Makalah_administrative_behavior_by_herbe.docx

MAKALAH PRILAKU ADMISTRASI

Oleh: IRVANDI (2016150032)

UNIVERSITAS ISKANDARMUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK TAHUN 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugrah dan rahmatNya dalam mengerjakan makalah yang berjudul “Administrative behavior”. Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang konsep perilaku administrasi Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang turut memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini bisa berguna bagi kita semua khususnya bagi penulis sebagai penyusun makalah ini dan umumnya bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman, para dosen dan pihak lain demi kesempurnaan makalah kami ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Band Aceh Januari 2019

Penulis

ii

DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar ............................................................................................... ii Daftar Isi........................................................................................................ iii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................. 2 C. Tujuan ................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengambilan Keputusan dan Organisasi Administrasi ......................... 3 B. Beberapa Masalah Teori Administrasi ................................................. 4 C. Fakta dan Nilai dalam Pengambilan Keputusan ................................... 5 D. Rasionalitas dalam Perilaku Administrasi. ........................................... 6 E. Psikologi Keputusan Administrasi. ...................................................... 8 F. Keseimbangan Organisasi. ................................................................... 9 G. Peranan Wewenang. ........................................................................... 10 H. Komunikasi. ........................................................................................ 12 I. Kriteria Efisiensi. ................................................................................ 14 J. Loyalitas dan Identifikasi Organisasional. ......................................... 15 K. Anatomi Organisasi. ........................................................................... 17 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................................... 19 B. Saran

……………………………………………………………...20

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Administrasi adalah kegiatan manusia yang diselenggarakan untuk mengendalikan kebersamaan dalam mewujudkan tujuan bersama. Dengan demikian administrasi berarti menyangkut perilaku manusia yang dilakukan secara

sadar

administrasi

untuk

memperoleh

tujuan.

Setiap

perilaku

berkesinambungan untuk menunjukan pola pengendalian

kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Semua perilaku tersebut berproses atau merupakan rangkaian yang tidak terputus, karena perilaku yang satu mendasari dilaksanakannya perilaku yang lain. Perilaku administrasi tidak dapat dilepaskan dari organisasi sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian perilaku administrasi

berpengaruh

pada

perkembangan dan kemajuan organisasi. Perilaku administrasi yang efektif dan efisien akan berpengaruh pada dinamika organisasi dalam mewujudkan tugastugas pokoknya. Perilaku administrasi memerlukan partisipasi dan keikutsertaan orang lain di dalam suatu organisasi, tanpa keikutsertaan orang lain sebagai respon berarti tidak terjadi kegiatan pengendalian kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manusia merupaka factor utama dalam administrasi, karena manusia yang mengendalikan dan manusia yang dikendalikan. Salah satu tokoh teori Perilaku Administrasi (Administrative Behavior) adalah Herbert Alexander Simon. Buku tersebut merupakan merupakan karya disertasi doctoral Herber Simon yang ditulisnya pada tahun 1947. Disertasi ini merupakan buku pertama Herbert Simon. Menurut Simon sebuah keputusan administrasi harus benar dan efisien serta praktis. Keputusan melibatkan pilihan yang dipilih dari sejumlah alternatif yang diarahkan pada tujuan ahir dari organisasi. Pilihan-pilihan realistis akan memiliki konsekuensi nyata yang terdiri atas tindakan personil dan non-tindakan yang dimodifikasi oleh fakta-fakata lingkungan dan nilai-nilai. Teori Perilaku Administrasi sangat penting untuk diketahui oleh para pengambil keputusan, khususnya para pemimpin atau administrator dalam

1

sebuah organisasi. Oleh sebab itu, makalah ini akan memaparkan tentang konsep Perilaku Administrasi yang ditulis oleh Herbert A.Simon B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana konsep pengambilan keputusan dan organisasi administrasi? 2. Apa saja masalah teori administrasi ? 3. Bagaimana fakta dan nilai dalam pengambilan keputusan ? 4. Bagaimana rasionalitas dalam perilaku administrasi ? 5. Bagaimana psikologi keputusan administrasi ? 6. Bagaimana keseimbangan organisasi ? 7. Bagaimana peranan wewenang? 8. Apa yang dimaksud dengan komunikasi ? 9. Bagaimana kriteria efisiensi ? 10. Bagaimana loyalitas dan identifikasi organisasional ? 11. Bagaimana anatomi organisasi ? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengambilan keputusan dan organisasi administrasi ? 2. Untuk mengetahui apa saja masalah teori administrasi ? 3. Untuk mengetahui bagaimana fakta dan nilai dalam pengambilan keputusan? 4. Untuk mengetahui bagaimana rasionalitas dalam perilaku administrasi ? 5. Untuk mengetahui bagaimana psikologi keputusan administrasi ? 6. Untuk mengetahui bagaimana keseimbangan organisasi ? 7. Untuk mengetahui bagaimana peranan wewenang? 8. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi ? 9. Untuk mengetahui bagaimana kriteria efisiensi ? 10. Untuk mengetahui bagaiman loyalitas dan identifikasi organisasional ? 11. Untuk mengetahui bagaimana anatomi organisasi ?

