Makalah Tugas Kelompok Mandiri.docx

TUGAS KELOMPOK MANDIRI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU(RPL) D.III.KEPERAWATAN

KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN PENERAPAN PUBLIC HEALT CART DENGAN KELOMPOK 1.YASIN ALMAHFUD 2.BUDI ARI YANTO 3.ETI NURHAYATI 4.SUPRI YANTI 5.Hj.ARJUNA 6.H.SUYONO

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BENGKULU 2017

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, yang berjudul : Kesehatan Masayarakat dengan Penerapan PHC di Indonesia, Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw. Dengan terselesaikannya makalah ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah SWT membalas amal baiknya. Amin. Kami harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.

Mukomuko, Nopember 2017

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu yang telah memperhitungkan dengan seksama berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kegiatan kesehatan masyarakat.tujuan pembangunan kesehatan menuju indonesia sehat 2010 adalah meningkatkan kesehatan yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan prilaku dan dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang optimal diseluruh wilayah Republik Indonesia. (Depkes, RI 1989). Pembangunan kesehatan masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan dan dibidang lain yang berkaitan agar mampu mencapai kehidupan sehat sejahtera. B. Rumusan Masalah 1. Apakah definisi dari PKMD? 2. Apakah tujuan PKMD? 3. Apa saja ciri - ciri utama dari PKMD ? 4. Apa saja prinsip - prinsip dari PKMD ? 5. Apakah ruang lingkup PKMD ? 6. Apa saja langkah - langkah perkembangan PKMD ? 7. Apa saja langkah - langkah pemetaan PKMD ? 8. Apa saja contoh dari PKMD ? C.

Tujuan 1. Mengetahui definisi dari PKMD 2. Mengetahui tujuan PKMD 3. Mengetahui ciri - ciri utama dari PKMD 4. Mengetahui prinsip - prinsip dari PKMD 5. Mengetahui ruang lingkup PKMD 6. Mengetahui langkah - langkah perkembangan PKMD 7. Mengetahui langkah - langkah pemetaan PKMD 8. Mengetahui contoh dari PKMD

BAB II PEMBAHASAN A.

Definisi PKMD a. PKMD adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan atau di bidang lain yang berkaitan sehingga mampu mencapai kehidupan sehat sejahtera b. PKMD adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pelayanan puskesmas, dimana mengikutsertakan anggota-anggota masyarakat di pedesaan melalui kegiatan pengarahan. Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar aktif membantu memecahkan dan mengembangkan usaha-usaha kesehatan di desanya. c. PKMD adalah kegiatan atau pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pendekatan edukatif masalah kesehatan melalui puskesmas dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dibantu agar dapat melakukan tindakan -tindakan yang tepat dalam mengatasi kesehatan mereka sendiri. B. Tujuan PKMD Tujuan Umum : Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup. Tujuan Khusus : 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka. 2. Mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan aktif dan berswadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. 3. Menghasilkan lebih banyak tenaga masyarakat setempat yang mampu, terampil, serta mau berperan aktif dalam pembangunan desa. 4. Meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang memenuhi beberapa Indikator, antara lain : a. Angka kesakitan menurun b. Angka kematian menurun (terutama angka kematian bayi dan anak) c. Angka kelahiran menurun d. Menurunnya angka kekurangan gizi pada anak balita

