentuk jaminan sosial dalam perjanjian dan kontrak, bahwa dalam pelaksanaan Askesos harus dibuat dalam sebuah perjanjan antara peserta dan penyelenggara. g. Pemberdayaan masyarakat pekerja mandiri di sector informal, bahwa
dalam pelaksanaan program khusus kepada upaya pemberdayaan masyarakat pekerja mandiri di sector informal, contohnya : pedagang. h. Partisipasi,
bahwa dalam pengelolaan kegiatan seoptimal mungkin dilaksanakan dengan menumbuhkan peran serta masyarakat atau staleholder ( pihak-pihak terkait).
i.
Kewaspadaan masyarakat, bahwa pelaksanaan program didasarkan pada pendayagunaan potensi dan kemampuan local ( modal dan SDM) untuk
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki serta tanggungjawab. j. Keterpaduan program lintas sector, bahwa dalam pelaksanaan Askesos merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah berlangsung dan masih dilaksanakan baik antar unit dalam departemen ataupun antar departemen/instansi/ lembaga.
Tugas kelompok
k. Professional dan akuntabel, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan
melaksankan prinsip-prinsip managemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan l. Keseimbangan bahwa dalam pelaksanaan program senantiasa menjaga keseimbangan aspek sosial dan ekonomi m. Kemandirian, bahwa pengembangan program diarahkan kepada peningkatan kemampuan swakelola dan swadaya dalam mengembangkan Askesos secara sinergis. n. Keberlanjutann program, bahwa dalam pengelolaan program harus mampu
menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan, dan mengembangkan program secara terus menerus.
2. Jenis pertanggungan yang diberikan
a. Pertanggungan pengganti penghasilan Peserta yang menderita sakit hanya diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun. Peserta yang mengalami kecelakaan hanya diberikan sekali pengajuan klaim pada saat usahanya terhenti sementara dalam setahun. b. Pertanggungan santunan kematian
Diberikan pada ahli waris
Ahli waris dapat melanjutkan kepesertaan askesos.
Jika ahli waris tidak dapat melanjutkan, premi dapat diambil.
3. Ketentuan kelayakan lokasi
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
a. Memilki data populasi pekerja mandiri di sector informal baik di pedesaan
maupun di perkotaan. b. Lingkungan setempat mendukung pelaksanaan Askesos. c. Adanya orsos yang sesuai dengan criteria dan dapat dijadikan sebagai
pelaksana Askesos.
Tugas kelompok
d. Adanya kesanggupan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk
membentuk tim (2 orang petugas provinsi dan 2 orang petugas kabupaten/kota ditambah 2 orang petugas masing-masing lokasi.)
C. Kepesertaan Asuransi Kesejahteraan Sosial 1. Persyaratan untuk menjadi peserta Askesos
a. Pekerja mandiri di sekor informal. b. Pencari nafkah utama dengan penghasilan minimal Rp 200.000,- per bulan. c. Berusia 20-59 tahun dan/atau sudah menikah.
d. Memiliki KTP atau surat keterangan dominasi dari pemerintah setempat. e. Mengisi formulir peserta yang telah disediakan. f. Membayar
premi sebesar Rp 5.000,- per bulan selama masa pertanggungan dan khusus untuk rintisan ujicoba selama 3 (tiga) tahun.
2. Status kepesertaan askesos a. Peserta Askesos harus memiliki polis Askesos. b.
Peserta yang tidak membayar premi selama tiga bulan berturut -turut maka hilang status kepesertaannya.
c. Peserta yang masa pertanggungannya selesai dapat melanjutkan kembali kepesertaannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. d. Peserta yang meninggal dunia atas status kepesertaannya berakhir kecuali dilanjutkan oleh ahli warisnya. e. Peserta yang mengundurkan diri maka status kepesertaannya berakhir, dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
3. Kewajiban peserta a. Membayar premi Rp 5.000,- per bulan selam masa pertanggungan dan khusus rintisan ujucoba 3 (tiga) tahun dimulai tahun 2003.
