Makalah Pkn

TUGAS MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONSEP NEGARA HUKUM Disusun untuk memenuhi Tugas Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Yuli Mulyawati,S.H., M.Pd

Oleh : Firyal Aulia Ikbari (036116003) Mentari Rizky

(036116008)

Alfan Viqhiyawan (036116018)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS PAKUAN 2017

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam makalah “Konsep Negara Hukum” penulis bermaksud menjelaskan secara detail akan Konsep Negara Hukum. Adapun tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penyusunan makalah ini pasti terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga praktikan sangat mengharapkan kritikan dan saran bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Penulis,

ii

DAFTAR ISI Halaman Judul............................................................................................i Kata pengantar ...........................................................................................ii Daftar Isi ....................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN...........................................................................1 A. Latar Belakang.......................................................................................1 B. Rumusan masalah...................................................................................2 C.Tujuan........................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................3 A. Negara Hukum........................................................................................3 B. Konsep Negara Hukum...........................................................................3 C. Hakekat Negara Hukum………....…………………………....……......5 D. Ciri – Ciri Negara Hukum.......................................................................5 E. Unsur Konsep Negara Hukum Indonesia dalam UUD 1945...................7 F. Prinsip Negara Hukum Indonesia...........................................................10 G. Landasan Konstitusional Negara Hukum Indonesia...............................11 H. Perwujudan Negara Hukum Indonesia....................................................12 BAB III PENUTUPAN.................................................................................12 A. Kesimpulan ............................................................................................13 Daftar Pustaka.........................................................................................14

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara

hukum

merupakan

istilah

yang

meskipun

kelihatan

sederhana,namun

mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara Indonesia ialah dengan tegas dikatakan ialah Negara hukum. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara danhukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat saling isi mengisiantara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. tujuan negaraadalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtsorde). Oleh karena itu,negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan danditegakkan melalui otoritas negara. Pancasila adalah idiologi yang terbuka sehingga negara hukum Pancasila haruslah diterjamahkan secara kreatif dalam kehidupan praktis bangsa ini. Elastisitas konsep negara hukum Indonesia yang demokratis, dalam hal ini lebih ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Meskipun demikian elastisitas tersebut tidak boleh bertentangan sekaligus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etis-relegius yang hidup dalam masyarakat. Perdebatan konsep negara hukum merupakan perdebatan klasik yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Meskipun perdebatan klasik, namun konsep ini layak untuk dikaji terus menerus secara akademik, mengingat konsep ini selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Negara hukum adalah rechtside suatu negara yang bertolak dari jiwa suatu bangsa. Pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu supreme atas kekuasaan. Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan ”social engineering”. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai 1

penjaga status quo. Tetapi ketika melihat teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “law as tool of social engineering” maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat, tetapi manakala kita mengacu pada teori Von Savigny yang mengatakan bahwa “hukum berubah manakala masyarakat berubah”, maka yang dimaksudkan adalah bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Sebenarnya implisist di dalamnya bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal, termasuk subsistem politiknya. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud Negara hukum? 2. Bagaimana Konsep Dasar Negara Hukum dan Hakekatnya? 3. Apa ciri-ciri Negara Hukum? 4. Bagaimana Konsep Dasar Negara Hukum Indonesia? 5. Apa saja Landasan Konstitusional Negara Hukum Indonesia

C. Tujuan 1. Mengetahui arti Negara hukum di Indonesia 2. Mengetahui perkembangan konsep Negara hukum 3. Mengetahui ciri-ciri Negara Hukum 4. Mengetahui Landasan Konstitusional Negara Hukum Indonesia

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechstaat atau rule of law. Reechstaat itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan Negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasar atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga

harus dilandasi oleh hukum,kekuasaan

menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum. Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum bersandar pada kenyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil da baik. Ada dua unsur dalam negara hukum. Pertama hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bhawa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. ( Dr. Winarno : 2016 )

B. Konsep Negara Hukum Prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum ádalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum . karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksananakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Perkembangan negara hukum di era moderen ini dipengaruhi oleh konsep Eropa Continental yang disebut “ Rechtstaat dan Anglo Saxon yang disebut Rule Of Law “. Eropa Kontinental ( Rechtstaat ) Sistem hukum rechtstaat

hádala sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai

ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sitematis yang ditafsirkan 3

lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60 % negara Indonesia menganut sistem ini. Konsep rechtstaat bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatanh yang ditekankan hádala keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan rechtstaat di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal : 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Anglo Saxon ( Rule Of Law) Rule Of Law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut “ Common Law System “ seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ke dua Negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu Negara dihadapan hukum. Sistem Rule Of Law adalah suatu system yang didasarkan atas Yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep rule of law dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga cirri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl : 1. Supremacy Of Law artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum. 2. Equality Before The Law artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selakupribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara. 3. Dive Process Of Law artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Konsep Rechtstaat lahir karena menentang absolutisme sehingga Sifatnya revolusioner sedangkan Rule Of Law berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas system hukum Common Law.