BAB II PEMBAHASAN A. Pengambilan Keputusan dan Organisasi Administrasi

2

Jelas bahwa kewajiban fisik sesungguhnya bagi pelaksanaan tujuatujuan organisasi jatuh pada orang-orang yang berada pada tingkat yang paling rendah dalam hierarki administrative. Sama jelasnya pula bahwa orang-orang yang berada ditingkat yang paling rendahini, atau tingkat operatif dalam hirarki administrative bukan merupakan sekedar muatan (beban) tambahan, dan bahwa mereka juga harus memainkan peranan yang penting dalam mencapai tujuantujuan perusahaan itu. Staf-staf yang non-operatif dalam suatu organisasi administratif ikut serta dalam penyelesaian tujuan organisasi sampai pada batas-batas dimana mereka mempengaruhi keputusan-keputusan para staff operatif . Dalam organisasiorganisasi yang sangat kecil pengaruh daripada semua karyawan tingkat pengawas terhadap karyawan pada tingkat operatif bisa terjadi secara langsung, tetapi pada tiap unit, ada terselip beberapa tingkat pengawasan menengah diantara pengawas-pengawas ditingkat atas dengan karyawan operatif, dan para pengawas menengah ini sendiri terkena pengaruh dari atas, dan mereka meneruskan, menyusun, serta menyederhanakan pengaruh-pengaruh ini sebelum pengaruh-pengaruh itu mencapai para karyawan operatif. Disini

lebih

digunakan

istilah

“mempengaruhi”

daripada

“mengarahkan”, karena pengarahan yakni penggunaan wewenang administratif hanyalah satu diantara beberapa cara staf administratif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan staf operatif. Sehingga, pembentukan suatu organisasi melibatkan lebih dari sekedar suatu penunjukan fungsi dan pembagian wewenang. Kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok, sedangkan proses administratif adalah proses yang berhubungan dengan keputusan. Proses ini mencakup pemisahan unsure-unsur tertentu dalam keputusan angota-anggota organisasi, dan pembuatan prosedur-prosedur organisasional yang teratur untuk memilih dan menetukan unsure-unsur ini dan untuk menyampaikannya kepada anggota-anggota yang bersangkutan. Keputusan-keputusan yang biasanya dibuat oleh organisasi bagi individu yaitu (1) menetapkan fungsinya, ruang lingkup serta sifat umum daripada

3

tanggungjawabnya, (2) membagikan wewenang, menetapkan siapa yang harus diberi kekuasaan untuk membuat keputusan lebih lanjut bagi individu, dan (3) menetukan batas-batas lainnya terhadap pilihannya yang diperlukan untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari beberapa individu dalam organisasi. Organisasi administratif bercirikan spesialisasi tugas-tugas tertentu diberikan kepada bagian-bagian tertentu dalam organisasi. Spesialisasi ini boleh berbentuk pembagian kerja yang vertikal. Akan tampak paling tidak ada tiga alas an bagi spesialisasi umum dalam organisasi. Pertama, jika terdapat spesialisasi horizontal, maka spesialisasi mutlak penting untuk mencapai koordinasi di antara para karyawan operatif. Kedua, karena spesialisasi horizontal memungkinkan keahlian serta kecakapan yang lebih luas oleh kelompok operatif dalam pelaksanaan tugas mereka, demikian pula spesialisasi vertikal memungkinkan

personal

operatif

dituntut

pertanggungjawaban

atas

keputusannya: bertanggun g jawab kepada direksi bagi organisasi bisnis, dan kepada badan legislative bagi badan pemerintah. B. Beberapa Masalah Teori Administrasi Di antara prinsip-prinsip yang lebih umum yang terdapat di dalam literatur mengenai administrasi adalah (1)efisiensi administrasi ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas dikalangan kelompok.

Efisiensi administrasi diperkirakan akan meningkat sejalan

dengan peningkatan spesialisasi. (2)efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hirarki wewenang yang pasti. Efisiensi administrasi diperkirakan

dapat

ditingkatkan

dengan

mengatur

anggota-anggota

organisasi dalam suatu hirarki wewenang yang pasti untuk mempertahankan kesatuan komando. (3)efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi. Efisiensi administrasi diperkirakan dapat ditingkatkan dengan membatasi bawahan yang melapor langsung kepada pengelolaannya masing-masing jumlahnya kecil