C. Ciri Utama PKMD 1. Kegiatan-kegiatan PKMD berdasarkan pada kesadaran masyarakat, dilaksanakan melalui usaha-usaha swadaya masyarakat, serta menerapkan gotong royong dengan menggali atau menggunakan sumber dan potensi masyarakat setempat. 2. Setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah mufakat. 3. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga yang berasal dari masyarakat setempat dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Tenaga tersebut dipersiapkan terlebih dahulu sehingga pengetahuan sikap dan keterampilannya sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Bantuan dan dukungan pemerintah yang bersifat lintas program dan lintas sektoral selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sampai menimbulkan ketergantungan. Bantuan yang diberikan dapat berupa pelatihan, bahan-bahan, atau peralatan kesehatan. 5. Dari berbagai kegiatan masyarakat tersebut minimal ada satu kegiatan yang merupakan salah satu unsur dari unsur PHC. D. Prinsip-prinsip PKMD 1. Kegiatan masyarakat sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, walaupun kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kesehatan secara langsung. Hal ini berarti bahwa kegiatan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, tetapi juga mencakup aspek kehidupan lainnya yang secara tidak langsung menunjang peningkatan taraf kesehatan. 2. Dalam membina kegiatan masyarakat diperlukan kerja sama yang baik antara masingmasing dinas-dinas, instansi-instansi,dan lembaga-lembaga lainnya yangbersangkutan; serta dinas-dinas, instansi-instansi, lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat. 3. Dalam keadaan di mana masyarakat tidak dapat memecahkan masalah atau kebutuhannya sendiri, maka pelayanan langsung diberikan sektor yang bersangkutan.

E.

Ruang Lingkup PKMD Ruang lingkup PKMD, terkait dengan tujuan PKMD, adalah meningkatkan status kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Status kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan dan perilaku masyarakat. Oleh karenanya kegiatan PKMD tidak hanya terbatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, akan tetapi menyangkut kegiatan diluar kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan status kesehatan dan perbaikan mutu hidup masyarakat. Misalnya, kegiatan usaha bersama dalam bentuk koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan pendapatan atau usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan bekerja sambil belajar. Pengembangan PKMD tidak hanya pada daerah pedesaan saja, akan tetapi juga meliputi masyarakat daerah perkotaan yang berpenghasilan rendah. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pos pelayanan terpadu ( posyandu) terdiri atas 5 program, yaitu KIA, KB, gizi, Imunisasi, dan penanggulangan diare. F. 1.

Langkah-langkah Pengembangan PKMD Persiapan petugas Petugas pada berbagai tingkat adsministrasi ( pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan) memiliki kesamaan konsep dan pengertian yang menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilakukan, disamping pemahaman yang tepat tentang peran dan tugas masing-masing. Setelah tercapainya kesamaan pemahaman tentang konsep, tugas, dan peran masing-masing, dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak lanjut. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, atau pertemuan lainnya.

2.

Persiapan masyarakat Persiapan masyarakat dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. Beberapa kegiatan pokok yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan masyarakat antara lain : pertemuan tingkat desa , survey mawas diri masyarakat dan musyawarah masyarakat. Kegiatan pertemuan tingkat desa dan survey mawas diri masyarakat pada dasarnya merupakan proses keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan mulai tahap awal dengan maksud untuk lebih meningkatkan rasa memiliki. Tahap ini merupakan tahap paling penting karena timbulnya kesadaran akan adanya masalah kesehatan kerja serta timbulnya kemampuan untuk menanggulangi masalah melalui usaha sendiri , berasal dan berawal dari proses ini. Kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini akan sangat memengaruhi tahap kegiatan selanjutnya. Pendekatan yang bersifat ‘top down’ sering kali tidak berkesinambungan , misalnya pada kegiatan pelatihan kurang memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk lebih dahulu memahami dan menghayati peran serta mereka dalam pemecahan masalah. 3. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat

Pada dasarnya perencanaan yang disusun oleh masyarakat harus dilaksanakan oleh masyarakat pula. Petugas kesehatan maupun sektor lain berperan untuk memberikan dorongan dan bimbingan teknis kepada para pelaksana. Keterlibatan petugas dalam tahap pelaksanaan secara bertahap harus dikurangi untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat sendiri dan melaksanakan rencana kerja mereka. 4. Pembinaan kegiatan Pada akhirnya , kegiatan pembinaan pun dapat dan perlu dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. LKMD dan tokoh masyarakat setempat dapat memberikan atau melakukan upaya pemantauan serta pembinaan lebih lanjut. Prinsip pembina adalah menimbulkan semngat kemandirian , bukan ketergantungan . 5. Perluasan atau pengembangan Apabila suatu kegiatan sudah dipandang berhasil dan masyarakat menikmati manfaatnya , kegiatan dapat dikembangkan kewilayah lain dengan harapan lebih banyak masyarakat dapat menikmati hasilnya. Sifat pengembangan dapat merupakan intensifikasi kegiatan atau ekstensifikasi wilayah cakupan . G Langkah pemetaan PKMD 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) yang dilakukan masyarakat minimal mencakup salah satu dari 8 unsur Primary Haelath Care sebagai berikut: a) Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta perlindungannya. b) Peningkatan persediaan makanan dan peningkatan gizi. c) Pengadaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai. d) Kesehatan Ibu dan Anak termasuk keluarga berencana e) Imunisasi untuk penyakit yang utama f) Pencegahan dan pengendalian penyakit endemi setempat g) Pengobatan penyakit umum dan luka-lukA h) Penyediaan obat esensial. 2.