4

C. Hakekat Negara Hukum Gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme. Berdasarkan pandangan para pakar maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Ide negara hukum menurut Aristoteles sangat erat dengan keadilan, bahkan suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

D. Ciri-ciri Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan dari rechstaat atau rule of law. Istilah rechstaat sendiri diberikan oleh ahlib hukum eropa continental sedangkan istilah rule of law diberikan oleh para ahli hokum anglo saxon. Friedrich Julius mengemukakan bahwa ciri-ciri rechstaat adalah sebagai berikut: 1. Hak asasi manusia 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 4. Peradilan administerasi dalam perselisihan Adapun AV dicey memberikan ciri-ciri rule of law adalah sebagai berikut: 1. Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan 2. Kedudukan yang sama didepan hukum 3. Terjaminnya HAM dalam undang-undang dan keputusan peradilan. Disamping perumusan ciri-ciri Negara hokum diatas ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu Negara yang paling baik adalah Negara hukum karena didalam konstitusi dibanyak Negara yang mengandung tiga inti pokok yaitu: 1. Perlindungan HAM 2. Ditetapkanya ketatanegaraan suatu Negara dan 3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara Prof. sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri atau unsur dari Negara hkum yaitu:

5

1.Terdapat pembatasan kakuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. 2.Asas legalitas yaitu setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu. 3.Pemisahan kekuasaan yaitu agar hak-hak asasi itu benar-benar terlindungi maka diadakan pemisahan kekuasaan. Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas masalah tujuan hukum, banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk memepertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat ini, Roscoe Pond membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Apabila pandangan Van Apeldoorn dikaitkan dengan pandangan Roscoe Pond tersebut, berarti

dalam

mempertahankan

ketertiban

masyarakat,

hukum

harus

mampu

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi, publik, dan sosial. Pengaturan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai pengaturan yang adil. Keadilan menurut Ulpianus adalah Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti keadilan bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. E. Unsur Konsep Negara Hukum Indonesia dalam UUD 1945 a. Unsur Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dalam UUD, maka dengan tegas kita mendapatkan dalam pembukaan dan beberapa pasalnya. Misalnya saja dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan dalam batang tubuhnya, terdapat beberapa pasal yang mengatur khusus terntang hak asasi manusia yaitu pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 (A-J). 6

b. Unsur Pemisahan Kekuasaan. Negara Indonesia ialah dengan tegas dikatakan ialah Negara hukum. Banyak teori yang kita kenal dalam hal pembatasan kekuasaan, diantaranya tokoh yang masyhur kita kenal dengan nama John Locke dalam karyanya yang diberi judul two treatises of civil government yang membagi kekuasaan atas 3 bagian yaitu; kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Montesqueiu juga membagi kekuasaan atas tiga bagian, yaitu; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, juga melakukan pembatasan kekuasaan dalam melaksanakan proses pelaksanaan proses pemerintahan. Namun apakah pembatasan kekuasaan dalam Undang Undang Dasar 1945 diadopsi dari dokrin trias politika barat, ataukah Undang Undang Dasar mempunyai konsep sendiri yang terlepas dari dokrin barat tersebut, mengingat dalam proses terjadinya negara Indonesia mempunyai catatan sejarah tersendiri yang berbeda dengan proses terjadinya negara di barat atau dimanapun juga. Banyak pendapat yang menjelaskan hal ini. Diantaranya ialah Supomo, yang secara tegas menolak konsep “trias politika” dimasukan kedalam UUD. Menurutnya,dalam merancang Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan prinsipil antara ketiga badan itu”. Ismail Sunny juga berpendapat, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti meteriil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan tidak menekankan pada pemisahannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan konsistensi doktrin negara hukum tidak bertumpu pada satu kekuasaan. Melainkan melakukan pembagian kekuasaan dan dalam pelaksanaannya proses kenegaraan negara dibatasi oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara dibagi menjadi : 1. Majelis permusyawaratan Rakyat, yang diatur dalam Bab I dan II UUD 1945. 2. Presiden dan Wakil Presiden. Yang diatur dalam Bab III. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Bab VII. 4. Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Bab VIIA 5. Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam Bab VIIIA. 6. Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Bab IX

7

c. Unsur Pemerintah Berdasar Undang-Undang. Dalam undang-undang dasar 1945 dengan tegas dikatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam undang-undang. Banyak pasal di dalam UndangUndang Dasar 1945 yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan undang-undang. Misalnya saja Bab II, Pasal 2 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan ; Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presidan dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, Bab III pasal 4 ayat (1) presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. Bab VII pasal 19 ayat (2) susunan Dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang. Dan hampir semua pemegang kekuasaan di dalam Undang-Undang Dasar dalam pelaksanaannya diatur melalui undang-undang.

d. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara ialah salah satu unsur/syarat negara hukum dalam sistem kontinental (rechtsstaat). Peradilan ini didirikan bertujuan melindungi kepentingan individu terhadap kecenderungan hegemoni negara/pemerintah. Di Indonesia juga menganut sistem ini. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berikut badan peradilan yang berada dibawahnya. Salah satu badan peradilan tersebut ialah Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut akan diatur melalui Undang-Undang. Melalui Undang-Undang no. 5 tahun 1986 dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari kekuasaan peradilan. Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini, membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga melindungi hak-hak individu.