4

(4)efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokan pekerjaan untuk maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, atau tempat. Efisiensi administrasi diduga meningkat dengan mengelompokkan para karyawan menurut tujuan, proses, langgangan, atau tempat. Tidak satupun dari keempat prinsip itu lolos dalam keadaan utuh, karena di dalam setiap pasal ditemukan, bukannya suatu prinsip yang mempunyai satu makna, melainkan seperangkat prinsip yang saling bertentangan yang nyatanya sama-sama dapat digunakan pada situasi administratif. Kesatuan perintah, spesialisasi menurut tujuan, desentralisasi, kesemuanya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendisain sebuah organisasi administrative yang efisien. C. Fakta dan Nilai dalam Pengambilan Keputusan Pernyataan-pernyataan factual adalah keterangan-keterangan mengenai dunia sebagaimana tampaknya dan caranya beroperasi. Menurut prinsip, pernyataan-pernyataan factual dapat diuji untuk menetukan apakah mereka itu benar atau keliru. Sedangkan keputusan-keputusan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pernyataan-pernyataan factual. Jelasnya mereka menggambarkan suatu keadaan yang bakal terjadi, dan gambaran mereka ini boleh jadi benar dan boleh jadi keliru menurut pengertian yang sama sekali bersifat empiris. Tetapi mereka memiliki pula suatu kualitas penting, mereka memilih satu keadaan yang bakal terjadi di antara sekian banyak alternative dan mengarahkan perilaku kea rah alternatif yang menjadi pilihan itu. Singkatnya, mereka memiliki suatu kadar ethis serta kadar factual. Untuk menyatakan sebuah pernyataan itu benar, maka ia harus dibandingkan secara langsung dengan pengalaman, dengan fakta ataupun ia harus, dengan dalil-dalil yang logis, menimbulkan pernyataan-pernyatan lain yang dapt dibandingkan dengan pengalaman. Tetapi pernyataan factual tidak dapat diperoleh dari pernyataan ethis dengan proses pemikiran apaun, dan pernyataan ethis pun tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan fakta-fakta karena mereka lebih banyak menggunakan seharusnya daripada fakta. Maka tidak adal

5

cara untuk dapat menguji pernyataan-pernyataan etis, baik secara emppiris mauppun rasional. Perbedaan masalah-maslah factual dengan masalah ethis dapat disimpulkan (1)Pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga demokratis atas penetuan nilai dapat diperkuat dengan membuat sarana-sarana procedural yang memungkinkan suatu pemisahan yang lebih efektif antara unsur-unsur factual dan etis di dalam keputusan-keputusan. (2)Alokasi suatu masalah pada legislator atau administrator untuk diputuskan sseharusnya terganung pada arti relative dari maslah-masalah factual dan ethis yang bersngkutan, serta tingkat sampai dimana masalah factual itu bersifat controversial. (3)Berhubung badan legislative harus karena keharusan membuat banyak pertimbangan factual, maka ia harus memiliki saluran yang siap pakai untuk menuju ke sumber informasi dan advis (4)Berhubung badan administrasi harus karena keharusan membuat banyak pertimbangan nilai, maka ia harus cepat tanggap pada nilai-nilai masyarakat, jauh melampaui nilai-nilai yang nyata-nyata dijadikan undang-undang. D. Rasionalitas di dalam (Perilaku) Administratif Pengetahuan merupakan alat untuk menemukan yang mana di antara semua kemungkinan-kemungkinan konsekuensi-konsekuensi dari suatu perilaku yang akan mengikuti perilaku itu. Tujuan pokok dari pengetahuan itu merupakan bagian dari proses pemilihan, untuk menemukan suatu kemungkinan tunggal yang tersendiri yang merupakan konsekuensi dari masing-masing alternative perilaku, sekalipun dalam praktek tujuan ini tentu saja hanya dapat dicapai secara tak sempurna. Pengetahuan mengenai konsekuensi-konsekuensi perilaku dengan demikian ditetapkan sebagai suatu pengaruh utama terhadap pilihan. Pengaruh kedua diketahui terletak pada prefensi si individu yang berperilkau terhadap seperangkat konsekuensi disbanding perangkat lainnya. Masalah pilihan adalah masalah

menguraikan

konsekuensi-konsekuensi,

menilainya,

dan

mengubungkannya dengan alternative-alternatif perilaku.

6

Cara dan tujuan tidak sepenuhnya bersesuaian dengan fakta dan nilai, namun diketahui pula ada semacam hbungan antara kedua perangkat istilah tersebut. Suatu rangkaian cara-tujuan didefiniskan sebagai serangkaian unsure yang berhubungan secara serampangan yang membentang mulai dari perilakuperilaku sampai kepada nilai-nilai yang lahir dari perilaku-perilaku itu. Tujuantujuan di dalam rangkaian seperti itu bertindak sebagai indeks-indeks nilai, dan dengan menggunakan mereka kita dapat menilai alternative-alternatif tanpa menjajagi secara menyeluruh tujuan-tujuan akhir, atau nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan-tujuan akhir itu. Gagasan mengenai alternative banyak menerangkan pola perilaku antarpribadi. Hubungan nilai-nilai individu yang saling mempengaruhi dengan konsekuensi-konsekuensi perilaku gabungan mereka mentukan apakah pola perilaku akan bersikap bersaing atau bekerjasama. Ketidakstabilan di dalam pola perilaku bisa terjadi apabila masing-masing peserta di dalam pola itu salah meramalkan perilaku pihak lainnya. Secara kasar, rasionalitas meyangkut masalah memilih alternativealternatif perilaku yang diinginkan berdasarkan sistem nilai dimana konsekuensi-konsekuensi dapat dinilai. Sebuah keputusan dapat dikatakan rasional secara obyektif jika nyatanya ia merupakan perilaku yang benar untuk memperbesar semaksimal mungkin nilai-nilai tertentu dalam situasi tertentu. Ia bersifat rasional secara subyektif jika memperbesar semaksimal mungkin perolehan sehubungan dengan pengetahuan sesungguhnya dari si subyek. Ia bersifat rasional secara sadar sampai pad tahap dimana penyesuaian cara dengan tujuan adalah suatu proses sadar. Ia bersifat rasional secara sengaja sampai pada tahap bahwa penyesuain cara dengan tujuan secara sengaja ditimbulkan (oleh si individu atau organisasi). Suatu keputusan itu bersifat rasional secara organisasional jika keputusan berorientasi pada tujuan-tujuan organisasi. Ia bersifat rasional secara pribadi jika keputusan tersebut berorientasi pada tujuan-tujuan individu. E. Psikologi Keputusan Administrasi