Tugas kelompok
b. Setelah selesai uicoba, masa pertanggungan akan diatur kembali. c. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Hak peserta a. Mendapatkan polis Askesos. b. Mendapatkan klaim/ dana pertanggungan sebagai berikut : Tertanggung sakit (sakit minimal 20 hari berturut-turut atau 5 hari rawat inap): Rp 100.000,- per tahun hanya 1(satu) kali. Tertanggung mengalami kecelakaan (terjadi padausaha yang dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan): Rp 100.000,- per tahun, hanya 1 (satu) kali.
Tertanggung meninggal dunia di tahun I : Rp 200.000,-
Tertanggung meninggal dunia di tahun II : Rp 400.000,-
Tertanggung meninggal dunia di tahun III : Rp 600.000,-
c. Bila tidak terjadi resiko selama masa pertanggungan maka akan mendapatkan dana tabungan dan khusus untuk rintisan ujicoba selama 3 tahun maka uang premi akan dikembalikan sebesar 36 bulan x Rp 5.000,= Rp 180.000,d. Bila peserta mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri maka
premi dibayarkan sebesar jumlah premi yang dibayarkan
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
5. Prosedur dalam pengajuan klaim peserta Askesos
a. Peserta menyiapkan persyaratan pengajuan klaim kepada petugas klaim melalui petugas lapangan b. Bagian urusan klaim meyeleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan
Tugas kelompok
c. Bagian urusan klaim membukukan pada buku klaim dan membuat rekapitulasi urusan klaim serta mengajukan pembayaran dana klaim kepeda bendahara d. Bagi urusan klaim menginformasikan kepada peserta melalui petugas
lapangan tentang pembayaran dana klaim e. Bagian urusan klaim membuat laporan kepada peserta melalui sekretaris
tim pengelola Askesos. f. Bendahara membayarkan dana klaim dengan tunai kepada peserta melalui bagian urusan klaim
D. Pengendalian Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Pengendalian kegiatan Askesos adalah upaya untuk mengetahui pencapaian tujuan dengan langkah-langkah kegiatan yang telah ditetapkan. Pengendalian program dapat dilakukan pada tahap awal saat persiapan pada saat berlangsungnya kegiatan atau pada tahapan untuk mengetahui keseluruhan hasil yang dicapai melalui kegiatan Askesos. Pengendalian ini dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
dengan
kegiatan
supervisi,
Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang terutama dilakukan untuk mengontrol berbagai aspek kegiatan baik sejak kondisi persiapan awal maupun proses berlangsungnya kegiatan Askesos. Supervisi dilakukan oleh supervisor dari unsure pemerintah daerah setempat maupun lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial, pendamping sosial, atau pihak-pihak terkait dengan kegiatan Askesos. Kegiatan monitoring merupakan usaha pmantauan yang dilakukan secara terus menerus baik oleh seorang yang ditugasi dalam kegiatan Askesos, maupun pihak lain yang perlu dari unsure pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pendamping sosial, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
Pelaporan adalah kegiatan pertanggungjawaban suatu hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan maupun pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis dari pengelola Askesos, pendamping sosial, maupun aparat dinas atau instansi kabupaten/ kota. Unsur-unsur yang dimuat dalam laporan adalah keuangan, keanggotaan, kegiatan/ usaha kesejahteraan sosial, kegiatan ekomoni produktif, pembayaran premi dari anggota, dan pembayaran klaim.