Pengembangan dan Pembinaan PKMD dilakukan sebagai berikut: a) Berpedoman pada GBHN b) Dilakukan dengan kerja sama lintas program dan lintas sektor melalui pendekatan edukatif. c) Koordinasi pembinaan melalui jalur fungsional pada Gubernur, Bupati, atau Camat. d) Merupakan bagian integral dari pembangunan desa secara keseluruhan. e) Kegiatan dilaksanakan dengan membentuk mekanisme kerja yang efektif antara instansi yang berkepentingan dalam pembinaan masyarakat desa

f)

Puskesmas sebagai pusat pembangunan dan pengembangan kesehatan berfungsi sebagai dinamisator.

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PKMD 1. Masyarakat perlu dikembangkan pengertiannya yang benar tentang kesehatan dan tentang program-program yang dilaksanakan pemerintah 2. Masyarakat perlu dikembangkan kesadarannya akan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta harus dikembangkan dan dibina kemampuan dan keberaniannya untuk berperan secara aktif dan berswadaya dalam meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan mereka 3. Sikap mental pihak penyelenggara pelayanan perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak dan potensi untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan mereka 4. Harus ada kepekaan dari para pembina untuk memahami aspirasi yang tumbuh dimasyarakat dan dapat berperan secara wajar dan tepat 5. Harus ada keterbukaan dan interaksi yang dinamis dan berkesinambungan baik antara para pembina maupun antara pembina dengan masyarakat, sehingga muncul arus pemikiran yang mendukung kegiatan PKMD. H.

Contoh PKMD 1. Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar (PONED) a. Pengertian PONED PONED adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas bersalin. PONED siap 24 jam dalam memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas serta BBL dengan komplikasi, baik yang datang sendiri atau karena rujukan. PONED dilakukan di puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat, tim PONED, beserta penanggung jawab terlatih. PONED dapat diberikan oleh puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan. Batasan dalam PONED bidan boleh memberikan injeksi anti biotika, injeksi uterotonika, injeksi sedatif, plasenta manual, ekstraksi vakum, transfusi darah, dan operasi caesar. Tujuan PONED adalah untuk menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan untuk memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri. Indikator kelangsungan dari puskesmas PONED antara lain : 1) Kebijakan tingkat puskesmas 2) SOP (Sarana Obat Peralatan) 3) Kerja sama RS PONED

