Makalah_koperasi_pertanian.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasip penghidupan ekonomi

berdasarkan tolong menolong (Mohammad Hatta). Koperasi Pertanian adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, atau buruh tani dan orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan Koperasi Pertanian antara lain memberikan pinjaman modal, menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, memberi penyuluhan teknis pertanian, dan membantu penjualan hasil pertanian anggotanya.

1.2. a.

Tujuan Untuk mengetahui dan memahami tentang Koperasi Pertanian.

b. Untuk mengetahui perkembangan Koperasi Pertanian. c.

Untuk memahami daur hidup sebuah Koperasi Pertanian.

d. Menambah pengetahuan lebih mendalam tentang Koperasi Pertanian.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Koperasi Pertanian Koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian yang bersifat kekeluargaan. Koperasi sendiri berasal dari kata coo dan cooperation. Dimana, coo memiliki arti bersama-sama, dan operation bearti bekerja. Perusahaan-perusahaan non-koperasi dan perbedaanya dengan koperasiUntuk melihat kinerja koperasi secara obyektif dan komprehensif, perlu dilihat juga perkembangan dari pelakupelaku usaha lainnya atau perusahaan-perusahaan non-koperasi sebagai suatu perbandingan. Menurut kepemilikan, perusahaan-perusahaan non-koperasi di Indonesia terdiri dari perusahaanperusahaan swasta dan BUMN. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan non-koperasi bisa dikelompokkan menurut skala usaha, yakni usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB); yang terakhir ini termasuk BUMN dan PMA atau perusahaan-perusahaan asing. Dilihat dari jumlah unit usaha, data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia didominasi oleh UK yang jumlahnya jika digabungkan dengan UM (sebut UKM) mencapai lebih dari 90% dari jumlah perusahaan yang ada. Oleh karena mereka merupakan pencipta kesempatan kerja terbesar di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 7, pada tahun 1997, UK mencapai lebih dari 39,7 juta perusahaan, atau sekitar 99,8 persen dari jumlah unit usaha pada tahun itu, dan bertambah menjadi lebih dari 48 juta unit tahun 2006. Dilihat dari strukturnya menurut sektor, sebagian besar dari jumlah UKM terdapat di sektor pertanian yang mencapai hampir 100 persen, dan sektor terbesar kedua dan ketiga untuk perusahaan-perusahaan dari kategori ini adalah masing-masing perdagangan, hotel dan restoran, dan industri manufaktur. BUMN adalah bagian dari kelompok perusahaan-perusahaan non-koperasi, atau bagian dari LEs. Sayangnya data mengenai peran BUMN di dalam ekonomi sangat terbatas. Data yang ada hanya menunjukkan kinerja BUMN untuk periode 2004-2006 untuk beberapa aspek saja seperti jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, total laba dan lainnya.

1.

Badan Usaha Milik Swasta Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali

oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 5 Contoh BUMS :

2.



PT Excelcomindo Pratama



PT Truba Manunggal



PT Indofood Makmur



PT Samudra Indonesia



PT Djarum

Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh

kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Contoh BUMN : 

PT Semen Gresik



PT Jamsostek



PT Perusahaan Listrik Negara



PT Pertamina



PT Kereta Api Indonesia.

3.

Koperasi dibandingkan dengan BUMN dan BUMS Koperasi tidak semaju BUMN dan BUMS dikarenakan lingkupnya yang kecil hanya

berfokus pada anggotanya saja, Walaupun sebenarnya sekarang ini koperasi telah sedikit melebarkan sayapnya dan membentuk bank koperasi yaitu bank Bukopin. Sesuai dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, ketiga pelaku ekonomi tersebut dalam menjalankan kegiatan ekonominya supaya mendasarkan diri pada semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, ketiga sektor itu dapat diharapkan saling bekerja sama dan menghidupi sehingga pada akhirnya dapat dicapai kedudukan yang telatif proporsional. Dan juga sebagai wujud demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kerja sama antara koperasi, usaha negara dan usaha swasta perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Badan usaha yang sudah berkembang dan berhasil harus didorong untuk membantu usaha ekonomi yang belum maju dalam meningkatkan kemampuan usaha ekonominya. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarka Pancasila, perkembangan perekonomian nasional harus ditata, disusun, dan bukannya dibiarkan dengan tersusun sendiri. Tata hubungan dan kerja sama serta kemitraan usaha antara berbagai unsur ekonomi nasional terutama antara pengusaha kuat dan lemah haruslah terus dibina dan dijalin dalam suasana salaing membantu dan saling menguntungkan, sebagai suatu perwujudan kesatuan kekuatan ekonomi nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

1.

