Makalah Pkn Ruang Hati.docx

A. KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakat.

Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

1

Daftar Isi Kata Pengantar .......................................................................................................... 1 Daftar Isi ................................................................................................................... 2 BAB I ........................................................................................................................ 3 A. Rumusan Masalah ............................................................................................ 3 B. Tujuan .............................................................................................................. 3 C. Manfaat ............................................................................................................ 3 BAB II....................................................................................................................... 3 BAB III ..................................................................................................................... 3 Penutup ..................................................................................................................... 6

2

BAB I

B. RUMUSAN MASALAH 1. Mengapa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum? 2. Bagaimana Kedaulatan Negara Indonesia di udara?

C. TUJUAN 1. Siswa dapat mengetahui penegasan Indonesia sebagai negara hukum. 2. Siswa dapat mengetahui Kedaulatan Negara Indonesia di udara.

D. MANFAAT 1. Sebagai informasi tentang kedaulatan Negara Indonesia di udara. 2. Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam peran bela negara.

BAB II Negara Hukum sebagai Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ádalah negara hukum”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa segala sikap dan tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat perlengkapan negara serta masyarakat haruslah berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan adanya supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara ádalah hukum.

BAB III Kedaulatan Negara Indonesia di Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [1] Ruang wilayah negara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1 disebutkan bahwa “every State has complete and exclusive sovereignity over the airspace above its territory.”[2] Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan 3

eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus di dayagunakan sebaik-baiknya.[3] Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga[4] termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Udara

merupakan

lingkungan.[5]Udara

selain

salah

satu

sumber

daya

mengandung sumber

daya

alam alam

dan

unsur

yang

dapat

dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat, udara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya kepentingan politik. Karakteristik sumber daya alam di udara terdiri dari: sumber daya energi (surya dan angin), sumber daya gas, sumber daya ruang. Kekhasan wilayah udara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia-Australia, serta di dua Samudera

Pasifik-Hindia

menyebabkan

wilayah

udara

Indonesia

menjadi

penggerak sirkulasi udara global dan pembentukan iklim dunia yang merupakan keunggulan strategis wilayah udara Indonesia.[6] Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, yakni: 1. Aspek keamanan dan keselamatan, 2. Aspek pertahanan negara, dan 3. Aspek lingkungan hidup. Pertahanan dan keamanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kadaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[7] Kegiatan di wilayah udara Indonesia, terlihat dari kegiatan penerbangan melalui angkutan udara. Hampir tidak ada daerah yang tidak bisa dimasuki maskapai penerbangan.[8] Pertumbuhan penumpang angkutan udara di Indonesia dari tahun 2009 s.d. 2012 sebesar 18,31%, di tahun 2013, penerbangan Indonesia telah mengangkut lebih dari 85 juta penumpang ke berbagai daerah.[9] Wilayah udara Indonesia yang luas, dengan banyaknya kegiatan penerbangan berpotensi mengundang kerawanan terjadi kecelakaan udara dan ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Ancaman pelanggaran wilayah udara nasional, selain mengganggu keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, juga berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan

negara.

Kemungkinan-kemungkinan

yang

terjadi

pada

saat

penerbangan antara lain; pesawat tidak teridentifikasi terdiri atas pesawat yang dianggap menyimpang dari jalurnya atau pesawat yang dilaporkan beroperasi di daerah tertentu tetapi tidak memberikan identitasnya kepada ATS (otoritas pelayanan lalu lintas udara). Pesawat yang menyimpang bisa dicurigai sebagai pesawat yang di bajak (penerbangan MH370 milik Malaisya).[10] Beberapa kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawatpesawat komersil dan militer asing, misalnya :[11] terjadi ketegangan antara 4

Indonesia-Australia terkait banyaknya penerbangan gelap (black flight) dan penerbangan tanpa izin. Pesawat-pesawat F-5 Tiger TNI AU mengusir pesawat jet F-18 Hornet milik angkatan udara Australia yang dinilai telah memasuki wilayah udara Indonesia di atas pulau Roti tanpa izin. Tahun 2003, lima pesawat F-18 Hornet AS nyaris menembak pesawat F-16 TNI AU yang sedang melakukan identifikasi atas penerbangan yang di lakukan di barat laut Pulau Bawean, ketika pesawat F-16 TNI AU mengontak pesawat F-18, kedua peswat tersebut tidak ada jawaban, mereka mengunci (lock on) dan bersiap untuk menembak pesawat F-16 TNI AU. Di Gunung Salak pada tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100merupakan pesawat penumpang Rusia, menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Salah satu peran yang dipertanyakan dalam kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet ini adalah peran ATS atau Air Traffic Control Services karena memberi ijin pesawat untuk turun dari 10.000 ft ke ketinggian 6000 ft. Tanggal 15 Maret 2014, penerbangan MH370 milik Malaysia dinyatakan hilang, banyak media asing yang menyatakan bahwa pesawat tersebut melewati wilayah

