Makalah Pkn New.docx

MAKALAH PKN “Kewarganegaraan Dalam Dinamika Budaya Demokrasi”

Disusun Oleh : Muhammad Harisin 23117017 Andrias Fajar 23117018 M. Sofyan Sauri 23117019 Dita Mulia Pangestika 23117020 Billa Shintia Syafitri 23117022 Niken Indah 24116074 Kelompok 4

Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan 2019 1

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Demokrasi Indonesia” Terselesainya makalah ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang telah memberikan kepada penulis berupa motivasi, baik materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semua yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Penulis

menyadari

bahwa

penyusunan

makalah

ini

belum

mencapai

kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lampung Selatan, 29 Maret 2019

Kelompok 4

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii BAB I ........................................................................................................................................ 1 PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 I.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 1 I.2 Tujuan Penulisan ............................................................................................................. 2 I.3. Teori Dasar ..................................................................................................................... 2 BAB II..................................................................................................................................... 21 PEMBAHASAN (DARI KELOMPOK) ................................................................................ 21 BAB III ................................................................................................................................... 23 PEMBAHASAN (DARI INDIVIDU) .................................................................................... 23 BAB IV ................................................................................................................................... 27 PERTANYAAN DAN JAWABAN ....................................................................................... 27 BAB V .................................................................................................................................... 28 PENUTUP .............................................................................................................................. 28 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 29

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti pemerintahan.

Sedangkan menurut Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika

Serikat, menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”.1 Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untk kepentingan bangsa dan negera Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk civil society (masyarakat madani ), di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar. Dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandiriaan masyarakat sangat di perlukan untuk

1

Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi [Book] / auth. Tinggi Kemahasiswaan Kementrian Teknologi dan Pendidikan. - [s.l.] : Direktorat jendral pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.

1

menyukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya, dan umumnya tujuan Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Hal inilah yang kemudian menarik untuk diketahui tentang bagaimana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pertanyaan tersebut dalam makalah ini. Semoga makalah ini dapat menjadi jawaban dan memberikan pemahaman terkait pertanyaan yang dikaji.

I.2 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui makna demokrasi 2.

Mengetahui bentuk- bentuk demokrasi

3.

Mengetahui prinsip-prinsip budaya demokrasi

4.

Mengetahui nilai- nilai demokrasi

5.

Mengetahui demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia dan pelaksanaannya

6.

Mengetahui pendidikan demokrasi

I.3. Teori Dasar I.3.1. Makna Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahanm. Demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam The Advancced Learner’s Dictionary of Current Enghlish ( Hornby, dkk.: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Demcracy adalah: “ (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives; (2) country with governmen which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speeach, religion, opinion, and associayion, the assertion of rule of 2

law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minoritiea; (3) society in which there is treatment of each other by citizans as equals”. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehiduoan negara atau masyarakat tempat warga negara dewasa turut berpartisipasi dalm pemerintahan melalui wakilnya yang terpilih. Lalu, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan mayarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Istilah Demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksaan

pemerintah

yang

akan

dilaksanakan

dan

segal

permasalahan

kemayarakatan. Karena rakyat ikut berpartisipasi secara langsung, pemerintahan itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. . Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakekat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemanpuan yang sama dalam hubungan yang satu dengan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut. a. Pengakuan partisipasi didalam pemerintahan . misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS ( 1995:6 ) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11(sebelas) pilar atau soko guru, yakni “ kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan pesetujuan dari yang diperintah, kekusaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur,persamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah

3

secara kostitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme,serta kerja sama dan mufakat.”

I.3.2 Bentuk- Bentuk Demokrasi a. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat terbagi ke dalam : 1) Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. 2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya sendiri untuk membuat keputusan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat. 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui raferendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss . Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum dibagi menjadi tiga macam” a. Referendum wajib Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi, referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. b. Referendum tidak wajib Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengsulkan diadakan referendum.

