Makalah Wawasan Kemaritiman.docx

MAKALAH WAWASAN KEMARITIMAN “SENGKETA LAUT INTERNASIONAL”

OLEH: BELA S1A118332

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan

Rahmat

dan

Karunia_Nya

saya

masih

diberi

kesempatan

untuk

menyelesaikan Makalah Matakuliah Wawasan Kemaritiman “Sengketa Laut Internasional”. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya makalah ini. Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui tentang macam-macam system proteksi dan fungsinya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan mudah-mudahan juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Saya sadari, dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan.

ii

DAFTAR ISI SAMPUL ...................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii DAFTAR ISI .............................................................................................................iii BAB I A. B. C. BAB II A. B.

C. D.

E. BAB III A. B.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG ...........................................................................1 RUMUSAN MASALAH .......................................................................2 TUJUAN.................................................................................................2 PEMBAHASAN PENGERTIAN SENGKETA INTERNASIONAL ............................3 MACAM-MACAM SENGKETA INTERNASIONAL .....................3 1. Sengketa Politik ...........................................................................3 2. Sengketa Hukum ..........................................................................3 PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL .................................4 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL .......................5 1. Metode Kekerasan .......................................................................5 2. Metode Damai ..............................................................................6 PERAN INDONESIA ...........................................................................9 PENUTUP KESIMPULAN ......................................................................................12 SARAN ...................................................................................................12

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Penyelesaian sengketa internasional merupakan salah satu unsur penting dalam hukum internasional serta hubungan internasional. Dalam prakteknya hukum dan hubungan internasional yang mana diadakan antar negara dengan negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam berjalannya hubungan tersebut, kerap kali banyak permasalahan atau sengketa yang timbul. Potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan perbedaan politik, berbenturnya strategi militer, persaingan ekonomi maupun ideology, atau perpaduan antara alasanalasan tersebut. Melihat adanya berbagai potensi sengketa, hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Permasalahan di dalam hubungan Internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Hal ini menyangkut hubungan antara negara dalam mempertahankan kedaulatan maupun kepentingan masing-masing, sehingga timbul suatu perselisihan internasional akibat dari interaksi yang dilakukan antar negara. Penyebab dari sengketa dapat terjadi akibat berbagai macam permasalahan seperti faktor politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Hal ini bisa saja menimbulkan suatu permasalahan besar berupa sengketa yang melibatkan berbagai negara maupun organisasi internasional. Hubungan Internasional dalam hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai unsur-unsur berdirinya suatu negara, salah satunya menyatakan syarat dari terbentuknya negara yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah adanya sikap saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Apabila suatu negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain, banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan sisi negatifnya pun ada, misalkan suatu negara terlibat suatu pertikaian atau sengketa internasional di antara kedua negara, banyak kasus yang sering menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan masalah. 1

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke20. Upaya-upaya ini ditunjukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal 2 cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). B.

RUMUSAN MASALAH 1. Apa itu sengketa internasional? 2. Sebutkan macam-macam sengketa internasional? 3. Apa penyebab sengketa internasional? 4. Bagaimana penyelesaian sengketa internasional? 5. Apa sajakah peran indonesia menyangkut sengketa internasional?

C.

TUJUAN 1. Dapat mengetahui apa itu sengketa internasional. 2. Dapat mengetahui macam-macam sengketa internasional. 3. Dapat mengetahui apa penyebab sengketa internasional. 4. Dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa internasional. 5. Dapat mengetahui apa sajakah peran indonesia menyangkut sengketa internasional.

2

BAB II PEMBAHASAN A.

PENGERTIAN SENGKETA INTERNASIONAL Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Istilah sengketa internasional (international disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badab-badan korporasi serta badan-badan bukan negara dipihak lain. Persengketaan dapat terjadi karena: 1. Kesalahpahaman tentang suatu hal. 2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain. 3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. 4. Pelanggaran hukum/perjanjian internasioanal.

B.

MACAM-MACAM SENGKETA INTERNASIONAL 1.

2.

Sengketa Poitik Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan Yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negar yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Sengketa Hukum Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini

3

disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsipprinsip hukum internasional. C.

PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL Ada beberapa sebab terjadinya sengketa internasional, antara lain: 1. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku. Politik luar negeri suatu bangsa menjadi salah satu penyebab kemungkinan timbulnya sengketa antarnegara. Sikap tersinggung atau salah paham merupakan pemicu utama terjadinya konfl ik. Salah satu contohnya adalah sikap inggris yang terlalu luwes (fleksibel) dalam masalah pengakuan pemerintahan cina. Pada akhirnya mengakibatkan ketersinggungan pihak amerika serikat yang bersikap kaku terhadap cina. 2. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa. Dalam menjalin kerja sama atau berhubungan dengan bangsa lain, kesopanan antarbangsa penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan. Sebab bila kita menyalahi etika bisa saja timbul konflik atau ketegangan. Hal ini pernah terjadi saat singapura mengundurkan diri dari perjanjian dengan malaysia, walaupun hubungan baik sudah lama mereka jalin. 3. Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan. Negara-negara yang bertetangga secara geografis berpeluang besar terjadi konflik atau sengketa memperebutkan batas negara. Hal ini dialami antara lain oleh indonesia-malaysia, india-pakistan, dan cinataiwan. 4. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan. Hukum nasional setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Bila suatu negara saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin konfrontasi bisa terjadi. Hal ini terjadi saat malaysia secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah sabah dan serawak dari kedaulatan kerajaan inggris ke bawah kedaulatan malaysia. 5. Masalah ekonomi. Faktor ekonomi dalam praktek hubungan antara negara ternyata sering kali memicu terjadinya konflik internasional. Kebijakan ekonomi yang kaku dan memihak yaitu penyebab terjadinya konflik. Hal ini bisa terlihat ketika amerika serikat mengembargo minyak bumi hasil dari irak yang kemudian menjadikan konflik tegang antara amerika serikat dan irak. 4

D.

PENYELESIAN SENGKETA LAUT INTERNASIONAL Ada dua cara atau metode penyelesaian sengketa internasional, yaitu: 1. Metode Kekerasan Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara berikut: a. Pertikaian Bersenjata Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. b. Retorsi Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari Negara lain. perbuatan retorsi adalah perbuatan yang sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif. c. Reprasial Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari Negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa damai maupun diantara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo dan unjuk kekuatan (show of force). Represial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada umumnya adalah perbuatan yang illegal, kecuali apabila dimasudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata. d. Bolkade Damai Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi angkatan laut yang biasa dilakukan. Sedangkan blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk

5

2.

memaksa Negara yang diblokade memenuhi tuntutan Negara yang memblokade. Metode Damai 1. Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau Diplomatik a. Negosiasi Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. b. Enquiry atau Penyelidikan Enguiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasar bahwa sengketa sering dipermasalahkan. c. Mediasi Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah maupun individu. d. Konsiliasi Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya

6

2.

3.

penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau yang tidak memihak, atau dengan batuan komite penasihat. e. Good Offices (Jasa Baik) Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Good offices dapat terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongakan menjadi dua macam sebagai berikut: a. Sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan perdamaian Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat diantara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, dan sebagainya. b. Peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan agresi Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum a. Arbitrase internasional Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. b. Pengadilan internasional (mahkama internasional)

7

Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkama Internasional. E.

PERAN INDONESIA Optimalisasi Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh masyarakat internasional melalui UnitedNations Conference on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)selain merealisasikan Deklarasi Djuanda juga menjadikan Indonesia sebagai negara maritim besar di Asia. Konsekuensi pengakuan tersebut membawa peran Indonesia sebagai negara pantai yang harus mampu mengelola wilayahnya bagi kelancaran navigasi internasional. Salah satu prinsip dalam hukum laut Internasional adalah jaminan kebebasan bemavigasi. Di pihak lain, kedaulatan negara pantai juga diakui untuk mengelola wilayalmya sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kelancaran navigasi internasional.UNCLOS 1982 telah membawa konsekuensi hukum bagi Indonesia antara lain, pengakuanbahwa wilayah Indonesia, air dan pulau, merupakan satu kesatuan. Laut yang terletak di antara kepulauan merupakan laut pedalaman dan Indonesia mempunyai hak berdaulat atas wilayah laut tersebut. Mengingat Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra serta wilayah laut Indonesia merupakan daerah lalu lintas navigasi internasional,maka Indonesia wajib menentukan alur-alur tertentu bagi kelancaran navigasi tersebut, yaitu apa yang disebut sebagaiarchipelagic sea lane passage atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, jalur Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Sulawesi adalah jalur yang selama ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka, telah menjadi jalur navigasi internasional. Di samping itu, Selat Malaka, merupakan Selat yang terletak di antara tiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan selat yang sangat strategis. Selat ini merupakan jalur lalulintas laut yang telah ada sejak sebelum Indonesia berdiri. Dalam UNCLOS 1982, Indonesia juga wajib menjaga dan menjamin keamanan wilayah selat tersebutyang digunakan sebagai jalur navigasi internasional, dengan berkoordinasi keamanan dengan negara pantai lainnya yaitu Malaysia dan Singapura.Masih banyak kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara yang di anugerahi