4) Dukungan Dinas Kesehatan 5) Kerja sama spesialis obstetri dan ginekologi 6) Kerjasama bidan desa 7) Kerjasama puskesmas NonPONED 8) Pembinaaan AMP 9) Jarak puskesmas PONED dengan RS Kriteria Rumah Sakit PONED antara lain: 1) Ada rawat inap 2) Ada puskesmas binaan dan rumah sakit tipe C b. Pengembangan Puskesmas PONED 24 jam Pengembangan puskesmas PONED 24 jam merupakan rangkaian upaya percepatan penurunan AKI dan AKB, antara lain : 1) Peningkatan deteksi dini dan pengelolaan ibu hamil dan resiko tingg, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan serta pengelolaan komplikasi kehamilan dan persalinan. 2) Peningkatan cakupan pengelolaan kasus dengan komplikasi obstetri dan neonatal 3) Pemantapan kemampuan pengelola program di tingkat kabupaten atau kota sebagai upaya penurunan AKI 4) Peningkatan pembinaan teknis dalam bentuk pelatihan klinik untuk keterampilan PONED Dalam melaksanakan PONED diperlukan pencatatan yang akurat pada masing-masing tingkat pelayanan. Format yang tersedia dalam PONED antara lain : 1) Pencatatan dalam sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan (SP2TP) 2) KMS Bumil atau buku KIA 3) Register Kohort Ibu dan Bayi 4) Partograf 5) Kartu persalinan nifas 6) Laporan hasil audit maternal perinatal 7) Pemantauan wilayah setempat-kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) 8) Format manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) c. Pelaporan Pelaporan hasil kegiatan dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan format yang sesuai dengan buku pedoman AMP yaitu: 1) Laporan polindes /bidan di desa ke puskesmas 2) Laporan dari puskesmas ke dinkes ke kabupaten kota 3) Laporan dari RS PONEK di kabupaten /kota ke dinkes kabupaten kota 4) Laporan dinkes kabupaten/kota ke dinkes provinsi d. Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh institusi secara fungsional yang berada satu tingkat diatas atau berjenjang dalam satu kesatuan sistem. Hasil pemantauan harus dimanfaatkan oleh unit kesehatan masing-masing dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan setelah perencanaan ulang manajemen pelayanan, pemantauan dilakukan : 1) Pemantauan laporan 2) Laporan yang diterima bermanfaat untu melakukan penelitian kinerja dan pembinaan 3) Umpan balik

Hasil analisis dikirimkan sebagai umpan balik dalam jangka waktu 3 buln dari dinkes kabupaten/kota ke puskesmas PONED atau disampaikan melalui pemantauan tinjauan ulang program kesehatan ibu dan anak secara berkala di kabupaten atau kota dengan melibatkan ketiga unsur pelayanan tersebut. e. Evaluasi Pelaksanaan pelayanan PONED dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakn pada setiap semester dalam bentuk evaluasi tengah tahun dan akhir tahun. Beberapa aspek yang di evaluasi antara lain; 1) Masukan (input) berupa tenaga, dana, sarana, obat dan alat, format pencatatan dan laporan, prosedur tetap PONED serta jumlah dan kualitas pengelolaan yang telah di lakukan 2)

Proses kualitas pelyanan yang diberikan, kemampuan atau keterampilan dan kepatuhan tenaga pelaksana pelayanan terhadap prosedur tetap( PONED), serta frekuensi pertemuan audit maternal perinatal di kabupaten/kota di satu tahun

3) 4)

Hasil (output) : kuantitas( jumlah dan jenis kasus PONED yang dilayani, proporsi kasus terdaftar, dan rujukan baru kasus PONED di tingkat RS kabupaten/kota) serta kualitas (case fatality rate, proporsi jenis morbiditas ibu dan bayi serta waktu respon) f. Program Menjaga Mutu PONED 24 Jam Setelah mendapat berbagai masukan pperbaikan , ditetapkan bahwa PONED yang komprehensif harus tersedia hal-hal berikut: 1) 2) 3) 4) 5) g.

h.

i.

Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman Ruang tindakan gawat darurat dengan intrumen dan bahan yang lengkap Ruang pulih atau observasi pasca tindakan Tenaga kesehatan yang berkualitas sebagai pelaksana pelayanan komprehensif Protokol pelaksana dan uraian tugas pelayanan (termasuk koordinasi internal)

Hambatan dan Kendalan dalam penyelenggaraan PONED Yaitu; 1) Mutu SDM yang rendah 2) Saran prasarana yang kurang 3) Keterampilan yang kurang 4) Koordinasi antara puskesmas PONED dan RS PONEK dengan puskesmas nonPONED belum maksimal 5) Kebijakan yang kontradiktif( UU praktek kedokteran) 6) Pembinaan terhadap pelayanan emergensi neonatal belum memadai Tugas Puskesmas PONED 1) Menerima rujukan dari fasilitas rujukan dibawahnya, Puskesmas pembantu dan Pondok bersalin Desa 2 Melakukan pelayanan kegawatdaruratan obstetrik neonatal sebatas wewenang 3). Melakukan rujukan kasus secara aman ke rumah sakit dengan penanganan pra hospital. Syarat Puskesmas PONED

1) 2) 3) 4)

j.

k.