4

Jika dalam wakyu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan undangundang itu dapat menjadi undang-undanmg yang bersifat tetap. c. Referendum konsultatif Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja karena rakyat dianggap tidak mengerti permasalahannya. Pemerintah meminta pertimbangangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau perioritasnya terdiri dari : 1) Demokrasi formal Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Indifidu diberi kebebasan yang luas. sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal 2) Demokrasi material Demokrasi material memandang manusia mempunya kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di Negara sosialis komunis. 3) Demokrasi campuran Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi

ini

berupa

menciptakan

kesejahteraan

seluruh

rakyat

dengan

menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. c. Demokrasi dibagi berdasarkan prisip ideologi : 1) Demokrasi liberal Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemeritah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas kostitusi (hukum dasar). 2) Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

5

d. Bedasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi : 1) Demokrasi sistem parlementer Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain : a) DPR lebih kuat dari pemerintah ; b) Menteri bertanggung jawab pada DPR; c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol idak dapat diganggu gugat. 2) Demokrasi sistem pemisahan/pebagian kekuasaan (Presidensil). Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut : a) Negara dikepalai presiden ; b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan ; c) Presiden mempunya kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri ; d) Menteri tidak bertanggung jawabkepada DPR, tetapi kepada presiden; serata e) Presiden dan DPR mempunya kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan. I.3.3 Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:118-119) mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: a.

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. c.

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minum.

6

e.

Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman.

f.

Menjamin tegaknya keadilan.

Kemudian menurut Alamudi suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut: a.

Kedaulatan rakyat.

b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. c.

Kekuasaan mayoritas.

d. Hak-hak minoritas. e.

Jaminan hak-hak asasi manusia.

f.

Pemilihan yang bebas dan jujur.

g. Persamaan didepan hukum. h. Proses hukum yang wajar. i.

Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.

j.

Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.

k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. I.3.4 Nilai- Nilai Demokrasi Sebenarnya pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhanya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat pada demokrasi yang bebeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi Negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi dengan negara yang lain. Disamping itu, bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD sementara tahun 1950.

7

Adapun yang paling utama dalam menetukan berlakunya sistem demokrasi disuatu negara ialah ada atau tidaknya asas demokrasi pada sistem itu, sebagai berikut; a) pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaanterhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. b) Adanya partisipasi dan dukungan rakyat pada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi. Di dunia Barat, demokrasi berkembang dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas dan merdeka). Oleh karena itu, lahir lah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggitingginya, bahkan kadang-kadang diatas kepetingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Didalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak didalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat didunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat. Atas dasar itu, berikut akan dibahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Henry B.Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai-nilai ini, tetapi bergantung pada perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya poltik masingmasing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B.Mayo: a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; d. membatasi pemakaian kekerasan sampai munimum; e. mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman; serta f. menjamin tegaknya keadilan.

8

Dengan

demikian,

untuk

melaksanakan

nilai-nilai

demokrasi

perlu

diselenggarakan beberapa lembaga berikut a. pemerintahan yang bertanggung jawab. b. Satu dewan perwakilan rakyat

yang mewakil golongan-golongan dan

kepentingankepentingan dalam masyarakat yang diplih melalui pemilahan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasn terhadap penerintah. Tentu saja pengawasan yang konstruktif (titik membangun) dan sesuai normative (akuran yang berlaku). c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjaling hubungan yang rutin dan berkesinambungan, juga menghubungkan antara rakyat dan pemerintah d. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat. e. Sistem peradilan yang bebas untuk mejamin hak-hak dan mempaertahankan keadilan. Berdasarkan UUD 1945 nagara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Abraham Lincoln menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (is a government of the people, by the people, and the people). Hampir semua negara di dunia sekarah ini mengatakan dirinya negara demokrasi, walaupun pelaksanaan demokrasi di setiap negara sudah beraneka ragam. Misalnya, ada demokrasi liberal, seperti di Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila, seperti di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban diharapkan akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi pacasila