e. Supremasi Hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal makalah ini, supremasi hukum adalah unsur utama dari negara hukum sistem anglo saxon (Rule of Law). Hal ini sangat kental berjalan di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem anglo saxon lainnya. Doktrinnya adalah hukum merupakan segalagalanya, berada diatas semua kekuasaan. Hukum haruslah dijunjung tinggi dan ,semua harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Disamping itu juga dikatakan dalam hal yang sama bahwa negara Indonesia ialah negara 8

hukum. Dan banyak pasal-pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu melandaskan prilaku kenegaraan dengan berdasarkan hukum/undang-undang.

f. Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum. Unsur ini adalah unsur dari konsep Rule of Law dalam menjaga hak asasi manusia. Jadi sebagai subyek hukum warga masyarakat mendapatkan kedudukan yang sama didepan hukum. A.V. Dicey mengatakan, “ persamaan hukum atau persamaan pendudukan bagi semua kelas terhadap hukum tanah, biasa diatur dalam pengadilan umum ; “aturan hukum” ini dalam arti ini tidak memasukkan gagasan bagi pembebasan para pejabat atau orang-orang lainnya dari kewajiban mematuhi hukum yang mengatur para warga lainnya atau dari yurisdiksi pengadilan biasa.” Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa “segala warga negara persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa baik warga maupun pemerintah sama kedudukannya didalam hukum. Hanya saja kita berbeda dengan Inggris, yang memakai konsep Rule of Law. Di Indonesia adanya pemecahan peradilan dengan yang mengadili obyek hukum yang berbeda. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang demokratis sangat menyerupai ciri-ciri negara hukum yang telah ada. Sebagai satu kesatuan sejarah kenegaraan Indonesia, bisa saja muncul pendapat bahwa negara hukum Indonesia merupakan konsep gado-gado dengan mencatut prinsip-prinsip negara hukum yang telah ada. Namun jika dipahami dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum Pancasila yang demokratis dapatlah dipahami adanya pebedaan konsep negara hukum Indonesia yang demokratis dengan konsep negara hukum lainnya.

9

F. Prinsip Negara Hukum Indonesia Paham negara hukum Indonesia tercantum dalam rumusan UUD 1945 yakni: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum ( Pasal 28 D Ayat 1 ) 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( Pasal 28 D Ayat 1 ). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Norma hukum bersumber pada pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum 2. Sistemnya yaitu system konstitusi 3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi 4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 5. Adanya organ pembentuk undang-undang 6. System pemerintahanya adalah presidential 7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lai 8. Hukum bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia.

10

G. Landasan Konstitusional Negara Hukum Indonesia Landasan konstitusional yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, antara lain: 1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum; 2. Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; 3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya; 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dihapus disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat); 5. Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata ”memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”; 6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa ”Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang Undangan; 7. Sistem hukum yang bersifat nasional; 8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi); 9. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; UU No.10 tahun 2004 10. Adanya peradilan bebas.

11

H. Perwujudan Negara Hukum Indonesia Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituang dalam konstitusi Negara yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum. Sumber hukum Negara Indonesia terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagai mana telah tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut; 1. Undang undang dasar 1945 Merupakan hukum tertulis Negara republic Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. 2. Ketetapan MPR RI Merupakan keputusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR. 3. Undang undang Dibuat oleh DPR bersama presiden untuk melaksanakan UUD 145 dan ketetapan MPR RI. 4. Peraturan pemerintah Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Selanjutnya, jenis dan hierarkhi perundang-undangan dinyatakan dalam undang-undang No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. UU dan Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda

12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Identitas negara hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi terbuka memiliki elestisitas dalam penerapannya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Negara hukum Pancasila yang demokratis sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia mempunyai identitas tertentu yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Identitas negara hukum Indonesia tercermin dalam unsur-unsur maupun prinsip-prinsip negara hukum Pancasila yang demokratis. Meskipun demikian tidak boleh bertentangan sekaligus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan dan nilai-nilai etisrelegius yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara hukum. Bisa dilihat pada unsur-unsur, dan ciri-ciri negara hukum secara umum sebagian besar telah dimuat juga dalam konsep negara hukum Indonesia. Selain itu, konsep negara hukum yang menerapkan prinsip menghargai Hak Asasi Manusi (HAM) itu sama dengan prinsip yang diterapkan pada konsep negara hukum Indonesia.

13

DAFTAR PUSTAKA Dr. Winarno. 2016. “ Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan “. BUMI AKSARA Prasetyo, Agus M. 2012. “ Negara Hukum “. http://bemumk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-negara-hukum-by-m-agusprasetiyo.html . ( Diakses pada tanggal 04 September 2017 ). Solihin, Ahmad. 2015. “ Konsep Negara Hukum “ . http://akhsoname.blogspot.co.id/2015/09/konsep-negara-hukum.html ( Diakses pada 02 September 2017 ) Wahyu. 2013. “ Makalah Konsep Negara Hukum “ http://wahyuberbagi95.blogspot.co.id/2013/04/makalah-konsep-negara-hukumindonesia_2.html . ( Diakses pada tanggal 02 September 2017 )

14