7

Rasionalitas obyektif akan mempunyai makna bahwa si subyek yang berprilaku membentuk semua perilakunya menjadi suatu pola terpadu dengan (a) memandang alternative-alternatif perilaku yang mendahului keputusan secara luas, (b) memperhitungkan secara keseluruhan kumpulan konsekuensi yang akan mengikuti maasing-masing pilihan, dan (c) memilih satu dari keseluruhan perangkat alternatif dengan menggunakan sistem nilai-nilai sebagai pedoman. Perilaku yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat rasionalitas obyektif paling tidak dalam tiga hal (1)Rasionalitas memerlukan suatu pengetahuan serta dugaan yang lengkap mengenai konsekuensi-konsekuensi yang meralat pada masing-masing pilihan. (2)Berhubung konsekuesni-konsekuensi ini berada pada masa depan maka imajinasilah yang harus mengisi kekurangan perasaan yang berpengalaman dalam menetapkan niali bagi mereka. (3)Rasionalitas mengharuskan dipilihnya satu diantara semua kemungkinankemungkinan perilaku alternatif. Rasionalitas itu adalah suatu pengetahuan yang lengkap, yang tak tercapai, mengenai konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing pilihan. Sedangkan pilihan yang rasional adalah layak sejauh perangkat-perangkat faktor terbatas yang menjadi dasar keputusan selaras dengan suatu sistem variable yang tertutup yaitu sejauh tidak ada efek-efek tak langsung yang berarti. Pernyataan-pernyatan yang berkenaan dengan menjauhnya perilaku sesungguhnya dari norma rasionalitas sudah menunjukkan beberapa ciri proses pilihan psikologis. Dosilitas (sifat mudah diajar, dilatih/penurut), gerakan yang paling sederhana, melangkahkan kaki, memusatkan mata pada suatu benda, bersifat bertujuan, dan berkembang hanya secara berangsur-angsur di dalam diri si bayi dimulai dari gerakan tidak langsung dan serampangan yang paling dini. Dalam mencapai integrasi manusia memperlihatkan dosilitas, yaitu ia memperhatikan

konsekuensi-konsekuensi

dari

gerakan-gerakannya

dan

menyesuaikannya untuk mencapai maksud yang diinginkan. Dengan demikian,

8

dosilitas menandai suatu tahap penjagaan dan penyelidikan yang diikuti oleh suatu tahap penyesuaian. Ada dua jenis utama pengaruh-pengaruh organisasional terhadap individu yaitu

(1)

organisasi-organisasi

serta

lembaga-lembaga

memungkinkan

dibentuknya dugaan-dugaan yang tetap oleh setiap kelompok mengenai perilaku angota-anggota lainnya di dalam keadaan-keadaan tertentu, (2) organisasiorganisasi dan lembaga-lembaga memberikan rangsangan-rangsangan umum serta pengarah perhatian untuk menyalurkan perilaku-perilaku anggota kelompok, dan yang memberikan anggota-anggota itu tujuan antara yang merangsang tindakan. Cara-cara yang dipakai organisasi untuk mempengaruhi keputusankeputusan anggota-anggota individu : (1)Organisasi membagikan pekerjaan di kalangan anggotanya (2)Organisasi itu membuat pedoman kerja (3)Organisasi menyebarkan keputusan-keputusannya ke bawah (dank e sisisisinya atau ke atas) melalui tingkatan-tingkatannya dengan membentuk sistem-sistem wewenang dan pengaruh. (4)Organisasi mengadakan saluran-saluran komunikasi yang mengalir ke semua jurusan dan melalui saluran-saluran inilah informasi-informasi untuk mengambil keputusan mengalir. (5)Organisasi melatih dan mengindoktrinasi angota-anggotanya. F. Keseimbangan Organisasi Organisasi digambarkan sebagi suatu sistem yang seimbang, yang menerima sumbangan-sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga, dan memberikan perangsang sebagai imbalan bagi sumbangan-sumbangan ini. Perangsang-perangsang ini meliputi tujuan organisasi itu sendiri, konservasi dan perkembangan organisasi, dan insentif yang tak ada hubungannya dengan yang manapun dari yang dua ini. Anggota-anggota organisasi dapat dikelompokkan dengan cara yang lain dari yang didasarkan pada perangsang yang mereka terima bagi keikutsertaan mereka. Mereka dapat dibagi menurut jenis sumbangan yang mereka berikan