9

dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru, tidak berasal dari konsep dasar demokrasi Pacasila, tetapi lebih pada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sependukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan demokrasi pancasila pada zaman orde baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman tersebut, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi pancasila; menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi pancasila; membuat dan menata kembali progrm-program pembangunan di tengahtengah berbagai persoalan yang dialami masyarakat sekarang ini; serta bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan menjadi kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik dipusat maupun daerah. Dengan demikian, dapat dicegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi, penyalagunaan wewenang, dan lain-lain. Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena adanya hasil pembangunan yang dapat dinikmati, melainkan karena adanya pertisispasi yang timbul berdasarkan kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah orde

10

baru,

tetapi

dalam

pelaksanaannya

banyak

yang menginkarinya

sehingga

menimbulkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde baru jatuh, demokrasi pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini karena pemerintahan orde reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut. a. Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dan beradab. b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak dan elektronik) baru. d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketuaDPR. e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden. f. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara. g. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan lagsung anggota DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sedangkan bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia . I.3.5 Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia dan Pelaksanaannya 1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusiaonal Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yaitu: a. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa. Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas,

11

konsisten, atau sesuai dengan nila-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang maha esa. b. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqlyah, kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. d. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth). Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice). Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security). Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingsn hukum (legal interest). e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara republik Indonesia. Jadi, demokrasi menurut UUD NKRI tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and sparation of power), dengan sistem pengawasan dan perimbangan (check and balance). f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya, demokrasi mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi yang diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi

12

peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. h. Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif ditingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. i. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggungjawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menggariskan keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Karakter utama demokrasi pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 2. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ) dan demokrasi liberal (1950 – 1959) a.

Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 )

Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. BangsaIndonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah, demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun 2002). Pada pasal tersebut tertulis “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat antara lain: 1)Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP menjadi Lembaga Legislatif.

13

2)Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. 3)Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer. b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 – 1959) Pada

masa

antara

tahun

1950-1959,

Indonesia

memberlakukan

sistem

demokrasiparlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950.Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen,yaitu: 1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin hak politik warga negara. 2) Tingginya akuntabilitas politik. 3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif. Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah: 1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan sebagai ajang konflik kepentingan. 2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru. 3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik untuk memahami proses politik.Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Sidang konstituante mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: a. menetapkan pembubarkan konstituante,

14

b. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950, c. pembentukan MPRS dan DPAS. c. Demokrasi Terpimpin/ Orde Lama (1959 – 1965) dan Orde Baru (1966 – 1998) a. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 – 1965) Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenaldengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain: 1) dominasi seorang pemimpin atau presiden, 2) terbatasnya peran partai politik, 3) berkembangnya pengaruh komunis atau PKI. Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di antaranya: a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden, b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah, c. pengangkatan presiden seumur hidup, d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden, e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955. f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis), g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan, h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis. i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN (Gars-garis Besar Haluan Nasional) tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR. b. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 – 1998)

15

Berakhirnya

pelaksanaan

demokrasi

terpimpin

terjadi

bersamaan

dengan

berakhirnyaOrde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan. Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara lain: a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter. b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata. c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan. d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengankekuasaan. e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden. D. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang) Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. OrdeBaru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain: a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.

16

b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum. c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan.Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu: a. banyaknya partai politik peserta pemilu, b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil, e. pemilihan kepala daerah secara langsung, f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. 3. Membangun Demokrasi Untuk Indonesia 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis Pada hakikatnya sebuah negara dapat di sebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum,memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. a.

Persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya , hukum harus di jalan kan secara adil dan benar. Untuk menciptakan hal itu harus di tunjang dengan adanya aparat penegak hukim yang tegas dan bijak sana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa aja yang bersalah.

b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat hrus di penuhi dan pemerintahan di jalanan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Kebijakan yang di keluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

17

c.

Distibusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang di jalankan sengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.

d. Kebebasan yang bertanggung jawab. Terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Tetapi dalam pelaksanaanya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang di miliki setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi a.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 1) Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara; 2) Menghargai pendapat anggota keluarga lainya; 3) Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja; 4) Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. 5) Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya.

b. Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 1) Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya; 2) Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi; 3) Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya; 4) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi; 5) Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain. c.

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 1) Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan cantik jeleknya seseorang; 2) Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;

18

3) Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita; 4) Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah; 5) Sikap anti kekerasan. d. Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 1) Besedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas; 2) Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya; 3) Memiliki kejujuran dan integritas; 4) Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik; 5) Menghargai hak-hak kaum minoritas; I.3.6. Pendidikan Demokrasi a. Pendidikan demokrasi: 1). Pedidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, perensentasi, serta studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi. 2). Pedidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi. Selain itu, sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya. 3). Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah

mempunyai

variable

pembentukan jiwa seseorang. b. Visi Pendidikan Demokrasi

19

ataupun

parameter

yng

signifikan

terhadap

sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun citacita, nilai, konsep, prisip, sikap, serta keterampilan demokrasi dalam diri earga Negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. c. Misi Pendidikan Demokrasi Memfasilitasi warga negara untuk mandapatkan ber4bagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, dapat dimiliki wawasan yang luas dan memadai. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan.

20

BAB II PEMBAHASAN (DARI KELOMPOK) Menurut kami, dalam pengertian demokrasi terdapat pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa di dalam demokrasi itu membutuhkan rakyat agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tanpa suara rakyat Negara tidak dapat memutuskan suatu kesimpulan karena nantinya keputusan tersebut akan berdampak pada kehidupan rakyat. Di Indonesia sendiri demokrasi digunakan ketika pemilihan presiden agar rakyat tidak merasa dirugikan ketika dalam masa pemerintahan presiden tersebut nantinya. Selain itu, demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi pancasila agar masyarakat di Indonesia dapat menyalurkan suaranya dengan berlandaskan pancasila. Sehingga kemerdekaan dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law atau hukum yang berlaku dapat terjamin di Indonesia. Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan anatar manusia yang intinya adalah kerjasama. Saling percaya menghargai keanekaragaman, toleransi dan kesamaan derajat. Namun, kewarganegaraan dalam dinamika demokrasi di Indonesia masih pecah belah dan sangat jauh dalam kata demokrasi dan masih lemah berjalan tapi tidak maksimal, dimana pola pikir dan sikap masyarakat Indonesia bedasarkan nlai nilai kemerdekaan sebagaimana sebagai warga negara Indonesia yang harusnya saling toleransi, menghargai, menerima pendapat dan memberi solusi nampaknya sudah lemah, karna demokrasi terhadap pemerintahpun sulit, dimana suara rakyat banyak tidak didengar, contohnya saja seperti kepemimpinan pemerintah sekarang dimana Indonesia ingin mundur selangkah untuk maju dua langkah, dengan memajukan infrastrukur bangunan, jalan tol, namun mengesampingkan rakyat kecil diamana harga lada karet sawit bawang menurun yang membuat petani semakin menjerit, karena sebagian besar mata pencarian rakyat Indonesia adalah petani yang mengandalkan hasil tani, demokrasi yang harus nya terlaksana di Indonesia jadi tidak terhubung. Selain itu, pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal dan juga pemerintahan yang demokratis menjadikan rakyatnya sebagai seorang penguasa dan berhak memilih pemimpinya, tapi pada kenyataanya di Indonesia semua itu belum berjalan secara maksimal di karenakan banyak sekali bumbu-bumbu politik yang membuat demokrasi menjadi tidak jujur atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran rakyat.

