Makalah Uu Bhp

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang kehidupan budaya lainnya. Didalam UU No.20 Th 2003 pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar.4 Hal ini berarti bahwa secara formal, setiap warga negara harus menjadi peserta didik, paling tidak biasanya pada jenjang pendidikan tingkat dasar. Lamanya kewajiban menjadi peserta didik secara normal ini bervariasi antara sistem pendidikan nasional bangsa yang satu dengan yang lainnya. Pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) pada tanggal 17 Desember 2008 silam oleh DPR-RI telah menuai pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat. Unjuk rasa besar-besaran menolak hadirnya UU BHP oleh sebagian besar mahasiswa di berbagai daerah telah mewarnai pemberitaan media elektronik maupun media cetak di penghujung tahun 2008. Disisi lain beberapa kalangan akademisi dan pengamat pendidikan tinggi justru menyambut baik pengesahan UU BHP ini. Pro dan kontra terhadap kehadiran UU BHP adalah sebuah kewajaran dalam dinamika kehidupan akademis, karena pemahaman terhadap isi undang1

undang BHP yang terdiri dari 14 pasal dan 69 ayat itu bisa berbeda. Kontroversi UU BHP yang digaungkan oleh sebagian masyarakat utamanya para mahasiswa itu lebih mengkritisi pada kekhawatiran dalam pelaksanaannya, yang diduga akan mengakibatkan semakin mahal dan tidak terjangkaunya biaya pendidikan di perguruan tinggi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menyusun makalah dengan tema Undang-undang Badan Hukum Pendidikan. I.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana

sistem pendidikan

nasional yang

berlaku

di

Indonesia? 2. Bagaimana dasar dan tujuan pendidikan nasional? 3. Bagaimana hak warga negara memperoleh pendidikan? 4. Mengapa pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP)? 5. Apa yang menjadi pro dan kontra dengan adanya Undang-undang

Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)? 6. Bagaimana kita menyikapi kontoversi pemberlakuan (UU BHP)? I.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia 2. Untuk mengetahui dasar dan tujuan pendidikan nasional 3. Untuk

mengetahui

bagaimana

hak

warga

negara

dalam

memperoleh pendidikan 4. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengesahan UU BHP 5. Untuk mengetahui pro dan kontra dengan diberlakukannya UU BHP 6. Untuk mengetahui bagaimana sikap kita dalam menghadapi pro dan kontra diberlakukannya UU BHP

2

BAB II PEMBAHASAN Bisa

dikatakan

bahwa

setiap

negara

atau

bangsa

selalu

menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Beranjak dari sinilah nantinya dikenal pendidikan nasional yang didasarkan pada filsafat bangsa dan cita-cita nasional. Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara berdasarkan sosio kultural,psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional. Pada

umumnya

pendidikan

nasional

ditujukan

terutama

untuk

memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya serangan dari luar dan disintegrasi yantg terjadi didalam negara itu. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya. Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan sistem pendidikan nasional Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan utuh yang saling terkait dari bagian-bagiannya untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Secara teoritis suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagianbagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Maksud sistem pendidikan nasional disini adalah keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan

3

yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Meskipun setiap satuan pendidikan tersebut mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepaas dari tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesua dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Didalam UU No. 20 Th 2003 Pasal 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus menyusun undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan. Kendatipun UUD 1945 sudah mengamanatkan demikian, ternyata usaha menyusun undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tersebut bukanlah persoalan mudah. Sejak tahun 1945, undang-undang sebagaimana dikehendaki Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 1989, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada

4

tanggal 27 Maret 1989, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Memang dalam sejarahnya, pendidikan di Indonesia pernah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pendidikan secara nasional, seperti: 1. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah; 2. UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, untuk seluruh pengajaran di Indonesia; 3. UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi; 4. UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional; 5. UU N0mor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pencasila. Semua undang-undang tersebut, bukanlah undang-undang tentang suatu sistem pengajaran atau pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) karena alasan sebagai berikut. 1. UU Tahun 1950 dan 1954, hanya berisi tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah 2. UU Tahun 1961 hanya berisi tentang Perguruan Tinggi. 3. UU Tahun 1965, meskipun sudah mengatur sistem pendidikan nasional,

tetapi bukan merupakan realisasi dari kehendak UUD 1945 secara murni, sebab pada waktu itu terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pelaksanaan UUD 1945, berlakunya Manifesto Politik dengan melaksanakan UUD 1945 dengan spesifikasi Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Dengan usaha keras dan tidak mengenal lelah, akhirnya pada tahun 1989 berhasil disahkan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mengungkapkan prinsip-prinsipnya sebagai satu sistem, yaitu:

5

1. yang berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan P4; 2. merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 3. mencakup, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah; 4. mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jenjang utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan; 5. mengatur bahwa kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan,

terutama guru, dosen, atau tenaga pengajar merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar; 6. mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan

kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentraliasi); 7. menyelenggarakan stuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat, dan pemerintah; 8. mengatur bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama; 9. mengatur bahwa satuan dan aktifitas pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususannya masing-masing sepanjang ciri itu tidak bertentengan dengan pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa ; 10.

memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai

dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tersebut juga disebutkan antara lain sebagai berikut.

6

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya pada masa-masa yang akan datang. 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdassarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 3. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadudari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 4. Pendidikan

nasional

bertujuan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, kesehatn jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan deskripsi tujuan pendidikan nasional tersebut, kita dapat melihat beberapa kualifikasi manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri sebagi berikut: 1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2. Berbudi pekerti luhur 3. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan 4. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani 5. Memiliki pribadian yang mantap dan mandiri 6. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyrakatan dan kebangsaan

Kebijaksanaan Pengesahan RUU BHP menjadi UU BHP. Banyak pihak, termasuk pemerintah, yang mengemukakan serangkaian semangat positif dari BHP yang dijadikan alasan legalisasi penerapan UU BHP dalam dunia pendidikan kita. Diantaranya adalah: Konsep BHP akan mewujudkan ’good university governance’ Efektivitas dan efisiensi kinerja institusi menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam institusi berbentuk badan hukum. Profesionalitas ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip BHP, yakni transparansi dan akuntabilias. Apabila dibandingkan dengan sistem sebelumnya, dimana aliran birokrasi sangat panjang, 7

dalam konsep BHP terdapat simplifikasi dengan kemandirian yang dimiliki oleh institusi BHP. Kemandirian akan memicu kreativitas, inovasi dan memaksimalkan potensi diri Institusi BHP akan semakin diarahkan untuk menjadi institusi yang mandiri, baik secara pengelolan administrasi, kegiatan akademik, financial maupun pengontrolan kualitas. Dengan ini, institusi tersebut, mau tidak mau, harus dapat bertahan dan memberikan kinerja terbaiknya berdasar pada potensi sendiri dengan memanfaatkan segala sumber ‘Semangat Positif’ BHP yang disebutkan diatas bukanlah nilai esensial dari suatu bentuk Badan Hukum Pendidikan. Artinya hal-hal positif tersebut dapat diperoleh tidak hanya dengan bentuk BHP. Bahkan hal tersebut merupakan dampak dari penerapan badan hukum dalam pendidikan ini. Dalam badan usaha tentunya membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya, selain itu akuntabilitas dan transparansi memang menjadi syarat utama bagi masuknya investasi. Bukankah peningkatan kualitas pendidikan, daya inovasi dan kreativitas peserta didik, pemenuhan sarana dan prasarana pelengkap pendidikan, efisiensi birokrasi, dsb dapat pula tercapai dengan sistem pendidikan yang ada sekarang? Tentunya dengan berbagai perbaikan dan peningkatan efisiensi.

8