9

kepada organisasi : jasa-jasa khusus (supplier), uang atau jasa netral lainnya yang dapat dipakai sebagai insentif (langganan), dan waktu serta tenaga (pekerja). Keseimbangan organisasi dijaga oleh kelompok pengawasan, yang nilainilai pribadinya bisa berbagai macam jenisnya, tetapi yang memegang tanggung jawab memeprtahankan kehidupan organisasi agar mereka bisa memperoleh nilai-nilai ini. Di dalam organisasi bisnis, kelompok pengawasan bisa diduga mengutamakan orientasinya pada keuntungan-keuntungan serta konservasi. Kelompok tersebut akan berusaha mempertahankan suatu keseimbangan yang disenangi antara sumbangan-sumbangan yang masuk dengan perangsangperangsang yang dikelurakan dengan cara : pertama, dengan mengubah tujuan organisasi sesuai dengan permintaan langganan, dan kedua, dengan menggunakan sumber daya, sumbangan keuangan, serta waktu dan tenaga karyawan sedemikian rupa agar bisa memperoleh sebanyak mungkin tujuan organisasi dengan sumber daya ini. Dalam instansi pemerintah, langganan yaitu badan legislative, merupakan kelompok pengawasan terakhir. Karena kelompok ini bisa memberikan sumbangan apa saja yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. G. Peranan Wewenang Seorang individu bersikap sebagai anggota sebuah kelompok apabila ia menggunakan skala nilai umum terhadap pilihan-pilihannya seperti halnya anggota-anggota lain dalam kelompok itu, dan apabila dugaan-dugaanya mengenai perilaku anggota-anggota lain akan mempengaruhi keputusankeputusannya sendiri. Dalam semua ragam perilaku kelompok, terkecuali yang paling sederhana, prosedur-prosedur pasti (tetap) diadakan untuk mendapatkan koordinasi. Prosedur itu bersifat mengoordinir apabila ia mencocokan (menyesuaikan) perilaku masing-masing individu dengan bagi kelompok itu. Dalam semua hal, koordinasi memerlukan dikomunikasikannya (diteruskannya)

10

paling tidak unsure-unsur penting tertentu di dalam situasi kelompok kepada angota-anggota kelompok. Apabila koordinasi itu bergerak lebih jauh dari hanya sekedar komunikasi, ketika koordinasi dengan perlahan-lahan mempengaruhi perilaku anggota-anggota kelompok kea rah yang diinginkan, maka koordinasi itu biasanya mengikutsertakan sedikit wewenang. Wewenang dilaksanakan terhadap seorang individu setiap kali individu itu, dengan mengendorkan dayadaya mampunya (kecakapannya) yang kritsi, memperkenakan keputusankeputusan orang lain yang diteruskan (dikomunikasikan) untuk membimbing pilihannya sendiri. Wewenang merupakan hanya satu dari sejumlah bentuk pengaruh. Cirinya yang membedakan adalah ia berusaha meyakinkan bawahan, tetapi hanya berusaha mendapatkan persetujuan tanpa komentarnya. Tentu saja, dalam praktek sesungguhnya, wewenang itu biasanya dengan bebas dicampur-baurkan dengan saran serta himbauan. Fungsi penting dari wewenang adalah untuk memungkinkan keputusan itu dibuat dan dilaksanakan, sekalipun tak tercapai suatu persetujuan. Barabgkali

juga

aspek

arbitrer(wewnang-wewenang)

daripada

wewenang ini telah ditekankan secara berlebihan di dalam pembahasanpembahasan konsepnya. Biar bagaimanapun, unsure sewenang-wenang di dalam wewenang terbatas pada wilayah penerimaan di bawahan. Luasnya wilayah penerimaan tergantung pada sanksi-sanksi yang dimiliki wewenang yang dapat dipakai untuk melakasanakan dijalnkannya perintah-perintah itu. Paling tidak, yang sama pentingnya dengan sanksi-sanksi negative itu, paksaan fisik serta ekonomi adalah kesamaan tujuan, penerimaan social, dan kepribadian. Di dalam administrasi menghindarkan hubungan-hubungan wewenang yang bertentangan kadang-kadang merupakan masalah yang penting. Masalah itu dihadapi dengan mendirikan suatu hirarki wewenang yang pasti., dan dengan menetapkan wewenang menurut wilayah di sepanjang jalur-jalur fungsional atau

11

lain-lainnya. Namun, jarang sekali terdapat kemungkinan untuk meniadakan wilayah-wilayah yang tak jelas dimana konflik-konflik wewenang bisa terjadi. Koordinasi merupakan hanya satu dari ketiga fungsi wewenang di dalam organisasi administrative. Wewenang juga merupakan suatu faktor penting dalam memaksakan dijalankannya tanggung jawab, dan di dalam pengkhususan pengambilan keputusan. Masalah tanggung jawab timbul apabila ada keinginan atau dirasakan perlu untuk memaksakan adanya penyesuaian individu dengan rencana kelompok. Sanksi memainkan bagian yang penting di dalam fungsi memaksakan tanggungjawab wewenang, disbanding dengan yang dimainkannya di dalam kegunaan-kegunaan lainnya. Suatu pengorganisasian formal adalah suatu rencana untuk pembagian kerja serta alakasi wewenang. Rencana organisasi memberikan kepada masingmasing angota kelompok status serta peranan dalam hubungannya dengan anggota-anggota lain, tetapi menetapkan (merincikan) kadar dari karya serta fungsi keputusannya hanya dalam bentuk-bentuk yang sangat umum. H. Komunikasi Secara formal, komunikasi bisa didefinisikan sebagai setiap proses dimana alasan-alasan keputusan diteruskan dari satu anggota organisasi kepada anggota lainnya. Jelas bahwa tanpa komunikasi tidak akan terdapat pengorganisasian, karena bila demikian taklah mungkin kelompok itu mempengaruhi perilaku individu. Komunikasi di dalam organisasi merupakan proses dua arah, meliputi penyaluran kepada suatu pusat (misalnya individu yang dibekali tanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan tertentu) perintah-perintah, informasi, serta adpis yang berkenaan dengan keputusan, dan penyaluran keputusankeputusan yang dicapai dipusat ini kepada bagian-bagian lain dalam organisasi. Informasi dan perintah-perintah yang mengalir ke bawah melalui saluran-saluran formal wewenang dan informasi yang mengalir ke atas melalui saluran-saluran yang sama hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan jaringan komunikasi di dalam organisasi yang sesungguhnya.