Tugas kelompok
Dari kegiatan pelaporan dapat diketahui ukuran pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Askesos. Aspek-aspek yang menjadi indicator keberhasilan pelaksanaan Askesos antara lain : 1. Kelembagaan Pengelola Askesos
a. SDM, tersedianya SDM yang memliki pengetahuan dan kemampuan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan Askesos b. Struktur organisasi, setiap unsur dan komponen kegiatan Aksesos ada
pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas c. Admininistrasi, terlaksananya pengadministrasian yang jelas dan lengkap d. Perlengkapan, tersedianya perelatan yang mendukung lancarnya kegiatan pelayanan Askesos. e. Sumber daya, memiliki modal dan sumber dana lain untuk kegiatan serta tidak bergantung pada bantuan pemerintah 2. Kepesertaan a. Memiliki sumber penghasilan b. Diutamakan yang sudah berkeluarga c. Mampu membayar premi d. Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga e. Memilki kartu anggota dan polis
BAB III PELAKSANAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Departemen Sosial melalui direktorat jendral bantuan dan jaminan sosial telah menyelenggarakan program asuransi kesejahteraan sosial bagian dari konsep jaminan kesejahteraan sosial sosial berbasis masyarakat( JKSBM). Dengan Askesos diupayakan masuknya semangat inisiatif local dalam asuransi. Sehingga jaminan sosial
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
pada umumnya bersifat national-based initiative hendak disesuaikan dan atau dipadukan dengan model community-based initiative. Secara garis besar Askesos memberikan jaminan pertanggunagan jaminan kepada pekerja sector nformal dari kemungkian resiko terkenan musibah, seperti sakit, kecelakaan , atau meninggal dunia. Syarat peserta askesos adalah pencari nafkah utama dalam keluarga sector informal dengan penghasilan Rp. 200.000,- per bulan. Pencari nafkah utam a ini tidak tidak bisa laki-laki maupun perempuan yang berusia 2160 tahun atau telah menikah
Tugas kelompok
Penanggungjawab dan penyelenggara program Askesos secara nasional adalah Departemen Sosial yang dalam implementasinya dikoordinasikan dengan dinas sosial provinsi dan kab/ kota. Dalam praktiknya di lapangan, pengelola Askesos adalah organisasi sosial pada tingkat desa atau kelurahan. Dengan suntikan dana sebesar Rp. 40. 000.000, - setiap orsos kemudian mengelola dana tersebut untuk membayar klaim dan sebagiannya digunakan sebagai investasi orsos yang dalam prakteknya kebanyakan berbentuk modal simpan pinjam dan kegiatan skala mikro. A. Isu-Isu Seputar Asuransi Kesejahteraan Sosial Konsep JKSBM, khususnya Askesos yang dikembangkan Departemen Sosial masih ambigu dan belum secara tepat menggambarkan system dan jaminan sosial yang memenuhi standar internasional. Selain itu inisiatif local yang merupakan semangat utama JKSBM tidak dapat dipandang begitu saja sebagai mekanisme yang unggul. Secara teoritik dan praktik, inisiatif local bukan mekanisme pengganti peran dan tanggungjawab Negara dalam memberikan pelayanan sosial. Beberapa karakteristik inisiatif local berikut menunjukkan kelemahan yang biasa melekat pada inisiatif yang bermatra local tersebut, yaitu : 1. Bersifat informal sehinga tidak memiliki regulasi standar yang dapat diadopsi secara universal 2. The lack of sustainaibility dalam keorganisasian maupun pelayanannya,
terutama tanpa motor pengerak sdan fasilitator kuat 3. Vulnerable : rentan terhadap krisis, misalnya pada saat krisis menerpa sebagian
besar anggota masyarakat maka sumber daya sosial local turut melemah 4. Uncertain pelayanan sosial local seringkali tidak memiliki kepastian. 5. Fragmented, jenis dan system pelayanan sosial local jarang yang bersifat
komprehensif, melainkan kepentingan setempat.
tersebar
berdasarkan
geografis,
etnis
dan
6. Limited boundary, sehingga kurang memenuhi “hukum bilangan banyak” yang
merupakan prasarat keberhasilan dan keberlanjutan system jaminan sosial
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
B. Grand Design Pengembangan Asuransi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan model Askesos sesungguhnya memilki kekhasan yang relative belum banyak dilakukan pada model lain. Ciri khas Askesos ditandai dengan adanya mekanisme asuransi, tabungan, simpan-pinjam dan usaha ekonomi produktif secara terintegrasi.