Pelayanan buka 24 jam Mempunyai Dokter, bidan, perawat terlatih PONED dan siap melayani 24 jam Tersedia alat transportasi siap 24 jam Mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan Dokter Spesialis Obgyn dan spesialis anak sebagai Petugas Pelaksana PONED 1) Dokter umum 2 orang 2) Bidan 8 orang 3) Perawat 4) Petugas yang telah mendapat pelatihan PONED Pelayanan yang dilaksanakan PONED 2) Pelayanan ANC & PNC 3) Pertolongan Persalinan normal 4) Pendeteksian Resiko tinggi Bumil 5) Penatalaksanaan Bumil Resti 6) Perawatan Bumil sakit 7) Persalinan Sungsang 8) Partus Lama 9) KPD 10) Gemeli 11) Pre Eklamsia 12) Perdarahan Post Partus 13) Ab. Incomplitus 14) Distosia Bahu 15) Asfiksia 16) BBLR 17) Hypotermia 18) Komponen pelayanan maternal  Pre eklamsia/eklamsia  Tindakan obstetri pada pertolongan persalinan  Perdarahan postpartum  Infeksi nifas  Komponen pelayanan neonatal  Bayi berat lahir rendah  Hipotermi  Hipoglikemi  Ikterus/hiperbilirubinemia  Masalah pemberian nutrisi

 Asfiksia pada bayi  Gangguan nafas  Kejang pada bayi baru lahir  Infeksi neonatal  Rujukan dan transportasi bayi baru lahir l. Faktor pendukung puskesmas PONED 1) Adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKRS, Jamkesmas) 2) Sistem rujukan yang mantap dan berhasil 3) Peran serta aktif bidan desa 4) Tersedianya sarana/prasarana, obat dan bahan habis pakai 5) Peran serta masyarakat, LSM, lintas sektoral dan Stage Holder yang harmonis. 6) Peningkatan mutu pelayanan perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standart pelayanan minimal. 2. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperhensif (PONEK) a. Pengertian PONEK PONEK adalah Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan : 1. Seksia sesaria, 2. Histerektomi, 3. Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, 4. Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, 5. Tranfusi darah. RS PONEK 24 Jam adalah RS yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk meberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan nkomplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas PONED. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permaslahan setiap kasus komplikasi kebidanan. b.

Lingkup Pelayanan Rumah Sakit Ponek 24 Jam Upaya Pelayanan PONEK : 1) 2) 3) 4) 5)

Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif Penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK RS di ruang tindakan Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan sektio saesaria Perawatan intensif ibu dan bayi. Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko Tinggi

Ruang lingkup pelayanan kesehatan maternal dan neonatal pada PONEK terbagi atas 2 kelas, antara lain : 1) Ponek Rumah Sakit Kelas C  Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal Fisiologis  Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal Dengan Risiko Tinggi  Pelayanan Kesehatan Neonatal  Pelayanan Ginekologis  Perawatan Khusus / High Care Unit Dan Transfusi Darah 2) Ponek Rumah Sakit Kelas B  Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal Fisiologis  Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal Dengan Risiko Tinggi  Pelayanan Kesehatan Neonatal  Pelayanan Ginekologis  Perawatan Intensif Neonatal 3) Pelayanan Penunjang Medik  Pelayanan Darah  Jenis Pelayanan  Tempat Pelayanan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia  Ruang Pelayanan Darah  Perawatan Intensif  Jenis Pelayanan  Tempat Pelayanan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia  Ruang Pelayanan  Pencitraan  Laboratorium c. Kriteria Rumah Sakit Ponek 24 Jam 1) Kriteria Umum Rumah Sakit Ponek  Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasusemergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik – neonatal.  Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.  Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal.  Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal.

 Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.  Mempunyai standar respon time di UGD selama 10 menit, di kamar bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam.  Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum.  Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.  Memiliki kru/awak yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu,meskipun on call.  Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat.  Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.  Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam, recovery room 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia.  Perlengkapan  Semua perlengkapan harus bersih (bebas, debu, kotoran, bercak, cairan dll)  Permukaan metal harus bebas karat atau bercak  Semua perlengakapan harus kokoh (tidak ada bagian yang longgar atau tidak stabil)  Permukaan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan besar  Roda perlengkapan (jika ada) harus lengkap dan berfungsibaik  Instrumen yang siap digunakan harus disterilisasi  Semua perlengkapan listrik harus berfungsi baik (saklar, kabel dan steker menempel kokoh)  Bahan  Semua bahan harus berkualitas tinggi dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan unit ini. 2) Kriteria Khusus  Sumber Daya Manusia Memiliki tim PONEK esensial yang terdiri dari :  dokter Spesialis Kebidanan Kandungan  dokter spesialis anak  dokter di Unit Gawat Darurat  3 orang bidan ( 1 koordinator dan 2 penyelia)  2 orang perawat  Tim Ponek ideal Ditambah  1 Dokter spesialis anesthesi / perawat anesthesi  6 Bidan pelaksana

 10 Perawat (tiap shift 2-3 perawat jaga)  1 Petugas laboratorium  1 pekarya kesehatan  1 Petugas administrasi  Prasarana dan sarana Dalam rangka Program Menjaga Mutu pada penyelenggaranaan PONEK harus dipenuhi hal-hal sebagi berikut :  Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman  Ruang tindakan gawat darurat dengan instrumen dan bahan yang lengkap  Ruang pulih / observasi pasca tindakan  Protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi internal 3) Manajemen Direktur RS melaksanakan komitmen untuk menyelenggarakan program PONEK menyelaraskan program RS untuk mendukung program PONEK dalam bentuk SK Direktur 42 Pedoman Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif. 4)

Sistem Informasi PONEK merupakan suatu program pelayanan dimana setiap unsur tim yang ada di dalamnya melakukan fungsi yang berbeda,sangat membutuhkan keterpaduan, kecepatan dan ketepatan. Informasi yang ditujukan kepada peningkatan mutu, cakupan dan efektifitas layanan kepada masyarakat. Keberadaan sistem informasi ditujukan untuk medukung proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian misi yang ditetapkan. Sistem informasi dimaksud pada PONEK adalah :  Sistem informasi sehubungan dengan PONEK yang sejalan dengan visi dan misi rumah sakit  Sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh data penting dari kamar bersalin dan ruang neonatal yang melaksanakan PONEK yang dapat diakses secara transparan melalui workstation.  Sistem informasi yang mampu memberikan peningkatan mutu pelayanan PONEK bagi pasien, yaitu dengan tersedianya data PONEK yang lengkap dan akurat.  Sistem informasi yang dapat mendukung mekanisme pemantauan dan evaluasi.  Sistem informasi yang dapat membantu para pengambil keputusan dengan adanya ketersediaan data yang lengkap,akurat dan tepat waktu.  Sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan operasional (rutin) serta dapat meminimalkan pekerjaan yang kurang memberikan nilai tambah, meningkatkan kecepatan aktivitas rumah sakit serta dapat menciptaka ‘titik kontak tunggal’ atau ‘case manager’bagi pasien.

 Sistem informasi yang dapat memberdayakan karyawan (empowering).  Sistem informasi yang dapat mengakomodasi aktivitas yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan keilmuannya di bidang obstetri dan ginekologi dengan ketersediaan teknologi informasi yang mampu untuk memperoleh, mentransmisikan, menyimpan, mengolah atau memproses dan menyajikan informasi dan data baik data internal maupun data eksternal.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal dan memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan, agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. 2. Suatu pendekatan yang diharpkan dapat mengatasi latar belakang permasalahan terhadap : a) Meraja lelanya penyakit-penyakit menular yang banyak menimpa rakyat kecil di pedusunan b) Keadaan under-nurishment yang menyangkut terutama bayi dan balita maupun ibu-ibu dalam masa reprodukti B. Saran PKMD merupakan suatu wadah organisasi kesehatan untuk masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Maka dari itu pelayanan serta program dari PKMD harus lebih dimaximalkan lagi. Serta penetahuan masyarakat dengan PKMD harus lebih ditingkatkan lagi mengingat PKMD ini juga untuk masyarakat, partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan disini.