12

Sistem komunikasi yang formal dalam setiap organisasi saluran-saluran dan media komunikasi yang telah dibentuk secara sadar dan sengaja, segera ditambah dengan suatu jaringan komunikasi yang nonformal yang sama pentingnya dan didasarkan pada hubungan social di dalam organisasi. Hubungan antara sistem formal dan nonformal akan lebih jelas melalui suatu penelitian terhadap media komunikasi. Media komunikasi formal yang paling menyolok adalah kata-kata yang diucapkan dan memo-memo serta surat-surat dari seorang anggota organisasi kepada anggota lainnya.sejumlah media tertulis khusus perlu dibedakan dari memo atau surat biasa. Pertama, ada yang disebut arus dokumen, perpidahan dokumen dari satu titik ke titik yang lainnya dalam organisasi dimana ia secara berturut-turut diproses. Selanjutnya ada yang disebut catatan dan laporan resmi, kemudian ada pedoman praktek serta prosedur organisasi. Sistem komunikasi nonformal dibentuk dalam hubungan social anggotaanggota organisasi. Sistem komunikasi nonformal memiliki peranan yang lain jika diingat bahwa perilaku individu di dalam organisasi diarahkan tidak saja kepada tujuan-tujuan organisasi tetapi juga sampai pada batas-batas tertentu kepada tujuan-tujuan pribadi mereka, dan bahwa kedua perangkat tujuan-tujuan ini tidak selalu konsisten satu sama lainnya. Oleh karena itu, apabila anggotaanggota organisasi berurusan satu sama lain, masing-masing anggota harus memperkirakan batas-batas sampai dimana sikap dan tindakan anggota lainnya dikendalikan oleh motif-motif pribadi dan bukannya motif-motif organisasi. Motif-motif pribadi bisa mengakibatkan anggota-anggota organisasi mencoba menyimpangkan sistem komunikasi untuk dimanfaatkan oleh mereka sendiri, dan mungkin juga menyebabkan mereka menahan informasi dari atasan serta kolega. Motif serta sikap pribadi juga mempengaruhi sambutan yang diberikan kepada komunikasi-komunikasi yang disalurkan, dan kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi pihak-pihak lain akan tergantung pada kesanggupannya untuk memberikan pengertian serta daya membujuk komunikasi itu sendiri.

13

Organisasi biasanya membentuk unit-unit yang dikhususkan untuk fungsi-fungsi komunikasi tertentu. Ini termasuk bantuan staf, tempat-tempat penyimpanan ingatan organisasi, dan unit-unit penyelidikan, baik intern maupun ekstern. Latihan merupakan salah satu dari beberapa metode komunikasi alternative yang terbukti amat berguna dalam menyalurkan keterampilan kerja. Namun keberhasilan memanfaatkannya tergantung kepada kemungkinan untuk membuat orang yang dilatih bersikap menyeangi program itu. I. Kriteria Efisiensi Istilah efisiensi telah sejak generasi lalu memperoleh beberapa konotasi yang tak sesuai yang menghubungkannya dengan teori administrasi stop watch, mekanistis, yang diarahkan kepada keuntungan. Efisiensi diartikan se3bagai perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan pemasukan, biaya (ongkos) dan kesenangan yang dihasilkan, merupakan istilah yang relative baru. Sesungguhnya, konsep efisiensi sempurna tidak akan diperlukan dalam pengamatan yang sekarang ini. Masalah-masalah yang sesungguhnya, sementara mereka menampakkan diri dihadapan sang administrator, selalu berhubungan dengan efisiensi-efisiensi relative, dan tidak pernah pula diperlukan efisiensi absolute (mutlak) dalam bentuk apapun. Dapat dilihat bahwa kriteria efisiensi sebagaimana diterapkan pada keputusan-keputusan administrative benar benar bersifat analogi terhadap kegunaan maksimal di dalam ekonomi. Tidak dikatakan disini bahwa kriteria efisiensi memang selalu menguasai para administrator, atau keputusankeputusan itu rasional maka barulah kriteria itu menguasai mereka. Sebaliknya, asas peningkatan kegunaan semaksimal mungkin lazim di utarakan di dalam literature ekonomi sebagai suatu asas tambahan artinya yang juga menggambarkan perilaku sesungguhnya dipasar. Analogi antara kedua dalil itu juga meliputi asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang pertama adalah bahwa sumber-sumber daya yang dapat dipakai teramat langka. Asumsi kedua bahwa kegiatan-kegiatan yang