8

wilayah laut dan daratan seluas lebih dart lima juta meter persegi tersebut. Hal yang menjadi pertanyaan dengan adanya pengakuan dan tugas serta kewajiban Indonesia tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan perannya sebagai negara Sesuai dengan artikel 2 (1) UNCLOS 1982, The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. Berdasar pada definisi tersebut, Indonesia merupakan negara pantai sekaligus negara kepulauan, sesuai artikel 46, UNCLOS tentang archipelagic states kepulauan khususnya dengan memanfaatkan statusnya tersebut guna meningkatkan ketahanan nasional ? Pertanyaan tersebut terkait dengansejarah eksistensi bangsa Indonesia sendiri yang sejak merdeka tanggal 17 agustus 1945 selalu dihadapkan dengan berbagai ancaman disintegrasi,pemberontakan serta masalah yang terkait dengan laut dan perairan. Lahirnya Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat internasional Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah membawa konsekwensi hukum internasional yang jelas, yaitu lahirnya entitas barn, Indonesia, sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Dengan menyatakan merdeka, maka,Indonesia, sebuah wilayah yang sebelumnya diakui sebagai bagian dari Hindia Belanda ini telah melakukan pemerintahan sendiri (self governing rule) dan tidak lagi tunduk kepada negara lain/Belanda. Dua hal penting yang terjadi terutama setelah Indonesia secara efektif diakui secara Internasional sebagai entitas negara pada akhir tahun 1949. Diperlukan langkah langkah nyata untuk optimalisasi peran Indonesia sebagai negara kepulauan agarcita cita bangsa dapat terwujud. Adapun langkah tersebut meliputi : a. Indonesia harus mampu menjaga keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat Malaka yang digunakan sebagai jalur navigasi internasional. Kemampuan negara pantai untuk menjaga keamanan wilayahnya menjadi benchmark masyarakat Internasional untuk melihat kredibilitas negara tersebut. Gangguan keamanan di Selat Malaka dan beberapa wilayah Indonesia beberapa waktu lalu terutama akibat dari maraknya bajak laut dan perompakan merupakan keprihatina masyarakat intemasional. Ketidakmampuan negara pantai (Indonesia) dal am mengamankan wilayah Selat Malaka dapat mendorong masuknya kekuatan asing untuk ikut serta mengamankan jalur navigasi tersebut. Apabila hal ini terjadi maka kedaulatan Indonesia menjadi terganggu dan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang diberi mandat oleh masyarakat

9

b.

c.

Internasional untuk menjaga wilayah navigasi Selat Malaka akan dipertanyakan. Hal ini apabila berlarut-larut tentunya akan mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Langkah Indonesia mengamankan jalur navigasi Selat Malaka dengan berkoordinasi dengan negara littoral lainnya yaitu Singapura dan Malaysia dirasa cukup memadai. Ketiga negara sependapat bahwa keamanan Selat Malaka merupakan kewajiban bersama littoral states sehingga suatu coordinated patrol merupakan langkah nyata dan mampu meningkatkan keamanan Selat seka ligus kepercayaan masyarakat Intemasional. Peningkatan kerjasama dengan negara maritim besar untuk peningkatan keselamatan navigasi. Indonesiatelah melakukan kerjasama dengan InternationalMaritime Organisation(IMO), Amerika Serikat dan negara maritim lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi. Pemasangan radar di sepanjang Selat Malaka serta perairan Laut Sulawesi merupakan langkah konkrit akan hal tersebut.Maraknya illegal and unlicence fishing menjadikan perairan Indonesia dapat mengalami kerusakan lingkungan. Disamping itu kegiatan ini juga akan mengganggu ketahanan lingkungan dan ekonomi Indonesia. Kerjasama peningkatan kapasitas antara Indonesia dengan berbagai negara akan mampu meningkatkan ketahanan nasional dan keamanan lingkungan bagi kelancaran navigasi. Pengamanan Laut Indonesia dari permasalahan people smuggling dan international narcotic trafficking Indonesia yang sangat strategis letaknya telah dijadikan sebagai sarana untuk jalur aktifitas penyelundupan manusia dan narkotika. Kegiatan yang dikelola secara internasional ini tidak hanya merugikan negara ketiga yang menjadi tujuan akhir penyelundupan manusia tetapi juga termasuk Indonesia. Masuknya sindikasi narkotik dan penyelundup manusia akan melemahkan ketahanan bangsa bahkan dapat menjurus pada gangguan keamanan dan eksistensi bangsa. Peningkatan kerjasama pemberantasan kedua masalah tersebut diatas melalui penguatan keamanan dan peningkatan ketahanan ekonomi merupakan langkah yang akan mampu mengamankan Indonesia sebagai negara transit dan tujuan bandar narkotika dan penyelundupan manusia. Arah masa depan Indonesia sebagai Negara Kepulauan Bangsa Indonesia dianugerahi SKA yang melimpah dengan lokasi strategis yang dimilikinya. Karunia Tuhan ini merupakan aset yang luar biasa dan harus dimanfaatkanuntuk