21

Sehingga dalam kenyataannya demokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan sempurna dalam hal ekonomi, politik dan sebagainya. Karena Indonesia menggunakan demokrasi pancasila yang menjadikan pancasila sebagai landasan dalam demokrasinya. Artinya demokrasi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila. Namun, hal yang menjadi tujuan dalam demokrasi yang berlandaskan pancasila tersebut belum dapat terjamin dan berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi peran dan tantangan kita sebagai warga negara adalah membawa dinamika budaya demokrasi ke arah yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari serta terus menjaga kelangsungan demokrasi. Mungkin banyak orang tau hal tersebut, tetapi sebenarnya tidak banyak yang benarbenar mengaplikasikannya langsung, dikarenakan dinamika yang terjadi pada masa ini sangat cepat sehingga kita harus berfikir dua kali serta cekatan dalam bertindak.

22

BAB III PEMBAHASAN (DARI INDIVIDU)

Pembahasan (Muhammad Harisin) Pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal,dan juga pemerintahan yang demokratis menjadikan rakyatnya sebagai seorang penguasa dan berhak memilih pemimpinya, tapi pada kenyataanya di Indonesia semua itu belum berjalan secara maksimal di karenakan banyak sekali bumbu-bumbu politik atau racun ,yang menyebabkan goyahnya pendirian rakyat Indonesia sebagai pemilih yang jujur dan mengerti seseorang yang di pilihnya ,karena seperti yang terjadi saat ini banyak sekali rakyat Indonesia yang tergiur dengan money politik yang tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi kedepanya .Harapan saya adalah bagaimana memberikan masyarakat Indonesia menjadi seseorang yang benar-benar paham budaya demokrasi dan tidak ada lagi yang di namakan money politik. Pembahasan (Andrias Fajar) Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi di Indonesia sendiri bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Tetapi untuk saat ini di Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia memiliki sikap intoleransi. Untuk kebebasan berpendapat saat ini tidak di ikuti dengan rasa saling menghargai perbedaan antar sesama. Dengan sikap yang kurang menghargai adanya perbedaan tersebut menimbulkan suatu perpecahan dan tidak menutup kemungkinan berujung keributan antar sesame juga dalam hal demokrasi perbedaan keyakinan atas suatu pemimpin yang akan di pilihnya terkadang membuat masyarakat di Indonesia saling rebut bahkan menyangkut ke urusan pribadi. Pembahasan (M. Sofyan Sauri) Menurut saya kewarganegaraan dalam dinamika demokrasi di Indonesia masih pecah belah dan sangat jauh dalam kata demokrasi dan masih lemah berjalan tapi tidak maksimal, dimana pola pikir dan sikap masyarakat Indonesia bedasarkan nlai nilai kemerdekaan sebagaimana sebagai warga negara Indonesia yang harusnya saling toleransi, menghargai, menerima pendapat dan memberi solusi nampaknya