Indonesia,

namun

hal

ini

dibantah

oleh

Menteri

Pertahanan

Indonesia[12] Menurut Direktur Teknologi PT Dirgantara Indonesia, pesawat tersebut tidak terdeteksi radar sipil Indonesia karena zona menengah yang menjadi wilayah terbang penerbangan sipil memiliki lalu lintas udara sangat padat sehingga tidak teridentifikasi saat berpindah jalur, dan radar militer lebih sulit untuk mengidentifikasi pesawat sipil karena data yang ditampilkan sangat banyak.[13] Pesawat udara Indonesia yang terbang di atas teritorial Indonesia diwajibkan melapor ke menara pengontrol lalu lintas udara yang dikendalikan FIR Singapura

sehingga

dirasa

kurang

nyaman

bagi

pesawat

udara

Indonesia.[14]Pendelegasian pengaturan lalu lintas udara di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kepada otoritas Singapura sejak tahun 1946 hingga sekarang. Penerbang Indonesia yang hendak melintas wilayah udara di Batam harus meminta izin dahulu ke Singapura.[15] Pengendalian lalu lintas udara, mengoperasikan dua wilayah FIR (flight Information Region), yakni FIR Jakarta dan FIR Makassar, dan masih dibantu FIR Singapura untuk sektor a, b dan c (wilayah di atas Batam, Matak dan Natuna).[16] Terkait dengan pengendalian lalu lintas udara di Indonesia, dalam seminar Internasional Air Power 2014 Klub Eksekutif Persada Purnawira, Kamis 17 April 2014 membahas khusus mengenai pentingnya FIR di kendalikan dan dikontrol oleh Indonesia.[17] Pada tahun 2008, Kosekhanudnas mencatat militer Singapura 18 kali melanggar batas wilayah Indonesia, pelatihan militer negara Singapura di wilayah udara Indonesia khususnya di atas wilayah udara kepulauan Riau tanpa izin negara Indonesia karena FIR di atas wilayah tersebut berada pada 5

kontrol negara Singapura. Pengendalian wilayah udara Indonesia oleh negara lain tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tentang Penerbangan, Pasal 6 dan Pasal 5 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara salah satunya untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, ancaman, yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua

jenis

ancaman

tersebut

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-

undangan. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara.

PENUTUP Demikianlah makalah yang kami buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas.Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

[1] Undang-Undang No. 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara [2] Penjelasan Pasal 5, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan. [3] Ida

Bagus

Rahmadi

Supancana, Peranan

Hukum

Dalam

Pembangunan Kedirgantaraan, penerbit CV Mitra Karya, Jakarta, 2003, hlm. 271. [4] Ida Bagus Rahmadi Supancana, ibid, hlm 298. [5] Philip Kristanto, Ekologi Industri,Penerbit Andi, Yagyakarta, 2002, hlm. 40. [6] RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, hlm 35. [7] Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

6

[8] Indra Sutha, Revolusi Pelayaran dan Penerbangan Sejumlah Masalah Transportasi Indonesia, Penertbit: Kasatua Publising, Jakarta, 2005, hlm. 118. [9] Disampaikan Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Bambang Tjahjono pada acara “Jakarta Soekarno-Hatta International Airport

Capacity

Optimization

Workshop”

yang

diselenggarakan

Ditjen

Perhubungan Udara bekerjasama dengan Konsultan Penerbangan, Egis Avia di Hotel Gran Melia Jakarta, Rabu (2/4/1014). [10] Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 170 Peraturan Lalu Lintas Udara, 170.024. [11] Mufti Makaarim A, Strategi Pengelolaan Dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara Republik Indonesia: Tantngan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional, Disampaikan Dalam Seminar Perumusan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Dep. Pertahanan RI, Jakarta, 2008, hlm. 4. [12] http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/09/, [13] Direktur Teknologi PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana [14] Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional Dalam Rangka Memperkokoh NKRI

Kedaulatan http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jur

nal/edisi16/jurnal%20edisi%2016_materi%208.pdf [15] Chappy Hakim, Wilayah Udara dikelola negara lain diam, apalagi Penyadapan, melalui :http://politik.rmol.co/read/2013/11/12/132983. [16] TNI AU Akan Kembalikan Kadaulatan Udara Dari Negara Asing, posted oleh Efran Syah, 17 April 2004, melalui : http://www.artileri.org/2014/04/, [17]http://www.artileri.org/2014/04/, ibid

7