Tugas kelompok
Dengan demikian kalaupun ada organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan serupa, namun kegiatan tersebut tabungan, simpan-pinjam, dan ekonomi produktif dilaksanakan partial dalam satu paket program yang terpisah-pisah. Banyak organisasi sosial melaksanakan kegiatan simpan-pinjam atau usaha ekonomi produktif namun tidak mengintegrasikan dengan kegiatan asuransi mikro sebagaimana diusung oleh program Askesos. Studi di lapangan juga menunjukkan beberapa tantangan yang terkait dengan penyelenggaraan Askesos. Dalam garis besar selain tantangan tersebut menyangkut kelembagaan dan SDM, juga menyangkut inisiatif local yang dipraktikan lembaga sosial local. Bila dipetakan ada empat isu yang dapat dipertimbangkan dalam merancangkembangkan grand design penyelenggaraan Askesos dimasa mendatang, yaitu :
1. Pemantapan dan perluasan sasaran Sasaran Askesos bagi pekerja mandiri di sector informal dengan syarat memiliki usaha ekonomi dan berpenghasilan Rp. 200.000,- per bulan berarti tidak dapat mengakomodasi fakir miskin yang tidak memiliki usaha dan penghasilan sebagaimana ketetapan Askesos. Padahal fakir miskin merupakan kelompok marginal yang menjadi sasaran utama Departemen Sosial. Dengan demikian perlu dipertimbangkan sasaran kepada fakir miskian yang tidak memilki uasahatapi potensial untuk membangun usaha. Pemerintah dapat member dana stimulant khusus bagi sasarankategori ini. Pertimbangan ini diperkuat bahwa prinsip utama jaminan sosial harus menjadi pirantika jaminan sosial, khususnya kelompok marginal atau kelompok tidak beruntung. Jaminan sosial adalah social enterprices yang bertujuan bukan hanya untuk mengembangkan financial capital, melainkan juga human capital dan social capital secara terintegrasi
2. Pengemasan program
Premi Askesos sebsar Rp. 5000,- per bulan dan jumlah peserta dan Askesos yang relative kecil menyebabkan Askesos tidak sejalan dengan “hukum bilangan banyak” yang disyaratkan oleh sebuah skema Asuransi. Situasi ini mendorong skema askesos digabung dengan community development,
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
khususnya kegiatan tabungan, simpan pinjam, dan usaha ekonomi produktif. Penggabungan tersebut dan adanya penerapan prinsif saving( premi dikembalikan di akhir pertanggungan) sebenaranya mengaburkan makna asuransi. Standar kegiatan asuransi adalah pembayaran premi dan premi tersebut tidak dikembalikan atau dikembalian sebagian( asuransi takaful) setelah mas pertanggungan.