23

sudah lemah, karna demokrasi terhadap pemerintahpun sulit, dimana suara rakyat banyak tidak didengar, contohnya saja seperti kepemimpinan pemerintah sekarang dimana Indonesia ingin mundur selangkah untuk maju dua langkah, dengan memajukan infrastrukur bangunan, jalan tol, namun mengesampingkan rakyat kecil diamana harga lada karet sawit bawang menurun yang membuat petani semakin menjerit, karna sebagian besar mata pencarian rakyat Indonesia adalah petani yang mengandalkan hasil tani, demokrasi yang harus nya terlaksana diindonesia jadi tidak terhubung, jadi apa kata pemerintah rakyat tidak dapat berbuat banyak sehingga yang dirugikan rakyat sendiri, namun pemerintah menganggap bahwa pemerintah ingin melakukan yang terbaik untuk negara dengan apa yang dilakukan tapi nyatanya bahwa rakyat tidak didengar dan membuat tidak terjalankannya tujuan yang sejahtera, oleh karena itu demokrasi antara rakyat dan Indonesia dengan pemerintah harus diperhatikan dan harus berjalan dengan baik dimana pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Pembahasan (Dita Mulia Pangestika) Menurut saya, dalam pengertian demokrasi terdapat pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa di dalam demokrasi itu membutuhkan rakyat agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tanpa suara rakyat Negara tidak dapat memutuskan suatu kesimpulan karena nantinya keputusan tersebut akan berdampak pada kehidupan rakyat. Di Indonesia sendiri demokrasi digunakan ketika pemilihan presiden agar rakyat tidak merasa dirugikan ketika dalam masa pemerintahan presiden tersebut nantinya. Selain itu, demokrasi mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law atau hukum yang berlaku. Dalam perjalanannya di Indonesia sendiri banyak menggunakan berbagai jenis demokrasi dalam setiap kepemimpinan presiden. Mulai dari demokrasi liberal pada era Ir. Soekarno, demokrasi terpimpin di era Soeharto sampai pada masa orde baru di bentuk demokrasi pancasila karena demokrasi ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila dibentuk agar masyarakat di Indonesia dapat menyalurkan suaranya dengan berlandaskan pancasila. Sehingga kemerdekaan dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law atau hukum yang berlaku dapat terjamin di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Dalam bidang politik contohnya, banyak pemimpin yang lupa akan kewajibannya untuk memimpin Negara dengan baik dan memakmurkan rakyatnya

24

mereka lupa akan janji-janji yang mereka buat selama masa kampanye untuk menarik simpati rakyat. Saat mereka sudah terpilih mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menjadi seorang koruptor sehingga nasib rakyat Indonesia di korbankan dan menjadikan rakyat semakin miskin dan pejabat atau pemerintah semakin kaya. Sehingga apa yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan dalam demokrasi yang berlandaskan pancasila tersebut belum dapat terjamin dan berjalan dengan baik di Indonesia. Pembahasan (Billa Shintia Syafitri) Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan anatar manusia yang intinya adalah kerjasama. Saling percaya menghargai keanekaragaman, toleransi dan kesamaan derajat. Menurut saya, adanya dinamika dalam budaya demokrasi dikarenakan adanya perbedaan paham dan ideologi, yang paling penting bagi kita sebagai bangsa indonesia sejauhmana kita mampu menarik benang merah atau garis besar tentang kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan (Niken Indah) Penerapan demokrasi yang berebeda-beda antar warga negara menciptakan dinamika budaya tersendiri. Pada masa ini banyak sekali pendapat dari berbagai sumber yang belum jelas kebenarannya, yang acapkali langsung diterima dan diyakini oleh seseorang, sehingga hal tersebutlah yang memicu terbentuknya perubahan kearah negatif. Oleh karena itu Kita harus bisa membentengi diri kita dengan pengetahuan, sikap kritis, objektif, dan tidak mudah percaya agar tidak terbawa dengan arus kebohongan. Jadi peran dan tantangan kita sebagai warga negara adalah membawa dinamika budaya demokrasi ke arah yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari serta terus menjaga kelangsungan demokrasi. Mungkin banyak orang tau hal tersebut, tetapi sebenarnya tidak banyak yang benar-benar mengaplikasikannya langsung, dikarenakan dinamika yang terjadi pada masa ini sangat cepat sehingga kita harus berfikir dua kali serta cekatan dalam bertindak. Tetapi Kita harus tetap membiasakan diri bersikap Toleransi tehadap perbedaan, saling Percaya dan menghargai antar sesama, menjaga Persaudaraan dan Kebersamaan, mewujudkan kebebasan berpendapat, menaati Peraturan dan berKompromi dengan cara yang baik.

25

26

BAB IV PERTANYAAN DAN JAWABAN

27

BAB V PENUTUP

28

DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi [Book] / auth. Tinggi Kemahasiswaan Kementrian Teknologi dan Pendidikan. - [s.l.] : Direktorat jendral pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.

29