10

kemakmuran rakyat Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah/pimpinan nasional untuk mengelola aset tersebut dapat membawa petaka bagi bangsa Indonesia bahkan membawa kehancuran negara. Berdasar pada tingginya ancaman dan potensi ancaman dari luar dan dalam maka makalah ini menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil oleh pimpinan nasional yaitu: 1. Perlunya bangsa Indonesia lebih assertive dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional dengan dasar argumen peran dan beban Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat vital. 2. Indonesia harus mampu menggalang ketahanan nasional dalam segala bidang agar kesatuan dan persatuan bangsa dapat dipertahankan. Hal ini merupakan kunci keberhasilan perjuangan Indonesia mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia. 3. Diperlukan kepemimpinan nasional yang tinggi integritasnya di segala lapisan. Kekayaan alam yang melimpah saat ini belum dapat menu njukkan hasilnya bahwa hal tersebut menjadi aset nyata. Kenyataan yang ada justru menjadikannya sebagai liability. Hal ini terlihat dari maraknya illegal logging, fishing dan pencemaran serta perusakan lingkungan. Kontinuitas kegiatan perusakan ini akan dapat menurunkan kredibilitas bangsa di dunia internasional. 4. Perlunya pimpinan nasional menggiring bangsa Indonesia mulai menjadik an maritim sebagai basis mindset Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat kontradiksi dalam cam pandang dan berpikir bangsa Indonesia. Walaupun secara fisik bangsa Indonesia adalah bangsa maritim namun mindset bangsa masih berpikir kontinental. Pembangunan yang ada dalam beberapa dekade terakhir masih difokuskan pada infrastruktur darat dan sangat berpusat di Jawa dan Sumatra. Namun, dengan adanya MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi) Bangsa Indonesia mulai membenahi sektor maritim dan mulai fokus memperkuat infrastruktur maritim. Pengembangan sektor maritim yang akan memperkuat kawasan Timur Indonesia akan menjadikan Indonesia benar benar negara kepulauan yang kuat. Dengan mengubah wawasan berpikir menjadi bangsa maritim, Indonesia akan dapat mewujudkan mimpi para founding fathers Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia juga akan mampu menjaga kebebasan navigasi serta aset SKA yang ada benar-benar menjadi sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

11

BAB III PENUTUP A.

KESIMPULAN Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Persengketaan dapat terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal dan pelanggaran hukum/perjanjian internasioanal. Macam-macam sengketa internasional yaitu sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan Yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sedangkan sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Ada beberapa penyebab sengketa internasional yaitu politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku, unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa, masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan, masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan dan masalah ekonomi. Ada dua cara atau metode penyelesaian sengketa internasional, yaitu cara kekerasan dan cara damai.

B.

SARAN Kepada para pembaca tidak sepenuhnya bergantung dari makalah ini demi menambah pengetahuan tentang sengketa internasional karena makalah ini belum sepenuhnya sepurna. Jadi diharapkan kiranya para pembaca lebih banyak mencari dan belajar agar pengetahuan lebih luas lagi.

12

DAFTAR PUSTAKA https://www.gurupendidikan.cpo.id/sengketa-internasioanl-pengertian-macampenyebab-dan-penyelesaian-beserta-contohnya-lengkap/ https://www.sridianti.com/penyelesaian-sengketa-internasional.html http://perikanan38.blogspot.com/2018/01/peran-indonesia-sebagai-negaramaritim.html?m=1