14

bersangkutan adalah kegiatan-kegiatan instrumental, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan karena nilai-nilai positif yang mereka hasilkan dalam bentuk semacam hasil. Ketiga, kedua dalil ini dapat diperbandingkan, paling tidak secara subyektif, mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar pengukuran hasil-hasil. Dalam aspek factual pengambilan keputusan, administrator harus berpedoman pada kriteria efisiensi. Kriteria ini menghendaki agar hasil-hasil ditingkatkan semaksimal mungkin dengan sumber-sumber daya yang terbatas. Sebaliknya kriteria kebenaran tidak mempunyai arti dalam hubungannya dengan unsure-unsur penilaian dalam keputusan. Untuk meningkatkan mutu keputusan diharapkan dilakukannya riset-riset empiris mengenai fungsi-fungsi produksi yang menghubungkan kegiatan-kegiatan dengan hasil-hasilnya. Pada saat ini pengetahuan kita mengenai fungsi-fungsi ini bersifat terpecah-pecah, namun fungsi-fungsi itu perlu sekali sebagai alat untuk melakukan pertimbangan secara sehat, karena tanpa alat tersebut bakan beroperasi di dalam suatu kekosongan fungsi-fungsi. Suatu sarana yang kuat untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan pemerintah, baik yang bersifat legislative maupun administrative, adalah

anggaran.

Perbaikan

metode

pembuatan

anggaran

akan

(1)

memungkinkan suatu pembagian kerja yang lebih efektif antara instansi perumus kebijaksanaan dan instansi administrative, dan (2) memusatkan perhatian kepada fungsi-fungsi produksi social dan peranan kritisnya di dalam pengambilan keputusan. J. Loyalitas dan Identifikasi Organisasional Untuk menegaskan definisi (konsep) yang disebut Lasswell, maka kita akan mengatakan bahwa seorang menyamakan (mengidentifikasi) dirinya dengan suatu kelompok, apabila dalam mengambil keputusan, ia menilai beberapa alternative pilihan berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya bagi kelompok yang tertentu itu. Penyamaan diri (identifikasi) individu mungkin dilakukan untuk tujuan organisasi atau untuk pelestarian organisasi.

15

Unsure identifikasi merupakan proses yang melalui individu mengganti tujuan-tujuan pribadinya dengan tujuan-tujuan organisasioanal sebagai indeks nilai yang menetukan keputusan-keputusan organisasionalnya. Melalui identifikasi, masyarakat yang terorganisasi menamakan kepada individu skema nilai-nilai social sebagai ganti motif-motif pribadinya. Suatu struktur organisasional berguna secara social sejauh pola identifikasi yang diciptakannya menimbulkan suatu persesuian antara nilai social dengan nilai organisasioanl. Dasar-dasar psikologis dari identifikasi tidak jelas, tetapi tampaknya melibatkan paling tidak tiga unsur: perhatian (minat) pribadi terhadap keberhasilan lembaga, peralihan falsafah manajmen pribadi (swasta) ke instansiinstansi pemerintah (masyarakat), pembatasan-pembatasan terhadap bidang perhatian yang mencegah masuknya lebih dari satu lingkungan nilai yang terbatas ke dalam bidang perhatian tersebut. Akibat identifikasi utama yang tak dikehendaki terutama sekali bahwa ia mencegah individu yang terorganisir membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hal dimana wilayah nilai-nilai yang terbatas yang diwakilinya harus ditimbang terhadap nilai-nilai lain diluar wilayah itu. Untuk menghindari identifikasi yang berat setelah pengambilan keputusan anggaran harus dilakukan pada suatu titik dalam organisasi dimana keputusan itu akan ditinjau dari segi efisiensi daripada segi kecukupannya, yaitu dimana alternative-alternatif biaya serta nilai sesungguhnya akan diajukan. Demikian juga, keberhasilan pengspesialisasian fungsional sebagiannya tergantung pada tiadanya konsekuen-konsekuensi nilai yang terletak diluar wilayah identifikasi fungsional, karena kehadiran konsekuensi-konsekuensi seperti itu akan mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan keputusan. Jika identifikasi amat berguna untuk meniadakan unsure-unsur pribadi dalam melakukan pilihan dalam sebuah organisasi dan untuk memaksakan dijalankannya pertanggungjawaban social, maka identifikasi itu bisa juga amat berbahaya jika ia membberi corak lain dan merubah keputusan-keputusan yang mendahului pembentukan struktur organisasional itu sendiri.