Dilihat dari segi organisasi Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para

anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

2.

Dilihat dari segi tujuan usaha Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani

anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 3.

Dilihat dari segi sikap hubungan usaha Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan

koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya. 4.

Dilihat dari segi pengelolahan usaha Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan

koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

Jenis Koperasi Menurut PP No. 60/1959 : a.

Koperasi Desa

b.

Koperasi Pertanian

c.

Koperasi Peternakan

d.

Koperasi Industri

e.

Koperasi Simpan Pinjam

f.

Koperasi Perikanan

g.

Koperasi Konsumsi Dan dalam makalah kami, kami akan membahas tentang koperasi pertanian secara lebih

rinci dan terarah.

2.2. Landasan prinsip koperasi a.

Landasan prinsip koperasi indonesia Landasan koperasi Indonesia (Sri Budhi Utami: 2009) adalah negara hukum, di mana Dasar

Negara Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sumber hukum tertinggi yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan azas demokrasi. Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi sangat kuat.

Landasan-landasan Koperasi Indonesia dapat terbagi atas: 1) Landasan Idiil Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila dari Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan ,Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi. 2) Landasan Strukturil dan Landasan Gerak Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) berbunyi: ” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.” 3) Landasan Mental: Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong-royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menunaikan derajat kehidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, dan awas mengawasi. Koperasi bukan hanya bertindak sebagai aparat yang membawakan perbaikan ekonomis, namun harus mampu merealisir watak sosialnya.

Prinsip koperasi indonesia 1) Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut: -

sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI; Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam

koperasi; -

Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota;

-

Adanya pembatasan bunga atas modal;

-

Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya;

-

Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka;

-

Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri

sendiri. 2) Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 Prinsip Koperasi Indonesia dalam Bab III, bagian Kedua, Pasal (5) UU No. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: -

keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

-

pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secarademokratis;

-

Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomiKoperasi;

-

Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

-

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihanbagi Anggota, Pengawas, Pengurus,

dan karyawannya,serta memberikan informasi kepada masyarakattentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; -

Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan

bekerja samamelalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional,regional, dan internasional; -

Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutanbagi lingkungan dan masyarakatnya

melalui kebijakanyang disepakati oleh Anggota.

Dalam Penjelasan dari Pasal (6) UU No. 17 Tahun 2012 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakkan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya: a. Sifat kesuka relaan dalam keanggotaan koperasi. Sifat ini mengandung arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung arti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. b. Adanya prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Kalau dikaji secara mendalam, prinsip atau asa koperasi tersebut merupakan penerimaan dari rumusan prinsip-prinsip seperti dirumuskan oleh international cooperative alliance (I.C.A) atau aliansi koperasi internasional. c.

Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas kekeluargaan. Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal yang dimiliki

anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi. d. Koperasi bukan merupakan akumulasi modal. Meskipun koperasi bukan merupakan suatu akumulasi modal, tetapi koperasi memerlukan modal pula untuk menjalankan kegiata usahanya. e.

Prinsip Kemandirian dari koperasi. Ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada

pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. f.

Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan

prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan bekerja sama dengan antar koperasi.

2.3. Tujuan koperasi Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orangorang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agarkoperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945”. Sedangkan Menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesarbesarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yaitu: -

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan Tujuan yang jelas harus di rumuskan sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tata kerja yang efektif. Tujuan ini dapat di bedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan umum koperasi adalah mensejahterakan para anggotanya. 2) Sedangkan tujuan khusus koperasi adalah meningkatkan kualitas produk dan mutu usahanya, melalui tahap-tahap yang signifikan.

2.4. Ciri, nilai, bentuk dan jenis koperasi

2.4.a

Ciri-ciri Koperasi

Beberapa ciri dari koperasi ialah : a.