Tugas kelompok
Apabila skema asuransi dapat dipisahkan dari kegiatan saving, simpan pinjam, dan usaha ekonomi produktif, maka nama asuransi masih dapat dipertahankan. Namuna masih dipadukan dengan kegiatan lain, maka perlua menyesuaikan nama asuransi dengan nama lain yang sesuai. Bila nama itu akan diubah, bisa dipertimbangkan nama-nama yang terkait dengan konsep perlindungan sosial. Pada dasarnya nama asuransi masih dapat dipakai meskipun skema asuransi masih digabung dengan kegiatan lain. Namun di sini diperlukan sosialisasi dan kampanye luar biasa untuk meyakinkan bahwa nama Askesos merupakan nama khas yang meskipun memuat nama Ausransi tetapi bukan Asuransi murni. Selain persoalan pemberian nama danakonsep yang tepat, untuk menjaga keberlanjutan program dapat dilakukan dengan penentuan premi yang didasarkan pada perhitungan aktuaria yang tepat. Perlu dipikirkan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, misalnya sosial security levy system sebesar 1% setiap tahun yang diambil dari pajak tertentu atau tax exemp program
3. Penyempurnaan managemen penyelenggaran
Sebagai sebuah program nasional, Askesos memerlukan intervensi aktif untuk membangun dan memelihara enabling environment. Program Askesos yang dirancang untuk menjadi program skala besar tidak akan mendapat dukungan public tanpa kebijakan, aturan hukum, system dan process governance yang menjamin legalitas. Dalam konteks ini diperlukan strategi advocasi dan sosialisasi yang tangguh untuk membangun opini public positif dan menjalin aliansi strategi dengan pihak internal dan eksternal Departemen Sosial yang memiliki komitmen sama untuk menasionalkan program Askesos. Perlu digalang kampanye dan lobi terhasdap beragam stakeholder, seperti DPR, direktoral lain pada Departemen Sosial, Departemen lain, media massa, dan lembaga-lembaga internasional.
4. Merukunkan standarisasi dan inisiatif lokal
Model adalah abstraksi konseptualisasi, dan penyederhanaan sebuah realita. Model biasanya disusun untuk merumuskan standard an sejauh mungkin
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
dapat direplikasikan di tempat lain. Sementara itu, lembaga dan mekanisme local berdasar pada budaya setempat yang bersifat sangat khas. Dua dikotomi ini harus disadari dan diantisipaso segara dalam pengembangan model Askesos kedepan. Tugas kelompok
BAB IV
PENUTUP
Asuransi kesejahteraan sosial ( ASKESOS) adalah sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang menitikberatkan pada upaya untuk melindungi masyarakat marginal atau pekerja mandiri dalam sector informal dari sejumlah resiko alamiah dan sosial seperti hari tua, meninggal dunia an sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup peserta bersama dengan anggota keluarga. Pelaksanaan Askesos ini dikelola oleh organisasi sosial / yayasan / lembaga, karena di dalam tim pengelola askesos tersebut terdapat unsure masyarakat, sehingga memudahkan pengawasan dan diharapkan lebih banyak memberikan pelayanan kesejahteraan sosial berlandaskan kepada prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan pengembangan masyarakat. Pelaksanaan Askesos memiliki kekasan yang relative yang belum banyak dilakukan pihak lain, yaitu ditandai dengan adanya mekanisme asuransi, tabungan, simpan-pinjam, dan usaha ekonomi produktif secara terintegrasi. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keberlangsungan operasional Askesos, meskipun sebenarnya mengaburkan makna asuransi sendiri. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan advokasi guna meyakinkan bahwa istilah “Kesejahteraan Sosial” pada Askesos
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
merupakan justifikasi bahwa “asuransi” dan “kesejahteraan sosial” merupakan paduan kata yang memiliki makna serupa tetapi tidak sama dengan “asuransi” sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai bagian dari jaminan sosial yang berbasis masyarakat, maka dalam pelaksanaan Askesos Negara tidak boleh mengabaikan atau menyerahkan begitu kepada masyarakat. Karena, selain Negara pada dasanya merupakan representasi masyarakat, bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial merupakan domain dimana peran dan konstribusi Negara masih sangat dominan.
Tugas kelompok
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Sosial RI, 2005, Panduan Manajemen Askesos ( Asuransi Kesejahteraan Sosial). Direktorat Jaminan Sosial- Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial.
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1
Sistem Jaminan Sosial
Departemen Sosial RI, 2005, Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Melalui Askesos. Direktorat Jaminan Sosial- Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial.
Edi Suharto, PhD, 2004,Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial : Konsepsi Dan Strategi. Balai Bansos Departemen Sosial
Tugas kelompok
Askesos (Asuransi Kesejahteraan Sosial)
1 1