16

Pembentukan organisasi yang berguna bagi masyarakat menuntut suatu penaksiran semua nilai-nilai yang terlibat tanpa menimbulkan sesuatu praanggapan. Pra-aggpan itu bisa terjadi jika pertimbangan penaksir disesatkan oleh identifikasinya. Oleh karena itu, kesetiaan pribadi kepada nilai-nilai organisasional yang biasanya merupakan suatu aspek perilaku yang amat berguna di dalam sebuah organisasi bisa menjadi amat berbahaya apabila ditemukan di alam bidang-bidang kreatif (penciptaan) dan promosi, yakni di dalam selera-selera administrator yang berada ditingkat-tingkat yang lebih tinggi pada hirarki tersebut. K. Anatomi organisasi Hampir tidak ada keputusan yang diambil di dalam organisasi yang merupakan tugas daripada seorang individu tunggal. Sekalipun pertanggung jawaban terakhir atas dilakukannya sesuatu tindakan tertentu berada ditangan seseorang yang sudah ditetapkan, namun dalam mengamati bagaimana cara keputusan itu tercapai, kita akan selalu mendapatkan melalui saluran-saluran formal dan non-formal bahwa komponen-komponennya yang beragam bersumber dari banyak individu yang telah ikut serta dalam membuat alas analasannya. Apabila semua komponen ini sudah diketahui, maka akan tampak bahwa sumbangan yang diberikan tiap individu yang membuat keputusan formal itu hanyalah sumbangan yang sangat kecil. Ada dua tehnik administrative yang teramat penting di dalam proses pengambilan keputusan terpadu dan dalam menerapkan aneka ragam pengaruh terhadap suatu keputusan tunggal. Yang pertama dalah mengenai perencanaan, suatu tehnik dimana keterampilan berbagai spesialis dapat diarahkan pada suatu masalah sebelum dicapainya tahap pengambilan keputusan yang formal. Yang kedua adalah peninjauan, suatu tehnik dimana individu dapat ditunjuk untuk bertanggungjawab atas alasan-alasan intern serta ekstern yang menentukan keputusannya.

17

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari paparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok, sedangkan proses administratif adalah proses yang berhubungan dengan keputusan. Kesatuan perintah, spesialisasi

18

menurut tujuan, desentralisasi, kesemuanya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendisain sebuah organisasi administrative yang efisien. Pernyataan-pernyataan factual adalah keterangan-keterangan mengenai dunia sebagaimana tampaknya dan caranya beroperasi. Sedangkan keputusankeputusan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pernyataan-pernyataan factual. Tetapi pernyataan factual tidak dapat diperoleh dari pernyataan ethis dengan proses pemikiran apapun, dan pernyataan ethis pun tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan fakta-fakta karena mereka lebih banyak menggunakan seharusnya daripada fakta. Maka tidak adal cara untuk dapat menguji pernyataan-pernyataan etis, baik secara emppiris maupun rasional. Secara kasar, rasionalitas meyangkut masalah memilih alternative-alternatif perilaku yang diinginkan berdasarkan sistem nilai dimana konsekuensikonsekuensi dapat dinilai. Sebuah keputusan dapat dikatakan rasional secara obyektif jika nyatanya ia merupakan perilaku yang benar untuk memperbesar semaksimal mungkin nilai-nilai tertentu dalam situasi tertentu. Keseimbangan organisasi dijaga oleh kelompok pengawasan, yang nilainilai pribadinya bisa berbagai macam jenisnya,tetapi yang memegang tanggung jawab memeprtahankan kehidupan organisasi agar mereka bisa memperoleh nilai-nilai ini. Wewenang merupakan hanya satu dari sejumlah bentuk pengaruh. Cirinya yang membedakan adalah ia berusaha meyakinkan bawahan, tetapi hanya berusaha mendapatkan persetujuan tanpa komentarnya. Fungsi penting dari wewenang adalah untuk memungkinkan keputusan itu dibuat dan dilaksanakan, sekalipun tak tercapai suatu persetujuan. Komunikasi di dalam organisasi merupakan proses dua arah, meliputi penyaluran kepada suatu perintah-perintah, informasi, serta adpis yang berkenaan dengan keputusan, dan penyaluran keputusan-keputusan yang dicapai dipusat ini kepada bagian-bagian lain dalam organisasi.

19

Dapat dilihat bahwa kriteria efisiensi sebagaimana diterapkan pada keputusan-keputusan administrative benar benar bersifat analogi terhadap kegunaan maksimal di dalam ekonomi. Dasar-dasar psikologis dari identifikasi tidak jelas, tetapi tampaknya melibatkan paling tidak tiga unsur: perhatian, peralihan falsafah manajmen pribadi ke instansi-instansi pemerintah pembatasan-pembatasan terhadap bidang perhatian. Ada dua tehnik administrative yang teramat penting di dalam proses pengambilan keputusan terpadu dan dalam menerapkan aneka ragam pengaruh terhadap suatu keputusan tunggal. Yang pertama dalah mengenai perencanaan dan yang kedua adalah peninjauan, suatu tehnik dimana individu dapat ditunjuk untuk bertanggungjawab atas alasan-alasan intern serta ekstern yang menentukan keputusannya.

B. Saran Perilaku administrasi tidak dapat dilepaskan dari organisasi sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian perilaku administrasi

berpengaruh

pada

perkembangan dan kemajuan organisasi. Perilaku administrasi yang efektif dan efisien akan berpengaruh pada dinamika organisasi dalam mewujudkan tugastugas pokoknya. Perilaku administrasi memerlukan partisipasi dan keikutsertaan orang lain di dalam suatu organisasi, tanpa keikutsertaan orang lain sebagai respon berarti tidak terjadi kegiatan pengendalian kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga perlunya setiap anggota khususnya pengambil keputusan untuk dapat memahami konsep administrative behavior atau perilaku administrasi.

20

DAFTAR PUSTAKA

Simon, Herbert A.,1997. Adminisrative Behavior a study of decision-making processes indaministrative organizations, fourth edition, The free Press: New York.