Perkumpulan orang.

b.

Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.

c.

Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan

anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. d.

Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.

e.

Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan

prinsip kebersamaan. f.

Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah

modal masing-masing. g.

Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak

terdapat modal permanen. h.

Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi

mempunyai bentuk Badan Hukum. i.

Menjalankan suatu usaha.

j.

Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.

k.

Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-

besarnya. l.

Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota

berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota. m. Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

2.4.b Nilai koperasi Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: a. kekeluargaan; b. menolong diri sendiri;

c. bertanggung jawab;d. demokrasi; e. persamaan , f. berkeadilan; dan g. kemandirian.

2.4.c Bentuk dan Jenis Koperasi Sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2: a.

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (duapuluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagiankekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

b. (Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Tentang jenis koperasi ini terdapat dalam pasal 17 Bagian 6 UU No.12 tahun 1967, dilakukan dengan: 1) Lapangan usahanya -

Koperasi konsumsi, yang berusaha untuk menyediakan barang barang yang dibutuhkan para

anggotanya, baik barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya. -

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, yang berusaha untuk mencegah para

anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya. -

Koperasi produksi, yang berusaha untuk menggiatkan para aggotanya dalam menghasilkan

produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya. -

Koperasi serba usaha, yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai

dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya.

2) Golongan masyarakat yang berkumpul mendirikannya:

-

Koperasi pegawai negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.

-

Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.

-

Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, koperasi kaum pensiunan dan sebagainya, yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongannya masing-masing.

3) Jenis Koperasi menurut fungsinya -

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi

pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. -

Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi

barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. -

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya

bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. -

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh

anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

4) Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja -

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang

perseorangan.

-

Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta

memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi : -

koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

-

gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

-

induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

5) Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya -

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan

memiliki rumah tangga usaha. -

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai

barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

2.5. Bidang utama koperasi dan penjelasannya

2.5.a Modal Menurut Pasal 66 undang-undang nomor 17 tahun 2012 Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan SertifikatModal Koperasi sebagai modal awal. Setoran pokok meliputi sumber modal sebagai berikut : 1.

Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada

koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. 2.

Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota

kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3.

Dana Cadangan keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4.

Hibah Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang

diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.Adapun Modal Pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut : - Anggota dan calon anggota - Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi - Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku - Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5.

Sumber lain yang sah

2.5.b Pengelolaan usaha Dalam koperasi pertanian, pengelolaan usaha yang di maksud adalah penanaman, perawatan hingga panen. Di setiap tahap pengelolaan usaha, akan ada pengawasan untuk meningkatkan hasil yang mumpuni dan tidak kalah saing dengan hasil pertanian organisasi maupun perusahaan lain. Pengelolaan usaha dapat di lakukan oleh para anggota koperasi yang di awasi oleh ketua kelompok masing-masing yang memang memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha pertanian. Jika di butuhkan, koperasi pertanian juga akan mendapatkan materi khusus dalam pertanian dari lembaga pertanian daerah koperasi pertanian yang memang di percaya. 2.5.c

Pemasaran Pemasaran di artikan sebagai suatu proses usaha untuk memudahkan barang dan jasa dari

lokasi produsen sampai ke lokasi konsumen akhir. Menurut W.J. Stanto (1975, 15), pemasaran merupakan keseluruhan aktivitas perdagangan yang meliputi penjualan, pembelian, pergudangan atau penyimpanan, dan promosi. Pergudangan mencakup kegiatan memelihara atau menjaga agar barang yang di jual tidak mengalami kerusakan dan turun kualitasnya sehingga benar-benar dapat memuaskan pembeli. Jika memungkinkan, dalam pergudangan di adakan pengolahan lebih lanjut dan pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan potensi penjualan. Disini perlu di terapkan aturan bagaimana

barang yang dibutuhkan oleh bagian penjualan untuk segera di kirim ke pelanggan berjalan lancar, hemat biaya, dan memuaskan pelanggan. Menurut Saleh Safranji, untuk mencapai efesiensi dalam pemasaran harus di perhatikan dua hal pokok, yaitu : i. Memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang di butuhkan oleh anggota memalui koperasi ii.

Memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, penghasilan, dan inisiatif

perbaikan produk, pelayanan, harga dan barang.

Fungsi pemasaran yang di lakukan oleh koperasi mencakup fungsi penjualan, fungsi pembelian dan fungsi promosi. 1. Fungsi penjualan Fungsi ini banyak di lakukan oleh koperasi produsen dimana anggotanya adalahpara produsen yang memproduksi barang sejenis dan mereka menjual/memasarkan secara sendirisendiri di pasar. 2. Funsi pemebelian Fungsi ini banyak di lakukan oleh jenis koperasi produsen dalam rangka membeli bahan baku dimana para pengrajin atau pengusaha kecil melakukannya secara sendiri-sendiri dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. 3. Funsi promosi Jika pasar semakin di penuhi dengan persaingan, maka di tuntut usaha-usaha dari para penjual untuksecara lebih intensif menghubungi para pembeli atau calon pembeli. Salah satu caranya adalah promosi. Kondisi pasar sekarang menuntut koperasi untuk mengadakan promosi. Promosi bila di lihat dari segi biaya memang mahal, tetapi manfaat yang di peroleh bagi keberhasilan penjualan juga sangat besar. Salah satu cara promosi yang murah adalah dengan mengadakan promosi bersama.

BAB III ULASAN 3.1. Profil Koperasi Pertanian Nama Koperasi Pertanian adalah Usaha Tani, dimana dalam koperasi pertanian ini tidak hanya mengurus hasil pertanian hanya sampai panen, namun juga mengolah hasil panen menjadi bahan makan setengah jadi dan di pasarkan bersama oleh setiap anggota koperasi, sehingga laba yang terkumpul dapat menanambah kelangsungan hidup koperasi. Lokasi koperasi pertanian yang sangat cocok adalah di sebuah pedesaan yang memiliki lahan pertanian yang bagus dan mudah di akses dari perkotaan. Untuk menghemat biaya transportasi, koperasi memliki agen yang akan memasarkan hasil produksi koperasi di dalam maupun di luar lokasi koperasi. Jumlah anggota 10 orang, di mana dari setiap anggota di beri sebuah jabatan dan merekrut orang yang baru untuk melakukan koperasi bersama. Struktur anggota yang terbentuk adalah Ketua Umum, ketua 1 di bidang pengelolaan usaha, ketua 2 di bidang produksi hasil pertanian setengah jadi, manajer pemasaran, sekretaris dan bendahara. Ketua 1 dan ketua 2, serta manajer pemasaran akan merekrut orang-orang baru yang akan menambah pengusaha baru dalam bidang pertanian. Dan memajukan koperasi pertanian. 3.2. Tujuan Koperasi Pertanian -

Memakmurkan anggota koperasi

-

Melakukan proses produksi kontinu atau continous process of production, adalah jenis

proses produksi yang di jalankan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama baik mutu, kualitas, bentuk maupun tipe dengan proses berkesinambungan. Proses produksi yang terus menerus tentu saja akan menghasilkan produk yang semakin banyak. Oleh karena itu jenis proses produksi ini dapat pula di golongkan sebagsai “mass process of production. -

Menciptakan berbagai jenis-jenis bibit baru yang unggul

-

Meningkatkan produksi hasil pertanian ;dan

-

Memudahkan dalam penyaluran pupuk

3.3. Aspek Usaha Koperasi Pertanian -

Menciptakan produksi setengah jadi

-

Memasarkan bibit-bibit unggulan

-

Memasarkan hasil pertanian

-

Memasok pupuk-pupuk organik

-

Memberikan pendidikan khusus untuk para petani

3.4. Peran Koperasi Pertanian Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap koperasi, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilakasanakan koperasi akan juga tinggi. Karena di dalam koperasi terdapat nilai dan prinsip berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dan merupakan landasan koperasi itu sendiri. Konsep pemberdayan masayarakat pedesaan melalui koperasi bukanlah konsep baru, banyak kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya adalah : (a) rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani/koperasi, hal ini disebabkan karena kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani/koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan kelembagaan tani/koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. (b) adanya ketergantungan petani kepada tengkulak akibat ikatan yang ditimbulkan karena petani melakukan transaksi dengan para tengkulak (pinjaman modal, dan memasarkan hasil). Dan (c) rendahnya SDM petani di pedesaan menimbulkan pemahaman dan arti penting koperasi terabaikan. Koperasi dan Kelompok tani dan petani (anggota) harus memiliki hubungan yang harmonis, tanpa hubungan yang harmonis dan saling membutuhkan sulit dibayangkan koperasi/kelompok tani mampu dan dapat bertahan. Tapi dengan adanya prinsip saling membutuhkan tersebut koperasi/kelompok tani akan mampu menjadi lembaga perekonomian masyarakat pedesaan khususnya petani yang dapat memberikan keuntungan baik dari segi

ekonomi dan sosial. Prospek pertanian dan pedesaan yang berkembang setelah krisis ekonomi semakin mendorong kebutuhan akan adanya kelembagaan perekonomian komprehensif dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh petani atau pengusaha kecil. Hal ini sejalan dengan adanya pemahaman bahwa nilai tambah terbesar dalam kegiatan ekonomi pertanian dan pedesaan terdapat pada kegiatan yang justru tidak dilakukan secara individual. Namun, nilai tambah tersebut didapatkan pada kegiatan perdagangan, pengangkutan, pengolahan yang lebih ekonomis bila dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain sehingga diharapkan keuntungan dapat dinikmati secara bersama-sama. Menurut Baga (2006), pengembangan kelembagaan pertanian baik itu kelompok tani atau koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, dimana: (1) Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (bargaining power) ini bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang (countervailing power) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. (2) Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terahadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar. (3) Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan paska panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. (4) Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi. Dan (5) Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka.

Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya. Koperasi atau Kelompok tani merupakan salah satu struktur kelembagaan yang cukup penting di masa sekarang dan yang akan datang, dalam upaya pemberdayaan petani dan pemasaran komoditas yang dihasilkan di wilayahnya, sekaligus menjadi kelembagaan pertanian yang dapat memberikan jaminan kepastian harga produk pertanian, sehingga harga yang diterima dapat menguntungkan petani. Bergabungnya petani dalam kelembagaan koperasi akan menguatkan institusi tersebut sebagai lembaga perekonomian pedesaan, dimana anggotanya akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk dapat memasarkan hasil pertaniannya, sehingga kesejahteraan petani mengalami peningkatan hal ini diakibatkan naiknya pendapatan petani yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

3.5. Undang-undang dalam koperasi Undang-undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang lama Nomor 25 tahun 1992. Karena di anggap kurang efesiennya perundang-undangan lama dan lebih bersifat koporasi bukan bersifat koperasi seperti layaknya perundang-undangan perkoperasian.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasip penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong (mohammad hatta). Koperasi Pertanian adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, atau buruh tani dan orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan Koperasi Pertanian antara lain memberikan pinjaman modal, menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, memberi penyuluhan teknis pertanian, dan membantu penjualan hasil pertanian anggotanya.

Daftar Pustaka

sudarsono,Edilius.Manajemen

koperasi

indonesia.2010.jakarta:rineka

cipta. Widiyati,Ninik.Manajemen koperasi.2010.jakarta:rineka cipa. Sukamdiyo,Ign.Manajemen koperasi.1999.Jakarta:erlangga. http://malpertanian.blogspot.com/2013/12/makalah-ustan-modul-10.html dikutip pada tanggal 12 Februari 2015 http://duniachikzmiko.blogspot.com/2014/10/jenis-jenis-bentuk-bentuk-dan-sumber.html dikutip pada tanggal 12 Februari 2015 http://ulfa-ekonomikoperasi.blogspot.com/2012/11/tujuan-dan-fungsi-koperasi.html dikutip pada tanggal 12 Februari 2015 http://ridwanviandi.blogspot.com/2014/01/peran-koperasi-dalam-perekonomian-dan.html dikutip pada tanggal 12 Februari 2015 http://triicecsfabregas.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-hukum-koperasi-di-indonesia.html dikutip pada tanggal 12 Februari 2015